SANCAnews.id

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Kota Jakarta yang biasanya ramai saat akhir pekan terlihat sepi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang digelar di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Minggu (20/10).

Dari pantauan CNNIndonesia.com sejak kemarin sampai hari ini, pemandangan macet akhir pekan yang biasanya terjadi di dekat Grand Indonesia, Jalan Sabang, Plaza Senayan, sampai Lotte Shopping Avenue, tidak terlihat. 

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang biasanya digelar di jalur Sudirman-Thamrin memang ditiadakan sementara. Tidak adanya kegiatan car free day mingguan disebut berimbas ke kawasan Kota Tua.

Dua minggu yang lalu tercatat pengunjung Kota Tua pada HBKB pukul 08.00-10.00 WIB sebanyak 3.842 orang, dengan 3.824 pengunjung lokal dan 18 pengunjung asing.

Sementara pada hari Minggu ini berkurang menjadi 3.376 orang, dengan 3.339 pengunjung lokal dan 37 pengunjung asing.

"Penurunan hari ini karena ada pelantikan presiden, jadi mungkin bukan hanya di Kota Tua, Monas atau di tempat lain pun mungkin ada penurunan," ujar Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua, Norviadi S Husodo.

Norviadi mengatakan, penurunan jumlah pengunjung juga dipengaruhi penutupan dan pengalihan sejumlah ruas jalan serta rute transportasi umum Jakarta, terutama TransJakarta.

Meski pengunjung berkurang, namun pelayanan Kota Tua tetap berlangsung seperti biasa untuk warga yang berkunjung ke kawasan tersebut selama belum ada instruksi lebih lanjut.

"Aktivitas museum tetap masih buka. Hingga kini belum ada instruksi resmi untuk waktu pelayanan selama pelantikan presiden, buka sampai jam 17.00 WIB," ujar Norviadi.

Sejumlah warga Jakarta yang ditemui oleh CNNIndonesia.com pada Sabtu (19/10) juga mengaku tak punya rencana keluar rumah selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung.

Selain enggan berhadapan dengan kemacetan, salah satu yang diwawancarai juga mengatakan kalau akhir pekan ini bertepatan dengan tanggal tua.

"Makanya saya pilih keluar malam ini daripada besok (Minggu). Lagipula sudah masuk tanggal tua, memang biasanya tidak kemana-mana sih kalau sudah tanggal segini. Bukanya ga pengen keluar rumah karena takut demo atau apa juga," kata Fandi saat ditemui di kawasan SCBD.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kereta Rel Listrik (KRL) tidak melayani penumpang di Stasiun Palmerah dan Stasiun Tanah Abang pada hari ini.

VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengatakan pola tersebut dilakukan pada kereta di keberangkatan pertama hingga waktu yang belum ditentukan.

"Pengaturan pola operasi ini berlangsung mulai jadwal pemberangkatan KA pertama hingga pemberitahuan selanjutnya pada Minggu 20 Oktober 2019," kata Anne dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10).

Anne menyatakan penghentian layanan sementara ini dilakukan karena ada penutupan jalan di sekitar dua stasiun tersebut terkait pelantikan Presiden dan Wapres RI Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin di gedung MPR, Jakarta, petang ini.

"Pengaturan pola operasi dibuat dengan mempertimbangkan pengguna KRL akan kesulitan menemukan angkutan lanjutan selepas dari Stasiun Palmerah karena ruas jalan di sekitar stasiun banyak yang ditutup ataupun dialihkan arus lalu lintasnya," jelas dia.

Lewat penghentian sementara layanan tersebut, maka pola sejumlah layanan di beberapa stasiun diubah. Pelayanan dari stasiun Rangkasbitung/ Maja/ Parungpanjang/ Serpong akan melayani penumpang hanya sampai Stasiun Kebayoran dan akan kembali ke arah Rangkasbitung/ Maja/ Parungpanjang/ Serpong.

