Latest Post

Ilustrasi
 

PADANG, SANCANEWS.COM - Sejak beberapa waktu belakangan, Sumatera Barat tak lagi seperti biasanya. Mulai dari kemarau, kabut asap dan sekarang suhu hinga 13 derajat celcius melanda Ranah Minang.

Selain kemarau dan kabut asap, sejak kemarin masyarakat Sumatera Barat dihebohkan dengan suhu ektrim. Catatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) GAW Koto Tabang mencatat suhu di Sumbar rata-rata turun 3-4 derajat celcius.

Catatan BMKG GAW Koto Tabang, suhu di beberapa wilayah di Sumbar, Senin (16/9) pagi, seperti Bukittinggi mencapai 13 derajat celcius, di Kota Padang Panjang 14 derajat celcius, di Pariaman 17 derajat celcius dan Kota Padang 18-20 derajat celcius.

Kepala BMKG GAW Koto Tabang, Wan Dayantolis menyebutkan, penyebab suhu dingin di Sumbar disebabkan kemarau dank abut asap.

“Saat kemarau, udara dingin itu umum terjadi, seperti saat ini. Karena, lapisan uap air yang tersimpan di bumi lebih sedikit, saat malam hingga subuh, (uap air) itu langusng hilang, naik ke atmosfir,” ujarnya kepada awak media, Senin (16/9).

Selaian itu, suhu dingin juga disebabkan adanya kabut asap sejak beberapa hari belakangan. “Kita sama tahu juga, Sumbar seminggu ini diselimuti kabut asap. Jadi, radiasi yang datang dang tingga di permukaan bumi lebih sedikit dari baisanya, karena kabut asap,” jelasnya.

Lalu, sejak Sabtu (14/9) diketahui kabut asap sudah mulai berkurang di wilayah Sumbar. “Karena itu, radiasi yang boleh dikatakan lebih sedikit berada di bumi, cepat hilang ke atmosfir. Tidak ada partikel padat ataupun uap air yang menghalang, makanya suhu terasa lebih dingin dari baiasanya,” ungkap Dayan.

Itulah dampaknya, kata Dayan. Penyebab dari kemarau dan kabut asap, suhu menjadi lebih dingin. “Suhu itu, akan semakin menurun terhadap ketinggian, ada kemungkinan suhu di Alahan Panjang lebih dingin, kita belum ada data juga untuk daerah itu,” ucapnya. (sanca).

Ilustrasi Kebakaran Hutan


 
TANAH DATAR, SANCA NEWS.COM - Kualitas udara di Tanah Datar tidak sehat. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas luar ruangan. Asap yang menyelimuti bukan hanya dari kawasan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, tetapi diduga ada juga dari Sumbar.

Kepala Seksi Keselamatan Kebakaran pada Dinas Pol  PP Damkar Tanah Datar Fauzi Arifin menjelaskan, pada 13-14 September kemarin telah ditemukan enam titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kendati apinya telah berhasil dikendalikan, namun diperkirakan peristiwa itu turut menyumbang memburuknya kualitas udara.

“Kebakaran diawali dari Koto tangah Saruaso pukul 22.00 WIB, Jumat (13/9), disusul pukul 10.30 WIB, Sabtu (14/9), di Nagari Pangian, 11.30 WIB di Padang Gantiang, 14.10 WIB di Nagari Tabek Patah, pukul 17.50 di Tabek Patah, dan pukul 18.00 WIB di Ludai Pagaruyuang,” jelas Fauzi, Minggu (15/9).

Kabag Humas dan Protokol Setdakab Tanah Datar Yusrizal, mengatakan, setelah kualitas udara di daerahnya dinyatakan tidak sehat, Bupati Irdinansyah Tarmizi langsung mengeluarkan imbauan agar masyarakat mengurangi aktifitas di luar ruangan.

Melalui Surat Edaran nomor 600/510/Perkim LH-2019, bupati mengimbau masyarakat untuk melakukan beberapa hal, guna menjaga fisik agar tidak terdampak kabut asap tersebut.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati H. Zuldafri Darma didampingi Kadis Kesehatan dr. Yesrita Zedrianis, Sekretaris Dinas Pendidikan Inhendri Abbas, Kabag Humas dan Protokol Yusrizal, jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas Lima Kaum, Dinas BPBD membagikan masker gratis bagi siswa di SD Komplek Batusangkar.

Wabup Zuldafri Darma menyampaikan, pembagian masker sebagai bentuk membantu perlindungan kesehatan bagi siswa maupun masyarakat di Tanah Datar. (Sanca)

 
Ilustrasi alat-alat Medis


PADANG, SANCA NEWS.COM - Seorang anggota DPRD Bandung, Jawa Barat berinisial IH (59) ditahan polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di RSUD dr Rasidin Padang, Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Edryan Wiguna yang dihubungi Kompas.com, Minggu (15/9).

"Benar kita telah menetapkan IH yang saat ini seorang anggota DPRD Bandung sebagai tersangka. Sekarang dia ditahan di Mapolresta Padang," kata Edryan.

