Latest Post

Kamis, Agustus 08, 2019
agenda Rapat Evaluasi Pembangunan semester 1 tahun anggaran (TA) 2019 di Auditorium Gubernur Sumbar,


PADANG, SANCA NEWS.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno akan menindak tegas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lalai dalam menyikapi rendahnya realisasi serapan APBD Semester 1.

Gubernur meminta OPD tersebut segera menyelesaikan semua permasalahan dan target serapan fisik dan keuangan hingga akhir September.

Hal tersebut disampaikannya pada agenda Rapat Evaluasi Pembangunan semester 1 tahun anggaran (TA) 2019 di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (7/8).

"Realisasi serapan APBD yang berada dan dibelanjakan OPD semester 1 tahun 2019 hingga bulan Juli tidak mencapai target.

Deviasinya terlalu jauh. Untuk realisasi fisik target 70,73 persen, terealisasi hanya 46,11 persen.

Sementara, untuk keuangan, target 66,92 persen, terealisasi hanya 40,73 persen," kata Irwan Prayitno usai rapat.

Irwan Prayitno menyebut, jika deviasinya di bawah 10 persen masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau lebih dari itu tidak bisa diterima lagi.

"Ini pasti ada yang salah. Ini harus segera diperbaiki. Saya minta OPD yang capaiannya masih jauh dari target diminta untuk segera menggenjot realisasi di instansinya agar target akhir tahun di atas 95 persen bisa tercapai," tambah Irwan Prayitno. (Donny).


Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 08, 2019
Gedung Komisi Pemberantas Korupsi

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Ada 11 orang yang diamankan.
 
"11 orang sudah diamankan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (8/8).

Namun, Agus masih belum menyebut siapa saja identitas 11 orang tersebut. Dia juga belum menyebut kasus apa yang terkait OTT kali ini.

Pihak yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam sebelum menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT. (Donny).
Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 08, 2019

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Perpusnas RI Adakan Stakeholder Meeting di Tanah Datar


TANAH DATAR, SANCA NEWS.COM -  Dalam rangka memperkuat peran serta perpustakaan umum untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui peningkatan kemampuan literasi, meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan mendapatkan akses informasi dengan memanfaatkan fasilitasi atau sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan baik itu melalui buku, komputer atau layanan internet yang ada di perpustakaan, rumah baca maupun sarana literasi lainnya, Perpustaakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas-RI) adakan Stakeholder Meeting di Kabupaten Tanah Datar.

Stakeholder Meeting yang dimotori Dinas Arsip dan Perpustakaan Tanah Datar ini dibuka resmi Bupati Tanah Datar yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Nuryeddisman dengan tema, “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial”,  dilaksanakan Rabu (07/08} di ruangan pertemuan Cindua Mato Kantor Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar.
Dalam sambutan bupati yang dibacakannya Nuryeddisman menyebut jika stakeholder meeting ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasah 2 yang berbunyi, perpustakaan diselenggarakan berdasarkan azas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

‘Perpustakaan mengemban amanah sebagai tempat pembelajaran dan kemitraan bagi masyarakat yang dikelola profesional dan terbuka bagi siapa saja dari semua kalangan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan dapat diukur capaian kinerja bagi kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan kunci dalam pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Untuk mendukung ini kita di Tanah Datar juga punya inovasi oleh-oleh buku dari ASN yang dinas luar daerah  dan diwakafkan ke Perpustakaan Tanah Datar,” sebutnya.

Nuryeddisman menambahkan bahwa konsep inklusi sosial merupakan pembangunan berkesejahteraan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang bertujuan masyarakat stabil, aman dan adil dengan perpustakaan yang proaktif dan dapat membantu individu maupun masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri dan dapat membantu meningkatkan jejaring sosial.

Disampaikannya bahwa kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan umum, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, namun menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan itu Nuryeddisman juga sampaikan ucapan puji dan syukur atas 5 nagari di Tanah Datar yang memperoleh manfaat dari program tersebut, yaitu Nagari Minangkabau, Sumaniak, Salimpaung, Balimbing dan Nagari Situbuak.”Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih dan beri apresiasi kepada Perpusnas RI yang telah mengalokasi kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Tanah Datar, “ucapnya.

Sementara itu Ketua TPPKK Kabupaten Tanah Datar yang juga selaku Duta Baca, Ny. Emi Irdinansyah Tarmizi menyambut baik kegiatan stakeholder meeting tersebut, menurutnya kegiatan ini juga sesuai dengan 10 program pokok PKK, dimana PKK sebagai mitra pemerintah dapat menyetuh kesemua stakeholder dan masyarakat sampai ke nagari (desa) dan jorong  serta keberadaanya juga sudah diakui pemerintah.

