SANCAnews.id

PADANG, SANCA NEWS.COM - Pemerintah Kota Padang meminta peternak lele di daerah itu tidak menggunakan bangkai hewan sebagai pakan lele karena selain tidak sehat juga berisiko.

"Saya pernah temukan ada peternak lele yang memasukan bangkai anjing ke dalam kolam, itu jelas tidak sehat dan tidak aman," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Guswardi di Padang, Rabu (31/7).

Menurut dia dalam beberapa tahun terakhir menjamur penjual pecel lele di Padang sehingga kebutuhan akan lele jadi meningkat.

Tercatat ada 300 pedagang lele saat ini di Padang yang menyerap pasar ikan lele di Padang, kata dia.

Menurut dia lele yang diberi pakan bangkai hewan memiliki ciri lebih berminyak dan rasa dagingnya jika dimakan hambar, "Kalau dibuat lele asap dagingnya menyusut," katanya.

Sementara lele yang menggunakan pakan bersih saat digoreng aromanya lebih harum, dagingnya lebih padat dan rasanya lebih enak dan gurih.

Ia menilai pakan yang cocok untuk lele adalah pelet dan jika terasa mahal untuk membeli ada alternatif seperti cacing, usus ayam hingga belatung yang jauh lebih aman ketimbang bangkai, "Kalau untuk belatung bisa dibudidayakan, atau bisa juga memberikan ikan yang tidak terjual," katanya.

"Saya juga sudah ingatkan kepada penyuluh perikanan untuk melarang peternak memberikan bangkai, kalau ada yang kedapatan bisa diberi sanksi tidak usah dibeli," ujarnya.

Terkait dengan status kehalalan lele yang diberi pakan bangkai ia menilai lele tetap halal dan yang haram adalah pakannya.

Sementara salah seorang peternak lele asal Padang Putra mengakui jika memberi pakan pelet biaya produksi menjadi membengkak. Ia mengaku memberi makan lelenya dengan usus ayam serta ikan sisa yang tidak terjual.

Sebelumnya seorang peternak lele asal Solok Andrean Alberto menceritakan pengalamannya ketika mencoba beternak lele dengan pakan yang higienies ternyata saat panen pengumpul membeli dengan harga yang sama dengan lele yang diberi pakan limbah.

Akhirnya kan rugi, sementara saya memberikan probiotik hingga pelet berstandar SNI, namun di pasaran harga tetap sama, kata dia. (sanca/Dkn)

PADANG, SANCA NEWS.COM - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menegaskan, bakal mempercepat penerbitan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Ulama dan Tokoh Masyarakat. Ia mengatakan, sebagai wali kota, berkewajiban memberi perlindungan kepada ulama dan tokoh masyarakat.

Mahyeldi menegaskan hal tersebut saat hadir dalam Kajian Akbar bersama Ustad Adi Hidayat di GOR Adzkia, Taratak Paneh, Padang, Jumat (26/7) pekan lalu.

Namun, rencana pemkot segera menerbitkan peraturan itu dikecam banyak pihak. Aktivis keberagaman Sudarto misalnya, mengatakan wacana dan inisiatif  Wali Kota Padang itu layak ditolak karena berpotensi melahirkan pasal karet dan diskriminatif.

"Apakah ada ancaman? Ancaman seperti apa dan perlindungan seperti apa? Aturan seperti itu menurut saya justru merendahkan mutu demokrasi dan akal sehat manusia. Saya pribadi menolak," ujar Sudarto saat dihubungi Sanca News.com, Rabu (31/7).

Sudarto menjelaskan, wacana yang digulirkan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah itu patut didebat karena berpotensi memakan banyak 'korban' melalui pasal-pasal karet dan diskriminatif.

"Semuanya harus dibuat jelas dulu. Perlindungannya seperti apa? Ulama dan tokoh masyarakatnya seperti apa? Aturan hukum harus dirancang sejelas mungkin. Ini definisinya bisa melebar ke mana-mana," kata Sudarto.

Perlindungan terhadap ulama dan tokoh masyarakat, lanjutnya, jelas merupakan kewajiban negara dan menjadi hak seluruh warga negara untuk mendapatkan jaminan.

Dalam konteks perwako yang diinisiasi Pemko Padang, katanya, bisa memunculkan kerancuan berpikir dan tumpang tindih kewenangan.

"Sekarang banyak muncul  ulama karbitan dengan latar belakang keilmuan yang tidak memadai dan mengklaim diri sebagai ulama. Bila orang-orang seperti itu menyerukan ujaran kebencian, melakukan tindakan asusila, melakukan tindakan pidana dan ditangkap polisi, apakah harus dilindungi? Jangan-jangan nanti sedikit-sedikit kriminalisasi," kata dia. (Donny).

PADANG, SANCA NEWS.COM - Sebanyak 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Sumatera Barat, terancam kosong beberapa hari.

