SANCAnews.id

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta dan Garnisun Tetap 1 Jakarta menjaring lima oknum TNI dalam operasi gabungan. Operasi tersebut digelar di sebuah hotel di Tamansari, Jakarta Barat, pada Senin, (2/9).

Dilansir Antara, penangkapan tersebut berawal ketika anggota BNNP DKI Jakarta menerima informasi pengiriman ekstasi ke Jakarta Barat. Penerima ekstasi akan mencicipi barang haram tersebut sebelum mengedarkannya.

"Jadi pada Senin itu anggota mendapat informasi semuanya berkumpul di satu kamar hotel dan akan datang barang baru sekalian tester untuk barang ini bagus atau tidak," tutur Kepala BNNP DKI Jakarta Brigjen Tagam Sinaga pada Kamis, (5/9).

Bid Brantas BNNP DKI pun bergerak untuk melakukan pengintaian dan penangkapan di kamar 301 Hotel Olympic, Tamansari, Jakarta Barat, pada pukul 23.40 WIB. Terdapat tiga orang yang sudah diincar dan lima orang diduga oknum TNI.

Tiga warga sipil tersebut diketahui adalah oknum sekuriti Hotel Olympic. Mereka berperan sebagai pengedar ekstasi di tempat hiburan malam.

Wakil Asisten Administrasi Garnisun Tetap 1 Jakarta Letkol Amir Hidayat membenarkan penangkapan tersebut.

"Jadi teknisnya kemarin malam sudah dilakukan pengamanan oleh tim gabungan. Ada sekitar lima oknum TNI. Tiga dibawa ke polisi militer angkatan laut, dua sudah diambil oleh Pomdam Jaya, jadi kita limpahkan ke sana," kata Letkol Amir pada kesempatan yang sama.

Saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyidikan oleh Pomdam Jaya mengenai keterlibatan oknum tersebut, tambah dia. Sanksi berat akan dijatuhkan kepada oknum tersebut bila terbukti ada keterlibatan.

"Panglima TNI sudah menegaskan apabila ada oknum TNI yang bermain masalah narkoba sanksinya luar biasa berat. Nanti akan ada proses, harapannya ada efek jera kepada oknum-oknum yang lain," tutup Amir. (Dkn)

Sosialisasi Perluasan Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara

 

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda)  mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang akan memberlakukan aturan ganjil genap kepada taksi online atau taksi berbasis aplikasi.

Keputusan ini diambil, karena Pemprov DKI tidak mau melanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Selain itu, sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak mengizinkan dilakukan penandaan bagi taksi barbasis aplikasi.

Kabid DPP Organda Bidang Angkutan Penumpang Kurnia Lesani Adnan, secara khusus mengimbau pemerintah tetap pada porsinya sebagai regulator sekaligus penegak hukum sesuai aturan.

"Sedikitnya terdapat 250.000 armada sewa wisata (rental corporate) yang tergabung dalam anggota Organda DKI Jakarta yang juga berplat hitam akan menuntut hal yang sama, padahal tujuan utama ganjil genap adalah mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya agar mengurangi tingkat polusi yang disebabkan dari kemacetan lalin untuk menjadikan langit Jakarta semakin biru."

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera meneken peraturan gubernur (pergub) tentang perluasan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Pergub itu merupakan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Genap Ganjil.

"Segera, segera (diteken)," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi, Kamis (5/9).

Syafrin menyampaikan, dalam pergub yang akan diteken Anies, taksi online akan tetap terkena aturan ganjil genap. Pemprov DKI tidak akan memberikan stiker bebas ganjil genap untuk taksi online. (Dkn)

 

 

 

Kutipan dari Kompas

JAKARTA, SANCA NEWS.COM – Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Suku Badan Pajak dan Retrebusi Daerah menggelar kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perekotaan (P2) tahun 2019, tingkat kota. PBB-P2 yang digelar ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak (WP). Selain itu juga untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak PBB-P2 khususnya bagi wajib pajak agar membayar kewajibannya sesegera mungkin.

