Dirinya menerangkan, ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan akan memiliki luas 6.000 hektare, dan akan dibangun bertahap.
"Kemudian wilayah kotanya sendiri tahapan pertama 40 ribu, nanti
diperluas bisa jadi 100 ribu hektare," ungkap mantan Menteri Keuangan
tersebut.
Lokasi baru ibu kota, lanjutnya, telah dikaji dan dianalisa memiliki
risiko bencana paling kecil, termasuk ancaman kebakaran hutan yang jadi
langganan bencana di Pulau Kalimantan.
"Oh itu sudah jadi masukan, makanya kita akan fokus pada lokasi minimum risiko bencananya, termasuk kebakaran hutan," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku belum
memastikan kapan Presiden Jokowi bakal mengumumkan lokasi Ibu Kota baru
pengganti DKI Jakarta.
"Apakah dalam tempo yang sangat singkat ini sesuai dengan harapan nanti, kita lihat."
"Tapi ya sudah lihat saja," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8).
Moeldoko menegaskan pihaknya masih diberikan tugas untuk menganalisa lebih dalam sebelum memutuskan lokasi ibu kota baru.
"Sepertinya dalam rapat terakhir dengan tim, masih diberi tugas lagi untuk memberikan, menganalisa lebih dalam lagi," tuturnya.
Sebelumnya saat bertemu pimpinan media massa di Istana Merdeka, Rabu
(14/8), Jokowi mengungkap informasi pemindahan ibu kota akan
disampaikan dalam pidato kenegaraan.
Pidato kenegaraan akan dibacakan pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2019.
"Ada satu-dua hal yang belum selesai."
"Kalau itu sudah bisa ditangani Bappenas (Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional), akan saya sampaikan dalam pidato kenegaraan,"
kata Jokowi saat makan siang bersama pimpinan media massa.
bergantung pada kesiapan Bappenas.
"Kita tunggu saja hari-hari ini Bappenas menangani hal itu," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang sejumlah menterinya ke Kantor
Presiden, untuk menghadiri rapat terbatas (Ratas) membahas rencana
pemindahan ibu kota negara, Selasa (6/8).
Ratas dengan tema rencana pemindahan ibu kota ini bukan kali pertama.
Sebelumnya, rapat serupa pernah pula digelar pada Senin (29/4/2019) lalu.
Hingga berita ini ditulis, ratas masih berlangsung.
Ratas dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto
Lukita, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, dan Kepala KSP
Moeldoko.
Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala
Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,
dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Lantas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko-PMK) Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan
Djalil, dan lainnya.
"Bismillah, Salam Sejahtera. Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara."
"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen."
"Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan."
"Di Kalimantan, provinsinya di mana ini yang harus didetailkan," tutur Jokowi.
Jokowi melanjutkan, banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas hingga PU, baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Selatan.
Nantinya setelah dipaparkan secara detail, Jokowi bakal segera memutuskan ke provinsi mana ibu kota dipindah.
"Tapi sekali lagi, kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, baik itu banjir, gempa bumi."
"Kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrastruktur dan kajian keenokomian."
"Kajian dari sisi demografi, sospol, pertahanan, dan keamanan,
semuanya harus dilihat lebih detail lagi, sehingga keputusan nanti
adalah keputusan yang benar," papar Jokowi.
Bulan Agustus ini, Presiden Jokowi bakal mengumumkan provinsi apa di Kalimantan yang dipilih menjadi lokasi ibu kota baru.
Sinyal ini sebelumnya sudah disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja di The Kaldera Nomadic Escape, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (30/7) lalu.
'Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi kepala negara."
"Kita harus lihat visi besar 5-100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," paparnya.
Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta sejumlah menterinya untuk mempelajari keberhasilan pemindahan ibu kota yang sudah diterapkan oleh negara lain.
"Saya juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari."
"Faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin," imbuhnya.
"Sebaliknya, faktor kunci keberhasilan kita adopsi, kita ambil."
"Terakhir saya minta mulai disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN."
"Desain kelembagaan yang diberikan otoritas, dan yang paling penting
payung hukum regulasi untuk pemindahan ibu kota ini," bebernya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemindahan Ibu Kota baru ke Pulau Kalimantan, tidak akan membawa seluruh aspek yang sudah terbangun di DKI Jakarta.
Ibu kota baru di Kalimantan hanya akan menjadi pusat pemerintahan saja.
Sedangkan untuk pusat bisnis dan keuangan, seluruhnya masih akan terpusat di Jakarta.
Hal itu ia ungkap dalam diskusi bertajuk 'Dialog Nasional III
Pemindahan Ibu Kota Negara', di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat,
Kamis (1/8/2019).
"Kami tegaskan, ibu kota di Kalimantan ini nanti hanya menjadi pusat pemerintahan."
"Artinya kita tidak akan memindahkan Jakarta ke sana. Jakarta tetap
menjadi pusat bisnis dan keuangan," ucap Bambang Brodjonegoro," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan ibu kota Indonesia bakal pindah ke - Kalimantan.
Hal ini ditegaskan Jokowi saat hari kedua kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.
"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke Kalimantan."
"Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus.
Bulan depan, Jokowi bakal mengumumkan provinsi yang dipilihnya sebagai ibu kota baru.
Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru belum rampung dan tuntas.
Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.
"Saat ini kajiannya belum rampung dan tuntas."
"Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa."
"Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan, keamanan."
"Semuanya harus komplet. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya. (Sanca/Tribun)
