Latest Post

Ilustrasi


AGAM, SANCA NEWS.COM - Suwardi terluka parah setelah digigit buaya saat mencari kerang di Sungai Batang Anggang, Jorong Pasar Bawan, Sumatera Barat. Tubuhnya penuh luka robek di bagian dada akibat gigitan buaya.

Rekan Suwardi, Murni, menceritakan bagaimana rekannya bisa digigit buaya. Murni menuturkan, peristiwa itu terjadi Selasa (20/8/2019). Lokasi tepatnya berada di Sungai Batang Anggang Duku, Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam.

Berdasarkan penuturan Murni, buaya tiba-tiba menyerang Suwardi. "Buaya itu tiba-tiba saja sudah muncul dan menyerang," kata Murni, rekan korban sesama pencari kerang air tawar atau pensi kepada wartawan.

Murni mengatakan, saat diserang buaya, Suwardi memberikan perlawanan sehingga bisa selamat hingga ke daratan. Namun akibat peristiwa tersebut, tubuh Suwardi mengalami luka robek pada bagian dada, punggung, dan tangan sebelah kanan. Suwardi lantas dibawa ke Puskesmas Bawan guna menjalani pertolongan medis.

Dikonfirmasi terpisah, Petugas Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Sumatera Barat Resort Agam menyatakan pihaknya sedang menangani serangan buaya terhadap warga itu. Dia mengimbau kepada warga untuk sementara menghindari tempat-tempat dimana kemungkinan buaya muncul.

"Warga harus waspada, karena buaya dilaporkan memang sering muncul," kata Ade kepada awak media. (Sanca).


Fly Over KH Noer Ali Summarecon Bekasi

 
BEKASI, SANCA NEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri secara tersirat menutup kemungkinan Kota Bekasi bergabung dalam Provinsi DKI Jakarta yang santer belakangan ini.
 
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, pemerintah pusat masih memoratorium atau menghentikan sementara wacana pembentukan daerah otonom baru.

"Untuk pembentukan daerah otonom baru, baik pemekaran atau penggabungan, itu diatur undang-undang dan dibahas pemerintah dengan DPR. Tapi, kebijakan pemerintah hari ini terkait hal itu, moratorium," jelas Bahtiar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/8).

Bahtiar berujar, kebijakan moratorium ini sudah disepakati sejak 2014 silam sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Selama lima tahun belakangan, kata Bahtiar, sudah ada setidaknya 314 daerah yang mengajukan pemekaran maupun penggabungan wilayah, namun tak dapat direalisasikan karena moratorium ini.
"Sampai hari ini pemerintah masih moratorium. Kalau ditanya sampai kapan, sampai batas waktu yang tidak ditentukan," tuturnya.

Moratorium ini dilakukan karena pemerintah pusat sedang mencoba pendekatan baru dalam meningkatkan pelayanan publik. Sebab, menurut Bahtiar, mayoritas keinginan pembentukan daerah otonom baru didasari karena pelayanan publik yang kurang baik.

"Jawabannya kan bisa denga  pembentukan daerah baru atau pelayanannya yang diperbaiki. Solusinya bagi masyarakat kan bukan soal daerah baru, tapi kepentignannya terlayani," Bahtiar menjelaskan.

Meski begitu, ia mengapresiasi diskursus penggabungan Bekasi ke Jakarta, juga wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang diapungkan Wali Kota dan Kabupaten Bogor beberapa hari lalu.

"Aspirasi kan tidak boleh dilarang. Tetapi, kebijakan pemerintah hingga hari ini ya moratorium," tutup Bahtiar.

Wacana penggabungan Bekasi ke DKI Jakarta merebak usai Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menolak wacana pemekaran wilayah Provinsi Bogor Raya yang direncanakan akan mencaplok Bekasi.

Menurut dia, Bekasi lebih cocok dan logis bergabung ke DKI Jakarta karena berbagai pertimbangan. Ia juga yakin mayoritas warganya setuju jika bergabung dengan Jakarta.

Dikonfirmasi terpisah pada Senin (19/8/2019), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan wacana ini berkembang, namun menegaskan bahwa otoritas pembentukan daerah otonom baru ada di tangan pemerintah pusat. (Dkn).




Kutipan dari : Kompas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E 2020 melalui akun instagramnya. (Dok. Instagram/aniesbaswedan)


 
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggelar Formula E pada 2020 mendatang semakin serius. Bahkan perhitungan perkiraan dana yang akan dipersiapkan pun sudah mulai diajukan.


Diketahui, Pemprov sampai saat ini sudah mengajukan perkiraan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dan 2020 untuk perhelatan balap mobil listrik mencapai Rp 1,6 triliun.


PT Jakarta Propertindo (Jakpro), sebagai penyelenggarakan juga sudah mengajukan suntikan dana sebesar Rp 305,2 miliar.


Ketika mengonfirmaskan soal persiapan dan dana yang diajukan, Corporate Secretary Jakpro Hani Sumarno, menjelaskan bahwa pengajuan dana tersebut masih tentatif atau belum perhitungan spesifik. Sementara untuk persiapan masih terus dilakukan sampai saat ini.


