Latest Post

Sabtu, Oktober 26, 2019

Prestasinya tersebut menghantarkan Mina Dewi Sukmawati masuk dalam 10 Nominasi Perempuan Inspiratif Tingkat Sumbar/Ist




PADANG, SANCANEWS.COM - Pemerintah Kota Padang patut berbangga. Salah seorang warganya, Mina Dewi Sukmawati kini tengah bersaing dalam Penilaian Perempuan Inspiratif Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.


Sebelumnya, Mina Dewi Sukmawati berhasil mendapat penghargaan Perempuan Inspiratif Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kota Padang setelah sukses mengelola sampah menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Ia mampu menyulap sampah menjadi pelbagai jenis kerajinan, seperti tas, tempat minuman, pot bunga hias, dan berbagai aksesoris lainnya.


Prestasinya tersebut menghantarkan Mina Dewi Sukmawati masuk dalam 10 Nominasi Perempuan Inspiratif Tingkat Sumbar. Kali ini, Mina Dewi Sukamawati di datangi Tim Penilaian Perempuan Inspiratif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, bertempat di Bank Sampah, halaman belakang Kantor Camat Kuranji, Sabtu (26/10/2019).


Kedatangan tim penilaian tersebut disambut Wali Kota Padang diwakili Kepala DP3AP2KB Kota Padang Heryanto Rustam, Ketua GOW Kota Padang Genny Putrinda, Camat Kuranji Eka Putra Bahari, Lurah se- Kecamatan Kuranji dan unsur forkompimka setempat lainnya.


Kepala DP3AP2KB Heryanto Rustam menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim penilaian perempuan ispiratif tingkat Provinsi Sumbar itu. "Dengan adanya kunjungan lapangan ini, berarti aktifitas yang dilakukan perempuan inspiratif Kota Padang layak untuk diketahui publik dan layak untuk ditiru oleh daerah lain," jelasnya.


Ia mengatakan, Pemerintah Kota Padang terus mengembangkan peran perempuan dalam pembangunan, dengan melahirkan produk hukum berupa Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan berbasis kelurahan.


“Perda ini dikeluarkan untuk mendukung potensi-potensi yang dimiliki perempuan dalam pembangunan, baik dibidang sosial, budaya maupun lainnya. Sehingga peranan perempuan memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memperbaiki kesejahteraan hidup,” pungkasnya.


Sementara itu, Ketua GOW Kota Padang Genny Putrinda mengatakan, penilaian perempuan inspiratif sangat penting karena menyangkut pada perkembangan aktivitas perempuan di masa depan. Selama ini perempuan pada umumnya hanya boleh beraktivitas didalam rumah. Namun, sebetulnya perempuan juga bisa beraktifitas dilingkungan sekitar.


"Banyak hal yang bisa dilakukan perempuan tanpa harus meninggalkan anak dan mengabaikan rumah tangga. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Dewi, yang dapat mesupport dan menginspirasi perempuan dan anak muda dilingkungan sekitar," tambahnya.


Ia berharap, dengan adanya penilaian ini, tim penilai dapat menjatuhkan pilihan kepada wanita Inspiratif Kota Padang itu. Sehingga nantinya berhak mewakili Provinsi Sumatera Barat pada tingkat Nasional. “Semoga harapan ini dapat tercapai dan mendapatkan hasil yang maksimal,” imbuhnya optimis.


Sementara itu, Tim Penilaian Perempuan Inspiratif Sumbar yang di ketua oleh Fatmanita mengatakan, indikator penilaian perempuan inspiratif diantaranya perempuan yang memberikan inspirasi bagi masyarakat, pemerintah, dengan menggerakkan ekonomi, misalnya membentuk kelompok usaha.


"Kemudian juga mampu memperlihatkan sosok keteladanan dalam membina keluarga dan rumah tangga. Dan yang paling penting mampu melakukan terobosan dan kontribusi berarti dalam partisipasi pembangunan," imbuhnya. (Humas/Sanca)


Baca selengkapnya »

Jumat, Oktober 25, 2019



JAKARTA, SANCANEWS.COM - Indonesian Institute Publik Governance (IIPG) kembali menganugerahkan penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 kepada Pemko Padang atas kesuksesan dalam aspek kinerja pemerintah yang meliputi tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik, serta pimpinan inovatif.


Penghargaan kategori silver (kota) tersebut diserahkan Ketua Indonesian Institute Publik Governance (IIPG) Sigit Pramono kepada Wali Kota Padang Mahyeldi dalam acara Anugerah Pandu Negeri 2019 di Aula Bina Karna, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (25/10/2019).


