SANCAnews.id

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Facebook Indonesia membuka layanan diskusi terbuka untuk meningkatkan pemahaman pengaturan, kebijakan, dan privasi yang tersedia pada platform Facebook, Instagram dan WhatsApp.

Layanan konseling ini diselenggarakan di kedai Filosofi Kopi di kawasan Melawai Terpadu, Jakarta Selatan mulai 13-15 September 2019. Manajer Kampanye Kebijakan untuk Facebook Indonesia, Noudhy Valdryno mengatakan selama tiga hari timnya akan menjawab pertanyaan orang-orang terkait tiga layanan tersebut secara langsung.

"Kami memahami bahwa pengguna memiliki banyak pertanyaan tentang cara platform kami bekerja dan bagaimana kami dapat memberikan perlindungan terhadap informasi yang mereka bagikan," kata pria yang disapa Ryno kepada awak media di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

Ryno mengatakan pihaknya fokus terhadap dua hal untuk disosialisasikan terhadap pengguna yaitu bagaimana pentingnya privasi di ranah online dan fitur otentikasi dua faktor.

Menyoal autentikasi dua faktor, Facebook menyebut pengguna Facebook di Indonesia memiliki banyak pengikut (follower) maka fitur ini penting dilakukan untuk menghindari peretasan dan phising (penipuan).

"Jadi yang difokuskan ada dua, pertama bagaimana pentingnya privasi di ranah online. Kedua kita ingin mensosialisasikan fitur autentikasi dua faktor, ini sangat penting karena banyak sekali pengguna keluarga Facebook Indonesia yang sudah mendapatkan jumlah pengikut yang sangat banyak,"" ucapnya.

Ryno mengatakan upaya ini dilakukan untuk mengedukasi pengguna agar melindungi akun sehingga terhindar dari aksi peretasan dan penipuan. "Fitur autentikasi dua faktor sangat efektif untuk menjaga para pengguna kami dari upaya tersebut," ungkapnya.

Pengunjung nantinya bisa mengikuti tes privasi untuk mengetahui pemahaman terkait fitur dan kendali privasi di Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Disinggung kemungkinan upaya edukasi serupa diperluas ke kota lain di Indonesia, Ryno mengatakan pihaknya masih melihat antusiasme dan respons pengunjung di Jakarta.

"Kita lihat nanti, mudah-mudahan di Jakarta antusiasnya positif dan mudah-mudahan bisa membawa Facebook Cafe di Indonesia untuk di kemudian hari," pungkasnya. (Sanca).

Kutipan dari BNNIndonesia

Gojek dan Pemprov DKI Jakarta Tandatangani Nota Kesepahaman Implementasi Jakarta Smart City

 

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Gojek melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta demi mendukung implementasi Jakarta Smart City. Nota kesepahaman tersebut mencakup pilar Smart Living, Smart Governance, Smart Economy, Smart Tourism dan Smart Mobility.

“Kami percaya bahwa #PastiAdaJalan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan memanfaatkan teknologi Gojek. Kami berharap bahwa kolaborasi membangun Jakarta Smart City ini dapat membantu masyarakat, dan seluruh mitra ekosistem Gojek, seperti mitra driver, mitra merchants GoFood, dan mitra GoLife menjadi lebih produktif, lebih nyaman dan lebih sejahtera.” kata Panji Winanteya Ruky, SVP Public Policy and Government Relations Gojek di Jakarta, Jumat (13/9).

Sejauh ini, perwujudan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta melibatkan beberapa program dan layanan Gojek, termasuk GoNusantara untuk pilar Smart Economy, serta GoTix dan LOKET untuk pilar Smart Tourism.

Melalui GoNusantara Gojek secara konsisten mendorong pengembangan UMKM melalui pelatihan kewirausahaan. Di Jakarta, program GoNusantara dilakukan dalam kolaborasi dengan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan target 200.000 UMKM baru yang dapat terus berkembang di era digital.

Guna mendukung pilar Smart Tourism, Gojek melalui layanan GoTix akan menghadirkan kolom khusus Enjoy Jakarta. Layanan GoTix yang menyediakan ticketing dan penyedia informasi beragam acara dan tempat hiburan dalam aplikasi Gojek tersebut diharapkan dapat memperluas dan memudahkan akses bagi masyarakat ke berbagai destinasi pariwisata di ibu kota.

Para pengguna Gojek dapat memanfaatkan berbagai hal, mulai dari pembelian tiket online, hingga melakukan promosi acara melalui solusi event and entertainment LOKET. Di Indonesia, DKI Jakarta merupakan Provinsi pertama yang memiliki laman eksklusif untuk mempublikasikan acara terkini dan destinasi wisata dalam aplikasi Gojek.

Panji menambahkan bahwa masih banyak program serta layanan Gojek lainnya yang dapat membawa value bagi kerja sama ini, termasuk GoFood Festival untuk pilar Smart Living yangbertujuan menciptakan komunitas sebagai wadah berkreasi, dan GoPay untuk mendukung terwujudnya pemerintahan berbasis akuntabilitas dan efisiensi di bawah pilar Smart Governance.