Sementara itu, untuk layanan KRL lintas selain Tanah Abang-Serpong, disebut Anne masih berjalan lancar.

"Lintasan Bogor/Depok-Jakarta Kota, Bogor/Depok/Nambo-Duri/Jatinegara melayani naik turun pengguna di Stasiun Tanah Abang, Cikarang/Bekasi-Jakarta Kota PP, Duri-Tangerang PP, dan Jakarta Kota-Tanjung Priok PP seluruhnya berjalan normal seperti biasa," tutur Anne.

Berikut penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara:

1. Arus lalu lintas Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke TL Harmoni

2. Arus lalu lintas dari Jalam Mertim yang akan menuju Jalan Merut diluruskan ke kanan ke Jalan Perwira

3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Mersel diluruskan ke Jalan Mertim

4. Arus lalu lintas dari Jalan Agus Salim yang akan belok kiri ke Jalan Kebon Sirih dibelok ke kanan ke Jalan Kebon Sirih arah Tugu Tani

5. Arus lalu lintas dari Jalan Agus Salim yang akan belok kiri ke Jalan KH Wahid Hasyim dibelok ke kanan ke Jalan KH Wahid Hasyim arah Tugu Tani

6. Arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok ke kiri ke Jalan KH Wahid Hasyim diluruskan ke Jalan KH Mas Mansyur

7. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Kebon Sirih diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Jatibaru yang akan menuju Jalan Kebon Sirih dibelokkan ke kiri Jalan Abdul Muis atau dibelokkan kanan ke Jalan Fachrudin

8. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis

9. Arus lalu lintas dari Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jalan Museum dibelok ke kiri maupun ke kanan, arus lalu lintas dari Jalan Majapahit yang akan belok ke kiri ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok ke kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit

10. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelok ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok ke kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun dibelok ke kanan ke Jalan Gajah Mada. (Sanca/CNNIndonesia).

PESISIR SELATAN, SANCA NEWS.COM – Seekor Hiu Paus terdampar di Pantai Transido Nagari Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Hiu yang masuk kategori dilindungi tersebut terjerat jaring nelayan setempat.

Terdamparnya hiu paus ini merupakan peristiwa kedua di Kecamatan Batang Kapas. 12 hari lalu, tepatnya Senin (7/10) silam, hiu yang sama juga terdampar hingga mati di kawasan pantai Taluak Kabuang, Kecamatan Batang Kapas.

"Lokasi pertama dengan kedua ini sekitar 15 kilometer," kata Camat Batang Kapas, Wendra Rovikto kepada detikcom, Sabtu (19/10).

Wendra mengatakan hewan dengan nama latin Rhincodon Typus itu terjerat jaring penangkap ikan nelayan. "Warga yang menemukan sudah mencoba bersama-sama mendorong hiu kembali ke laut, namun ia justru bolak-balik lagi ke pinggir. Kondisi hiu sudah semakin lemah," ujar Wendra.

Belum ada penjelasan dari pihak terkait soal terdamparnya hiu tersebut. Namun pada kasus sebelumnya, pihak Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang memperkirakan hiu terdampar karena pengaruh cuaca.

"Hanya ada dua kemungkinan penyebab ikan ini terdampar. Pertama, karena keasyikan mencari makan, sehingga tak sadar sudah berada di tepi. Atau, terbawa arus akibat angin kencang, sehingga sampai ke pinggir pantai," jelas Fadly Pratama Widjaya, salah satu Respon Cepat BPSPL Padang.

Mati

Hiu paus yang terdampar mati beberapa jam setelah ditemukan.

"Kami datang ke lokasi, hiu-nya sudah mati," jelas Fadly Pratama, petugas Respon Cepat BPSPL (Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Padang.

Menurut Fadly, Hiu sudah kehabisan tenaga sehingga tidak bisa kembali ke tengah laut. "Warga di sini sudah berusaha membantu dan mendorong hiu kembali, namun sepertinya hiu tak ingin balik ke laut," katanya.

