Latest Post

Jumat, September 13, 2019
Gojek dan Pemprov DKI Jakarta Tandatangani Nota Kesepahaman Implementasi Jakarta Smart City
 
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Gojek melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta demi mendukung implementasi Jakarta Smart City. Nota kesepahaman tersebut mencakup pilar Smart Living, Smart Governance, Smart Economy, Smart Tourism dan Smart Mobility.

“Kami percaya bahwa #PastiAdaJalan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan memanfaatkan teknologi Gojek. Kami berharap bahwa kolaborasi membangun Jakarta Smart City ini dapat membantu masyarakat, dan seluruh mitra ekosistem Gojek, seperti mitra driver, mitra merchants GoFood, dan mitra GoLife menjadi lebih produktif, lebih nyaman dan lebih sejahtera.” kata Panji Winanteya Ruky, SVP Public Policy and Government Relations Gojek di Jakarta, Jumat (13/9).

Sejauh ini, perwujudan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta melibatkan beberapa program dan layanan Gojek, termasuk GoNusantara untuk pilar Smart Economy, serta GoTix dan LOKET untuk pilar Smart Tourism.

Melalui GoNusantara Gojek secara konsisten mendorong pengembangan UMKM melalui pelatihan kewirausahaan. Di Jakarta, program GoNusantara dilakukan dalam kolaborasi dengan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan target 200.000 UMKM baru yang dapat terus berkembang di era digital.

Guna mendukung pilar Smart Tourism, Gojek melalui layanan GoTix akan menghadirkan kolom khusus Enjoy Jakarta. Layanan GoTix yang menyediakan ticketing dan penyedia informasi beragam acara dan tempat hiburan dalam aplikasi Gojek tersebut diharapkan dapat memperluas dan memudahkan akses bagi masyarakat ke berbagai destinasi pariwisata di ibu kota.

Para pengguna Gojek dapat memanfaatkan berbagai hal, mulai dari pembelian tiket online, hingga melakukan promosi acara melalui solusi event and entertainment LOKET. Di Indonesia, DKI Jakarta merupakan Provinsi pertama yang memiliki laman eksklusif untuk mempublikasikan acara terkini dan destinasi wisata dalam aplikasi Gojek.

Panji menambahkan bahwa masih banyak program serta layanan Gojek lainnya yang dapat membawa value bagi kerja sama ini, termasuk GoFood Festival untuk pilar Smart Living yangbertujuan menciptakan komunitas sebagai wadah berkreasi, dan GoPay untuk mendukung terwujudnya pemerintahan berbasis akuntabilitas dan efisiensi di bawah pilar Smart Governance.

Demi mewujudkan pilar Smart Mobility, Gojek juga mendukung pengembangan fasilitas umum di Ibu kota. Sebagai contoh, membangun shelter untuk penjemputan di berbagai destinasi wisata dan sarana publik, seperti stasiun MRT, LRT, Transjakarta, dan lain-lain sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan layanan Gojek dengan transportasi publik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengupayakan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi melalui program Jak Lingko, sistem integrasi transportasi publik dari sisi integrasi rute, integrasi manajemen, dan sistem pembayaran.

Gojek akan mendukung perluasan cakupan sistem Jak Lingko melalui fitur-fitur unggulan Gojek seperti fitur pemesanan secara online hingga pelacakan lokasi, “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk perencanaan dan pengembangan Jakarta Smart City kedepannya,” tutup Panji. (Sanca)
Baca selengkapnya »

Jumat, September 13, 2019
 
Balai Kota DKI Jakarta

JAKARTA, SANCA NEWS.COM -  Pendapatan pajak restoran di DKI Jakarta mampu tumbuh  40,17 persen (y-o-y) dan berkontribusi paling besar terhadap pencapaian pajak secara keseluruhan pada triwulan II 2019.

Terjadinya perlambatan lapangan usaha akomodasi makanan minuman tak menghalangi realisasi pajak restoran yang mampu tumbuh tinggi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Hamid Ponco Wibowo mengungkap pajak restoran mampu tumbuh mencapai 40,17 persen (y-o-y) dan berkontribusi paling besar terhadap pencapaian pajak secara keseluruhan pada triwulan II 2019.

Dalam hasil kajian ekonomi regional Provinsi DKI Jakarta bulan Agustus 2019, Hamid menyebut bahwa kenaikan beberapa komponen Pajak Daerah terjadi seiring dengan upaya intensifikasi dari pihak pemprov.

