Latest Post

Rabu, Agustus 21, 2019
 
Peta Provinsi Papua Barat dan Provnsi Papua

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Kondisi keamanan terkait Papua mengemuka. Pemerintah telah membahas penambahan pasukan untuk mengamankan objek vital pada dua provinsi di Papua. Kini pemerintah juga didorong untuk menggencarkan upaya dialog selain upaya pengamanan.

Lembaga pemerhati demokrasi dan hak asasi manusia, Setara Institute, mendorong Presiden Jokowi untuk membuka upaya berbasis kemanusiaan untuk warga Papua. Caranya adalah membentuk utusan khusus untuk Papua.

"Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden (special envoy) ke Papua untuk membangun komunikasi konstruktif membangun sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta-Papua," kata Setara Institute lewat keterangan pers tertulis, Rabu (21/8).

Jalan dialog antara pemerintah pusat dengan Papua dipercaya bisa meredam potensi konflik di Papua. Konflik yang bisa dikurangi termasuk yang dilatarbelakangi gerakan separatisme.

"Jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan," kata Setara.

Setara menilai sikap pemerintah dalam menangani perkembangan situasi di Papua sebagai sikap yang belum menyentuh persoalan mendasar, yakni ketidakadilan dan kejernihan sejarah integrasi Papua. Persoalan mendasar tersebut bisa tetap menyulut potensi kekerasan bila tidak diperhatikan dengan baik.

"Rencana Menko Polhukam, Wirano (20/8), untuk menambah pasukan TNI/Polri adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua, yang justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif," kata Setara.

"Pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia (human security)," imbuhnya.

Usai bertemu Jenderal Kapolri Jenderal Tito Karnavian di kantornya kemarin, Wiranto menyatakan pertemuan itu membahas penanganan kondisi Papua-Papua Barat, yakni dengan penambahan pasukan.

"Hanya memang perlu penambahan pasukan untuk lebih meyakinkan pengamanan objek-objek vital yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga ada penambahan pasukan dari luar daerah Papua dan Papua Barat. Itu saja," jelas Wiranto, Selasa (20/8) kemarin. (Donny/Sanca).
Baca selengkapnya »

Rabu, Agustus 21, 2019
Kombes Pol. Hengki kepada AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo di acara Sertijab




BATAM, SANCA NEWS.COM – Kapolda Kepulauan Riau (Kepri), Irjen Pol. Andap Budhi Revianto, bertindak sebagai  Inspektur upacara (Irup) pada proses Upacara Serah Terima Jabatan (sertijab) Kapolresta Barelang dari Kombes Pol. Hengki kepada AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo di Mapolresta Barelang, kota Batam. Selasa (20/8).

Kombes Pol. Hengki telah mengakhiri masa jabatannya, berakhirnya jabatan Hengki sebagai Kapolresta Barelang, diserah terimakan kepada AKBP Prasetyo Rachmat .

Upacara sertijab tersebut dimulai pada pukul 08.00 Wib dan diikuti oleh seluruh personel Polresta Barelang yang berbaris sebagai peserta upacara.

Dalam kesempatan ini Kapolda kepri menyampaikan ucapan selamat datang, kepada AKBP Prasetyo, sebagai Kapolresta baru.

“Selamat datang kepada AKBP Prasetyo di Batam, dan selamat jalan kepada Kombes Pol. Hengki yang akan bertugas di tempat yang baru,” katanya.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kombes Pol. Hengki atas pelayanan selama menjabat sebagai Kapolresta Barelang dan mengapresiasi atas penghargaan dan prestasi yang dicapai oleh Hengki.

“Sekali lagi selamat datang kepada AKBP Prasetyo, semoga bisa beradaptasi dengan cepat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di Batam ini, kalau ada masalah silahkan saja komunikasikan kepada saya, saya sebagai Kapolda Kepri siap membantu,” ucapnya.

Andap mengajak seluruh stakeholder yang ada di Batam untuk menjaga Kota Batam.

“Ayo sama-sama kita jaga Kota Batam, kalau orang yang didalam Kota Batam ini aman Batam pasti akan Kondusif, jangan menjadi orang yang individualis seperti kota metropolis lainnya, mari kita jaga adat kita yaitu gotong royong, harus kita pegang teguh itu,” pungkasnya. (Rizal chaniago).
Baca selengkapnya »

Rabu, Agustus 21, 2019
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan Gubernur DKI Jakarta menyampaikan usulan anggaran sekitar Rp500 triliun untuk membenahi Jakarta.

Hal itu diungkapkan oleh Bambang saat melakukan rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/8).

