SANCAnews.id

PADANG, SANCA NEWS.COM - Berkaca dari Pemilu serentak 2019, baik KPU dan Bawaslu diminta untuk gencar mensosialisasikan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang digelar pada tanggal 23 September 2020.

"Jarak Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 kan tidak berbeda jauh. Ada trauma kecil dari Pemilu 2019, seperti adanya penyelenggara pemilu yang sakit bahkan sampai meninggal, kemudian keterbelahan kita sebagai bangsa. Ini dibutuhkan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada 2020," ujar Pakar Hukum, Otong Rosadi kepada Wartawan saat menjadi pembicara dalam seminar Sosialisasi Hasil Pemantau Proses Penegakkan Hukum Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2019 yang di Gelar Bawaslu Sumbar di Padang, Jumat (18/10).

Otong mengatakan, yang menjadi poin penting bagi KPU dan Bawaslu adalah, apakah masyarakat sudah paham dengan Pilkada serentak 2020 ini. Itu yang bakal menjadi PR KPU dan Bawaslu dalam mensosialisakannya.

"Ada beberapa perbedaan antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020. Mulai dari undang-undang yang digunakan, periode masa jabatan yang sebelumnya lima tahun sekarang menjadi empat tahun, ditambah lagi persoalan-persoalan regulasi yang belum tuntas. Masyarakat harus tahu, karena itu penting agar tahapan-tahapan Pilkada tidak terganggu," terang Rektor Universita Eka Sakti Padang itu.

Sementara, komisioner Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum, salah satunya dengan kegiatan seminar hasil pemantauan pengawasan Pemilu 2019 untuk evaluasi dalam pengawasan Pilkada 2020.

"Ini semacam evaluasi bagi kita, agar kedepannya bentuk pelanggaran dapat diminalisir demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Ini sebenarnya tugas kita bersama, namun undang-undang mengamanahkan kepada Bawaslu. Diperlukan juga peran aktif masyarakat, kalau masyarakat menemukan pelanggaran segera laporkan demi terwujutnya proses demokrasi yang baik," pungkas Vifner. (Sanca/Covesia).

JAKARTA, SANCANEWS.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jabodetabek kembali turun ke jalan dengan menggelar demonstrasi di area Patung Kuda di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (17/10) siang.

Mahasiswa kembali kejalan mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK sebagai pengganti UU KPK yang telah disahkan oleh DPR-RI bersama pemerintah.

Semantara itu dalam orasi, koordinator aksi meyerukan dan menyemangati peserta aksi untuk bertemu Presiden karena pihaknya menganggap bahwa Presiden mengeluarkan RUU KPK telah melemahkan peberantasan korupsi.

Terkait larang aksi demo, dilansir rmolbanten.com, Ghozi menanggapi santai terhadap larangan dari pihak kepolisian yang tidak memperbolehkan adanya aksi unjuk rasa menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober nanti.

"Benar. Beneran ada aksi," kata Koordinator Media BEM SI, Ghozi Basyir saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (16/10).

Polisi pun tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terhadap siapapun yang akan berencana demo.

"Kita mah di negara demokrasi ini tetap gelar aksi. Kan surat aksi itu kan pemberitahuan bukan izin. Kita tetap turun, tetap aksi," tegasnya. [sanca] 

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Ghozi Basyir membenarkan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Kamis (17/10) hari ini.

Jakarta, SNC - Pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 digugat lantaran dianggap tidak sah oleh Dokter Zulkifli S Ekomei.

Ia mengaku memang dirinya sendiri yang melakukan gugatan. Ia menyebut jika sudah banyak yang menyatakan untuk siap mendukungnya.

“Saya sendiri (yang menggugat). Saya menunggu gugatan intervensi dari banyak pihak yang sudah menyatakan siap mendukung,” ungkapnya, Selasa (15/10/2019).

Pria yang disapa akrab Dokter Zul ini mengatakan, alasan penggugatan itu karena dirinya menemukan pemalsuan di UUD 1945 hasil amandemen atau yang berlaku saat ini.

Menurutnya, dalam ketetapan MPR jelas ada kata-kata UUD 1945 yang telah mengalami perubahan ini merupakan undang undang yang diberlakukan oleh Panitia Perisapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 terdahulu.

“Alasan saya menggugat karena saya menemukan pemalsuan di UUD ’45 yang berlaku saat ini. Sementara ketetapan ini terjadi pada 2002. Saya melihat dalam prosesnya menemukan fakta dan data bahwa itu didesain oleh orang lain, bukan oleh anggota MPR,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Zul, banyak penyimpangan-penyimpangan seperti pencabutan tap MPR tentang referendum. Menurut dia, gugatan yang diajukannya tersebut adalah dampak dari UUD 1945 yang dianggap palsu.

“Yang paling membuat saya harus menggugat adalah dampak dari UUD 1945 palsu ini. Yaitu Pilpres langsung yang menggerus persatuan Indonesia,” ucapnya.