Latest Post

Jumat, Oktober 25, 2019



JAKARTA, SANCANEWS.COM - Indonesian Institute Publik Governance (IIPG) kembali menganugerahkan penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 kepada Pemko Padang atas kesuksesan dalam aspek kinerja pemerintah yang meliputi tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik, serta pimpinan inovatif.


Penghargaan kategori silver (kota) tersebut diserahkan Ketua Indonesian Institute Publik Governance (IIPG) Sigit Pramono kepada Wali Kota Padang Mahyeldi dalam acara Anugerah Pandu Negeri 2019 di Aula Bina Karna, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (25/10/2019).


Penghargaan yang sama juga diterima Kota Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bogor, Bukittinggi, Gorontalo, Magelang, Palembang, Palu, Payakumbuh, Pekalongan, Pontianak, Sukabumi, Surakarta,Tangerang dan Tangerang Selatan.


Ketua IIPG Sigit Pramono mengatakan, pada tahun ketiga pelaksanaa APN 2019, penilaian tetap dilakukan secara independen terhadap 548 Pemerintah Daerah. Terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota dan kota administrasi. Dengan dua kriteria utama, aspek performance dan governance.


“Aspek performance meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, breakthrough result (transformative and innovative). Sedangkan aspek governance menyangkut tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, serta anti korupsi,” ujar Sigit.


Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengucapkan terimakasih atas apresiasi Indonesian Institute Publik Governance (IIPG) terhadap Pemko Padang.


"Penghargaan yang ketiga kalinya kami terima ini, akan kami jadikan pemicu dan pemacu dalam menghadirkan good governance yang lebih maksimal lagi di Kota Padang", ujar Mahyeldi yang didamping Ketua TP PKK Kota Padang Harneli, Asisten Ekbang Kesra Harmen Peri dan Kepala Diskominfo Suardi. (Humas/Sanca)


Baca selengkapnya »

Kamis, Oktober 24, 2019

Prosesi pernikahan Nadiem Makarim dan Franka Franklin pada 2014 lalu. (FotoL Twitter/@KatolikG)



Jakarta, SancaNews.Com – Mantan bos Gojek yang kini menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim rupanya menikah beda agama. Ia menikah dengan perempuan bernama Franka Franklin. Nadiem sendiri beragama Islam, sedangkan istrinya adalah pemeluk Katolik.

 

Informasi tersebut menyeruak di media sosial lewat sejumlah foto yang diunggah oleh akun Twitter Katolik Garis Lucu (@KatolikG) pada Rabu (23/10/2019).

 

Di kolase foto lain tampak keduanya berhadap-hadapan sembari mengeluarkan senyum. Sementara itu, di belakang ada pastur yang menengadahkan tangan untuk memberkati mereka yang mengikat janji suci. Pastur itu rupanya Romo Yohanes Sudrijanta. Nikah di Gereja Santa Maria Perawan Ratu Blok Q.

 

“Indonesia tdk mengakui nikah beda agama. Utk dapat dicatatkan oleh negara, haruslah satu agama. Jd biar bs dicatatkan, mereka harus memilih tercatat menikah secara agama Kristen ataukah Islam sehingga salah satu dari mereka ada kemungkinan seolah2 pindah agama biar bisa tercatat,” respons warganet bernama AK Nugraha, dilansir harianaceh.co.id.

 

Pernyataan itu dibantah oleh warganet beragama Kristen, “Baca2 lagi bro. Banyak perkawinan beda agama di selenggarakan di gereja katolik dengan tidak perlu pindah agama. Asalkan salah satu pasangan bersedia melangsungkan di gereja (yg mana tidak komuni kudus), dan anak2 harus dididik katolik sampai umur 18 baru boleh pilih agama lain,” kata warganet bernama Ignatius Galih. []


Baca selengkapnya »

Minggu, Oktober 20, 2019

Pasukan Pengamanan Presiden melakukan simulasi pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2019).
 (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)


Jakarta, SANCANEWS.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyinggung perbedaan atmosfer pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 dengan lima tahun silam. Ia menganggap pelantikan Jokowi periode kedua ini sarat pengerahan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan.

"Potret pelantikan 2014, kita lihat seorang Jokowi diarak dengan kereta kencana oleh ribuan orang--memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin yang pro rakyat," kata Usman di tengah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).

"Hari ini, dia dikelilingi oleh pengamanan yang berlebihan. Suatu pengamanan yang menurut saya hanya cocok untuk pemimpin yang bukan negarawan, tapi mereka yang dilantik untuk memegang kekuasaan besar dengan nyali dan mental yang kecil," sambung Usman.

Pegiat HAM tersebut menyoroti perbandingan itu saat membahas mengenai perlunya memperkokoh koalisi masyarakat sipil untuk menghadapi konsolidasi kelompok elite. Salah satunya ditunjukkan dengan tak kunjung diungkapnya kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Bertolok pada penanganan aksi belakangan ini, Usman juga melihat kecenderungan pemerintahan mendatang bakal lebih represif terhadap kebebasan berpendapat.