"Pada tahun 2019, pemprov DKI Jakarta memperkuat penegakkan hukum dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, seperti program tax clearance. Dengan adanya program ini, maka setiap WP yang akan melakukan perpanjangan perizinan harus terbebas dari segala jenis tunggakan pajak. Hal ini dapat diketahui karena sistem perpajakan di Jakarta telah terintegrasi," ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (13/09).

Selain pajak restoran, semua jenis pajak lain pun mampu mencatatkan kinerja positif kecuali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (-0,29 persen).

Yaitu, pajak reklame (34,2 persen), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (30,19 persen), pajak hiburan (18,12 persen), pajak parkir (14,09 persen), pajak rokok (11,64 persen), pajak kendaraan bermotor (6,21 persen), pajak penerangan jalan (4,35 persen), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (3,49 persen), pajak hotel (2,18 persen), pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (1,34 persen), dan pajak Air Tanah (1,03 persen).

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta pun tengah gencar menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan pemasangan integrasi sistem pajak online di usaha sektor hiburan, restoran, hotel dan parkir.

BPRD menargetkan 4000 usaha dari empat sektor tersebut akan terhubung dengan sistem bertajuk Tax Online System of Jakarta (Toska) pada akhir 2019.

Adapun, realisasi per 11 September 2019 untuk pajak hotel telah mencapai Rp1,1 triliun dari target Rp1,8 triliun; pajak restoran Rp2,4 triliun dari target Rp3,5 triliun; dan pajak hiburan Rp544 miliar dari target Rp900 miliar. (Sanca).
Baca selengkapnya »

Jumat, September 13, 2019
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan


JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan delapan perusahaan aplikasi untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Delapan aplikasi itu memiliki ranah kerja yang berbeda-beda.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan delapan perusahaan, yaitu Nodeflux, Botika, DuitHape, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Gojek. Dia ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota 4.0.

Kota 4.0 yang dimaksudkan Anies adalah kota di mana pemerintah kota sebagai kolaborator dan warga sebagai ko-kreator. Pemerintah dengan warga bekerja sama untuk mengatasi masalah.

"Kami harap, dari penandatanganan ini, ada begitu banyak masalah yang ada di kota ini bisa diselesaikan bersama. Tujuannya, seperti dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Anies dalam acara penandatanganan kerja sama, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (13/9).

Anies bercerita, Presiden Sukarno meminta masyarakat membantu pemerintah memberantas buta huruf pada 1948. Gerakan masyarakat itu ingin Anies ulang di Jakarta.

"Di mana-mana orang lakukan pemberantasan buta huruf. Di teras rumah, semua orang lakukan. Kita sekarang, hampir 100 persen melek huruf. Tidak banyak bangsa sebesar Indonesia lakukan itu," ucap Anies.

"Kita kembalikan semangat pergerakan yang menjadi cikal bakal republik ini. Tapi dikelola modern, dipercaya dengan mekanisme pasar. Insyaallah, dengan percaya sistem pasar, kita bisa sustainable," sambung Anies.

Bagi Anies, delapan aplikator tersebut telah memberi jawaban kebutuhan masyarakat. Dimulai ketika pengembangan UMKM sampai transportasi.

"Kebutuhan masyarakat diberi solusi oleh mereka. Kami pemerintah penyedia layanan, pembuat regulasi dan punya kewajiban konstitusional untuk membentuk kota nyaman, rumah untuk semua," kata Anies. (Dkn).


Kutipan dari Detik

Baca selengkapnya »

Jumat, September 13, 2019




JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memiliki pimpinan baru. Lima pimpinan baru itu ialah Irjen Firli Bahuri selaku ketua, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata sebagai wakil ketua.

Lima orang itu dipilih Komisi III DPR di tengah munculnya isu pelemahan KPK.

Sejak awal, proses seleksi kerap mendapat kritik dari masyarakat lantaran Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dinilai publik tak transparan dalam memilih nama-nama untuk disodorkan ke Presiden Joko Widodo.

Sebelum Presiden menyodorkan 10 nama calon pimpinan KPK, publik ramai-ramai menolak. Sebab, beberapa nama dinilai publik cacat integritas.

