Latest Post

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian


 
PADANG, SANCA NEWS.COM - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian kembali memutasi sejumlah pejabat dan perwira polri di sejumlah daerah termasuk di Polda Sumatera Barat (Sumbar).

Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri, Nomor ST/2317/IX/KEP/2019 tertanggal 2 September 2019 yang diteken oleh As Sdm Kapolri Irjen Eko Indra Heri. Ada 13 Kapolres di Sumbar yang turut dimutasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Deliknews.com, 13 Kapolres tersebut antara lain adalah:

1. AKBP Haris Hadis, S.I.K., M.M.Tr sebelumnya menjabat Kapolres 50 Kota, dimutasi sebagai Wakaporesta Padang.

2. AKBP Sri Wibowo, S.IK., M.H, sebelumnya Kasat PJR Ditlantas Polda Sumbar, dimutasi sebagai Kapolres 50 Kota.

3. AKBP Hasanuddin, S.Ag sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman, dimutasi sebagai Irbit Itwasda Polda Sumbar.

4. AKBP Hendri Yahya, SE sebelumnya menjabat Kapolres Kepulauan Mentawai, dimutasi sebagai Kapolres Pasaman.

5. AKBP Dody Prawiranegara, SH., MH., S.I.K sebelumnta menjabat Penyidik Madya l Ditresnarkoba Polda Jabar, dimutasi sebagai Kapolres Kepulauan Mentawai.

6. AKBP Endrastiawan Setyowibowo, S.I.K., M.H sebelumnya menjabat Kapolres Payakumbuh, dimutasi sebagai Waka Pusdik Binmas Lemdikat Polri.

7. AKBP Dony Setiawan, S.I.K., M.H sebelumnya menjabat Kapolres Solok Kota, dimutasi sebagai Kapolres Payakumbuh

8. AKBP Ferry Suwandi, S.I.K sebelumnya menjabat Kapolres Agam, dimutasi sebagai Kapolres Solok Kota.

9. AKBP Dwi Nur Setiawan, S.I.K., MH sebelumnya menjabat Kasubditgakkum Ditlantas Polda Sumbar, dimutasi sebagai Kapolres Agam.

10. AKBP Arly Jembar Jumhana Ferry Suwandi, S.I.K., MH sebelumnya menjabat Kapolres Bukit Tinggi, dimutasi sebagai Wadirreskrimum Polda Kepulauan Babel.

11. AKBP Imam Pribadi Santoso, S.I.K sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Barat, dimutasi sebagai Kapolres Bukit Tinggi.

12. AKBP Fery Herlambang, S.I.K.,  sebelumnya menjabat Kapolres Pesisir Selatan, dimutasi sebagai Kapolres Pasaman Barat.

13. AKBP Cepi Noval, S.I.K.,  sebelumnya menjabat Kapolres Padang Panjang, dimutasi sebagai Kapolres Pesisir Selatan.

14. AKBP Sugeng Hariyadi, S.I.K., MH sebelumnya menjabat Kasubit lll Ditreskrimsus Polda Sumbar, dimutasi sebagai Kapolres Padang Panjang.

15. AKBP Bayuaji Yudha, SH sebelumnya menjabat Kapolres Tanah Datar, dimutasi sebagai Kasiharkanpesud Subditfasharkan Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri.

16. AKBP Rokhmad Hari Purnomo Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.Si sebelumnya menjabat Kasubit lV Ditreskrimsus Polda Sumbar, dimutasi sebagai Kapolres Tanah Datar.

17. AKBP Rizki Nugroho, SE., M.M.Tr sebelumnya menjabat Kapolres Padang Pariaman, dimutasi sebagai Kabagginfologi Rolog Polda Sumbar.

18. AKBP Zamroni Wibowo, S.I.K., MH sebelumnya menjabat Kapolres Sawahlunto, dimutasi sebagai Kapolres Padang Pariaman.

19. AKBP Junaidi Nur, SH., S.I.K., MH sebelumnya menjabat Kasubbaghartibplin Baggaktiblin  Provos Divpropam, dimutasi sebagai Kapolres Sawahlunto. (Donny/Sanca).

Gedung Komisi Pemberantas Korupsi
 
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini KPK menangkap pejabat negara di Jakarta terkait distribusi gula.

"OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan distribusi gula," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (3/9).

Dia belum menjelaskan siapa saja yang diamankan terkait OTT ini. Dia hanya menyebut distribusi gula tersebut merupakan kewenangan salah satu BUMN perkebunan.

"Kewenangan salah satu BUMN perkebunan," ujarnya.

Ini merupakan OTT kedua KPK dalam dua hari ini setelah mengamankan Bupati Muara Enim Ahmad Yani pada Senin (2/9) yang. Semua pihak yang terkait kedua OTT masih berstatus sebagai terperiksa. (Dkn).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020.


JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan pengadaan tenaga ahli bagi masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta.
Tjahjo mengatakan, tak ada peraturan yang melarang pengadaan tenaga ahli selama APBD mencukupi.

"DPR RI saja punya tiga sampai empat (Staf ahli), boleh saja. Namanya staf ahli boleh, sekretaris pribadi yang dibiayai oleh anggota juga boleh, yang sebagian yang dianggarkan APBD boleh juga. Sah-sah saja, tergantung kemampuan daerah," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9).

