SANCAnews.id

BEKASI, SANCA NEWS.COM – Beberapa hari ke belakang, jagat maya dibikin ramai oleh wacana pemekaran wilayah sekitar Ibu Kota. Selain wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang digagas oleh Wali Kota dan Bupati Bogor, Bima Arya dan Ade Yasin, pembentukan wilayah kota administrasi Jakarta Tenggara pun muncul ke permukaan.

Adalah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, yang mengusulkan Kota Bekasi gabung ke DKI Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara.

Dikutip dari Kompas.com merangkum berbagai komentar terkait wacana penggabungan Bekasi ke Jakarta itu:

Rahmat Effendi alias Pepen menawarkan dua opsi menanggapi wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang rencananya akan mencaplok Bekasi.

Pertama, Pepen menawarkan agar provinsi tersebut bernama Pakuan Bagasasi. Dia menolak nama Bogor Raya dipakai untuk provinsi.

Alasannya, usia Bekasi diperkirakan lebih tua dari Bogor. Seolah gengsi, Pepen tidak mau nama Bekasi yang dulunya Bagasasi lenyap begitu saja karena Bogor yang usianya lebih muda.

"Jadi, Bekasi sebenarnya lebih tua dari Bogor. Kalau mau, ya (namanya) provinsi Pakuan Bagasasi. Tinggal lihat sejarahnya saja, jadi (penamaannya) punya unsur historis," kata Pepen, Jumat (16/8).

Opsi kedua, Bekasi bergabung ke Jakarta. Pepen bahkan melontarkan ide nama jika Bekasi masuk wilayah Jakarta. Nama yang dia usulkan adalah Jakarta Tenggara, tanpa merujuk dari mana gagasan itu muncul.

"Saya enggak tahu, tapi kemarin ada yang gagas, siapa ya, (Bekasi) jadi Jakarta Tenggara," kata Pepen.

Sejarawan Bekasi, Ali Anwar tak menampik hubungan dekat Jakarta dan Bekasi. Selain pernah berada dalam satu wilayah karesidenan pada era kemerdekaan, Jakarta dan Bekasi sama-sama berangkat dari kultur Betawi.

Ditambah, hingga saat ini, kedua kota punya hubungan erat, seperti kemitraan pembuangan sampah, kepolisian yang sama-sama di Polda Metro Jaya, dan lain-lain.

Pepen mengakui, wacana ini belum jelas arahnya karena belum ada perbincangan sama sekali di jajarannya.

Meski begitu, ia meyakini jika warganya bakal setuju apabila Bekasi bergabung dengan Jakarta.

"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen lah, karena DKI kan punya support yang luar biasa," ujar Pepen.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyarankan Pepen agar mengadakan referendum terkait isu bergabungnya Bekasi dalam wilayah administrasi DKI Jakarta.

"Saya menyarankan kepada Wali Kota untuk melalukan referendum atau jejak pendapat kepada masyarakat," ujar Ariyanto.

"Kalau Wali Kota yang mengajak referendum berarti sifatnya resmi. Artinya, melakukan semacam jajak pendapat kepada maysarakat, kemudian hasilnya diformulsikan jadi kebijakan politik," tambah dia.

Ariyanto pun meyakini bahwa unsur-unsur Pemerintah Kota Bekasi bakal setuju jika digabung ke DKI Jakarta.

Sementara itu, Bekasi dinilai akan diuntungkan secara finansial apabila bergabung dengan Jakarta, ketimbang bersama Provinsi Jawa Barat.

"Provinsi Jawa Barat secara ekonomi kurang bagus. Itu sebabnya pemerintah (Kota Bekasi) lebih baik kembali Jakarta. Karena kalau kembali ke Jakarta, Jakarta itu kan punya APBD besar, bisa mencapai Rp 70 triliun, kalau Bekasi yang cuma Rp 5 triliun ditambah lagi Rp 5 triliun kan bisa jadi Rp10 triliun, selesai dah tuh urusan kesehatan, pendidikan, pembangunan segala macam, kalau gabung ke Jakarta," papar sejarawan Bekasi, Ali Anwar.

Warga Bekasi, Syahbandar (26) juga punya pendapat serupa. Dia terpincut dengan aneka infrastruktur di Jakarta yang menurutnya jauh di atas Kota Bekasi.