"Tadi siang rapat di wapres dihadiri juga oleh Gubernur DKI Jakarta salah satunya kita membahas dari usulan DKI lebih dari Rp500 triliun untuk membenahi Jakarta, baik dari segi transportasi lingkungan perumahan dan juga air bersih," ujarnya di kantor Bappenas, Jakarta.

1. Jakarta perlu dibuat lebih layak untuk ditinggali

Biaya Pembenahan Jakarta Lebih Mahal Dibanding Bangun Ibu Kota Baru
Tugu Monas
Menurut Bambang, biaya itu memang diperlukan untuk membuat membuat Jakarta tetap layak ditinggali. Sehingga nantinya tetap menarik sebagai kota bisnis.

"Jadi memang Jakarta harus tetap dibuat menjadi more liveable city sehingga menarik jadi kota bisnis regional. Agar bisa bersaing dengan Singapura, Kuala Lumpur maupun Bangkok," ungkapnya.

2. Pembangunan Ibu kota baru tak bebani APBN

Biaya Pembenahan Jakarta Lebih Mahal Dibanding Bangun Ibu Kota Baru
Dana APBN



Pembangunan ibu kota baru, kata dia, tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan, dalam lima tahun ke depan, kebutuhan investasinya mencapai Rp500 triliun. Dari jumlah itu, peran pembiayaan dari APBN sangat kecil jumlahnya.

"Di mana APBN perannya itu adalah sekitar Rp93 triliun," ujarnya saat ditemui di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8).

3. Tidak akan ambil sumber pembiayaan APBN murni

Biaya Pembenahan Jakarta Lebih Mahal Dibanding Bangun Ibu Kota Baru
Pajak

Dari kontribusi tersebut, lanjut Bambang, pemerintah tidak akan mengambil dari sumber pembiayaan APBN murni yang dalam hal ini bersumber dari pajak dan PNBP.

"Tapi sumbernya di dorong dari kerja sama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah ibu kota baru maupun Jabodetabek. Artinya kita tidak mengganggu sumber penerimaan APBN," tegas dia. (Dkn/Sanca)
Baca selengkapnya »

Rabu, Agustus 21, 2019
Ramainya Transportasi di DKI Jakarta

 
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Setelah Bekasi yang ngebet ingin masuk wilayah Jakarta Tenggara. Kini, giliran Depok, Wali Kota Depok Mohammad Idris lebih memilih bergabung dengan DKI Jakarta jika dibandingkan dengan adanya rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya.

"Kalau saya melihat dari sisi mana. Kalau anda bertanya sisi bahasa, saya lebih milih bahasa Jakarta," kata Idris di Depok, Selasa.

Idris mengaku tidak mengerti bahasa Sunda. Misalnya dari sisi budaya sebenarnya budaya ini kan tidak dibatasi dengan kewilayahan geografis. Budaya ini bisa persamaan bahasa maupun persamaan adat istiadat

Idris menilai Jakarta lebih banyak kesamaan dengan Depok dari sisi sejarah budaya. Menurutnya, dalam SK Gubernur disebut juga sebagai rumpun Melayu Depok, bukan disebut rumpun Betawi karena Betawi trademark dari Jakarta.

Dari segi mobilitas penduduk Kota Depok sendiri banyak yang bekerja di Jakarta. Separuh lebih warga Depok beraktivitas hilir-mudik ke Jakarta.

Dikatakannya, terkait wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya ini menurutnya perlu intervensi pemerintah pusat. Sebab persoalan pindah provinsi bukan hal yang mudah. (Dkn/Sanca).

Baca selengkapnya »

Rabu, Agustus 21, 2019
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi saat ditemui di Pekayon, Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (19/2)

 
BEKASI, SANCA NEWS.COM – Beberapa hari ke belakang, jagat maya dibikin ramai oleh wacana pemekaran wilayah sekitar Ibu Kota. Selain wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang digagas oleh Wali Kota dan Bupati Bogor, Bima Arya dan Ade Yasin, pembentukan wilayah kota administrasi Jakarta Tenggara pun muncul ke permukaan.

Adalah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, yang mengusulkan Kota Bekasi gabung ke DKI Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara.

Dikutip dari Kompas.com merangkum berbagai komentar terkait wacana penggabungan Bekasi ke Jakarta itu:

Pepen Emoh gabung Bogor Raya

Rahmat Effendi alias Pepen menawarkan dua opsi menanggapi wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang rencananya akan mencaplok Bekasi.

Pertama, Pepen menawarkan agar provinsi tersebut bernama Pakuan Bagasasi. Dia menolak nama Bogor Raya dipakai untuk provinsi.

