Latest Post

Selasa, September 03, 2019
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020.


JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan pengadaan tenaga ahli bagi masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta.
Tjahjo mengatakan, tak ada peraturan yang melarang pengadaan tenaga ahli selama APBD mencukupi.

"DPR RI saja punya tiga sampai empat (Staf ahli), boleh saja. Namanya staf ahli boleh, sekretaris pribadi yang dibiayai oleh anggota juga boleh, yang sebagian yang dianggarkan APBD boleh juga. Sah-sah saja, tergantung kemampuan daerah," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9).

Namun, ia meminta penggunaan anggaran di APBD mengutamakan permasalahan yang menjadi prioritas.

"Jadi, sepanjang skala prioritas daerahnya sudah tercukupi misalnya masalah hukum, kemacetan, banjr, sampah, pedagang kaki lima itu sudah clear, menurut saya tergantung kemampuan daerah (untuk pengadaan staf ahli)," lanjut dia.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, mengusulkan setiap anggota DPRD DKI mendapat staf ahli.

Menurut Suhaimi, anggota DPRD membutuhkan tenaga ahli agar bisa membantu membahas hal-hal detail terkait tugas, misalnya membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Suhaimi menuturkan, tak semua anggota DPRD memahami persoalan anggaran.

"Karena kami membahas Rp 90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail. Kan background anggota dewan beda," ucap Suhaimi.
Usulan agar Anggota DPRD DKI Jakarta mempunyai tenaga ahli disebut akan dianggarkan dalam APBD.

Meski demikian, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

"Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Tidak ada dikenal tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD," ujar Akmal saat dihubungi awak media Selasa (3/9).

Akmal menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD, bukan untuk masing-masing anggota DPRD. (Dkn).
Baca selengkapnya »

Selasa, September 03, 2019

Kiman Tambi Ketua RW 13 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat Terpilih



JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Kiman Tambi terpilih lagi menjadi Ketua Rukun Warga (RW) 13 kelurahan Kalideres Jakarta Barat dalam pemilihan RW,  Minggu (25/8) yang lalu.

 

Ketua RW yang akrap disapa dengan nama Tambi, sudah memimpin delapan periode di RW 13 ini, karena kepercayaan dari masyarakat inilah, Tambi kembali terpilih menjadi Ketua RW di periode ini.

 

Tambi mengatakan "Di periode ke delapan kepemimpinan ini, program saya dan seluruh ketua RT di RW 13 akan lebih mengutamakan keamanan untuk warga dengan lebih meningkatkan Siskamling, juga selalu ber koordinasi baik dengan Babinkamtibmas maupun Babinsa agar masyarakat merasa aman dan nyaman".

 

Menurut Tambi "Dalam waktu dekat ini, kita akan membangun Portal di jalan perintis (SMP 186) juga di jalan Masjid Nurul Iman menggunakan kas RW, dengan dibangunnya Portal ini harapan kita masyarakat bisa lebih merasa nyaman”.

 

“Kami dilingkungan RW 13 selalu menjalin silaturahmi dengan warga, jika ada musibah kematian dan lainnya, kami pengurus RT dan RW akan bertakziah dirumah duka, begitu juga sebaliknya ada yang pesta kami selalu berusaha untuk dapat hadir untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan wargam"Kata Tambi.

 

Ketua RW yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikirannya selama 21 tahun, mengabdi sebagai RW dan juga menyampaikan komitmennya untuk selalu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik daripada hari kemaren dan akan mempermudah semua urusan warga.

 

Bahkan kita sudah mengajukan program perbaikan saluran air di wilayah RW 13 lewat Musrembang, dengan tujuan agar semua warga lebih merasa nyaman pungkas Kiman Tambi. (Edison).


Baca selengkapnya »

Selasa, September 03, 2019


Aksi demonstrasi yang digelar pengemudi Gojek di depan gedung Kedubes Malaysia, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2019)



JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Para pengemudi Gojek yang melakukan aksi demo di depan gedung Kedubes Malaysia, Jakarta, menuntut agar Shamsubahrin Ismail, bos perusahaan taksi di Malaysia untuk datang langsung dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

Pernyataan Shamsubahrin Ismail sebelumnya dianggap menghina Gojek dan Indonesia.

Hal itu dikatakan Koordinator Anak Garuda Sakti - Driver Gojek Indonesia, Billy Kurniawan saat melakukan orasi di depan gedung Kedubes Malaysia, Selasa (3/9).

"Kami menuntu agar Shamsubahrin Ismail datang ke sini, meminta maaf kepada kita secara langsung," kata dia.

"Dia menghina kita, dia menyebut Gojek dan kota Jakarta. Dia harus minta maaf," tambah dia.

