Latest Post

Kamis, Agustus 15, 2019
 
Motor Listrik

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba motor listrik di Jakarta dan Bali. Hal tersebut menyusul setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai Untuk Transportasi Jalan.

Dia mengatakan, sebelum melakukan uji coba pemerintah akan terlebih dahulu memastikan produksi motor listrik cukup untuk memenuhi permintaan pasar. "Motor mau didorong di Jakarta dan Bali saat ini sedang cek kapasitas produksi. Kalau dorong, kapasitas terbatas, enggak ngejar," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (15/8).

Airlangga melanjutkan, hingga kini sudah ada beberapa perusahaan dalam negeri yang memproduksi moor listrik. Pertama, Viar Motor Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Kedua, PT Gesits Technologies Indo di Jakarta.

"Jadi lihat kapasitas produksi. Kalau sekarang motor kan sudah di produksi di VIAR semarang. Kemudian di produksi di Gesits. Nanti kita lihat juga tapi volumenya kan belum besar, jadi nanti dipetakan dulu," paparnya.

Kelebihan


Sebelumnya, Pemerintah terus menggalakkan penggunaan motor listrik di Indonesia. Banyak kelebihan yang ditawarkan melalui penggunaan kendaraan roda dua dengan bahan bakar listrik tersebut, salah satunya hemat biaya bahan bakar.

General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya), Ikhsan Asaad, mengatakan biaya penggunaan motor berbahan bakar listrik jauh lebih murah daripada motor berbahan bakar minyak.

"Jauh lebih murah ya, dicas 3 kWh jarak tempuh bisa sampai 70 km. Jadi 3 kwh harganya Rp 5.000 untuk 70 km. Coba bayangkan kalau pakai kendaraan biasa, itu mungkin sudah Rp 20.000 untuk sekitar 3 liter minyak," ujar Ikhsan.

Ikhsan berharap masyarakat dapat menggunakan motor listrik secara luas. Dia juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir tidak ada stasiun pengisian bahan bakar listrik, karena pemerintah terus membangun infrastruktur SPLU (Stasiun Penyedia Listrik Umum) di Indonesia.

"Saya harap sih makin banyak yang gunakan motor listrik ini ya. Jadi kita tekankan juga, tidak perlu khawatir tidak ada SPLU. Tahun ini di Indonesia sudah ada 1.000, di Jakarta 700. Kita akan terus bangun infrastruktur nya supaya bisa ngecas di mana saja," tandasnya. (Sanca).
Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 15, 2019


JAKARTA, SANCA NES.COM – DPD RI berkomitmen akan terus melanjutkan perjuangan aspirasi masyarakat daerah meskipun Anggota DPD RI periode 2019-2024 menampilkan banyak wajah baru. Setiap aspirasi yang dibawa oleh Anggota DPD RI periode 2014-2019, akan tetap diperjuangkan oleh Anggota DPD RI yang baru. Karena setiap anggota DPD RI selalu berkomitmen memperjuangkan kepentingan daerah.

Dalam Sidang Paripurna DPD RI (15/8), Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan meski sebagian besar Anggota DPD RI saat ini tidak terpilih lagi, setiap Anggota DPD RI tetap semangat dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Dan perjuangan aspirasi daerah tersebut akan diteruskan oleh Anggota DPD RI di periode 2019-2024.

“Walaupun yang terpilih lagi sekitar 46, artinya masih lebih dari 30%. Mudah-mudahan masih menjadi kekuatan, bergabung dengan teman-teman yang baru kedepan, akan mengoptimalisasikan dan memperkuat fungsi kelembagaan DPD RI. Ini akan berlanjut, setiap periode tidak akan berhenti, bagaikan mata rantai. Apa yang sudah dilakukan periode lalu, tentu dilakukan lanjutan oleh yang sekarang,” ucap Nono Sampono.

Add caption


Dalam Sidang Paripurna yang juga dipimpin oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta, Nono menambahkan, Anggota DPD RI saat ini tetap berkomitmen menunaikan kewajiban sebagai wakil daerah sampai penghujung periode. Setiap Anggota DPD RI akan selalu mengikuti agenda kegiatan DPD RI yang bertujuan dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Kita berharap tetap mengakhiri di penghujung di periode ini dengan maksimal. Karena masih ada Sidang Bersama besok, Sidang MPR, dan mendengar pidato kenegaraan. Di Masa persidangan kelima ini akan ada dua kali sidang paripurna khusus, karena masih ada proses RAPBN dan menyeleksi anggota BPK,” imbuh Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam, menjelaskan bahwa sebenarnya Anggota di periode 2014-2019 dengan periode 2019-2024 itu hal yang berbeda. Namun dirinya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh DPD RI di periode 2014-2019 dapat memberikan masukan dan inspirasi bagi DPD RI periode 2019-2024 dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Sebagaimana kami dulu di periode 2014-2019, kita mengeskplor apa yang sudah dilakukan DPD RI sebelumnya, yang kemudian juga dipertimbangkan sebagai masukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran di DPD RI ini. Harapannya kami adalah semoga Sekretariat Jenderal dan teman-teman yang masih berlanjut, membawa apa yang berkembang hari ini bisa menjadi bagian pertimbangan dan masukan bagi DPD RI yang akan datang,” tegas Muqowam.

