Latest Post

Jumat, Agustus 02, 2019

PADANG, SANCANEWS.COM - Komunitas Lubuk Kilangan Bersatu Bangkit (LBB) mengambil tindakan untuk menutup saluran air di kanal Sikayan yang berada di jalan Padang-Solok. Alhasil, sumber air ke PT. Semen Padang terhenti dan kebutuhan air di pabrik dan area masyarakat terganggu, Kamis (1/8).

Kemarahan masyarakat adalah bentuk protes terhadap ninik mamak (pemimpin adat) yang terjadi di dua kampung karena di satu kecamatan ada dua KAN untuk memperjuangkan kursi Adat Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan dan dampaknya anak keponakan yang kena imbasnya.

Nisfan Jumadil, Penanggungjawab Aksi LBB mengatakan, bahwa aksi penutupan tersebut merupakan bentuk protes masyarakat ke Semen Padang yang dinilai tidak menghiraukan surat LBB yang telah dilayangkan terkait permintaan penghentian sementara bantuan dalam bentuk apapun untuk KAN Luki.

"Penutupan saluran air ini tidak akan berhenti, jika ninik mamak tidak bertemu satu sama lain untuk menyelesaikan masalah. Kami di LBB ingin ninik mamak untuk bersatu, dan tidak menjadi terpecah karena adanya jabatan," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan yang turun ke lokasi menyarankan kepada masyarakat, untuk menghentikan aksi tersebut, karena bisa berdampak luas pada kondisi masyarakat sekitar yang membutuhkan air dari kanal Sikayan karena kebutuhan air di SPN bersumber dari kanal Sikayan.

"Saya sarankan, jika ini masalah adat, maka tolong selesaikan dengan adat secara musyawarah dan jika ada masalah yang melanggar undang-undang terkait pemilihan ketua KAN, maka laporkan sehingga bisa diselesaikan secara hukum. Andaikan ini terus berlanjut , dampaknya tidak baik,” terangnya di lokasi.

Menanggapi pernyataan dari komunitas LBB, Kepala Unit Hubungan Masyarakat dan Sekretariat PT Semen Padang, Anita Rahmawati, mengatakan bahwa ia sangat menyesalkan tindakan yang diambil oleh komunitas atas nama LBB. Tindakan tersebut dapat berdampak pada pengoperasian pabrik semen. Tapi untuk hari ini sudah ada pasokan air untuk pabrik, hanya jika penutupan drainase berlangsung lama, pabrik bisa berhenti. 

"Harapan kami adalah bahwa masalah ini akan segera teratasi, dan kami dari PT. Semen Padang tidak ingin ikut campur, karena masalah ini internal di Nagari," kata Anita. 

Karena hilangnya tempat bertanya dan pulang tempat kabar berita, maka anak keponakan berinisiatif untuk menyatukan dua kelompok didalam sebuah wadah (LBB) yang terjadi dualisme untuk memperebutkan kursi ketua Kerapatan Adat Nagari.


Disisi lain, Yanti yang turut ikut aksi juga menegaskan, bahwa LBB akan mengancam, jika permasalahan ini tak segera di selesaikan maka akan lebih besar dampak nya ke PT. Semen Padang apa bila melalui lisan atau tulisan tidak berlaku netral ke niniak mamak nagari.

“Tak ada alasan untuk tidak melibatkan PT. SP karena ada indikasi seakan komflik ini sengaja di bikin untuk satu kelompok agar niniak mamak dan anak nagari terkotak kotak dan itu demi kepentingan oknum yang memanfaatkan kisruh sebagai ladang uang, terangnya. 

Tidak Itu saja, namun pihak LBB menilai bahwa pihak PT. SP harus paham maksud murni komunitas LBB jika ingin keselarasan banagari kondusif kembali dan pihak PT. SP akan tenang menjalankan rutinitasnya.  (sanca)
Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 01, 2019


JAKARTA SANCA NEWS.COM - Dugaan penyelewangan dana desa (DD) oleh Kepala Desa masih marak terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Desa Kasang Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muarojambi.

Kasus tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh sang kades Marzuki. Modusnya melakukan mark up proyek hingga kegiatan fiktif yang dananya bersumber dari dana desa.

Hal itu dilakukanya selama di dua tahun anggaran yakni 2016 dan 2017. Aksi rasuahnya membuat negara merugi hingga Rp500 juta lebih. Setelah perkaranya dinyatakan P21, penyidik Kejari Muarojambi lalu menjebloskanya ke jeruji besi, Rabu (31/7) siang.

"Benar sudah dilakukan penahanan oleh penyidik, sesuai kebutuhan tim penyidik," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung Mukri kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin.

Mukri menjelaskan, tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 atau pasal 3 jo. pasal 18 UU RI NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RO NO 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI NO 31 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tipikor.

"Saat ini tersangka langsung ditahan dan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambi untuk menjalani penahanan nya selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 31 Juli," jelasnya.