“PKK sebagai mitra pemerintah juga bertujuan mensejahterakan masyarakat, dalam hal ini juga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mana kegiatan ini telah dimulai semenjak tahun 2018 yang lalu, kapasitas kita sebagai TPPKK berkewajiban langsung melaksanakan ini hingga kelapisan bawah, karena ini juga termasuk pokja 2 dalam program pokok PKK yang berkaitan dengan pendidikan, “ucapnya.

Kepada penggiat literasi maupun guru-guru penulis, Emi Irdinansyah minta agar TPPK mulai dari kabupaten hingga ke nagari untuk dapat ikut berpartisipasi dalam perpustakaan berbasis inklusi sosial ini terutama soal pembelajaran sepanjang hayat itu sehingga upaya menyiapkan generasi penerus bangsa sebagai generasi emas di tahun 2045 mendatang dapat terwujud.

Emi juga berharap kepada masyarakat terutama para ibu, untuk selalu mengajarkan anak gemar membaca, karena hal itu juga sesuai dengan program nasional “Germasbaku”, Emi juga menambahkan jika Nagari Situmbuak yang baru-baru ini meraih juara I Nasional UP2KPKK telah melaksanakan program membaca ini.

Retno Darmanti dari Konsultan Perpusnas RI menyebutkan jika Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu perpustakaan yang dipilih Perpusnas sebagai contoh di Indonesia sebagai Perpustakaan Transformasi Berbasis Inklusi Sosial. “Ini luar biasa, di beberapa perpustakaan nagari di Tanah Datar yang telah diberikan bimtek bulan Juli lalu, tentang strategi pengembangan perpustakaan dan berbasis TIK, mudah-mudahan bekal yang telah diberikan Perpusnas menjadi bahan untuk membuat strategi yang inovatif untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi daerah masing-masing,”ucapnya.

Retno mengatakan jika kegiatan ini merupakan program nasional yang sudah didukung Bappenas dan Kementerian Desa, sehingga diharapkan dari meetingstakeholder tersebut adanya sinergi dan kemitraan perpustakaan daerah maupun nagari dengan stake holder yang ada di kabupaten, karena perpustaakn tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari perangkat daerah.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Tanah Datar Erizal Ramli dalam paparannya menyampaikan bahwa kebutuhan literasi adalah untuk kesejahteraan dan literasi merupakan hak dan memberikan manfaat nyata yang didapat melalui pendidikan sekolah maupun program adult literacy (literasi untuk orang dewasa).

“Kedepan literasi atau kemampuan melek huruf yang meliputi kemampuan membaca dan menulis yang disampaikan secara visual ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Dengan membaca, menulis, memahami, kita dapat melakukan apa saja untuk kebaikan dan kesejahteraan,”ucapnya.

Kegiatan yang dimoderatori Kabag Humas dan Protokol Setda Tanah Datar Drs. Yusrizal ini turut dihadiri Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Yankasbari, Camat dan Wali Nagari yang terkait penerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Ikatan Guru Penulis dan Penggiat Literasi (IGPPL), Pengurus Forum Literasi Tanah Datar, Pengurus TPPKK Tanah Datar, dan Pengelola Rumah Literasi. (Sanca/Dkn).
Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 08, 2019



PADANG PARIAMAN, SANCA NEWS.COM - Nasib malang yang dialami Zamzaini (55th), ratusan batang tanaman Sawit, Nangka, Rambutan, Pinang dan lainnya di perkebunan miliknya yang terletak di Korong Talao Mundam, Jorong Banda Cino, Kanagarian Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Diketahui semua tanaman miliknya yang telah siap panen itu dirusak dan ditebangi oleh tangan-tangan suruhan SK, dan MK.

Zamzaini dengan gigihnya berusaha meminta pertanggungjawaban kepada sipelaku yang telah merusak kebun miliknya untuk mengganti kerugian yang dialaminya. Namun, pelaku justru menghindar dengan alasan bahwa tanah itu adalah miliknya.

Tak mau berhenti disitu, Zamzaini pun akan melaporkannya persoalan mengenai lahan yang di rusak oleh suruhan SK dan MK ke Polres Padang Pariaman. Karena sertifikat yang muncul atas nama Nursafrianti yang diklaim berada di atas tanah milik garapan Zamzaini tersebut sangat tidak masuk akal.

“Nanti saya akan mencoba melaporkan pengrusakan ladang saya tersebut ke Polres setempat”, sebut Zamzaini.