Penghargaan yang sama juga diterima Kota Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bogor, Bukittinggi, Gorontalo, Magelang, Palembang, Palu, Payakumbuh, Pekalongan, Pontianak, Sukabumi, Surakarta,Tangerang dan Tangerang Selatan.


Ketua IIPG Sigit Pramono mengatakan, pada tahun ketiga pelaksanaa APN 2019, penilaian tetap dilakukan secara independen terhadap 548 Pemerintah Daerah. Terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota dan kota administrasi. Dengan dua kriteria utama, aspek performance dan governance.


“Aspek performance meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, breakthrough result (transformative and innovative). Sedangkan aspek governance menyangkut tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, serta anti korupsi,” ujar Sigit.


Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengucapkan terimakasih atas apresiasi Indonesian Institute Publik Governance (IIPG) terhadap Pemko Padang.


"Penghargaan yang ketiga kalinya kami terima ini, akan kami jadikan pemicu dan pemacu dalam menghadirkan good governance yang lebih maksimal lagi di Kota Padang", ujar Mahyeldi yang didamping Ketua TP PKK Kota Padang Harneli, Asisten Ekbang Kesra Harmen Peri dan Kepala Diskominfo Suardi. (Humas/Sanca)


Baca selengkapnya »

Kamis, Oktober 24, 2019

Prosesi pernikahan Nadiem Makarim dan Franka Franklin pada 2014 lalu. (FotoL Twitter/@KatolikG)



Jakarta, SancaNews.Com – Mantan bos Gojek yang kini menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim rupanya menikah beda agama. Ia menikah dengan perempuan bernama Franka Franklin. Nadiem sendiri beragama Islam, sedangkan istrinya adalah pemeluk Katolik.

 

Informasi tersebut menyeruak di media sosial lewat sejumlah foto yang diunggah oleh akun Twitter Katolik Garis Lucu (@KatolikG) pada Rabu (23/10/2019).

 

Di kolase foto lain tampak keduanya berhadap-hadapan sembari mengeluarkan senyum. Sementara itu, di belakang ada pastur yang menengadahkan tangan untuk memberkati mereka yang mengikat janji suci. Pastur itu rupanya Romo Yohanes Sudrijanta. Nikah di Gereja Santa Maria Perawan Ratu Blok Q.

 

“Indonesia tdk mengakui nikah beda agama. Utk dapat dicatatkan oleh negara, haruslah satu agama. Jd biar bs dicatatkan, mereka harus memilih tercatat menikah secara agama Kristen ataukah Islam sehingga salah satu dari mereka ada kemungkinan seolah2 pindah agama biar bisa tercatat,” respons warganet bernama AK Nugraha, dilansir harianaceh.co.id.

 

Pernyataan itu dibantah oleh warganet beragama Kristen, “Baca2 lagi bro. Banyak perkawinan beda agama di selenggarakan di gereja katolik dengan tidak perlu pindah agama. Asalkan salah satu pasangan bersedia melangsungkan di gereja (yg mana tidak komuni kudus), dan anak2 harus dididik katolik sampai umur 18 baru boleh pilih agama lain,” kata warganet bernama Ignatius Galih. []


Baca selengkapnya »

Minggu, Oktober 20, 2019

Pasukan Pengamanan Presiden melakukan simulasi pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2019).
 (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)


Jakarta, SANCANEWS.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyinggung perbedaan atmosfer pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 dengan lima tahun silam. Ia menganggap pelantikan Jokowi periode kedua ini sarat pengerahan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan.

"Potret pelantikan 2014, kita lihat seorang Jokowi diarak dengan kereta kencana oleh ribuan orang--memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin yang pro rakyat," kata Usman di tengah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).

"Hari ini, dia dikelilingi oleh pengamanan yang berlebihan. Suatu pengamanan yang menurut saya hanya cocok untuk pemimpin yang bukan negarawan, tapi mereka yang dilantik untuk memegang kekuasaan besar dengan nyali dan mental yang kecil," sambung Usman.

Pegiat HAM tersebut menyoroti perbandingan itu saat membahas mengenai perlunya memperkokoh koalisi masyarakat sipil untuk menghadapi konsolidasi kelompok elite. Salah satunya ditunjukkan dengan tak kunjung diungkapnya kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Bertolok pada penanganan aksi belakangan ini, Usman juga melihat kecenderungan pemerintahan mendatang bakal lebih represif terhadap kebebasan berpendapat.

