SANCAnews.id

PADANG, SANCA NEWS.COM - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka peluang kerjasama dua sisi dengan Provinsi Oryol, Rusia, melalui penandatanganan kesepakatan Sister Province.

Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumbar, Jasman, di Padang, Kamis, mengatakan kesepakatan sister city akan mempermudah hubungan kerjasama untuk dua belah pihak diantaranya di bidang pendidikan, pariwisata, argo industri, perdagangan, energi dan kelautan perikanan.

"Ini adalah kesempatan besar untuk dua belah pihak mengembangkan kerjasama berbagai bidang. Tidak saja pengusaha, perguruan tinggi juga bisa memanfaatkan momentum ini," katanya.

Kegiatan Gubernur di Rusia hingga 4 Agustus 2019 didampingi Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Nelson Simanjuntak dan delegasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang Investasi dan Kerjasama. "Ini sekaligus untuk memenuhi undangan dari KBRI Moscow," kata Jasman.

Ada beberapa kegiatan penting lain yang diikuti Irwan Prayitno selama di Rusia itu. Selain sister province, juga menghadiri dan sebagai pembicara pada kegiatan Indonesia - Rusia Business Forum dengan tema “Towards Indonesia - Rusia Strategic Partnership: Bridging Fruitfull Collaboration Tourism, Trade and Investment.

Kegiatan itu dihadiri oleh perusahaan-perusahaan besar di berbagai bidang yang ada di Rusia bersama empat gubernur lainnya, yakni Aceh, Jawa Tengan dan DIY.

Salah satu perusahaan bidang energi yaitu Fresvale akan menyampaikan paparan terkait Waste Management and Smart City kepada Kepala Daerah yang hadir.

Kemudian One on one Metting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumbar dengan beberapa perusahaan Rusia yang bergerak di Bidang Energi dan Pariwisata.

Lalu ada pula kerjasama bidang pendidikan dengan universitas yang ada di Rusia untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di Sumatera Barat. Jasman memastikan kunjungan Gubernur itu akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan Sumbar ke depan. (Dkn).

 

PADANG, SANCA NEWS.COM - Wali kota Padang, Mahyeldi mengapresiasi Kodim 0312/ Padang dalam kegiatan simulasi gempa dan tsunami yang diikuti pelajar SMP kartika I-VI dan murid SD Kartika I-XII dalam rangka memperingati HUT ke-74 RI dan HUT ke-350 Kota Padang.

"Ini merupakan ide yang luar biasa dari Dandim 0312/ Padang yang mengajak angkot-angkot di kota Padang dalam rangka menyosialisasikan bahwa angkot Kota Padang sebagai mitra kebencanaan," katanya di Padang, Kamis.

Ia juga mengapresiasi kegiatan tersebut yang sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh pemerintah.

Ia juga menjelaskan biasanya selama ini yang menimbulkan banyak korban pada saat terjadi gempa tidak hanya disebabkan oleh reruntuhan bangunan, akan tetapi juga terjadi di jalanan yang menimbulkan kemacetan dan tabrakan sehingga memperlambat proses evakuasi.

"Sehingga dengan adanya kegiatan simulasi gempa dan tsunami yang melibatkan sopir angkot, kedepannya menjadikan masyarakat kota Padang cerdas dalam menghadapi bencana," sambung Mahyeldi.

Selain itu, ia berharap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) dapat menyosialisasikan ke seluruh sopir angkot dan seluruh masyarakat dalam menghadapi gempa dan tsunami agar masyarakat dapat mempersiapkan diri saat terjadi gempa.

Menanggapi hal itu Kepala BPDB Padang, Edi Hasymi akan mengupayakan untuk menyosialisasikan kepada sopir angkot terkait cara mengevakuasi korban pada saat terjadi gempa dan tsunami.

"Nantinya kami akan menyosialisasikan pada sopir angkot terkait batas-batas daerah yang rawan tsunami, sehingga mereka dapat memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan bantuan," lanjut dia.

Ia juga mengapresiasi Dandim 0312/ Padang yang telah membantu mengusulkan para sopir angkot sebagai mitra dalam penanggulangan bencana.