Namun, ia meminta penggunaan anggaran di APBD mengutamakan permasalahan yang menjadi prioritas.

"Jadi, sepanjang skala prioritas daerahnya sudah tercukupi misalnya masalah hukum, kemacetan, banjr, sampah, pedagang kaki lima itu sudah clear, menurut saya tergantung kemampuan daerah (untuk pengadaan staf ahli)," lanjut dia.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, mengusulkan setiap anggota DPRD DKI mendapat staf ahli.

Menurut Suhaimi, anggota DPRD membutuhkan tenaga ahli agar bisa membantu membahas hal-hal detail terkait tugas, misalnya membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Suhaimi menuturkan, tak semua anggota DPRD memahami persoalan anggaran.

"Karena kami membahas Rp 90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail. Kan background anggota dewan beda," ucap Suhaimi.
Usulan agar Anggota DPRD DKI Jakarta mempunyai tenaga ahli disebut akan dianggarkan dalam APBD.

Meski demikian, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

"Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Tidak ada dikenal tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD," ujar Akmal saat dihubungi awak media Selasa (3/9).

Akmal menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD, bukan untuk masing-masing anggota DPRD. (Dkn).

Kiman Tambi Ketua RW 13 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat Terpilih



JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Kiman Tambi terpilih lagi menjadi Ketua Rukun Warga (RW) 13 kelurahan Kalideres Jakarta Barat dalam pemilihan RW,  Minggu (25/8) yang lalu.

 

Ketua RW yang akrap disapa dengan nama Tambi, sudah memimpin delapan periode di RW 13 ini, karena kepercayaan dari masyarakat inilah, Tambi kembali terpilih menjadi Ketua RW di periode ini.

 

Tambi mengatakan "Di periode ke delapan kepemimpinan ini, program saya dan seluruh ketua RT di RW 13 akan lebih mengutamakan keamanan untuk warga dengan lebih meningkatkan Siskamling, juga selalu ber koordinasi baik dengan Babinkamtibmas maupun Babinsa agar masyarakat merasa aman dan nyaman".

 

Menurut Tambi "Dalam waktu dekat ini, kita akan membangun Portal di jalan perintis (SMP 186) juga di jalan Masjid Nurul Iman menggunakan kas RW, dengan dibangunnya Portal ini harapan kita masyarakat bisa lebih merasa nyaman”.

 

“Kami dilingkungan RW 13 selalu menjalin silaturahmi dengan warga, jika ada musibah kematian dan lainnya, kami pengurus RT dan RW akan bertakziah dirumah duka, begitu juga sebaliknya ada yang pesta kami selalu berusaha untuk dapat hadir untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan wargam"Kata Tambi.

 

Ketua RW yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikirannya selama 21 tahun, mengabdi sebagai RW dan juga menyampaikan komitmennya untuk selalu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik daripada hari kemaren dan akan mempermudah semua urusan warga.

 

Bahkan kita sudah mengajukan program perbaikan saluran air di wilayah RW 13 lewat Musrembang, dengan tujuan agar semua warga lebih merasa nyaman pungkas Kiman Tambi. (Edison).




Aksi demonstrasi yang digelar pengemudi Gojek di depan gedung Kedubes Malaysia, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2019)



JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Para pengemudi Gojek yang melakukan aksi demo di depan gedung Kedubes Malaysia, Jakarta, menuntut agar Shamsubahrin Ismail, bos perusahaan taksi di Malaysia untuk datang langsung dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

Pernyataan Shamsubahrin Ismail sebelumnya dianggap menghina Gojek dan Indonesia.

Hal itu dikatakan Koordinator Anak Garuda Sakti - Driver Gojek Indonesia, Billy Kurniawan saat melakukan orasi di depan gedung Kedubes Malaysia, Selasa (3/9).

"Kami menuntu agar Shamsubahrin Ismail datang ke sini, meminta maaf kepada kita secara langsung," kata dia.

"Dia menghina kita, dia menyebut Gojek dan kota Jakarta. Dia harus minta maaf," tambah dia.

Datuk Shamsubahrin Ismail, pendiri dan pemilik layanan taksi Big Blue di Malaysia. Dia meminta maaf setelah ucapannya yang menyebut Indonesia negara miskin sebagai bagian dari kampanye penolakan atas Gojek menjadi viral.
Datuk Shamsubahrin Ismail, pendiri dan pemilik layanan taksi Big Blue di Malaysia. Dia meminta maaf setelah ucapannya yang menyebut Indonesia negara miskin sebagai bagian dari kampanye penolakan atas Gojek menjadi viral.(MALAY MAIL/Miera Zulyana)


Sembari menyuarakan orasi, mereka tetap menunggu pihak Kedubes untuk keluar menemui para pendemo.

Demonstrasi ini merupakan buntut dari perkataan Shamsubahrin Ismail yang  menyebut pengemudi Gojek adalah orang miskin dan tidak memiliki masa depan.

Dia juga menyebut bahwa ojek online hanya untuk di negara miskin seperti di Indonesia.
Ucapan pria Malaysia itu menjadi viral mendapat respons dari persatuan para pengemudi ojek online di Indonesia.

Shamsubahrin Ismail, pemilik taksi Big Blue Malaysia sebelumnya sudah meminta maaf setelah ucapannya yang menolak Gojek dengan menyebut Indonesia negara miskin menjadi viral.(Dkn)




SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.