Latest Post

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Morina Harahap, SH, MM bersama dengan Staf



JAKARTA, SANCANEWS.COM - Rumah Detensi Imigrasi Jakarta berlokasi di Jalan Peta Selatan Kalideres, dipimpin oleh Morina Harahap.SH.MM. wanita cantik dari Sumatera Utara. Pada kesempatan ini ketika tim Sanca News diterima dengan baik dan penuh kekerabatan oleh Morina dan beberapa stafnya, mengadakan pertemuan (tatap muka) untuk memperkuat persahabatan dan komunikasi sebagai mitra. Jumat (23/8).

 

Dalam kehidupan sehari-harinya, informasi diterima dari rekan-rekannya di lapangan dan pengamatan lapangan, wanita ini terlihat ramah, sopan, mudah bergaul, rendah hati, dan berdedikasi, yang membuat semua stafnya sangat menghormatinya.


Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Morina Harahap, SH, MM beserta Staff dan Crew Sanca News


Morina, panggilan akrabnya, selain sopan, juga memiliki karisma tinggi yang didukung oleh pendidikan formal yang berkualitas, sehingga layak disebut Kartini hari ini.

 

"Alhamdulillah, karena saya dipercaya oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas saya di sini, selama dua tahun hingga hari ini tidak ada lagi keributan atau gesekan di antara mereka," katanya.

 

Ketika diwawancarai secara langsung, Morina menyebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Jakarta memiliki moto yang tulus, tegas dan berintegritas tinggi, karena moto ini dapat memberikan contoh peringkat terbaik untuk berurusan dengan orang asing yang mengalami masalah.

 

"Bagi saya, hal terpenting dalam menjalankan tugas saya adalah memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi, kami memperlakukan mereka dengan baik dan memanusiakan manusia, terutama saya seorang ibu, oleh karena itu saya sering memperlakukan jajaran di sini sebagai keluarga saya sendiri, tetapi saya selalu memprioritaskan agar kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, baik kepada Negara dan yang maha kuasa. Insya Allah, jika melaksanakan tugas dengan amanah dan tanggung jawab, tidak peduli seberapa berat tugas atau tanggung jawab kita dapat melakukannya dengan tersenyum," sebutnya Morina.

 

Selain itu, menurut Morina, hingga hari ini ada 137 imigran dan staf yang telah mampu menjalaninya dengan baik.

 

"Kami dan staf sering bersosialisasi kepada masyarakat, baik siswa dan tokoh masyarakat tentang pengungsi, karena banyak dari masyarakat kami belum dapat membedakan antara pengungsi dan imigran sehingga banyak juga menyamakan status mereka," ungkap Morina Harahap, SH. MM ke Team Sanca  News. (tim)


Nurshobah Kasi Pemulihan di Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta


JAKARTA, SANCANEWS.COM - Pasca keributan pada Kamis (22-08-2019) tentang pengungsi di tempat penampungan sementara yang terletak di jalan Bedugul Kalideres Jakarta Barat, itu dimulai dengan masalah menyediakan distribusi makanan dan minuman yang tidak merata, menyebabkan pertengkaran di antara sesama imigran. Dalam insiden ini ada beberapa korban dengan luka ringan sampai kepala mereka bocor. Jumat (23/08).

 

Pada saat kejadian pihak Kepolisian langsung bertindak cepat melakukan pengamanan di wilayah kejadian sehingga keributan tersebut dapat diatasi, meskipun menurut informasi salah seorang pengungsi, pihak Kepolisian sempat menjadi korban pemukulan oleh seseorang dalam keributan tersebut.

 

Nurshobah Kasi Pemulihan di Dinas Sosial Pemprov DKI menyatakan, terhitung dari tanggal 31 juli 2019 kemaren sudah menghentikan bantuan makanan kepengungsi sesuai dengan arahan pimpinan, karena pertanggung jawaban penanganan pengungsi tidak berada di Pemprov DKI melainkan di UNHCR dan sesuai dengan Perpres nomor 125 tentang penanganan pengungsi, namun pertanggal 19 Agustus 2019 kemaren sampai 21 Agustus 2019 Pemprov kembali menyalurkan bantuan makanan karena pihak UNHCR tidak menyalurkan.

 

“Meskipun begitu Pemprov DKI tidak lepas tangan begitu saja, bahkan gedung yang digunakan untuk Penampungan Sementara ini adalah aset Pemprov, dan tanggal 31 Agustus 20 19 ini akan di kosongkan karena gedung ini belum memiliki sarana air juga listrik. Untuk penanganan pengungsi akan di tangani oleh Instansi terkait sesuai dengan Perpres nomor  125," jelasnya Nurshobah.

 

Masih menurut Nurshobah "Kita harapkan dari sinergitas Instansi terkait dalam penanganan pengungsi ini kita bisa dapatkan formula yang lebih baik lagi untuk penanganan pengungsi," pungkas Nurshobah. (Alizar)


Wabup Bolsel Belajar Pengelolan Informasi Publik di Pemkot Padang


PADANG, SANCA NEWS.COM - Acara penganugerahan Kepala Daerah Inovatif di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, dimanfaatkan dengan baik oleh para kepala daerah untuk saling berbagi informasi inovasi masing-masing daerah.

Seperti yang dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid, dengan Wakil Wali (Wawali) Kota Padang Hendri Septa, Sabtu (24/8).