Sebab, masa jabatan periode 2014-2019 habis pada 6 Agustus 2019. Sementara, penetapan anggota DPRD terpilih masih menunggu keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

"Kami masih menunggu keputusan MK terkait gugatan pemilihan legislatif. Dari jadwal diputuskan 6-9 Agustus," kata Ketua KPU Padang Riki Eka Putra yang dihubungi Kompas.com, Rabu (31/7).

Riki menyebutkan, setelah diputuskan MK, masih ada mekanisme selanjutnya yaitu pelantikan. KPU Padang akan mengajukannya ke Gubernur melalui Wali Kota Padang

"Untuk pelantikan ini juga membutuhkan persiapan dan waktu, sehingga besar kemungkinan akan lewat dari 6 Agustus," kata Riki.

Dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) tidak diatur adanya perpanjangan masa jabatan anggota MPR, DPR, DPRD dan DPD.

Riki mengatakan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Padang dan KPU RI untuk mencarikan solusinya.

Menurut Riki, pihaknya sedang berkonsultasi dengan KPU RI untuk memberikan alternatif mengatasi persoalan itu.

"Kami sedang komunikasikan dengan KPU RI, agar memberikan alternatif supaya keputusan PHPU di MK bisa cepat keluar," kata Riki.

Menurut Riki, jika terbentur dengan mekanisme, maka Gubernur Sumbar dan Kementerian Dalam Negeri selaku perpanjangan tangan presiden harus mencarikan solusi terkait persoalan ini. (Donny)

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Irdinansyah Tarmizi, harus menggunakan bantuan tongkat untuk berjalan. Namun saat ia memberikan presentasi dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di JCC, Irdinansyah menolak untuk berbicara sambil duduk. Ia mencoba memaparkan program Tanah Datar dengan berdiri. "Pemimpin disabilitas bisa berprestasi," kata Irdinansyah saat menutup presentasinya pada 22 Juli 2019.

Irdinansyah memang beberapa tahun terakhir terpaksa mengenakan alat bantu untuk berjalan. Ada masalah di kakinya. "Dulu waktu muda, saya maniak olahraga. Saya ikut volleyball, badminton, sepak bola, tiada hari tanpa olahraga," katanya.

Sayang kesukaannya pada olahraga tidak dibarengi dengan asupan kalsium yang cukup. Akibatnya, ia mengalami masalah di bagian persendian kaki. "Nyeri sekali, tulang rawan saya hancur karena tulang dan tulang beradu," katanya.

Berbagai pengobatan dilakukan Irdinansyah. Dalam waktu dekat, Irdinansyah pun harus melakukan operasi di kakinya lagi. "Tapi masalah ini tidak menganggu saya memimpin Kabupaten Tanah Datar," katanya.

Memang mobilitas Irdinansnyah berkurang, salah satunya, ia tidak bisa ke sawah. Namun ia tetap sibuk menjalankan berbagai programnya. Misalnya, Irdinansyah memiliki program Jaring Asmara Kenari alias Menjaring Aspirasi Masyarakat Sampai ke Nagari.

Dalam program ini, Irdinansyah menginap di rumah warga di salah satu desa Kabupaten Tanah Datar.

Ia biasanya datang ke desa itu sore hari, salat Maghrib, mengaji, hingga salat Isya bersama lalu melihat berbagai aktivitas masyarakatnya di malam hari. "Biasanya ada pertemuan ibu-ibu, ada latihan silat, ada pula latihan pidato adat menggunakan Bahasa Minang," katanya.

Malamnya, mereka akan istirahat dan bangun untuk salat Subuh berjamaah. Lalu ramai-ramai keliling desa. Irdinansyah berusaha melihat kondisi kehidupan masyarakatnya. Dari pantauannya itu, ternyata ada warga yang memiliki rumah yang rusak, atau irigasi tidak jalan, jalanan desa yang rusak hingga mengalami masalah administrasi kependudukan.

Salah satu pengalaman yang diingat Irdinansyah adalah ketika pagi-pagi ia harus mengitari desa dengan motor menuju sebuah rumah yang hanya ditinggali seorang nenek. Tiba-tiba ada jalan yang perlu dilewatinya, namun motor tidak bisa melaju. "Terpaksa jalan kaki dan itu sangat memakan energi juga. Sesampainya di rumah ibu itu, saya dipaksa makan. Saya memang dari pagi pagi belum makan, lapar juga di sana," katanya mengingat pengalamannya itu.

Kondisi fisik memang tidak membatasinya berprestasi. Pada Mei 2019, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meraih peringkat pertama dari 415 kabupaten se-Indonesia pada Penghargaan Pembangunan Daerah Nasional kategori perencanaan dan pencapaian tingkat kabupaten. Irdinansyah mengatakan salah satu prestasi daerahnya adalah fokus pada peningkatan sumber daya manusia. (Dkn)