Gedung Komisi Pemberantas Korupsi

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Perpusnas RI Adakan Stakeholder Meeting di Tanah Datar

TANAH DATAR, SANCA NEWS.COM -  Dalam rangka memperkuat peran serta perpustakaan umum untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui peningkatan kemampuan literasi, meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan mendapatkan akses informasi dengan memanfaatkan fasilitasi atau sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan baik itu melalui buku, komputer atau layanan internet yang ada di perpustakaan, rumah baca maupun sarana literasi lainnya, Perpustaakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas-RI) adakan Stakeholder Meeting di Kabupaten Tanah Datar.

Stakeholder Meeting yang dimotori Dinas Arsip dan Perpustakaan Tanah Datar ini dibuka resmi Bupati Tanah Datar yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Nuryeddisman dengan tema, “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial”,  dilaksanakan Rabu (07/08} di ruangan pertemuan Cindua Mato Kantor Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar.
Dalam sambutan bupati yang dibacakannya Nuryeddisman menyebut jika stakeholder meeting ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasah 2 yang berbunyi, perpustakaan diselenggarakan berdasarkan azas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

‘Perpustakaan mengemban amanah sebagai tempat pembelajaran dan kemitraan bagi masyarakat yang dikelola profesional dan terbuka bagi siapa saja dari semua kalangan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan dapat diukur capaian kinerja bagi kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan kunci dalam pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Untuk mendukung ini kita di Tanah Datar juga punya inovasi oleh-oleh buku dari ASN yang dinas luar daerah  dan diwakafkan ke Perpustakaan Tanah Datar,” sebutnya.

Nuryeddisman menambahkan bahwa konsep inklusi sosial merupakan pembangunan berkesejahteraan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang bertujuan masyarakat stabil, aman dan adil dengan perpustakaan yang proaktif dan dapat membantu individu maupun masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri dan dapat membantu meningkatkan jejaring sosial.

Disampaikannya bahwa kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan umum, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, namun menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan itu Nuryeddisman juga sampaikan ucapan puji dan syukur atas 5 nagari di Tanah Datar yang memperoleh manfaat dari program tersebut, yaitu Nagari Minangkabau, Sumaniak, Salimpaung, Balimbing dan Nagari Situbuak.”Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih dan beri apresiasi kepada Perpusnas RI yang telah mengalokasi kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Tanah Datar, “ucapnya.

Sementara itu Ketua TPPKK Kabupaten Tanah Datar yang juga selaku Duta Baca, Ny. Emi Irdinansyah Tarmizi menyambut baik kegiatan stakeholder meeting tersebut, menurutnya kegiatan ini juga sesuai dengan 10 program pokok PKK, dimana PKK sebagai mitra pemerintah dapat menyetuh kesemua stakeholder dan masyarakat sampai ke nagari (desa) dan jorong  serta keberadaanya juga sudah diakui pemerintah.

“PKK sebagai mitra pemerintah juga bertujuan mensejahterakan masyarakat, dalam hal ini juga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mana kegiatan ini telah dimulai semenjak tahun 2018 yang lalu, kapasitas kita sebagai TPPKK berkewajiban langsung melaksanakan ini hingga kelapisan bawah, karena ini juga termasuk pokja 2 dalam program pokok PKK yang berkaitan dengan pendidikan, “ucapnya.

Kepada penggiat literasi maupun guru-guru penulis, Emi Irdinansyah minta agar TPPK mulai dari kabupaten hingga ke nagari untuk dapat ikut berpartisipasi dalam perpustakaan berbasis inklusi sosial ini terutama soal pembelajaran sepanjang hayat itu sehingga upaya menyiapkan generasi penerus bangsa sebagai generasi emas di tahun 2045 mendatang dapat terwujud.

Emi juga berharap kepada masyarakat terutama para ibu, untuk selalu mengajarkan anak gemar membaca, karena hal itu juga sesuai dengan program nasional “Germasbaku”, Emi juga menambahkan jika Nagari Situmbuak yang baru-baru ini meraih juara I Nasional UP2KPKK telah melaksanakan program membaca ini.

Retno Darmanti dari Konsultan Perpusnas RI menyebutkan jika Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu perpustakaan yang dipilih Perpusnas sebagai contoh di Indonesia sebagai Perpustakaan Transformasi Berbasis Inklusi Sosial. “Ini luar biasa, di beberapa perpustakaan nagari di Tanah Datar yang telah diberikan bimtek bulan Juli lalu, tentang strategi pengembangan perpustakaan dan berbasis TIK, mudah-mudahan bekal yang telah diberikan Perpusnas menjadi bahan untuk membuat strategi yang inovatif untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi daerah masing-masing,”ucapnya.

Retno mengatakan jika kegiatan ini merupakan program nasional yang sudah didukung Bappenas dan Kementerian Desa, sehingga diharapkan dari meetingstakeholder tersebut adanya sinergi dan kemitraan perpustakaan daerah maupun nagari dengan stake holder yang ada di kabupaten, karena perpustaakn tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari perangkat daerah.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Tanah Datar Erizal Ramli dalam paparannya menyampaikan bahwa kebutuhan literasi adalah untuk kesejahteraan dan literasi merupakan hak dan memberikan manfaat nyata yang didapat melalui pendidikan sekolah maupun program adult literacy (literasi untuk orang dewasa).

“Kedepan literasi atau kemampuan melek huruf yang meliputi kemampuan membaca dan menulis yang disampaikan secara visual ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Dengan membaca, menulis, memahami, kita dapat melakukan apa saja untuk kebaikan dan kesejahteraan,”ucapnya.

