Latest Post

Ilustrasi



JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Polri menetapkan tersangka baru perkara korupsi BJB Syariah. “Ada dua orang," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Ahad, 14 Juli 2019. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan gelar perkara setelah memeriksa 84 saksi.

Dua nama tersangka akan diumumkan pekan depan. Dedi mengatakan ada kemungkinan tersangka lain selain penetapan dua tersangka baru itu.

Kasus ini sudah pernah disidangkan. Terdakwanya adalah Plt. Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah Yocie Gusman, Pimpinan Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah dan Yasril Narapraya selaku Grup Head Ritel Bank BJB Syariah. Statusnya telah berkekuatan hukum tetap.

Bank BJB Syariah mencairkan kredit fiktif untuk dua perusahaan PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dan CV Dwi Manunggal Abadi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 548 miliar.
  
Dana sebesar Rp 548 miliar itu dicairkan Bank BJB Syariah kepada dua perusahaan itu untuk pembiayaan pembangunan Garut Super Blok di Garut, Jawa Barat, periode 2014-2015. Debitur dalam kasus ini adalah PT Hastuka Sarana Karya (HSK). Alamatnya tercatat pengembang HSK berada di kawasan Regol, Kota Bandung. (Dkn).

Komisi III DPR. Anggota Komisi III Arsul Sani

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Isu adanya faksi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk ketelinga Komisi III DPR. Anggota Komisi III Arsul Sani meminta pimpinan KPK segera meluruskan isu tersebut

  "Jika benar maka menjadi tugas pimpinan KPK periode ini untuk meredamnya. Semua aparat penegak hukum dan jajarannya harus menjadi NKRI," kata Arsul kepada awak media, Minggu, 14 Juli 2019.

  Arsul khawatir isu soal keberadaan faksi itu akan memengaruhi netralitas KPK. Bila dibiarkan, kata dia, pertaruhannya adalah profesionalitas KPK dalam mengusut sebuah kasus.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
 
"Tidak boleh ditoleransi terhadap mereka yang karena paham keagamaannya terus mengarahkan pemberantasan korupsi terhadal mereka yang tidak satu paham dalam keagamaan," ujas Asrul.

  Menurut Arsul, KPK harus tetap menjadi contoh lembaga penegak hukum lain. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebut akan mendiskusikan masalah ini dalam waktu dekat di Komisi III. Kubu-kubuan di KPK tak boleh berlarut.

  "Kami akan menekankan soal ini dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti. Karena tidak boleh berlarut-larut dibiarkan," tegas Asrul.

  Isu adanya faksi di internal KPK mencuat pertama kali dari lembaga Indonesia Police watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut ada kelompok 'Polisi Taliban vs Polisi India' dalam tubuh KPK. Hal ini bermuara pada seteru di internal KPK soal pimpinan yang mesti menjaga soliditas Lembaga Antirasuah.

  Menurut Neta, kelompok 'polisi Taliban' merujuk pada kubu penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sedangkan, 'polisi India' ditujukan bagi penyidik di luar kubu Novel.

  Sementara, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menepis adanya kelompok-kelompok di internal Lembaga Antirasuah. Bagi Yudi, istilah 'Polisi Taliban vs Polisi India' juga tak jelas maksudnya.

  "Perbedaan pendapat di antara pegawai, saya pikir itu merupakan hal wajar dan justru sehat bagi organisasi KPK karena memang tugas sesama pegawai KPK adalah saling mengawasi jika kawannya melakukan pelanggaran etik dan melaporkan kepada pengawas internal," beber Yudi. (Dkn).





Sumber : Medcom

 
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Yusuf Muhammad Martak.

JAKARTA, SANCA NEWS.COM  - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak berada dalam barisan pendukung Prabowo Subianto. Sikap itu seirama dengan Pilpres 2019 yang telah usai digelar.

"(Pilpres 2019) Selesai, ya sudah," tutur Yusuf saat menghubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (13/7).

Diketahui, Yusuf merupakan salah satu orang yang kerap mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta selama Pilpres 2019 berjalan. Dia pun termasuk orang yang mendampingi Prabowo saat mengklaim kemenangan Pilpres 2019 tak lama setelah pemungutan suara dilakukan pada 17 April lalu.

Selain itu, Ijtima Ulama yang mendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 pun diinisiasi oleh Yusuf. Tidak ketinggalan, dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Yusuf juga terdaftar sebagai anggota Dewan Pengarah.