Terpisah, Kepala Kejari Muarojambi, Sunanto mengatakan, penahanan ini bermula dari laporan masyarakat. Setelah ditelisik hingga ke lokasi, mereka mendapatkan ada sejumlah proyek yang tidak dilakukan. "Kami telusuri, dari laporan dana desa ada, namun kami cek di lapangan nihil alias fiktif," jelasnya.

Selama pemeriksaan tersangka juga kooperatif. Selain mengamankan tersangka juga turut diamankan barang bukti berupa bukti transfer, buku tabungan, RAB dan lainnya.

Diketahui, anggaran desa menjadi salah satu dari lima besar penyumbang kerugian negara pada 2018. Gelontoran dana membuat para kades gelap mata memelintir sejumlah mata anggaran untuk kepentingan pribadinya.

Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah menyebut, di tahun 2018, terdapat 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak baik oleh kejaksaan atau Polri. Dari sekian kasus itu, negara merugi hingga Rp37,2 miliar.

"Sektor anggaran desa yang banyak dikorupsi meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes)," jelasnya.

Menurutnya, penyebab rentanya dana desa dikorupsi akibat lemahnya pengawasan dan transparansi. "Selain itu, kapasitas aparat desa yang tidak maksimal," tandasnya. (Sanca/Dkn)

Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 01, 2019
Polda Lampung memperlihatkan barang bukti kejahatan milik tersangka.


LAMPUNG, SANCA NEWS.COM – Selama dua pekan atau 14 hari sejak 5 Juli hingga 18 Juli 2019, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menangkap sebanyak 39 orang tersangka tindak pidana hasil Operasi Sikat Krakatau 2019.

“Selama 14 hari diungkap, mulai dari target operasi (TO), barang, hingga tempat dan perkara,” ujar Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, di Bandarlampung, Kamis (1/8).

Ia mengatakan, sebanyak 39 orang tersangka yang ditangkap, di antaranya dari perkara curas sebanyak 16 orang, curat sebanyak 19 orang, dan curat ranmor empat orang. Penangkapan tersebut naik sebesar 5 persen dari tahun 2018 yang telah menangkap tersangka sebanyak 37 orang.

Sementara, untuk penangkapan non TO tahun 2019 Polda Lampung menangkap sebanyak 311 orang. Penangkapan itu juga naik sebesar 32 persen dari tahun 2018 hasil penangkapan tersangka sebanyak 235 orang. Penangkapan non TO di antaranya perkara curas sebanyak 74 orang, curat 206 orang, curat ranmor 25 orang, dan senjata api ilegal enam orang.

Untuk ungkap barang hasil kejahatan, Polda Lampung telah melakukan TO barang hasil kejahatan sebanyak 11 jenis barang berupa R2 empat unit, senjata api rakitan satu pucuk, senjata tajam tiga bilah, handphone dua unit, dan lainnya satu buah.

Untuk non TO barang hasil kejahatan, Polda Lampung berhasil mengungkap sebanyak 1.216 jenis barang di antaranya R4 sembilan unit, R2 99 unit, senjata api rakitan 195 pucuk, amunisi 199 butir, senjata tajam empat bilah, kunci letter T 17 buah, handphone 80 unit, laptop empat unit, emas satu buah, dan lainnya 608 buah.

“Untuk TO barang kita turun 47 persen dari tahun 2018 sebanyak 21 jenis barang. Untuk non TO barang kita naik 214 persen dari tahun 2018 sebanyak 387 jenis barang,” jelasnya. (Donny)

 
Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 01, 2019
Sejumlah tokoh masyarakat Sumbar memberikan keterangan pers terkait informasi Sumbar disebut sarang teroris dan mau dibom, Sabtu (27/7/2019)


PADANG, SANCA NEWS.COM - Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumatera Barat menegaskan, peristiwa teror di daerahnya, baru-baru ini, tidak bisa dikatakan bahwa Sumatera Barat merupakan sarang teroris.

"Kami tidak ingin Sumbar disebut sebagai sarang teroris dan bahkan Sumbar akan diledakkan bom. Ini sangat meresahkan di tengah masyarakat," ujar Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumbar, H. Boy Lestari Dt Palindih, Sabtu (27/7) di Padang.

Dalam pernyataannya itu, Boy hadir bersama sejumlah tokoh masyarakat, antara lain Ketua Lembaga Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Dt Rajo Penghulu dan Ketua MUI Padang Duski Samad.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar M Sayuti menambahkan, apabila Sumbar benar-benar menjadi sarang teroris, tentunya kepolisian atau TNI sudah mengidentifikasi setidaknya tempat latihan mereka.

Namun apabila hanya berdasarkan satu atau dua kali penangkapan teroris, kemudian digeneralisasi bahwa Sumbar merupakan sarang teroris, Sayuti menolaknya dengan tegas.

Ia pun mendorong pemerintah Sumbar beserta aparat keamanan membuktikan apakah benar Sumbar merupakan sarang teroris.