Kegiatan yang dimoderatori Kabag Humas dan Protokol Setda Tanah Datar Drs. Yusrizal ini turut dihadiri Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Yankasbari, Camat dan Wali Nagari yang terkait penerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Ikatan Guru Penulis dan Penggiat Literasi (IGPPL), Pengurus Forum Literasi Tanah Datar, Pengurus TPPKK Tanah Datar, dan Pengelola Rumah Literasi. (Sanca/Dkn).

Wali Koka Padang Mahyeldi

 

Add caption

PADANG, SANCA NEWS.COM - Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Padang yang dirayakan oleh segenap masyarakat Minangkabau diperingati setiap 7 Agustus. Lantas, bagaimana sejarah berdirinya kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini? Dan apa alasannya tanggal 7 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kota Padang?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sebagian besar warga Kota Padang berasal dari etnis Minangkabau. Namun, beragam orang dari etnis lain juga bermukim di kota ini. Bahkan, pada 1970, jumlah warga pendatang mencapai 43 persen dari total jumlah penduduk Kota Padang.

Sejak dulu, Padang menjadi daya tarik bagi pendatang yang kemudian beranak-pinak di kota ini. Maka, perayaan HUT Kota Padang tidak hanya melibatkan orang Minangkabau saja. Pendatang yang sudah lama menetap di kota ini, termasuk mereka yang datang dari Jawa, Nias, juga peranakan Cina, Arab, dan Tamil atau Keling (keturunan India), juga turut merayakan hari jadi Kota Padang.

Sejak 1928, Kota Padang dipimpin oleh seorang wali kota. Sebelum Indonesia merdeka, Wali Kota Padang adalah pejabat Belanda, yakni W.M. Ouwerkerk (1928-1940) dan Dirk Kapteijn (1940-1942), sebelum masa pendudukan Jepang.

Wali Kota Padang pertama setelah Indonesia merdeka adalah Abubakar Jaar (1945-1946), kemudian dilanjutkan oleh Bagindo Azizchan (1946-1947) yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Kini, Padang dipimpin oleh Mahyeldi Ansharullah yang menjabat sebagai wali kota sejak 2014.

Asal-Usul Kota Padang

Penamaan Kota Padang belum diketahui secara pasti asal-usulnya. Namun, diperkirakan istilah Padang diberikan karena wilayah kota ini dulunya berupa dataran yang luas atau padang. Orang-orang dari berbagai wilayah Minangkabau datang ke padang luas ini kemudian mendirikan permukiman dan terbentuklah peradaban baru.

Sedangkan menurut Freek Colombijn dalam Paco-paco Kota Padang (2006), kata padang dalam bahasa Minang berarti "pedang". Pemaknaan ini barangkali bisa digunakan untuk menelusuri sejarah Kota Padang, yakni terkait perjuangan orang-orang Minangkabau mengangkat senjata, termasuk pedang, dalam perlawanan terhadap penjajah.

Catatan lama bertajuk The Suma Oriental of Tome Pires (1944) yang disusun oleh Armando Cortesao mengungkapkan bahwa mulanya, kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera, termasuk wilayah yang kelak menjadi Kota Padang, merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Pagaruyung.

Namun, tulis Jeyamalar Kathirithamby-Wells dalam Achehnese Control Over West Sumatra up to The Treaty of Painan of 1663 (1969), wilayah ini kemudian diambil-alih oleh Kesultanan Aceh Darussalam.

Hingga kemudian datanglah para pelaut Inggris pada 1649, sebelum wilayah ini justru berkembang di bawah kendali bangsa Belanda yang tergabung dalam kongsi dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sejak 1663. VOC inilah yang nantinya disebut sebagai kompeni Belanda dan menjajah Nusantara.

Mengapa Tanggal 7 Agustus?

Tanggal 7 Agustus 1669, terjadi bentrokan antara masyarakat Minangkabau, terutama warga Pauh dan Koto Tangah, melawan VOC. Warga lokal merasa jengah dengan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda di tanah kelahiran mereka.

Dikutip dari buku Padang Riwayatmu Dulu (1988) karya Rusli Amran, perlawanan tersebut dipimpin oleh seorang “Rajo [raja] dari Minangkabau” dengan melancarkan serbuan ke loji atau benteng Belanda. Benteng ini sempat diduduki oleh rakyat Minangkabau sehingga mengakibatkan VOC mengalami kerugian cukup besar.

VOC pada akhirnya memang bisa merebut kembali bentengnya dan meredam perlawanan itu. Meskipun demikian, peristiwa tersebut dianggap sebagai titik tolak sejarah berdirinya Kota Padang. Maka, dikutip dari buku 326 Tahun Padang Kota Tercinta (1995) terbitan Pemerintah Daerah Kota Padang, momen itu lalu ditetapkan sebagai hari lahir Kota Padang.

Penetapan hari jadi Kota Padang sebenarnya baru dilakukan pada 31 Juli 1986, pada masa kepemimpinan Syahrul Ujud sebagai wali kota. Saat itu, dari berbagai referensi yang ditemukan, terkumpul beberapa momen terkait sejarah Kota Padang yang dapat dipertimbangkan.

Setelah dirapatkan dengan jajaran terkait, yakni pemerintah kota, DPRD, dan dikonsultasikan dengan para sejarawan dan tokoh masyarakat, yang disepakati sebagai hari lahir Kota Padang adalah 7 Agustus, yakni ketika rakyat Minangkabau merebut benteng VOC pada 7 Agustus 1669.
 (Sanca/Dkn).




Sumber : tirto