Lanjut Zamzaini, semenjak tahun 1971 dan selama puluhan tahun dirinya beserta saudaranya yakni Zahir dan Zakirman merawat tanaman tersebut, yang merupakan sebagai penopang ekonomi keluarga dengan ratusan batang tanaman yang telah panen dirusak dan ditebangi oleh orang suruhan SK dan MK itu.

“Kami bersama kedua orangtua telah menggarap dan meladangi tanah ini, dimana kala itu (1971) Kampung Korong Talao Mundam masih hutan belantara, sedangkan rumah yang ada waktu itu hanya rumah orangtua kami saja yang terbuat dari material dinding kayu. Sedangkan surat kepemilikan atas tanah garap kami ini adalah “Surat Garap/silih jarih” (1979), dalam istilah minang yaitu “Adat di isi limbago dituang,” lanjut Zamzaini.

Anehnya lagi menurut Zamzaini, lahannya tiba-tiba muncul sertifikat  yang mengaku berada di atas tanah garapan dimiliki tersebut atas nama Nsf, AB dan Mk (terbit 1999) dan setelah diteliti sertifikat tersebut, ternyata objek tanahnya itu bukan berada di atas tanah Zamzaini yang beralamat di Korong Talao Mundam.

Di sis lain, Zakirman saudara dari Zamzaini juga menjelaskan bahwa lahan itu dibenarkan dengan alasan, “Kami hanya orang biasa yang tidak mengerti, tetapi kami berharap bahwa kami tidak akan tertindas seperti ini oleh Nursafrianti dan Muklisah, akibatnya kami menderita kerugian untuk tanaman. Kamia telah menanam dan merawat sejak tahun 1971, sedangkan tanaman yang dirusak adalah dukungan bagi keluarga,” kata Zakirman dikutip dari (TI)

Karena tindakan para pelaku yang terindikasi adalah tindak pidana yaitu "Penghancuran".dan mengakibatkan kerugian besar bagi korban. Imam Sodikin, Ketua LP Tipikor RI Sumbar ketika dihubungi melalui telp selulernya menanggapi dan menjelaskan, bahwa dalam kasus tanah yang dimiliki oleh Zamzaini Cs, mengerti banyak masalah, karena pernah menangani kasus-kasus objek tanah pada tahun 1984, ketika masih aktif di Den-Intel Laksusda Sumbar-Riau, ikut memeriksa Zamzaini yang dahulunya melakukan perbuatan pidana terhadap seorang anggota TNI. 

“Tindakan yang dilakukan oleh Zamzaini itu (1984). Menurut keterangan dia, sewaktu saya periksa dulu adalah semata demi mempertahankan tanah garapan peladanganya saja. Dimana objek perkara yang sekarang nan dirusak oleh pelaku (Nursafrianti)” merupakan objek yang sama, terangnya Imam. (sanca)

Baca selengkapnya »

Rabu, Agustus 07, 2019
Wali Koka Padang Mahyeldi
 
PADANG, SANCA NEWS.COM - Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi menyebutkan, akibat terjadinya kekosongan anggota DPRD Padang beberapa hari ke depan, membuat pemerintahan di Padang menjadi "sumbing".

"Kalau dibilang mengganggu tidak akan mengganggu, tapi kalau sumbing ini, iya," kata Mahyeldi, usai acara peringatan HUT Kota Padang ke-350, di Gedung DPRD Padang, Rabu (7/8).

Mahyeldi mengatakan, tidak adanya anggota DPRD Padang dalam beberapa hari ke depan belum terasa pengaruhnya.

Hal itu dikarenakan belum ada pembahasan pemerintahan di DPRD, seperti pembahasan peraturan daerah atau kebijakan lainnya.

"Belum ada pembahasan seperti perda. Jadi, belum terasa pengaruhnya, tapi ini jelas tidak bagus karena satu perangkat pemerintahan masih kosong," kata Mahyeldi.

Mahyeldi menyebutkan, pihaknya jauh-jauh hari sudah melakukan upaya agar tidak terjadi kekosongan.

Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kemendagri, gubernur, KPU RI dan juga KPU Sumbar.

Namun, karena harus menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi soal gugatan salah seorang calon legislatif membuat penetapan dan pelantikan anggota DPRD Padang periode 2019-2024 tertunda.

"Hari ini saya dapat informasi, gugatannya diputuskan MK. Selanjutnya, kami harapkan KPU Padang segera memplenokan dan kemudian diajukan penetapannya ke gubernur serta selanjutnya dilantik," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 45 kursi DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, terancam kosong beberapa hari.

Hal itu dikarenakan masa jabatan periode 2014-2019 habis pada 6 Agustus 2019, sementara penetapan anggota DPRD terpilih masih menunggu keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. (Dkn/Syaf).

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.