Kabag Pajak dan Retrebusi Daerah DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, pekan panutan pajak yang digelar di Jakarta Barat dalam rangka meningkatkan kesadaran warga untuk membayar Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) tepat waktu.

“Target penetapan PBB P2 Jakarta Barat tahun 2019 sebesar Rp 1,4 triliun dari total Rp 9,56 triliun. Kami mengapreasi atas kehadiran Wajib Pajak pada pekan panutan pajak untuk membayarkan kewajibannya,” ujar Faisal, Kamis (5/9).

Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Walikota, camat dan lurah se Jakarta Barat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. “Pajak daerah yang disetorkan oleh warga akan dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan prasarana sarana, transportasi, kesehatan dan pendidikan dan sebagainya,” paparnya.

Pemprov DKI Jakarta sendiri telah memberikan keringanan dalam pembayaran PBB-P2. Seperti, dengan membebaskan PBB-P2 dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dibawah Rp 1 miliar dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) NJOP dibawah Rp 2 miliar. Untuk itu, ia mengimbau kepada para WP agar segera membayar PBB-P2. Sebab, cara pembayaran sudah dipermudah dengan melalui 14 bank dan kantor pos serta gerai warabala di seluruh Indonesia.

Sementara Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi mengusulkan kegiatan Pekan Panutan Pajak ini digelar di awal setelah SPPT PBB P2 didistribusikan kepada warga di delapan kecamatan. “Pekan Panutan Pajak ini digelar untuk mengajak warga Jakarta Barat menunaikan kewajiban sebelum jatuh tempo 16 September mendatang. Dan dipastikan pajak daerah yang telah disetorkan akan dipertanggungjawabkan dengan benar,” paparnya.

Rustam mengatakan, untuk mencapai target penerimaan pajak perlu ditingkatkan kesadaran dan ketaatan para wajib pajak di Jakarta Barat. Selain untuk pencapaian target, dengan membayar pajak juga merupakan bentuk kepedulian pembangunan kota. Untuk itu, adanya kegiatan pekan panutan PBB-P2 ini, ia optimis dapat mencapai target.

“Tidak hanya mencapai tapi harus melampaui target. Untuk itu, saya minta adanya koordinasi dan kolaborasi antar UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) khususnya antara SBPRD (Suku Badan Pajak dan Retrebusi Daerah). UPPRD serta peran aktif dari para Camat dan Lurah baik dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan, ” tutupnya. (Donny).

Balapan perdana Formula E di jalanan Olympic City, Beijing pada tahun 2014.

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Bila sesuai rencana, Jakarta bakal menggelar balapan Formula E musim 2019-2020 mendatang.

Namun hingga kini masih belum diumumkan mengenai lokasi sirkuitnya.

Kadishub sendiri sudah pernah menjelaskan soal rute untuk sirkuit nonpermanen itu, tapi hal itu masih belum sepenuhnya tepat menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Karena kami masih melakukan peninjauan lebih banyak lagi mengenai lokasi ini," ujar Anies Baswedan saat ditemui langsung oleh Awak Media di Balai Kota Jakarta (3/9).

Walau begitu, sudah ada tiga lokasi yang akan menjadi kandidat kuat untuk lokasi sirkuit Formula E Jakarta tahun 2020.

Hanya saja informasi tersebut masih diembargo atau belum bisa diumumkan oleh Formula E Organizers hingga batas waktu yang tidak diumumkan.

"Kami harus menghargai keputusan ini, nanti setelah dilakukan peninjauan pasti akan diberitahu," kata Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta dilansir dari OtoRace.id.

"Yang pasti harus dekat dengan pusat keramaian seperti area perbelanjaan dan wisata. Juga dengan sarana transportasi publik yang memadai," tambah Prasetyo Edi Marsudi. (Dkn).

Kutipan dari Gridoto