Ia juga menambahkan telah melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai gempa dan tsunami ke daerah-daerah yang rawan terhadap gempa dan tsunami yakni sudah 15 rumah tiap tahun dari pintu ke pintu.

Kegiatan simulasi tersebut dimulai pukul 10.00 WIB mengambil rute dari Lapangan Imam Bonjol, dilanjutkan ke Jalan Bagindo Azischan-Jl Proklamasi-RST Belok kanan-Jl Parak Pisang-Jl Air Camar-Jl Aur Duri-Jl Simpang Gurun Laweh.

Menurut Ketua Yayasan UPI YPTK Herman Nawas, UPI merupakan sebuah tempat yang aman dari bencana tsunami sehingga selama ini pada saat terjadi gempa masyarakat selalu berkumpul ke kampus UPI dan kami siap membantu masyarakat jika sekiranya nanti terjadi gempa.(Sanca/Dkn)

Mahyeldi Wali Kota Padang

PADANG, SANCA NEWS.COM - Peringatan HUT ke-350 Kota Padang, yang akan dilaksanakan pada 7 Agustus 2019 mendatang, dipastikan tanpa sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang.

Hal itu disebabkan 45 anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 belum dilantik. Sementara, anggota DPRD periode 2014-2019, sudah habis masa jabatannya pada 6 Agustus 2019.

Adapun, pelantikan anggota dewan yang baru masih menunggu hasil keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

"Iya, peringatan HUT Kota Padang tanpa sidang paripurna DPRD Padang. Ini karena anggota DPRD belum dilantik," kata Wali Kota Padang Mahyeldi, Kamis (1/8).

Mahyeldi mengatakan, peringatan akan dimulai pada 6 Agustus malam dan dilanjutkan puncaknya pada 7 Agustus 2019.

Padahal, dalam kebiasaan sebelumnya, peringatan HUT Kota Padang diisi dengan sidang paripurna.

Mahyeldi mengaku hanya bisa pasrah dengan kondisi ini, karena hal tersebut merupakan kondisi yang tak dapat dihindari.

Selain itu, hampir dipastikan akan terjadi kekosongan kursi DPRD Padang mulai 7 Agustus 2019, sampai anggota DPRD Padang terpilih periode 2019-2024 dilantik. (Sanca/Dkn)

PADANG, SANCA NEWS.COM - Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menegaskan tidak ada lagi dispensasi bagi nelayan yang ngotot menggunakan peralatan ilegal saat menangkap ikan baik di laut maupun di danau.

"Saya dapat laporan masih banyak yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti lamparan dasar. Ini tidak boleh lagi. Kita dorong aparat menindak tegas," katanya di Padang, Kamis (1/8).

Menurutnya, alat tangkap ilegal itu berakibat buruk terhadap populasi ikan di laut Sumbar sehingga harus diberantas tuntas. Penertiban tidak saja menyasar nelayan setempat, tetapi juga nelayan dari luar provinsi yang beroperasi di perairan Sumbar.

Dia menuturkan Sumbar memiliki tiga kapal pengawas yang bisa dimanfaatkan untuk mengejar dan menindak kapal nelayan yang menyalahi aturan. Namun, koordinasi dengan petugas keamanan lebih dikedepankan dalam bentuk tim terpadu.

Ia menilai penggunaan alat tangkap ilegal yang menjaring semua jenis ikan mulai dari yang besar hingga yang masih bibit menjadi penyebab utama berkurangnya populasi ikan di perairan Sumbar. Adapun panjangnya bibir pantai Sumbar yang terbentang dari Kabupaten Agam hingga Pesisir Selatan yang berbatasan dengan Bengkulu membuat pengawasan menjadi sulit.

Oleh karena itu, ia minta agar masyarakat ikut serta aktif mengawasi perairan dan segera melapor apabila ada indikasi pelanggaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat, terutama nelayan, terkait alat tangkap yang boleh dan tidak boleh digunakan.

Pemerintah pun memberikan bantuan alat tangkap yang sesuai aturan pada nelayan. Sayangnya, masih ada nelayan yang tetap menolak dan terus menggunakan alat tangkap miliknya yang ilegal.

"Tahun ini terpaksa kita batalkan proyek pengadaan alat tangkap ikan bantuan bagi nelayan karena mereka menolak menggunakan," ujarnya. (Donny)