Irjen Firli, misalnya, dituding terlibat pelanggaran etik karena pertemuannya dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi (MZM) pada 12-13 Mei 2018.

Saat itu, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB. Kala itu, Firli menjabat deputi penindakan di KPK.

Firli juga ditolak oleh sejumlah pegawai KPK untuk memimpin lembaga antikorupsi itu.
Sedikitnya ada 500 pegawai KPK yang disebut menolak Firli menjadi pimpinan KPK periode mendatang.

Hal itu disampaikan oleh pegiat antikorupsi Saor Siagian dalam diskusi di KPK, Rabu (28/8/2019).
Menurut dia, penolakan itu adalah peringatan bagi Panitia Seleksi Capim KPK agar selektif dalam menyaring sepuluh nama capim KPK yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya bayangkan saya bisa suarakan ini bukan hanya 200 tapi 500. Barangkali ini pesan kepada pansel apakah dia akan memilih orang yang akan ditolak, ya terserah. Tapi itulah peran-peran yang bisa kami lakukan sebagai publik," kata Saor.

Pegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9/2019). Aksi tersebut untuk menolak revisi UU KPK yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah itu. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.
Pegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9). Aksi tersebut untuk menolak revisi UU KPK yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah itu.


Sejalan Revisi UU KPK

Pemilihan pimpinan KPK juga berbarengan dengan rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Muncul dugaan pemilihan pimpinan KPK oleh DPR sekaligus untuk memperlancar revisi Undang-Undang KPK, yang isinya sarat dengan pengebirian kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.

Sebab, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, Komisi III ingin seluruh calon pimpinan KPK konsisten antara visi misi yang diungkapkan dalam fit and proper test dan yang akan dilakukan ketika sudah dilantik menjadi pimpinan KPK nanti.

Oleh karena itu Komisi III menyodorkan surat tersebut.

"Kami tidak mau lagi ketika di fit and proper test (misalnya) bilang setuju (revisi UU KPK), bahkan di awal masa jabatan bilang setuju. Tapi begitu menggelinding menjadi isu yang mendapatkan pressure dari publik dan ingin populer atau tidak ingin kehilangan popularitas, kemudian malah berbalik enggak setuju," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senin (9/9).

Oleh sebab itu, apabila pada saat fit and proper test dimulai para wakil rakyat bertanya mengenai revisi UU KPK, Arsul meminta para capim KPK mengemukakan pendapatnya secara lantang dan lugas.

Jika setuju, katakan setuju. Demikian pula sebaliknya. Jawaban itu akan dikunci dalam surat bermeterai yang akan ditandatangani mereka sendiri.

Kendati demikian, Arsul menyatakan, setuju atau tidak setujunya calon pimpinan KPK terhadap revisi UU KPK bukan menjadi pertimbangan dominan seorang capim lolos fit and proper test atau tidak.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Capim KPK berpandangan, sejumlah pertanyaan yang diberikan cenderung terkait dengan kepentingan DPR dalam meloloskan revisi UU KPK.

"Dari pantauan koalisi, aspek integritas dan rekam jejak setiap calon tidak banyak digali lebih jauh oleh anggota Komisi III," ujar Tibiko Zabar, salah satu anggota koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui keterangan tertulis, Kamis (12/9).

"Justru yang terjadi hampir semua calon diberikan pertanyaan terkait keberpihakan terhadap revisi UU KPK," kata Tibiko.

Setiap capim KPK ditanya sikapnya soal poin apa yang disetujui dan tidak disetujui dalam draf revisi.
"Koalisi mencatat bahwa anggota Komisi III lebih banyak mengajukan pertanyaan yang seolah mengunci berkaitan dengan sikap setiap calon apakah setuju dengan revisi UU KPK. Sementara aspek integritas tidak banyak dielaborasi lebih jauh," kata Tibiko.

Pertanyaan lain yang diajukan terkait revisi UU KPK ialah status kepegawaian, konflik internal, dan independensi lembaga KPK.

Dalam hal kelembagaan, Komisi III banyak menanyakan persoalan independensi secara kelembagaan ataupun tindakan KPK.

Hal ini disinyalir untuk mengarahkan lembaga KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif.

Di sisi lain, sejumlah capim malah menyoroti kinerja KPK selama ini yang dinilai buruk atau tidak maksimal.

Hampir seluruh capim juga mengedepankan aspek pencegahan korupsi jika terpilih sebagai pimpinan KPK.