"Infrastrukturnya masih minim, kentara banget, masuk Jakarta sudah beda. Harapannya, JPO (jembatan penyeberangan orang) bisa ikut cakep-cakep. Bekasi mah JPO-nya enggak ada yang bagus, enggak menyeluruh. Pemerataan pendidikan juga penting. Duitnya kan banyak DKI. Misalnya, di Jakarta ada KJP, itu juga lumayan buat nanti kalau sudah punya anak," jelas Syahbandar, Senin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghargai adanya wacana Kota Bekasi bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Namun, Anies menyebut penggabungan dan pembagian wilayah di Jakarta merupakan wewenang pemerintah pusat.

"Aspirasi itu kita menghargai, kita hormati, dan biar berproses di pemerintah pusat karena prosesnya bukan dengan antarwilayah," ujar Anies di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

"Tata pemerintahan itu wewenangnya pemerintah pusat. Jadi, kita tunggu saja bagaimana arah dari pemerintah pusat. Kalau itu adalah keputusan pemerintah pusat, ya Jakarta menjalankan," kata Anies. (Donny/Sanca).

AGAM, SANCA NEWS.COM - Suwardi terluka parah setelah digigit buaya saat mencari kerang di Sungai Batang Anggang, Jorong Pasar Bawan, Sumatera Barat. Tubuhnya penuh luka robek di bagian dada akibat gigitan buaya.

Rekan Suwardi, Murni, menceritakan bagaimana rekannya bisa digigit buaya. Murni menuturkan, peristiwa itu terjadi Selasa (20/8/2019). Lokasi tepatnya berada di Sungai Batang Anggang Duku, Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam.

Berdasarkan penuturan Murni, buaya tiba-tiba menyerang Suwardi. "Buaya itu tiba-tiba saja sudah muncul dan menyerang," kata Murni, rekan korban sesama pencari kerang air tawar atau pensi kepada wartawan.

Murni mengatakan, saat diserang buaya, Suwardi memberikan perlawanan sehingga bisa selamat hingga ke daratan. Namun akibat peristiwa tersebut, tubuh Suwardi mengalami luka robek pada bagian dada, punggung, dan tangan sebelah kanan. Suwardi lantas dibawa ke Puskesmas Bawan guna menjalani pertolongan medis.

Dikonfirmasi terpisah, Petugas Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Sumatera Barat Resort Agam menyatakan pihaknya sedang menangani serangan buaya terhadap warga itu. Dia mengimbau kepada warga untuk sementara menghindari tempat-tempat dimana kemungkinan buaya muncul.

"Warga harus waspada, karena buaya dilaporkan memang sering muncul," kata Ade kepada awak media. (Sanca).

 

BEKASI, SANCA NEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri secara tersirat menutup kemungkinan Kota Bekasi bergabung dalam Provinsi DKI Jakarta yang santer belakangan ini.

 

Kutipan dari : Kompas

 

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan usulan Bekasi bergabung ke wilayahnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebagai kepala daerah, Anies menuturkan siap mematuhi aturan.

"Kalau keputusan pemerintah pusat ya Jakarta menjalankan. Kan keputusannya lewat UU, PP. Kalau itu UU maka kita berkewajiban menjalankan. Maka prosesnya bukan dengan DKI tapi pemerintah pusat," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Anies menilai baik Bekasi maupun DKI Jakarta adalah kesatuan Republik Indonesia. Dia menghargai aspirasi tersebut.

"Jadi secara prinsip Pemprov DKI akan memang harus menaati keputusan pemerintah pusat. Jadi aspirasi itu kita menghargai dan biar berproses di pemerintah pusat. Karena prosesnya bukan antarwilayah," tuturnya.

Anies mengakui wilayahnya dan Bekasi saling terintegrasi dalam kegiatan ekonomi. Namun dia menyerahkannya kepada pemerintah pusat.

"Memang secara ekonomi, kawasan Jakarta dan sekitarnya itu sudah terintegrasi secara ekonomi. Hanya secara administrasi pemerintahan yang berbeda," katanya. 

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta apabila Provinsi Bogor Raya terbentuk. Menurutnya, sebagian besar warga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.

"Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok, bukan punya kita, kecuali nggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI," ujar Rahmat Effendi. (Sanca).

Dikutip dari : Detik