Add caption


Berdasar laporan kunjungan kerja Anggota DPD RI di daerah pemilihanya, Muqowam melihat terdapat beberapa persoalan yang menarik. Untuk Komite I, dirinya menyoroti masalah pilkada serentak, seperti perubahan beberapa Undang-Undang Pilkada, pengawasan terhadap UU Desa, dan soal administrasi kependudukan.

Untuk Komite II, masih berkaitan infrastruktur, sarana prasarana, industri, pertanian dan perkebunan. Komite III saat ini melakukan pengawasan atas pelaksanaan haji, mulai dari daerah sampai hari ini masih ada yang melakukan pengawasan haji di Tanah Suci.

Dirinya juga menyoroti berbagai persoalan yang terkait tentang BPJS yang berupa adanya defisit dana untuk rumah sakit-rumah sakit rujukan. Dan untuk Komite IV masalah keuangan daerah, soal revisi UU Pajak Bumi dan Bangunan, RAPBN 2020. (Donny).
Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 15, 2019
Penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019)


JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

Dari draf yang diterima Kompas.com, pengajuan anggaran tersebut naik Rp 6,9 triliun lebih dari APBD 2019, yang ditetapkan akhir tahun lalu.

APBD 2019 diketahui sebesar Rp 89,08 triliun, kini anggaran KUA-PPAS 2020 yang diajukan adalah Rp 95,99 triliun.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menjelaskan, kenaikan signifikan terjadi di anggaran belanja langsung yang diusulkan hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing bidang.

Setidaknya ada sembilan proritas yang diusulkan. Seluruhnya membutuhkan anggaran sebesar Rp 46,84 triliun atau selisih Rp 455 miliar dari tahun lalu.

"Kegiatan yang di masing-masing Komisi itu seperti rehab total gedung sekolah, penatalaksanaan jaminan kesehatan, dan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman," ucap Triwisaksana yang akrab disapa Sani saat dihubungi, Kamis (14/8/2019).

Selain itu ada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non PNS di sekolah negeri, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau hutan di wilayah di DKI Jakarta, pengadaan tanah bina marga di provinsi DKI Jakarta, pengadaan tanah sumber daya air.

Lalu peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan non PNS di sekolah negeri, pembangunan jalan dan trotoar beserta kelengkapannya di DKI Jakarta paket 1, juga pengadaan lahan untuk pembangunan MRT fase 2.

Rinciannya, kegiatan di Komisi A bidang pemerintahan sebesar Rp 5,52 triliun, Komisi B bidang perekonomian Rp 4,11 triliun, Komisi C bidang keuangan sebesar Rp 699 miliar, Komisi D bidang pembangunan sebesar Rp 17,79 triliun, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat sebesar Rp 18,70 triliun. (Sanca).




Kutipan dari Kompas

Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 15, 2019
Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat



PADANG, SANCA NEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat resmi menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar periode 2019-2024 dalam pemilihan umum 2019 lalu.

Penetapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat saat rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi Sumatra Barat, di Hotel Mercure, Padang, Rabu, (14/8).

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan penetapan sempat tertunda karena masih menunggu keputusan sengketa dari Mahkamah Konstitusi.

“Pada akhirnya selesai hasil proses sengketa pemilu, kemaren sudah diputuskan, KPU RI juga sudah memerintahkan kita untuk menetapkan calon pada hari ini,” katanya.

Amnasmen mengatakan, menurut rencana, jadwal anggota DPRD Sumbar akan dilantik pada tanggal 28 Agustus mendatang. “Setelah ini kita akan serahkan kepada pemerintah untuk segera dilakukan persiapan pelantikan,” katanya.

Ia mengatakan penyelenggaraan pemilu kali ini berjalan secara umum berjalan dengan lancar. Untuk anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024 berhasil diraih oleh 9 partai politik.

“Hanya ada sembilan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Sumbar dari 16. Sementara, tujuh lagi tidak mendapatkan kursi,” katanya.

Pada Pemilu Legislatif DPRD Sumbar 2019 kali ini. Partisipasi pemilih berhasil mencapai 81 persen dengan total pemilih 3,7 juta suara.

Berikut ini adalah nama-nama anggota DPRD provinsi Sumbar terpilih periode 2019-2024.