Demi mewujudkan pilar Smart Mobility, Gojek juga mendukung pengembangan fasilitas umum di Ibu kota. Sebagai contoh, membangun shelter untuk penjemputan di berbagai destinasi wisata dan sarana publik, seperti stasiun MRT, LRT, Transjakarta, dan lain-lain sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan layanan Gojek dengan transportasi publik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengupayakan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi melalui program Jak Lingko, sistem integrasi transportasi publik dari sisi integrasi rute, integrasi manajemen, dan sistem pembayaran.

Gojek akan mendukung perluasan cakupan sistem Jak Lingko melalui fitur-fitur unggulan Gojek seperti fitur pemesanan secara online hingga pelacakan lokasi, “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk perencanaan dan pengembangan Jakarta Smart City kedepannya,” tutup Panji. (Sanca)

Terjadinya perlambatan lapangan usaha akomodasi makanan minuman tak menghalangi realisasi pajak restoran yang mampu tumbuh tinggi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Hamid Ponco Wibowo mengungkap pajak restoran mampu tumbuh mencapai 40,17 persen (y-o-y) dan berkontribusi paling besar terhadap pencapaian pajak secara keseluruhan pada triwulan II 2019.

Dalam hasil kajian ekonomi regional Provinsi DKI Jakarta bulan Agustus 2019, Hamid menyebut bahwa kenaikan beberapa komponen Pajak Daerah terjadi seiring dengan upaya intensifikasi dari pihak pemprov.

"Pada tahun 2019, pemprov DKI Jakarta memperkuat penegakkan hukum dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, seperti program tax clearance. Dengan adanya program ini, maka setiap WP yang akan melakukan perpanjangan perizinan harus terbebas dari segala jenis tunggakan pajak. Hal ini dapat diketahui karena sistem perpajakan di Jakarta telah terintegrasi," ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (13/09).

Selain pajak restoran, semua jenis pajak lain pun mampu mencatatkan kinerja positif kecuali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (-0,29 persen).

Yaitu, pajak reklame (34,2 persen), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (30,19 persen), pajak hiburan (18,12 persen), pajak parkir (14,09 persen), pajak rokok (11,64 persen), pajak kendaraan bermotor (6,21 persen), pajak penerangan jalan (4,35 persen), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (3,49 persen), pajak hotel (2,18 persen), pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (1,34 persen), dan pajak Air Tanah (1,03 persen).

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta pun tengah gencar menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan pemasangan integrasi sistem pajak online di usaha sektor hiburan, restoran, hotel dan parkir.

BPRD menargetkan 4000 usaha dari empat sektor tersebut akan terhubung dengan sistem bertajuk Tax Online System of Jakarta (Toska) pada akhir 2019.

Adapun, realisasi per 11 September 2019 untuk pajak hotel telah mencapai Rp1,1 triliun dari target Rp1,8 triliun; pajak restoran Rp2,4 triliun dari target Rp3,5 triliun; dan pajak hiburan Rp544 miliar dari target Rp900 miliar. (Sanca).

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan delapan perusahaan aplikasi untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Delapan aplikasi itu memiliki ranah kerja yang berbeda-beda.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan delapan perusahaan, yaitu Nodeflux, Botika, DuitHape, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Gojek. Dia ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota 4.0.

Kota 4.0 yang dimaksudkan Anies adalah kota di mana pemerintah kota sebagai kolaborator dan warga sebagai ko-kreator. Pemerintah dengan warga bekerja sama untuk mengatasi masalah.

"Kami harap, dari penandatanganan ini, ada begitu banyak masalah yang ada di kota ini bisa diselesaikan bersama. Tujuannya, seperti dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Anies dalam acara penandatanganan kerja sama, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (13/9).

Anies bercerita, Presiden Sukarno meminta masyarakat membantu pemerintah memberantas buta huruf pada 1948. Gerakan masyarakat itu ingin Anies ulang di Jakarta.

"Di mana-mana orang lakukan pemberantasan buta huruf. Di teras rumah, semua orang lakukan. Kita sekarang, hampir 100 persen melek huruf. Tidak banyak bangsa sebesar Indonesia lakukan itu," ucap Anies.

"Kita kembalikan semangat pergerakan yang menjadi cikal bakal republik ini. Tapi dikelola modern, dipercaya dengan mekanisme pasar. Insyaallah, dengan percaya sistem pasar, kita bisa sustainable," sambung Anies.

Bagi Anies, delapan aplikator tersebut telah memberi jawaban kebutuhan masyarakat. Dimulai ketika pengembangan UMKM sampai transportasi.

"Kebutuhan masyarakat diberi solusi oleh mereka. Kami pemerintah penyedia layanan, pembuat regulasi dan punya kewajiban konstitusional untuk membentuk kota nyaman, rumah untuk semua," kata Anies. (Dkn).