Alasannya, usia Bekasi diperkirakan lebih tua dari Bogor. Seolah gengsi, Pepen tidak mau nama Bekasi yang dulunya Bagasasi lenyap begitu saja karena Bogor yang usianya lebih muda.

"Jadi, Bekasi sebenarnya lebih tua dari Bogor. Kalau mau, ya (namanya) provinsi Pakuan Bagasasi. Tinggal lihat sejarahnya saja, jadi (penamaannya) punya unsur historis," kata Pepen, Jumat (16/8).

Jakarta dan Bekasi dinilai berkerabat

Opsi kedua, Bekasi bergabung ke Jakarta. Pepen bahkan melontarkan ide nama jika Bekasi masuk wilayah Jakarta. Nama yang dia usulkan adalah Jakarta Tenggara, tanpa merujuk dari mana gagasan itu muncul.

"Saya enggak tahu, tapi kemarin ada yang gagas, siapa ya, (Bekasi) jadi Jakarta Tenggara," kata Pepen.

Sejarawan Bekasi, Ali Anwar tak menampik hubungan dekat Jakarta dan Bekasi. Selain pernah berada dalam satu wilayah karesidenan pada era kemerdekaan, Jakarta dan Bekasi sama-sama berangkat dari kultur Betawi.

Ditambah, hingga saat ini, kedua kota punya hubungan erat, seperti kemitraan pembuangan sampah, kepolisian yang sama-sama di Polda Metro Jaya, dan lain-lain.

Yakin disetujui warga Bekasi

Pepen mengakui, wacana ini belum jelas arahnya karena belum ada perbincangan sama sekali di jajarannya.

Meski begitu, ia meyakini jika warganya bakal setuju apabila Bekasi bergabung dengan Jakarta.
"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen lah, karena DKI kan punya support yang luar biasa," ujar Pepen.

Disarankan referendum

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyarankan Pepen agar mengadakan referendum terkait isu bergabungnya Bekasi dalam wilayah administrasi DKI Jakarta.

"Saya menyarankan kepada Wali Kota untuk melalukan referendum atau jejak pendapat kepada masyarakat," ujar Ariyanto.

"Kalau Wali Kota yang mengajak referendum berarti sifatnya resmi. Artinya, melakukan semacam jajak pendapat kepada maysarakat, kemudian hasilnya diformulsikan jadi kebijakan politik," tambah dia.

Ariyanto pun meyakini bahwa unsur-unsur Pemerintah Kota Bekasi bakal setuju jika digabung ke DKI Jakarta.

Dinilai untungkan Bekasi

Sementara itu, Bekasi dinilai akan diuntungkan secara finansial apabila bergabung dengan Jakarta, ketimbang bersama Provinsi Jawa Barat.

"Provinsi Jawa Barat secara ekonomi kurang bagus. Itu sebabnya pemerintah (Kota Bekasi) lebih baik kembali Jakarta. Karena kalau kembali ke Jakarta, Jakarta itu kan punya APBD besar, bisa mencapai Rp 70 triliun, kalau Bekasi yang cuma Rp 5 triliun ditambah lagi Rp 5 triliun kan bisa jadi Rp10 triliun, selesai dah tuh urusan kesehatan, pendidikan, pembangunan segala macam, kalau gabung ke Jakarta," papar sejarawan Bekasi, Ali Anwar.

Warga Bekasi, Syahbandar (26) juga punya pendapat serupa. Dia terpincut dengan aneka infrastruktur di Jakarta yang menurutnya jauh di atas Kota Bekasi.

"Infrastrukturnya masih minim, kentara banget, masuk Jakarta sudah beda. Harapannya, JPO (jembatan penyeberangan orang) bisa ikut cakep-cakep. Bekasi mah JPO-nya enggak ada yang bagus, enggak menyeluruh. Pemerataan pendidikan juga penting. Duitnya kan banyak DKI. Misalnya, di Jakarta ada KJP, itu juga lumayan buat nanti kalau sudah punya anak," jelas Syahbandar, Senin.

Kata Gubernur DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghargai adanya wacana Kota Bekasi bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Namun, Anies menyebut penggabungan dan pembagian wilayah di Jakarta merupakan wewenang pemerintah pusat.

"Aspirasi itu kita menghargai, kita hormati, dan biar berproses di pemerintah pusat karena prosesnya bukan dengan antarwilayah," ujar Anies di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

"Tata pemerintahan itu wewenangnya pemerintah pusat. Jadi, kita tunggu saja bagaimana arah dari pemerintah pusat. Kalau itu adalah keputusan pemerintah pusat, ya Jakarta menjalankan," kata Anies. (Donny/Sanca).
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.