Edryan mengatakan IH ditetapkan menjadi tersangka bersama empat orang lainnya. Salah satunya adalah mantan Dirut RSUD, AS.

Awal mula kasus
Kasusnya tersebut berawal dari laporan masuk dari masyarakat pada Maret 2016.

Kala itu, RSUD Rasidin Padang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 sebesar Rp10 miliar pada Februari 2013.

Kemudian Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Bina Upaya kesehatan (BUK) mengundang Satker RSUD  untuk melakukan penelahaan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan melampirkan dokumen pembanding.

Setelah semuanya beres, lalu keluar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD dr Rasidin.

Setelah SK keluar, barulah dilakukan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang.

Pada proses lelang dilakukan evaluasi oleh panitia terhadap dokumen penawaran yang masuk dari empat peserta lelang.

Rugikan negara Rp 5 miliar
Sampai akhirnya ditetapkanlah oleh panitia sebagai pemenang lelang PT  SMP, yang beralamat di Jakarta Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp 9 miliar, yang pelaksanaan kontraknya di mulai pada 1 Juli 2013 sampai serah terima barang pada November 2013.

Sampai proses pelaksanaan pengadaan selesai, PT SMP telah menerima pembayaran 100 persen sesuai dalam kontrak.

"Karena ada laporan masuk, kita melakukan penyelidikan sampai akhirnya ditetapkan tersangka," kata Edryan.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diketahui kasus tersebut telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 5 miliar.

Tersangka dijerat dengan pasal dan pasal 3 Undang-undang 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (sanca).



Basaria Panjaitan


 
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan memastikan melanjutkan masa jabatannya hingga berakhir pada Desember 2019.

Menurut Basaria dirinya harus tetap bertanggungjawab sebagai pimpinan komisi antirasuah sampai akhir masa jabatan.

"Saya tetap lanjut sampai Desember, harus tanggung jawab," kata Basaria saat dikonfirmasi, Sabtu (14/9).

Sikap dia berbeda dengan keputusan Ketua KPK Agus Rahardjo serta dua Wakil Ketua KPK lainnya Saut Situmorang dan Laode M Syarif, yang memilih menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Agus menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu perintah dari presiden terkait apakah masih dipercaya memegang tanggung jawab di KPK hingga Desember.

"Kami tunggu perintah itu dan kemudian akan operasional seperti biasa. Kami tunggu perintah itu, mudah-mudahan kami diajak presiden bicara terkait kegelisahan kami," ujar Agus, untuk segera ambil langkah penyelamatan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya telah menyampaikan pesan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019. Pengunduran diri itu disampaikan melalui surat elektronik ke jajaran pegawai KPK.

Saut menyampaikan pengunduran dirinya itu mulai berlaku terhitung sejak Senin (16/9). Dia pun meminta maaf kepada banyak pihak atas keputusannya.

Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari juga menyatakan akan mundur dari posisinya. Dia tak ingin bekerja untuk lembaga yang integritas pimpinannya diragukan.

Hal itu tak lepas dari terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai ketua KPK periode 2019-2023 melalui proses di Komisi III DPR, pada Jumat (13/9) dini hari. 

Sosok Firli terbilang kontroversial. KPK menyatakan Firli diduga melakukan pelanggaran etik berat saat menjabat Deputi Penindakan KPK. Firli sendiri dalam beberapa kesempatan telah membantah melakukan pelanggaran etik selama menjabat Deputi Penindakan.

DPR berencana mengesahkan lima pimpinan baru KPK periode 2019-2023 pada rapat paripurna DPR, Senin (16/9). Pimpinan KPK yang baru akan mulai menjabat pada Desember 2019. (Dkn).

Komisi Pemberantas Korupsi

 
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan tidak ingin mengikuti keputusan 3 pimpinan KPK lainnya yang menyerahkan mandat pengelolaan KPK ke Presiden Jokowi. Basaria ingin bertugas hingga masa jabatannya berakhir pada Desember 2019.

"Saya terus sampai selesai Desember. Sampai tuntas tanggung jawab," kata Basaria saat dimintai konfirmasi, Sabtu (14/9).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyayangkan adanya pengunduran diri Saut Situmorang dan penasihat KPK Tsani Annafari.

"Kok disayangkan jika ada pejabat KPK mengundurkan diri. Selesaikanlah dulu tugasnya, kan tinggal tiga bulan lagi," kata Alexander di Blitar.

Sebelumnya, tiga pimpinan KPK kompak menyerahkan mandat pengelolaan KPK ke Jokowi, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang. Saut sendiri sudah menyatakan mengundurkan diri dari KPK.

"Kami pimpinan, yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK, dengan berat hati pada hari ini, Jumat, 13 September 2019, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden RI. Kami menunggu perintah," kata Agus dalam jumpa pers, Jumat (13/9).

Penyerahan mandat ke presiden terkait dengan posisi KPK dalam revisi UU KPK. KPK merasa tak dilibatkan dalam proses penggodokan revisi UU KPK yang sudah disetujui Jokowi.

Padahal KPK, menurut Agus Rahardjo, ingin bertemu dengan Jokowi untuk membahas revisi UU KPK. (Dkn).

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.