Serupa diungkapkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani. Indikasi itu, kata dia, bisa dilihat dari pergantian periode kepresidenan yang diwarnai tindakan represif dan kekerasan yang diduga dilakukan aparat.

Catatan KontraS menunjukkan rangkaian unjuk rasa di berbagai daerah pada pengujung September 2019 mengakibatkan setidaknya lima korban meninggal, terdapat pula korban luka-luka dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang.

"Semakin mundur [demokrasi] karena pengungkapan peristiwa itu semakin tidak jelas. Ini terjadi seiring pelantikan. Ditambah lagi pelarangan, pembatasan yang sangat-sangat tidak perlu," kata Yati dalam forum diskusi yang sama.

"Kalau negara ini mengaku sudah demokratis, seharusnya pelarangan aksi atau berekspresi politik seharusnya difasilitasi negara, bukan justru dibatasi," tutur dia lagi.

Beberapa hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia pada 20 Oktober 2019, polisi memberlakukan pelarangan aksi dengan dalih menjaga keamanan. Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono mengatakan takkan mengeluarkan surat izin demo atau Surat Terima Tanda Pemberitahuan (STTP) berlangsungnya unjuk rasa.

Sementara Presiden Jokowi sempat mengklarifikasi bahwa dirinya tak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa. Terkait unjuk rasa jelang prosesi pelantikan tersebut, Kabid Humas Polda metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengklaim polisi memiliki diskresi kendati presiden tak melarang aksi. (sanca-cnnindonesia)
Baca selengkapnya »

Minggu, Oktober 20, 2019



JAKARTA, SANCANEWS.COM - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR. KH. Ma'ruf Amin. MA, FSI (Forum Santri indonesia) punya harapan besar terhadap kedua pemimpin bangsa untuk dapat membawa Indonesia lebih baik dan maju serta Indonesia berdaulat di bawah naungan NKRI. (20/10).


FSI yakin bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat membangun semua sektor, baik sektor pendidikan juga perekonomian seperti yang disampaikan oleh Sekretariat Jendral FSI H. Sudi Hartono, SE yang di temui di Sekretariat FSI di jln.Angkasa no 20 Kemayoran Jakarta Pusat mengatakan.


"Selama ini kita tahu bapak Joko Widodo sudah mengadopsi keluhan dan permintaan para santri,bahkan sudah di sah kan nya hari santri, namun hal ini belum seutuhnya terwujud," sebutnya.


Selain itu FSI meminta setelah pelantikan ini Presiden Joko Widodo dan Wakilnya KH. Ma'ruf Amin dapat membentuk badan atau lembaga santri sejajar mentri untuk meningkatkan mutualisme para santri yang dilegitimasi oleh Undang Undang kesantrian.


"Meskipun Bapak Joko Widodo telah menampung sejauh ini tetapi tampaknya bias, oleh karena itu kami berharap bahwa Pak Joko Widodo dengan KH. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 dapat memberikan perhatian lebih kepada siswa dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan setara dengan siswa lain dalam pendidikan umum, sehingga mereka dapat bersaing dengan lulusan sekolah umum lainnya untuk membangun Bangsa dengan pengetahuan mereka selain pengetahuan agama, siswa juga dapat bekerja di semua sektor sesuai untuk para ilmuwan yang mereka miliki,” pungkas H. Sudi Hartono. SE.


Sementara itu, menurut Sudi Hartono, FSI selalu pegang komitmen bukan hanya sekedar mendukung pak Joko Widodo dan KH.Ma'ruf Amin, namun juga siap mengawal, melaksanakan, mensukseskan program pemerintah sampai ke pedesaan, karena santri ada di seluruh Nusantara.


Masih di tempat yang sama, Ketua FSI, Iwan Ari Kurnia SE menambahkan, bahwa dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden juga berharap dan tetap berpegang pada dua pemimpin baru.


"Setelah peresmian Bapak. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, Semoga ini dapat lebih meningkatkan pengembangan sumber daya manusia bangsa dengan lebih meningkatkan bidang pendidikan, juga dapat membawa ekonomi kita lebih baik untuk semua lapisan masyarakat baik di kota maupun di daerah pedesaan,” paparnya Iwan Ari Kurnia.


Tidak hanya mendukung, tetapi FSI siap membantu untuk berhasil dalam program pemerintah sehingga dapat dirasakan di masyarakat pedesaan, FSI juga berkomitmen dan berpartisipasi sehingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan baik, tanpa ada kendala dalam pelantikan. (Alizar)


Baca selengkapnya »

Minggu, Oktober 20, 2019



JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Kota Jakarta yang biasanya ramai saat akhir pekan terlihat sepi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang digelar di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Minggu (20/10).

Dari pantauan CNNIndonesia.com sejak kemarin sampai hari ini, pemandangan macet akhir pekan yang biasanya terjadi di dekat Grand Indonesia, Jalan Sabang, Plaza Senayan, sampai Lotte Shopping Avenue, tidak terlihat. 

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang biasanya digelar di jalur Sudirman-Thamrin memang ditiadakan sementara. Tidak adanya kegiatan car free day mingguan disebut berimbas ke kawasan Kota Tua.

