Latest Post




PADANG, SANCANEWS.COM - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Sumatera Barat (Sumbar) pada aksi sehari sebelumnya tepatnya di hari Selasa (17/9/2019), Mahasiswa diberi janji oleh Wakil Gubernur Sumbar bahwa hari ini (Rabu 18/9/2019) Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bisa menemui masa aksi mahasiswa.

Dalam aksinya mahasiswa menuntut agar pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) keluar untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Namun janji yang ditungu tidak tercapai dan akhirnya Aliansi BEM Se-Sumatera Barat (Sumbar) ketika lakukan Aksi KARHUTLA sempat duduki Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang.

"Kami juga sudah melakukan aksi kemarin, kami ditemui oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. Dan, kami dijanjikan pukul 13.00 WIB untuk ditemui oleh Irwan Prayitno disini, tetapi hari ini ketika mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menagih janji  Gubernur mengingkari janjinya dan tidak mau menemui masa aksi mahasiswa, Mahasiswa yang kecewa dan akhirnya menerobos masuk dan menduduki Kantor Gubernur Sumbar,“ katanya Korlap Aksi, Ahmad Syarief A.

Dijelaskan lagi, bahwa tujuan aksi pada hari ini adalah agar dituntaskan sampai ke akarnya masalah Karhutla yang terjadi di Indonesia dengan meminta Gubernur mendesak Pemerintah Pusat untuk menuntaskan kejadian ini yaitu kejadian kebakaran hutan yang terjadi di Sumbar, dan Riau.

"Setelah kita tunggu-tunggu tidak juga datang dan perwakilan kami sudah masuk ke atas dan masuk ke ruangan Gubernur dan ternyata benar bapak Gubernur tidak ada," ujarnya.

Di akhir perjuangan mahasiswa berkumpul dan menyatakan sikap kekecewaannya. Dan siap turun ke jalan kembali dan menyiapkan eskalasi yang lebih besar lagi.

Mengenai berita aksi Mahasiswa, Wakil Gubernur ketika dihubungi melalui WhatsApp tidak ada jawaban sampai berita ini ditayangkan. (Sanca)

Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal memasangkan lencana Kapolres Padang Panjang yang baru dilantik AKBP Sugeng Hariyadi (Humas Polda Sumbar)


PADANG, SANCANEWS.COM - Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Fakhrizal melantik 13 Kapolres di lingkungan Polda Sumbar, yakni Polres Bukittinggi, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Padang Panjang, Padang Pariaman, Payakumbuh, Mentawai, Pesisir Selatan, Sawahlunto, 50 Kota, Tanah Datar, dan Polres Solok Kota.

"Ada beberapa Kapolres yang mutasi dan ada juga yang promosi jabatan baru, kita berharap mereka semua dapat menjalankan amanah ini dengan baik," katanya di Padang, Kamis (19/9).

Ia meminta kepada Kapolres yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi terbaik mereka untuk memimpin daerah dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Teruslah berinovasi dan membuat terobosan-terobosan positif, yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat terwujudnya Polri yang promoter,” katanya.

Ia mengajak seluruh pihak bersinergi, bahu membahu, dan saling bekerja sama serta senantiasa menjunjung tinggi semangat integritas, soliditas, loyalitas, dan rasa tanggung jawab.

"Semoga kita dapat melaksanakan segala tugas yang dipercayakan kepada kita dengan baik, walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang demikian kompleks," katanya.

Ia merinci ke-13 Kapolres yang dilantik tersebut adalah Kapolres Limapuluh Kota yang sebelumnya dijabat AKBP Haris Hadis berpindah ke AKBP Sri Wibowo yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan (Kasat) Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Sumbar.

Sementara itu AKBP Haris Hadis mengisi kekosongan posisi Wakapolresta Padang sepeninggal AKBP Kobul Syahrin Ritonga yang pindah tugas ke Polda Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu.

Selain itu, Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin dimutasi ke Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar, dengan jabatan baru sebagai Inspektur Bidang (Irbid) Itwasda dan posisinya akan ditempati AKBP Hendri Yahya yang menjabat posisi sama di Kepulauan Mentawai.

Kemudian posisi Kapolres Mentawai ditempati oleh AKBP Dody Prawiranegara, yang sebelumnya bertugas di Polda Jawa Barat (Jabar) sebagai Penyidik Madya I Direktorat Reserse Narkoba.