Meski begitu, Yusuf mengklaim pihaknya tidak pernah berada dalam satu kongsi dengan Prabowo-Sandi. Dia mengatakan GNPF Ulama hanya berada dalam jalur perjuangan yang sama pada Pilpres 2019 lalu.

"Tidak pernah kongsi. Satu alur perjuangan, iya," kata Yusuf.
Diketahui, Joko Widodo dan Prabowo Subianto baru saja mengadakan pertemuan Stasiun MRT, Jakarta, Sabtu siang (13/7). Mereka lalu menyantap makan siang bersama di bilangan Senayan, Jakarta.

Jokowi dan Prabowo sudah tidak tampak seperti rival. Mereka bersalaman, berpelukan, dan berbincang seraya diselingi gelak tawa.

Mengenai hal itu, Yusuf belum mau berkomentar banyak. GNPF Ulama juga menarik diri dari barisan pendukung Prabowo-Sandi bukan karena kecewa dengan sikap Prabowo yang mau berjumpa dengan Jokowi.

"Itu adalah hak dia. Kami belum menentukan sikap karena belum membahasnya. Santai-santai saja," kata Yusuf. (Dkn).


PADANG, SANCA NEWS.COM - Sumatera Barat, merupakan satu propinsi yang berpotensi sangat baik, dalam banyak hal, mulai dari wisata, budaya, agraria, religi, maritim, kuliner dan banyak lagi.
Semua orang juga tahu akan hal ini. Maka tidak salah orang-orang kadang menyanjungnya sebagai surga yang ada di bumi.

Disamping itu, Sumatera Barat memiliki warga yang cukup tinggi ekspektasinya dalam hal pembangunan daerah dan penataan kehidupan warganya. Kalau saya perhatikan, point tingkat kepuasan mereka lebih tinggi dari rata-rata daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam hal ini dapat kita lihat, bagaimana dibeberapa kali kesempatan Jokowi berusaha keras mengabulkan apa yang dicita-citakan Sumatera Barat, tetap saja bagi sebagian besar warga Sumatera Barat belumlah merupakan satu bentuk kepuasan.
Indikasi ini semakin jelas terlihat saat Pilpres 2019 bergulir. Suara perolehan Jokowi hanya 14%, jauh tertinggal di bawah suara peroleh Prabowo yang diatas 85%. Disini terlihat memang Sumatera Barat tetap tidak puas dengan hasil kerja Jokowi.

Bilamana Propinsi lain bisa melihat melimpahnya kasih sayang Jokowi akan Sumatera Barat, namun justeru warganya tidak merasakan pembangunan dan perhatian Jokowi sebesar yang diharapkan.
Tak kurang, mulai dari pembangunan area wisata, revitalisasi rumah gadang, perhatian pada pesantren, kereta api internasional, tol, jalan trans mentawai, mendukung program padat karya, perhatian pada sertifikat tanah dan yang lainnya sudah dilakukan Jokowi untuk Sumatera Barat. Namun jodoh memang tidak bisa dipaksa, tetap saja warga Sumatera Barat, sebagian besar, belum merasa Jokowi berbuat cukup.

Tidak bisa salah-menyalahkan dalam hal ini, tidak bisa juga saling cela-mencela. Yang perlu kita cari bersama adalah solusi yang tepat untuk semua. Ketidakpuasan warga Sumatera Barat adalah manusiawi. Ketekunan kinerja Jokowi di Sumatera Barat, dalam hal lebih dan kurangnya, juga manusiawi. Semua kesungguhan sudah diusahakan pada pihak masing-masing, namun nyatanya relasinya bukan merupakan sinergi yang pas. Itu saja.

Di lain pihak, tidak bisa dipungkiri, Prabowo, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala niat baiknya, ingin sekali berkontribusi kepada bangsa dan negara. Dalam hal ini, beliau sudah berkali-kali dengan tulus mengajukan diri menjadi Presiden RI. Walau sudah gagal berkali-kali, namun beliau masih tetap keukeuh ingin mengabdi bagi negeri. Paling tidak tiga kali sudah beliau dipaksa harus bersahabat dengan takdir, namun seperti yang kita ketahui bersama, sampai 2 hari lalu pun, beliau masih berikhtiar juga melalui jalur Mahkamah Agung, dengan ajuan sengketa PAP.