Dua minggu yang lalu tercatat pengunjung Kota Tua pada HBKB pukul 08.00-10.00 WIB sebanyak 3.842 orang, dengan 3.824 pengunjung lokal dan 18 pengunjung asing.
Sementara pada hari Minggu ini berkurang menjadi 3.376 orang, dengan 3.339 pengunjung lokal dan 37 pengunjung asing.

"Penurunan hari ini karena ada pelantikan presiden, jadi mungkin bukan hanya di Kota Tua, Monas atau di tempat lain pun mungkin ada penurunan," ujar Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua, Norviadi S Husodo.

Norviadi mengatakan, penurunan jumlah pengunjung juga dipengaruhi penutupan dan pengalihan sejumlah ruas jalan serta rute transportasi umum Jakarta, terutama TransJakarta.

Meski pengunjung berkurang, namun pelayanan Kota Tua tetap berlangsung seperti biasa untuk warga yang berkunjung ke kawasan tersebut selama belum ada instruksi lebih lanjut.

"Aktivitas museum tetap masih buka. Hingga kini belum ada instruksi resmi untuk waktu pelayanan selama pelantikan presiden, buka sampai jam 17.00 WIB," ujar Norviadi.

Sejumlah warga Jakarta yang ditemui oleh CNNIndonesia.com pada Sabtu (19/10) juga mengaku tak punya rencana keluar rumah selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung.

Selain enggan berhadapan dengan kemacetan, salah satu yang diwawancarai juga mengatakan kalau akhir pekan ini bertepatan dengan tanggal tua.

"Makanya saya pilih keluar malam ini daripada besok (Minggu). Lagipula sudah masuk tanggal tua, memang biasanya tidak kemana-mana sih kalau sudah tanggal segini. Bukanya ga pengen keluar rumah karena takut demo atau apa juga," kata Fandi saat ditemui di kawasan SCBD.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kereta Rel Listrik (KRL) tidak melayani penumpang di Stasiun Palmerah dan Stasiun Tanah Abang pada hari ini.

VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengatakan pola tersebut dilakukan pada kereta di keberangkatan pertama hingga waktu yang belum ditentukan.

"Pengaturan pola operasi ini berlangsung mulai jadwal pemberangkatan KA pertama hingga pemberitahuan selanjutnya pada Minggu 20 Oktober 2019," kata Anne dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10).

Anne menyatakan penghentian layanan sementara ini dilakukan karena ada penutupan jalan di sekitar dua stasiun tersebut terkait pelantikan Presiden dan Wapres RI Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin di gedung MPR, Jakarta, petang ini.

"Pengaturan pola operasi dibuat dengan mempertimbangkan pengguna KRL akan kesulitan menemukan angkutan lanjutan selepas dari Stasiun Palmerah karena ruas jalan di sekitar stasiun banyak yang ditutup ataupun dialihkan arus lalu lintasnya," jelas dia.

Lewat penghentian sementara layanan tersebut, maka pola sejumlah layanan di beberapa stasiun diubah. Pelayanan dari stasiun Rangkasbitung/ Maja/ Parungpanjang/ Serpong akan melayani penumpang hanya sampai Stasiun Kebayoran dan akan kembali ke arah Rangkasbitung/ Maja/ Parungpanjang/ Serpong.

Sementara itu, untuk layanan KRL lintas selain Tanah Abang-Serpong, disebut Anne masih berjalan lancar.

"Lintasan Bogor/Depok-Jakarta Kota, Bogor/Depok/Nambo-Duri/Jatinegara melayani naik turun pengguna di Stasiun Tanah Abang, Cikarang/Bekasi-Jakarta Kota PP, Duri-Tangerang PP, dan Jakarta Kota-Tanjung Priok PP seluruhnya berjalan normal seperti biasa," tutur Anne.

Berikut penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara:
1. Arus lalu lintas Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke TL Harmoni

2. Arus lalu lintas dari Jalam Mertim yang akan menuju Jalan Merut diluruskan ke kanan ke Jalan Perwira

3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Mersel diluruskan ke Jalan Mertim

4. Arus lalu lintas dari Jalan Agus Salim yang akan belok kiri ke Jalan Kebon Sirih dibelok ke kanan ke Jalan Kebon Sirih arah Tugu Tani

5. Arus lalu lintas dari Jalan Agus Salim yang akan belok kiri ke Jalan KH Wahid Hasyim dibelok ke kanan ke Jalan KH Wahid Hasyim arah Tugu Tani

6. Arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok ke kiri ke Jalan KH Wahid Hasyim diluruskan ke Jalan KH Mas Mansyur

7. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Kebon Sirih diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Jatibaru yang akan menuju Jalan Kebon Sirih dibelokkan ke kiri Jalan Abdul Muis atau dibelokkan kanan ke Jalan Fachrudin

8. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis

9. Arus lalu lintas dari Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jalan Museum dibelok ke kiri maupun ke kanan, arus lalu lintas dari Jalan Majapahit yang akan belok ke kiri ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok ke kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit

10. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelok ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok ke kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun dibelok ke kanan ke Jalan Gajah Mada. (Sanca/CNNIndonesia).

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.