Selanjutnya, AKBP Endrastiawan Setyowibowo, Kapolres Kota Payakumbuh ditarik ke Mabes Polri sebagai Wakil Kepala Pusat Pendidikan (Wakapusdik) Pembinaan Masyarakat (Binmas) Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri. Posisinya digantikan oleh AKBP Dony Setiawan, yang sebelumnya menjadi Kapolres Solok Kota selama beberapa tahun belakangan.

Untuk posisi Kapolres Solok Kota akan ditempati AKBP Ferry Suwandi yang sebelumnya menjabat Kapolres Agam. Untuk Kapolres Agam ditempati oleh AKBP Dwi Nur Setiawan, yang sebelumnya Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penegakkan Hukum (Gakkum) Polda Sumbar.

Selanjutnya, Kapolres Kota Bukittinggi, AKBP Arly Jembar Jumhana bergeser ke Polda Bangka Belitung (Babel) sebagai Wakil Direktur (Wadir) Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum).Posisinya digantikan oleh Kapolres Pasaman Barat (Pasbar) AKBP Iman Pribadi Santoso.

Kemudian untuk Polres Pasaman Barat akan ditempati AKBP Fery Herlambang yang sebelumnya menjabat Kapolres Pesisir Selatan dan posisinya digantikan AKBP Cepi Noval yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Padang Panjang

Sementara itu AKBP Sugeng Hariyadi, yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumbar dipilih menjadi Kapolres Padang Panjang.

Selanjutnya, Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas dipindah ke Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Kendaraan Pesawat Udara (Kasiharkanpesud) Sub Direktorat Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan (Subit Fasharkan) Direktorat Kepolisian Udara (Dit Poludara) Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud). Posisinya digantikan oleh Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda Sumbar, AKBP Rokhmad Hari Purnomo.

Selain itu, Kapolres Padang Pariaman, AKBP Rizki Nugroho ditarik ke Polda Sumbar, sebagai Kepala Bagian (Kabag) Informasi dan Logistik (Infolog) Biro Logistik (Rolog) Polda Sumbar dan posisinya digantikan oleh AKBP Zamroni Wibowo yang menjabat sebagai Kapolres Sawahlunto.

Kemudian Kapolres Sawahlunto dijabat oleh AKBP Junaidi Nur yang bertugas di Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pemeliharaan Ketertiban dan Kedisiplinan (Hartibplin) Bagian Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan (Bag Gaktibplin) Biro Provos (Roprovos).

"Saya yakin dan percaya bahwa dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman tugas yang telah saudara-saudara jalani selama ini, saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas pokoknya masing-masing dengan baik", katanya. (Donny).

Daop 1 Jakarta PT KAI menggelar sosialisasi keselamatan di pelintasan sebidang Manggarai, Jalan Bukit Duri Utara Raya, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (17/9) sore.

 
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Daop 1 Jakarta PT KAI menggelar sosialisasi keselamatan di pelintasan sebidang Manggarai, Jalan Bukit Duri Utara Raya, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (17/9) sore.

Pihaknya membentangkan spanduk imbauan agar pengendara tidak menerobos pelintasan kereta api.

Pantauan Warta Kota, di pelintasan tersebut cukup padat arus kendaraan. Bahkan masih banyak beberapa orang yang nekat menerobos pelintasan.

Pihak Daop 1 Jakarta membentangkan spanduk bertuliskan, 'Stop! Dahulukam Kereta Api yang Melintas'. Pengendara yang nekat menerobos langsung dilakukan penilangan oleh pihak kepolisian.

Sementara itu, Executive Vice President Daop 1 Jakarta, Dadan Rudiansyah, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD). Bertema 'Pelintasan Sebidang Tanggung Jawab Siapa?' pada 6 September lalu.

"Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap kesadaran masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas di pelintasan sebidang semakin meningkat. Sebab, pelanggaran lalu lintas di pelintasan sebidang tidak saja merugikan pengendara jalan. Tetapi juga perjalanan kereta api," kata Dadan, saat di lokasi tersebut.

Daop 1 Jakarta, lanjut Dadan, mencatat terdapat 171 pelintasan sebidang yang resmi. Serta 287 pelintasan sebidang yang tidak resmi.

"Untuk pelintasan tidak sebidang baik flyover maupun underpass berjumlah 70. Sedangkan untuk kasus kecelakaan, pada tahun 2019 di wilayah Daop 1 Jakarta sebanyak 97 kasus. Dengan jumlah korban 53 meninggal dunia dan 25 luka-luka," jelasnya.