Belakangan, orang-orang memberikan solusi agar beliau berkoalisi dengan pemerintah sehingga bisa ikut serta dalam pembangunan bangsa. Namun suara-suara tidak setuju pun menyeruak, sebagian malah dari kubu pendukung beliau sendiri.

Ingin rasanya memberikan satu kesempatan yang berarti buat beliau, karena secara hakiki, manusia yang berkeinginan atau berhasrat kuat akan sesuatu, sebaiknya dapat dicapai. Bila tidak, khawatir menyebabkan ketidakseimbangan.

Dari dua hal diatas ini, bila kita mau dengan kepala dingin, hati yang tenang, pikiran yang jernih, mencari solusi yang tepat untuk kedua belah pihak, maka tidak lain tidak bukan, sangat perlu win win solution agar kehidupan berjalan seimbang.
Lalu, apa solusinya?
Prabowo untuk Sumatera Barat, Sumatera Barat untuk Prabowo!
 
Sebagai presiden? Tentu bukan. Paling tidak sampai saat ini, bukan.
Bukan rahasia lagi, berkali-kali Sumatera Barat memberikan dukungan yang signifikan untuk keterpilihan Prabowo sebagai Presiden. Dalam percakapan umum masyarakat, sosok Prabowo ini memenuhi kriteria 3T sebagai seorang pemimpin, yaitu takah/gagah, tageh/berani, tokoh/teladan. Penerimaan akan sosok Prabowo lebih kurang sama dengan sosok SBY pada masanya.

Sedangkan kita ketahui, untuk periode ini pun hal itu masih harus ditunda dulu. Namun, justeru ada yang lebih baik dari itu. Prabowo dapat menjadi bagian terdekat dari warga Sumatera Barat. Mereka dapat hidup bersama, bernafas dalam oksigen yang sama, berjemur di bawah matahari yang sama, memetik padi bersama, berlayar dalam perahu yang sama.

Maka win win solutionnya adalah Prabowo menjadi Gubernur Sumatera Barat di Tahun 2020 nanti. Artinya, Prabowo akan menjadi saudara paling dekat dengan warga Sumatera Barat. Saudara yang tidak hanya bisa memandang dari istana, tapi berinteraksi langsung, bahu-membahu dalam peluh dan semangat yang sama.

Ini pasti merupakan solusi yang menyenangkan buat semua orang. Prabowo bisa berkontribusi pada negeri, Sumatera Barat bisa mendapatkan pemimpin impian mereka, dan saatnya nanti Prabowo bisa menjadi maju lagi sebagai Capres, dengan dukungan penuh dari warga Sumatera Barat, bahkan 100%, dan masyarakat Indonesia pun dapat hidup dengan tenang dan harmonis seperti sedia kala, tanpa ada lagi polarisasi yang berarti.

Semoga win-win solution ini dapat tersampaikan kepada Prabowo, partai pendukungnya dan waga Sumatera Barat, agar dengan itu, kita semua kembali ke identitas negeri kita, bangsa yang bersatu dalam semangat. (Dkn).




Sumber : Seword

Seorang pemuda keterbelakangan mental dipukul bertubi-tubi vira di media sosial. 


TANAH DATAR, SANCA NEWS.COM - Viral di media sosial Facebook mengenai seorang pemuda berkebutuhan khusus dipukuli oleh seorang pria, Minggu (14/7).

Pelaku tampak menarik dan sempat melempar korban ke trotoar jalan.

Dikutip dari Kompas.com, kejadian tersebut diketahui terjadi di Pasar Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Senin 8 Juli 2019.

Korban diketahui bernama Randi dan merupakan pemuda yang mempunyai keterbelakangan mental.
Kepolisian mengamankan tiga pelaku yang diduga melakukan pemukulan terhadap korban.
 
Dalam rekaman video viral tersebut, korban mengenakan kaus berwarna oranye.

Korban tampak didorong oleh seorang laki-laki ke trotoar hingga korban terjatuh.

Korban menjerit dan merasa kesakitan pada bagian tangannya.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, polisi menjelaskan bahwa motif pemukulan tersebut, lantaran pelaku tidak terima korban Randi meludahinya.

Setelah dipukul, korban diketahui sempat menggigit kaki pelaku.

Setelah digigit itulah, pelaku semakin emosi dan kemudian memukul korban dengan helm.(Dkn).

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.