"Itu belum final soal penjabarannya, kita juga akan bikin yang lebih rinci atau spesifik lagi nanti. Persiapan kita masih kerjakan sambil menunggu penerbitan peraturan gubernur (Pergub) untuk penugasan resminya," ucap Hani saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/8).


Hani menjelaskan Jakpro akan menggandeng banyak pihak untuk melakukan persiapan balap Formula E di Jakarta pada 2020 mendatang. Selain dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Olahrga (Kempora), Jakpro juga akan berdiskusi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI)

.
Formula E dianggap penyelamat dunia motorsport di masa depan, lewat teknologi ramah lingkungan.
Formula E dianggap penyelamat dunia motorsport di masa depan, lewat teknologi ramah lingkungan. (The Verge)


Formula E dianggap penyelamat dunia motorsport di masa depan, lewat teknologi ramah lingkungan. (The Verge).


"Yang jelas kita sudah mulai melakukan persiapan, diskusi dengan IMI juga akan kami lakukan secara intens. Sekarang yang penting itu kita tunggu penugasannya lebih dulu dari pak gubernur," ujar Hani.


Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Pusat IMI Sadikin Aksa, mengatakan untuk menggelar Formula E, Jakarta harus menyiapkan sirkuitnya. Karena balap mobil listrik jarang dilaksanakan di lintasan tertutup, maka jalan perkotaan akan menjadi lintasannya.


Untuk rute perkotaan, Sadikin mengatakan paling tidak jarak yang dibutuhkan lebih dari 3 kilometer (km). Seperti diketahui, saat ini ada 12 kota yang menggelar Formula E menggunakan jalur perkotaan, beberapa diantaranya seperti Berlin, New York, Sanya, Hong Kong, Paris, dan Roma.


Pebalap bersaing dalam lomba Formula E Racing Championship di Brooklyn, New York City, 13 Juli 2019.
Pebalap bersaing dalam lomba Formula E Racing Championship di Brooklyn, New York City, 13 Juli 2019.(AFP/GETTY IMAGES/David Dee Delgado)


"Nanti biasanya ada desain sirkuit oleh desainer. Penyelenggara kemudian koordinasikan dengan IMI sebagai induk organisasi olahraga bermotor. Nanti kita bawa ke FIA sebagai federasi tertinggi lalu bersama-sama berdiskusi dengan pemerintah kota," ujar Sadikin bulan lalu. (Dkn).


Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan/Ist

 
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan usulan Bekasi bergabung ke wilayahnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebagai kepala daerah, Anies menuturkan siap mematuhi aturan.

"Kalau keputusan pemerintah pusat ya Jakarta menjalankan. Kan keputusannya lewat UU, PP. Kalau itu UU maka kita berkewajiban menjalankan. Maka prosesnya bukan dengan DKI tapi pemerintah pusat," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Anies menilai baik Bekasi maupun DKI Jakarta adalah kesatuan Republik Indonesia. Dia menghargai aspirasi tersebut.

"Jadi secara prinsip Pemprov DKI akan memang harus menaati keputusan pemerintah pusat. Jadi aspirasi itu kita menghargai dan biar berproses di pemerintah pusat. Karena prosesnya bukan antarwilayah," tuturnya.

Anies mengakui wilayahnya dan Bekasi saling terintegrasi dalam kegiatan ekonomi. Namun dia menyerahkannya kepada pemerintah pusat.

"Memang secara ekonomi, kawasan Jakarta dan sekitarnya itu sudah terintegrasi secara ekonomi. Hanya secara administrasi pemerintahan yang berbeda," katanya. 

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta apabila Provinsi Bogor Raya terbentuk. Menurutnya, sebagian besar warga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.

"Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok, bukan punya kita, kecuali nggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI," ujar Rahmat Effendi. (Sanca).



Dikutip dari : Detik 




JAKBAR, SANCANEWS.COM - Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi membeberkan cara menghilangkan stigma ‘Surga Narkoba’ di wilayah hukumnya.

Namun, dengan dirinya menjabat sebagai orang nomor 1 di tubuh Polri Jakarta Barat, ia membuat strategi khusus memerangi narkoba.

“Jadi target kami bukan hanya jangka pendek (pengguna) tetapi kami juga targetkan dengan menangkap para pengedar dan juga membongkar produsen narkoba,” tegas Hengki di Mapolda Metro Jaya Senin (19/8/2019).

Oleh karena itu, sepanjang 2018 lalu pihaknya sudah mengungkap 80 persen pengedar narkoba dan 3 pabrik narkoba. Bahkan, salah satu pabrik narkoba berada di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat dan di Cipondoh, Tangerang.

“Kita menggunakan strategi ungkap pengedar atau produsen bahkan sampai daerah luar Jakbar artinya ada kaitan dengan narkoba di Jakarta Barat,” ucap Hengki.

Sedangkan untuk jumlah tersangka pengedar narkkna selama 2018 lalu ada sebanyak 1.202. Hengki sendiri mengaku untuk memerangi narkoba dirinya membentuk tim khusus karena antara narkoba selalu erat dengan tindak kejahatan.

“Hampir semua pelaku kejahatan itu mereka menggunakan narkoba. Maka setiap kali beraksi hilang rasa empatik, hilang rasa takut dan hilang semangat hidup,” tukas Hengki.



(Humas/sanca)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.