"Karena itu, kami minta para pemimpin di Sumbar, baik kepala daerah mulai gubernur hingga bupati/walikota, Kapolda, Danrem, Kajati hingga Kapolres, jangan tinggal diam menyikapi informasi ini. Harus disikapi kebenaran informasi ini," ungkap M Sayuti.

Sebelumnya diberitakan Kapolda Sumatera Barat Irjen (Pol) Fakhrizal terkejut dengan adanya informasi bahwa sejumlah titik di Sumbar akan dibom oleh teroris yang ditangkap Densus 88, beberapa waktu lalu.

Fakhrizal menyebut, situasi di Sumatera Barat pasca-Pemilu sangat aman dan tidak ada laporan ancaman bom.

Fakhrizal pun menyebut bahwa tidak mungkin orang Sumbar melakukan pengeboman daerahnya sendiri.

Pernyataan Fakhrizal ini sendiri berkaitan dengan penangkapan seorang terduga teroris berinisial N oleh Densus 88 pada Kamis 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB.

Densus juga menggeledah rumah terduga teroris itu RT 02/ RW 04 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang, satu hari setelah penangkapan.

Setelah penangkapan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo merilis bahwa N sudah memetakan beberapa wilayah di Padang yang akan dijadikan sasaran pengeboman.

Lokasi-lokasi yang sudah dipetakan N, antara lain kantor kepolisian dari mulai Polda Sumbar, Polresta Padang, hingga pos polisi lalu lintas.

Polri dan Kepolisian Filipina akan mencocokkan DNA, 2 Warga Negara Indonesia terduga pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral di Pulau Jolo, Filipina dengan sampel DNA keluarga untuk memastikan identitasnya. Terduga pelaku bom bunuh diri gereja di Filipina adalah suami istri bernama Rulli Rian Zeke dan Ulfah Handayani. Pasangan suami-istri asal Sulawesi Selatan ini memasuki wilayah Filipina secara ilegal pada Desember 2018. Di Indonesa kedua terduga pelaku tergabung jaringan Jamaah Ansharut Daulah. Namun saat di Filipina keduanya bergabung dengan jaringan teroris Abu Sayyaf. Saat ini polri dan kepolisian filipina tengah mecocokkan sampel DNA kedua terduga pelaku dengan keluarganya di Sulawesi Selatan. Warga di lingkungan rumah 2 terduga pelaku bom bunuh diri Filipina mengenal pelaku dengan pribadi yang santun. Keduanya sudah lama tak terlihat sejak sekitar 2 tahun lalu. Bom bunuh diri yang melibatkan Ruli dan Ulfah terjadi di bulan Januari 2019 lalu. Bom meledak di katedral di Jolo, Filipina saat misa berlangsung. Akibat bom ini 27 orang tewas dan 77 orang lainnya terluka. #BomGerejaFilipina #Polri #WNI(Kompas TV)
Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 01, 2019

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) di sela-sela peresmian pembangunan jalan tol Padang-Sicincin, di Jalan Bypass Kilometer 0, Padang, Sumatra Barat, Jumat (9/2/2018)./Ist




PADANG, SANCA NEWS.COM - Perubahan ketiga trase atau jalur jalan tol Sumatera Barat-Riau pada KM 4,2 - KM 30 di Padang Pariaman, Sumatera Barat diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari tim teknis Kementerian PUPR agar proses pembebasan lahan bisa segera dilakukan.


"Kalau tim mengatakan trase ini sudah sesuai secara teknis, kami akan langsung tindak lanjuti," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dikutip Antara, Kamis (1/8).


Tindak lanjut itu berupa surat keputusan penetapan lahan sebagai dasar untuk proses pembebasan tanah yang terdampak pembangunan.


Nasrul menyebutkan bahwa trase yang sebelumnya ditolak warga adalah dari KM 4,2-KM 30 (Padang-Sicincin) karena banyak rumah warga yang terimbas sehingga pemerintah berupaya mengakomodasi dengan mengganti trase hingga tiga kali.


Pada perubahan trase yang ketiga kalinya tersebut, masyarakat setempat benar-benar dilibatkan sehingga diharapkan tidak ada lagi penolakan ketika proses pembebasan lahan dilakukan.


Sesuai dengan keinginan masyarakat, trase yang baru digeser lebih jauh ke timur sehingga tidak terlalu banyak bangunan warga yang harus digusur. Trase itu nantinya masuk ke kawasan strategis Tarok City yang diproyeksi sebagai pusat kampus perguruan tinggi.


"Mudah-mudahan trase ini bisa disetujui oleh tim teknis agar pembebasan lahan segera bisa kita lakukan," ujarnya.


Proyek jalan tol Sumbar-Riau merupakan sirip dari jalan tol Trans-Sumatra menghubungkan Aceh di Utara hingga Lampung di Selatan. Tol itu diproyeksi menjadi urat nadi perekonomian Sumatera ke depan. (Donny)


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.