Dalam hitungan BPSPL, panjang hiu naas tersebut mencapai 6,5 meter dengan berat lebih dari 1 ton. "Ini kan bukan paus, tapi hiu yang bernafas dengan insang. Terlalu lama di darat, membuat hiu kelelahan," jelas dia. (Sanca).

PADANG, SANCA NEWS.COM - Setelah melakukan pemeriksaan intensif, polisi menetapkan seorang aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, JN (54), dan pemberi suap IZ (63) sebagai tersangka.

JN dan IZ terjaring OTT yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumbar di depan kompleks perkantoran Balai Kota Padang, Jalan M Yamin, Padang, Jumat (18/10).

"Hari ini keduanya sudah kita tetapkan statusnya sebagai tersangka," kata Kapolresta Padang Kombes Yulmar Try Himawan kepada Wartawan, Sabtu (19/10). 

Yulmar menyebutkan kedua tersangka dijerat Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Menurut Yulmar, operasi tangkap tangan yang dilakukan berawal dari laporan masyarakat tentang sulitnya mengurus Biaya Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB).

"Dari laporan masyarakat itu, kita lakukan penyelidikan sejak satu bulan terakhir hingga terjadi OTT," kata Yulmar.

Selain dua tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya berupa uang sebesar Rp 33.590.000, dokumen pengurusan BPHTB, dan mobil Fortuner milik tersangka.

Sebelumnya diberitakan, JN dan IZ ditangkap di depan Kompleks Perkantoran Balai Kota Padang, Jalan M Yamin Padang, Jumat, sekitar pukul 12.00 WIB.  

Informasi tersebut dibenarkan Ketua Tim Saber Pungli Sumbar Kombes Rahmadi. 

Rahmadi menyebutkan JN merupakan ASN yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang dan IZ merupakan pihak swasta yang akan mengurus BPHTB. (Sanca).

PADANG, SANCA NEWS.COM - Berkaca dari Pemilu serentak 2019, baik KPU dan Bawaslu diminta untuk gencar mensosialisasikan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang digelar pada tanggal 23 September 2020.

"Jarak Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 kan tidak berbeda jauh. Ada trauma kecil dari Pemilu 2019, seperti adanya penyelenggara pemilu yang sakit bahkan sampai meninggal, kemudian keterbelahan kita sebagai bangsa. Ini dibutuhkan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada 2020," ujar Pakar Hukum, Otong Rosadi kepada Wartawan saat menjadi pembicara dalam seminar Sosialisasi Hasil Pemantau Proses Penegakkan Hukum Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2019 yang di Gelar Bawaslu Sumbar di Padang, Jumat (18/10).

Otong mengatakan, yang menjadi poin penting bagi KPU dan Bawaslu adalah, apakah masyarakat sudah paham dengan Pilkada serentak 2020 ini. Itu yang bakal menjadi PR KPU dan Bawaslu dalam mensosialisakannya.

"Ada beberapa perbedaan antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020. Mulai dari undang-undang yang digunakan, periode masa jabatan yang sebelumnya lima tahun sekarang menjadi empat tahun, ditambah lagi persoalan-persoalan regulasi yang belum tuntas. Masyarakat harus tahu, karena itu penting agar tahapan-tahapan Pilkada tidak terganggu," terang Rektor Universita Eka Sakti Padang itu.

Sementara, komisioner Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum, salah satunya dengan kegiatan seminar hasil pemantauan pengawasan Pemilu 2019 untuk evaluasi dalam pengawasan Pilkada 2020.

"Ini semacam evaluasi bagi kita, agar kedepannya bentuk pelanggaran dapat diminalisir demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Ini sebenarnya tugas kita bersama, namun undang-undang mengamanahkan kepada Bawaslu. Diperlukan juga peran aktif masyarakat, kalau masyarakat menemukan pelanggaran segera laporkan demi terwujutnya proses demokrasi yang baik," pungkas Vifner. (Sanca/Covesia).