Serupa diungkapkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani. Indikasi itu, kata dia, bisa dilihat dari pergantian periode kepresidenan yang diwarnai tindakan represif dan kekerasan yang diduga dilakukan aparat.

Catatan KontraS menunjukkan rangkaian unjuk rasa di berbagai daerah pada pengujung September 2019 mengakibatkan setidaknya lima korban meninggal, terdapat pula korban luka-luka dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang.

"Semakin mundur [demokrasi] karena pengungkapan peristiwa itu semakin tidak jelas. Ini terjadi seiring pelantikan. Ditambah lagi pelarangan, pembatasan yang sangat-sangat tidak perlu," kata Yati dalam forum diskusi yang sama.

"Kalau negara ini mengaku sudah demokratis, seharusnya pelarangan aksi atau berekspresi politik seharusnya difasilitasi negara, bukan justru dibatasi," tutur dia lagi.

Beberapa hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia pada 20 Oktober 2019, polisi memberlakukan pelarangan aksi dengan dalih menjaga keamanan. Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono mengatakan takkan mengeluarkan surat izin demo atau Surat Terima Tanda Pemberitahuan (STTP) berlangsungnya unjuk rasa.

Sementara Presiden Jokowi sempat mengklarifikasi bahwa dirinya tak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa. Terkait unjuk rasa jelang prosesi pelantikan tersebut, Kabid Humas Polda metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengklaim polisi memiliki diskresi kendati presiden tak melarang aksi. (sanca-cnnindonesia)
Baca selengkapnya »

Minggu, Oktober 20, 2019



JAKARTA, SANCANEWS.COM - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR. KH. Ma'ruf Amin. MA, FSI (Forum Santri indonesia) punya harapan besar terhadap kedua pemimpin bangsa untuk dapat membawa Indonesia lebih baik dan maju serta Indonesia berdaulat di bawah naungan NKRI. (20/10).


FSI yakin bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat membangun semua sektor, baik sektor pendidikan juga perekonomian seperti yang disampaikan oleh Sekretariat Jendral FSI H. Sudi Hartono, SE yang di temui di Sekretariat FSI di jln.Angkasa no 20 Kemayoran Jakarta Pusat mengatakan.


"Selama ini kita tahu bapak Joko Widodo sudah mengadopsi keluhan dan permintaan para santri,bahkan sudah di sah kan nya hari santri, namun hal ini belum seutuhnya terwujud," sebutnya.


Selain itu FSI meminta setelah pelantikan ini Presiden Joko Widodo dan Wakilnya KH. Ma'ruf Amin dapat membentuk badan atau lembaga santri sejajar mentri untuk meningkatkan mutualisme para santri yang dilegitimasi oleh Undang Undang kesantrian.


"Meskipun Bapak Joko Widodo telah menampung sejauh ini tetapi tampaknya bias, oleh karena itu kami berharap bahwa Pak Joko Widodo dengan KH. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 dapat memberikan perhatian lebih kepada siswa dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan setara dengan siswa lain dalam pendidikan umum, sehingga mereka dapat bersaing dengan lulusan sekolah umum lainnya untuk membangun Bangsa dengan pengetahuan mereka selain pengetahuan agama, siswa juga dapat bekerja di semua sektor sesuai untuk para ilmuwan yang mereka miliki,” pungkas H. Sudi Hartono. SE.


Sementara itu, menurut Sudi Hartono, FSI selalu pegang komitmen bukan hanya sekedar mendukung pak Joko Widodo dan KH.Ma'ruf Amin, namun juga siap mengawal, melaksanakan, mensukseskan program pemerintah sampai ke pedesaan, karena santri ada di seluruh Nusantara.


Masih di tempat yang sama, Ketua FSI, Iwan Ari Kurnia SE menambahkan, bahwa dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden juga berharap dan tetap berpegang pada dua pemimpin baru.


"Setelah peresmian Bapak. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, Semoga ini dapat lebih meningkatkan pengembangan sumber daya manusia bangsa dengan lebih meningkatkan bidang pendidikan, juga dapat membawa ekonomi kita lebih baik untuk semua lapisan masyarakat baik di kota maupun di daerah pedesaan,” paparnya Iwan Ari Kurnia.


Tidak hanya mendukung, tetapi FSI siap membantu untuk berhasil dalam program pemerintah sehingga dapat dirasakan di masyarakat pedesaan, FSI juga berkomitmen dan berpartisipasi sehingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan baik, tanpa ada kendala dalam pelantikan. (Alizar)


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.