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan pada pelintasan juga banyaknya pengendara yang menerobos. Karena itu, sosialisasi tersebut akan berlanjut di beberapa lokasi lainnya. (Sanca)



Kutipan warga kota

Petugas keamanan berjalan di dekat mobil mewah milik tersangka Bupati Hulu Sungai Tengah (nonaktif) Abdul Latif di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (19/3). Sebanyak 16 kendaraan mewah (delapan mobil dan delapan motor) sitaan KPK dari Kalimantan Selatan yang diduga hasil gratifikasi serta pencucian uang tersangka tersebut telah tiba di Jakarta dan akan dititipkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta Barat.



JAKARTA, SANCANEWS.COM - Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji mengatakan polisi akan melakukan razia bersama Pemprov DKI Jakarta kepada pemilik kendaraan yang menunggak pajaknya. 

Pemilik kendaraan tersebut akan diberikan surat peringatan maksimal 14 hari sebelum jatuh tempo Pajak Kendaraan.

Selanjutnya, polisi punya kewenangan untuk menghapus data kendaraan itu jika pemilik kendaraan tak membayar pajak. 

Pembayaran pajak kendaraan dilakukan secara online melalui Samsat Online, perbankan, dan modern payment channel. Selain itu, pemilik kendaraan juga dapat membayar melalui layanan lainnya seperti Samsat Keliling, Gerai Samsat, dan Samsat Drive Thru.

"Upaya yang dilakukan kepolisian dalam membantu Pemprov DKI Jakarta terkait hal ini yakni melakukan razia gabungan dengan Pemprov DKI Jakarta khususnya bagi kendaraan yang menunggak pajaknya atau belum melakukan daftar ulang," kata Sumardji saat dihubungi, Selasa (17/9).

Sumardji mengungkapkan, polisi juga akan memberikan sosialisasi kepada pemilik kendaraan untuk meminimalisir jumlah penunggak pajak. Sosialisasi dilakukan mulai tanggal 16 hingga 30 September 2019. 

"Kita juga melakukan sosialisasi program Pemprov DKI Jakarta terkait keringanan pajak dan penghapusan sanksi administrasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)," ujar Sumardji.

Seperti diketahui, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, sekitar 2,2 juta kendaraan bermotor di Jakarta menunggak pajak. Nilai tunggakan pajak mencapai Rp 2,4 triliun.

Faisal menjelaskan, sekitar 788.000 kendaraan roda empat menunggak pajak dengan nilai tunggakan sekitar Rp 800 miliar. Kemudian, sekitar 1,4 juta kendaraan roda dua dan roda tiga menunggak pajak dengan total nilai tunggakan Rp 1,6 triliun.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan program keringanan pajak pada 16 September-30 Desember 2019. Pada tahun ini, Pemprov DKI menargetkan penerimaan pajak Rp 44,180 triliun. Hingga saat ini, penerimaan pajak mencapai Rp 30 triliun. (Sanca)



Kutipan dari Kompas

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan Piala WTN Wiratama kepada Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Nofiardi di Padang.

 
PADANG, SANCA NEWS.COM - Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama menjadi hadiah luar biasa bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat momentum Hari Perhubungan Nasional yang diperingati setiap 17 September.

"Kita menjadi satu dari 15 provinsi penerima WTN Wiratama. Ini menjadi prestasi sekaligus pelecut untuk bisa memperbaiki pelayanan ke depan," kata Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Nofiardi di Padang, Selasa.

Provinsi peraih WTN Wiratama itu masing-masing Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Bali, DIY, Kalimantan Selatan, Babel, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Banten, Sumatera Utara, dan Lampung.

Selain provinsi 16 kabupaten dan kota di daerah itu juga menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) karena dinilai berhasil dalam pengelolaan dan penataan transportasi.

Penerima itu diantaranya Piala WTN sempurna yakni Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh. Sementara kabupaten/kota penerima piala WTN dengan catatan yakni, Kabupaten Agam, Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman. Ketiganya menerima piala WTN dengan catatan untuk memperbaiki bidang angkutan umum dan prasarana.

Sementara kabupaten/kota yang menerima plakat WTN yakni, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunti dan Kota Solok.

Heri mengatakan untuk tiga daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada 2019 akan difasilitasi untuk berkoordinasi dengan daerah yang telah menerima agar bisa "sharing" informasi untuk pelayanan ke depan yang lebih baik.

Sebelumnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan penghargaan itu bukan berarti penyelenggaraan transportasi Sumbar sempurna. Masih ada persoalan kemacetan yang terjadi yang perlu menjadi perhatian.

"Makanya penghargaan WTN harus dijadikan motivasi bagi pemerintah daerah memperbaiki layanan dengan menekan tingkat kelancaran dan tercipta ketertiban masyarakat dalam berkendaraan," ujarnya. (sanca)



Kutipan dari Antara

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.