Daerah Pemilihan Sumbar 1
1. Desrio Putra (Partai Gerindra)
2. Hidayat (Partai Gerindra)
3. Evi Yandri (Partai Gerindra)
4. Albert Hendra Lukman (PDIP)
5. Afrizal (Partai Golkar)
6. Gustami Hidayat (PKS)
7. Rahmat Saleh (PKS)
8. Indra Dt Rajo Lelo (PAN)
9. Maigus Nasir (PAN)
10. Suwirpen Suib (Partai Demokrat)

Daerah Pemilihan Sumbar 2
1. Firdaus (PKB)
2. Tri Suryadi (Partai Gerindra)
3. Jempol (Partai Gerindra)
4. Siti Izzati Aziz (Partai Golkar)
5. Muhammad Ridwan (PKS)
6. Muhammad Ikhbal (PAN)
7. M. Nurnas (Partai Demokrat)

Daerah Pemilihan Sumbar 3
1. Ismunandi Sofyan (Partai Gerindra)
2. Lazuardi Erman (Partai Golkar)
3. Rinaldi Dt Rajo Mangkuto (PKS)
4. Rafdinal (PKS)
5. M. Syafril Huda (PPP)
6. Andri Warman (PAN)
7. Ismet Amzis (Partai Demokrat)
8. Nofrizon (Partai Demokrat)

Daerah Pemilihan Sumbar 4
1. Donizar (PKB)
2. Yunisra Syahiran (Partai Gerindra)
3. Khairudin Simanjuntak (Partai Gerindra)
4. Syamsul Bahri (PDIP)
5. Benny Utama (Partai Golkar)
6. Muhammad Ihpan (PKS)
7. Sawal (PPP)
8. Muzli M. Nur (PAN)
9. Sabar AS (Partai Demokrat)

Daerah Pemilihan Sumbar 5
1. Nurkhalis Dt Bijo Dirajo (Partai Gerindra)
2. Supardi (Partai Gerindra)
3. Safaruddin Dt Bandaro Rajo (Partai Golkar)
4. Irsyad Syafar (PKS)
5. Dody Delvy (PAN)
6. Darman Sahladi (Partai Demokrat)

Daerah Pemilihan Sumbar 6
1. Rico Alviano (PKB)
2. Mesra (Partai Gerindra)
3. Syafruddin Putra (Partai Gerindra)
4. Leli Arni (PDIP)
5. Hendra Irwan Rahim (Partai Golkar)
6. Taufik Syahrial (Partai Nasdem)
7. Budiman Dt Malano Garang (PKS)
8. Yosrisal (PAN)
9. Syahrul Furqan (PAN)
10. Jefri Masrul (Partai Demokrat)
11. Arkadius Dt Intan Bano (Partai Demokrat)

Daerah Pemilihan Sumbar 7
1. Mario Syah Johan (Partai Gerindra)
2. Khairunas (Partai Golkar)
3. Irwan Afriadi (Partai Nasdem)
4. Nurfirmanwansyah (PKS)
5. Daswippetra Dt Manjinjiang Alam (PPP)
6. Ahmad Rius (PAN)
7. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa (Partai Demokrat)

Daerah Pemilihan Sumbar 8
1. Muchlis Yusuf Abit (Partai Gerindra)
2. Zarfi Deson (Partai Golkar)
3. Bakri Bakar (Partai Nasdem)
4. Hamdanus (PKS)
5. Imral Adenansi (PPP)
6. Muhayatul (PAN)

Dengan demikian, komposisi 65 kursi DPRD Provinsi Sumbar adalah:
1. Partai Gerindra 14 kursi
2. PKS 10 Kursi
3. PAN 10 kursi
4. Demokrat 10 kursi
5. Partai Golkar 8 kursi
6. PPP 5 kursi
7. Nasdem 3 kursi
8. PDIP 3 kursi
9. PKB 2 kursi

Komposisi ini sama dengan perkiraan sebelumnya dari hasil hitungan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu yang digelar KPU Sumbar, pada Minggu (12/5/2019). (Sanca).

Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 15, 2019
 
DKI Jakarta

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Pemerintah berencana menyewakan aset negara di DKI Jakarta untuk mendanai pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan.

Terkait hal itu, total aset di DKI Jakarta saat ini tercatat mencapai Rp1.123 triliun. Mayoritas aset ibu kota berada di Jakarta Pusat berbentuk 17.834 unit bangunan.

Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan beberapa gedung perkantoran milik pemerintah berada di kawasan pusat bisnis (central business district/CBD). Nilai aset di kawasan premium itu mencapai sekitar Rp300 triliun.

"Jakarta nilai aset Rp1.123 triliun, total nilai tanah dan bangunan. Tanah banyak di Jakarta Timur. Bangunan di Jakarta Pusat," ungkap Encep, Rabu (14/8).

Terkait soal perkembangan ibu kota baru, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta enggan menjabarkan detail. Menurutnya, hal itu masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Aset di Jakarta, jangan dihubungkan dengan ibu kota (rencana pemindahan ibu kota)," tegas Isa.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengestimasi valuasi aset di DKI Jakarta sebesar Rp150 triliun.

Sementara itu, kebutuhan pembangunan ibu kota baru dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp93 triliun. Untuk itu, pemerintah juga akan memanfaatkan penerimaan pajak negara, khususnya Penerimaan Pajak Bukan Negara (PNBP).

"Kalau pakai pajak kan itu APBN murni, nah kami pakai aset di Jakarta, itu bisa disebut sumber penerimaan baru alias PNBP. Ini bisa menambal kebutuhan APBN," kata Bambang (Sanca).






Kutipan dari : CNNIndonesia
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.