Sementara koalisi berpandangan konsep penindakan dan pencegahan yang dipaparkan para capim masih minim inovasi dan gagasan baru terkait semangat pemberantasan korupsi.

"Seharusnya aspek inilah yang perlu dielaborasi oleh capim KPK terkait dengan visi dan misi serta terobosan mereka terpilih sebagai pimpinan KPK," ucap Tibiko. (Sanca).
Baca selengkapnya »

Jumat, September 13, 2019

Photo Bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, beserta Nara Sumber dan Tokoh Masyarakat Papua/Ist



 
TANGERANG, SANCA NEWS.COM -  Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, menggelar shooting tapping Coffe Break Kamtibmas bersama, bertempat di lantai 2 Gedung Promoter Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Kamis, (12/09) pukul 09.30 Wib, dengan topik Papuaku Indonesiaku dengan menghadirkan nara sumber dari berbagai Instansi terkait serta Tokoh Asal Papua,  dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak lebih kurang 100 orang.

         
Acara pertemuan coffe break dengan masyarakat Papua dan Papua Barat di Ruang Pertemuan Polda Metro Jaya. Dihadiri Wakapoda Metro Jaya, PJU Polda Metro Jaya, Para Kapolres beserta jajarannya, Kabag Humas, Kasi Humas, dan Bhabinkamtibmas jajaran Polda Metro Jaya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, ada pihak-pihak yang tidak menyukai persatuan Indonesia.


“Tahun 2030 kita akan jadi bangsa ekonomi terbesar keempat di dunia. Pertanyaannya apakah negara-negara di luar sana senang? Ada yang senang dan ada yang tidak senang. Caranya dengan memecahkan belah bangsa kita. Mungkin mudah bagi mereka,” ujar dia.


“Apalagi dengan medsos yang dikapitalisasi sedemikian rupa. Dan kabar-kabar hoaks diproduksi mereka, sehingga orang tidak lagi percaya pada fakta, yang dipercaya opini-opini,” imbuh dia.

            
Gatot tak menyebut ‘pihak-pihak’ yang dimaksud. Namun, menurut dia, mereka akan mencari celah agar bisa mengguncang persatuan Indonesia. Celah tersebut, lanjut dia, bisa berupa perbedaan agama atau pun suku.


Berkenaan dengan hal tersebut, ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokosi, terutama oleh informasi yang tersebar di media sosial.


“Kalau ada pihak-pihak tertentu yang provokasi agar kita melakukan hal yang memecahkan belah bangsa, mari kita cerahkan mereka. Kita juga harus cek berita hoaks, agar tidak mengganggu persatuan bangsa,” ujar dia.


Kasubbag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim atas perintah Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Abdul Karim, S.I.K., M.Si,  Aipda Toni Budi Bhabinkamtibmas Kelurahan Kebon Besar Polsek Batuceper beserta Bripka Eko Endriyanto Kasi Humas Polsek Batu ceper untuk mendampingi 3 mahasiswa Papua dari Sekolah Tinggi Theologia Arastamar (STTIA) dalam kegiatan Coffeebreak Kamtibmas bersama Kapolda Metro Jaya dengan tema "Papuaku Indonesiaku".

   
Mahasiswa Papua dari STTI berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Daniel Kendi, Akulian dan Tanus sebagai perwakilan dari Polres Metro Tangerang Kota kemudian bergabung dengan mahasiswa Papua lainnya se-Jabotabek.



Kegiatan Coffee break Kamtibmas terbagi dalam 6 segmen dan dihadiri Pejabat antara lain:

1. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono
2. Yenny Wahid The Wahid Institut
3. Romo Benny Tokoh Agama Katolik
4. Imam Prasodjo Sosiolog Dosen FISIP Universitas Indonesia
5. Lenis Kogoya Staf Khusus Presiden
6. Febiola Ketua Presidium Masyarakat Papua.
7. Edo Kondologit Artis
8. Dr. Adi Suryanto, M.Si. Kepala Lembaga Administrasi Negara
9. Frans Ansanay Tokoh Masyarakat Papua.
10. Para PJU Polda Metro Jaya.

Menurut Pemantauan Sanca News kegiatan Coffee break berlangsung dengan suasana nyaman dan berjalan dengan situasi yang aman dan kondusif. (Humas/Agus)





Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.