Datuk Shamsubahrin Ismail, pendiri dan pemilik layanan taksi Big Blue di Malaysia. Dia meminta maaf setelah ucapannya yang menyebut Indonesia negara miskin sebagai bagian dari kampanye penolakan atas Gojek menjadi viral.
Datuk Shamsubahrin Ismail, pendiri dan pemilik layanan taksi Big Blue di Malaysia. Dia meminta maaf setelah ucapannya yang menyebut Indonesia negara miskin sebagai bagian dari kampanye penolakan atas Gojek menjadi viral.(MALAY MAIL/Miera Zulyana)


Sembari menyuarakan orasi, mereka tetap menunggu pihak Kedubes untuk keluar menemui para pendemo.

Demonstrasi ini merupakan buntut dari perkataan Shamsubahrin Ismail yang  menyebut pengemudi Gojek adalah orang miskin dan tidak memiliki masa depan.

Dia juga menyebut bahwa ojek online hanya untuk di negara miskin seperti di Indonesia.
Ucapan pria Malaysia itu menjadi viral mendapat respons dari persatuan para pengemudi ojek online di Indonesia.

Shamsubahrin Ismail, pemilik taksi Big Blue Malaysia sebelumnya sudah meminta maaf setelah ucapannya yang menolak Gojek dengan menyebut Indonesia negara miskin menjadi viral.(Dkn)




Baca selengkapnya »

Selasa, September 03, 2019
Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau meresmikan Bank Sampah Wijaya Kusumadi kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (4/4/2019)


JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau memasuki masa pensiun per 1 September lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, pengganti Syamsuddin sebagai Wali Kota Jakarta Utara akan dilantik pada Selasa (3/9) siang ini.

"Hari ini pelantikan wali kota Jakarta Utara, hanya satu pejabat," ujar Chaidir saat dihubungi awak media, Selasa pagi.

Chaidir menyampaikan, pelantikan akan digelar di Balai Kota DKI Jakarta pada pukul 13.30 WIB. Dia belum mau menyebutkan pengganti Syamsuddin yang akan dilantik.

Namun, anggota DPRD DKI Jakarta Syarif mengonfirmasi, posisi Syamsuddin akan digantikan oleh Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

"Iya benar (Sigit menggantikan Syamsuddin), info hari ini dilantik," kata Syarif saat dikonfirmasi.

Syarif menyebut, Sigit sudah lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi A DPRD DKI periode 2014-2019. Saat itu, Syarif menjabat sebagai sekretaris Komisi A.
"(Fit and proper test) sudah lama, Senin, 19 Agustus," ucapnya.

Sebelum ada pejabat definitif, lanjut Syarif, posisi pelaksana tugas wali kota Jakarta Utara diisi oleh Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim sejak 30 Agustus lalu.

Adapun Syamsuddin Lologau dilantik sebagai wali kota Jakarta Utara pada 5 Juli 2018. Sebelum menjabat sebagai wali kota, Syamsuddin menduduki posisi kepala BKD DKI Jakarta. (Dkn).


Baca selengkapnya »

Senin, September 02, 2019
Ratusan pendemo di Jayapura, Papua yang sempat bersembunyi karena ketakutan mulai keluar dari tempat persembunyian dan diantarakan oleh aparat TNI dari Kodam Cendrawasih. (dok Kodam Cendrawasih)

JAKARTA, SANCA NEWS.COM – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah kabar terkait adanya korban jiwa dalam kerusuhan Deiyai, Papua. Awalnya ada kabar yang menyebutkan korban berjumlah lima hingga tujuh orang. Namun faktanya hanya tiga orang.

“Masih tetap, dua dari warga sipil, satu TNI gugur, dua TNI luka, kemudian berapa anggota polri yang terluka juga,” ujar Dedi di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/9).

Meski begitu, Dedi menyampaikan, saat ini Polda Papua dan Polda Papua Barat masih terus melakukan pendataan atas kerusakan dan jumlah korban jiwa yang ditimbulkan oleh kerusuhan di sejumlah lokasi.

Sementara itu, dari kerusuhan yang terjadi, puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai perusuh. Para tersangka ini berasal dari berbagai wilayah seperti, Jayapura, Timika, Manokwari dan lain sebagainya.

“Untuk saat ini dari hasil pemeriksaan yang kemarin informasi 30 orang sekarang 28 yang sudah ditetapkan (tersangka),” tegas Dedi.

Namun, Dedi tidak menjelaskan para tersangka ini didominasi oleh mahasiswa atau warga biasa yang mengikuti demo. “Tersangkanya campuran. Enggak bisa sedetail itu (paling banyak mahasiswa atau warga),” imbuhnya.

Hanya saja Dedi memastikan para tersangka ini berasal dari provokator, maupun massa yang diprovokasi oleh oknum perusuh.

Sebelumnya, intimidasi yang dialami mahasiswa Papua di Malang, dan Surabaya, Jawa Timur berbuntut panjang. Senin (19/8) pagi kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Barat dan beberapa titik lain.

Sejumlah elemen masyarakat menggelar demontrasi di sejumlah titik. Kontak senjata pun terjadi antara petugas keamanan dengan kelompok perusuh dari Paniai di depan kantor Bupati Deiyai, Rabu (28/8). Akibatnya 1 orang anggota TNI tewas dan 5 aparat lainnya terkena panah. (Dkn).



Kutipan dari : Jawapos
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.