Dalam pertemuan yang penuh kearaban di ruang kerja Wawali Padang ini. Wabup menyampaikan kunjungan kali ini dilakukan untuk menggali informasi terkait pengelolaan informasi publik.

“Sebagaimana diketahui bahwa Diskominfo Kota Padang baru saja meraih penghargaan terbaik dua pengelolaan informasi masyarakat tahun 2019,” jelas Wabup melalui Kepala Bagian Humas Setdakab Bolsel, Kasman Jauhari.

Sementara itu Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan Pemkab Bolsel ke kotanya.

Kata dia, memperoleh peringkat ke dua pengelolaan kelompok informasi masyarakat 2019 tidak lepas dari sinergitas antar Pemda dan media elektronik serta cetak.

“Adanya media Center dan PPID yang dikelola oleh Diskominfo dan Bagian Humas dimanfaatkan dengan baik oleh Pemkot Malang dan ini kuncinya," ungkapnya.

Diakhir kunjunganya Wakil Bupati Bolsel diajak mengunjungi Padang Comand Center, dan Data Server Kota Padang.

Turut mendampingi Wakil Walikota Padang Kadis Kominfo, Kadis Priwisata, Kabag Humas, Kabag Protokoler, dan Pengelola PPID dan Padang Comand Center Kota Padang. (Dkn/Sanca)

Ilustrasi Obat-obatan Kadaluarsa

JAKARTA, SANCA NEWS.COM- Aparat kepolisian tengah berupaya menuntaskan kasus pemberian obat kadaluarsa oleh Pukesmas Kamal Muara kepada ibu hamil bernama Novi Sriwahyuni (21).

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan, pihaknya akan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan guna melakukan sidak gabungan ke seluruh Puskesmas di Jakarta Utara.

Puskesmas Kamal Muara. (Suara.com/Yasir)
Puskesmas Kamal Muara

"Kami akan melakukan operasi gabungan terhadap beberapa puskesmas yang khususnya kita curigai yang ada di Jakarta Utara," ujar Budhi kepada wartawan, Sabtu (24/8).

Hanya saja, Budhi belum merinci wilayah mana saja yang akan menjadi fokus sidak. Tentunya, setiap Puskesmas akan dilakukan pengecekan.

"Tentunya nanti kami sudah turunkan intelijen kami untuk melihat kira-kira mana yang kita prioritaskan. Tapi secara umum seluruh daerah Jakarta Utara akan kita lakukan pengecekan," sambungnya.

Kasus pemberian obat kedaluwarsa ini baru diketahui setelah Novi Sri yang sedang mengandung janin berumur 15 minggu mengeluhkan kondisi kesehatannya.

Ibu hamil bernama Novi Sriwahyuni (21) diberi vitamin B6 kadaluarsa oleh pihak Puskesmas Kamal Muara, Jakarta Utara. (Suara.com/M. Yasir)

Ibu hamil bernama Novi Sriwahyuni (21) diberi vitamin B6 kadaluarsa oleh pihak Puskesmas Kamal Muara, Jakarta Utara.


Novi mengalami muntah-muntah, sakit perut dan pusing kepala setelah meminum obat yang ia beli di Puskesmas Kamal Muara, Jakarta Utara.

Ternyata, obat tersebut sudah kedaluwarsa sehigga menimbulkan dampak kesehatan pada wanita hamil tersebut.

Atas keluhan tersebut, Novi membuat laporan ke Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 15 Agustus 2019. Laporan tersebut terigister dalam nomor laporan 940/K/VIII/2019/SEK.PENJ.

Dalam kasus ini, Puskesmas Kamal Muara dilaporkan atas tuduhan Pasal 8 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Dkn).

Sumarni (64) menerima Kartu Lansia Jakarta dari Pemprov DKI Jakarta. Sumarni dan penerima KLJ lainnya akan mendapat bantuan Rp 600.000 per bulan.


JAKARTA, SANCANEWS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) kepada 40.419 lansia pada 2019.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial DKI Jakarta Sri Widowati mengatakan, bantuan itu berupa pemberian dana Rp 600.000 per bulan melalui Kartu Lansia Jakarta.

"Lansia diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Kartu Lansia Jakarta itu, Rp 600.000 per bulan," ujar Sri kepada wartawan, Jumat (23/8).

Sri menyampaikan, penerima PKD akan terus meningkat tiap tahunnya. 77.524 lansia ditargetkan akan menerima PKD pada 2020.

Angka itu akan kembali meningkat pada 2021 dan 2022. "Nanti 2021 rencananya 92.533 (lansia penerima PKD) dan 2022 targetnya 107.573 (lansia)," kata dia.

Syarat dapatkan Kartu Lansia Jakarta

Sri menjelaskan, ada persyaratan yang harus dipenuhi lansia untuk mendapatkan bantuan PKD. Salah satunya yakni terdata dalam basis data terpadu (BDT) Kementerian Sosial.

Persyaratan lainnya yakni memiliki KTP DKI Jakarta dan bertempat tinggal di Jakarta, tidak memiliki penghasilan tetap, sakit menahun atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, dan telantar secara psikis dan sosial.

"Kondisi sosial dan psikologisnya memang membutuhkan (bantuan)," ucap Sri.

Semua persyaratan dan ketentuan soal PKD ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia. (Dkn).

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.