SANCAnews.id

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti.

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Pengamat politik Ray Rangkuti menyarankan Gerindra untuk masuk barisan partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin di pemerintahan mendatang.

Menurut dia, Gerindra lebih mendapat efek positif ketika memutuskan masuk barusan partai pemerintah berimbang oposisi.

"Satu-satunya partai yang belum menikmati kursi pemerintahan, ya, Gerindra," ucap Ray ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

Menurut Ray, Gerindra leluasa bergerak di peta politik nasional ketika masuk partai pendukung pemerintah. Setidaknya, Gerindra bisa menonjolkan kadernya di kabinet untuk proyeksi 2024.

"Jadi regenerasi di lingkungan mereka tidak mandek, ini sudah mulai generasi kedua gitu," ujar Ray.

Menurut Ray, setiap partai politik sudah mempersiapkan kadernya untuk kepentingan 2024. Dia pun mencontohkan upaya PDIP untuk menampilkan sosok Puan Maharani dan Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kalau sampai Gerindra tidak melakukan proses ini, 2024 mereka akan ketinggalan," ungkap pendiri Lingkar Madani ini. (Dkn).

 

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto didampingi cawapres Sandiaga Uno.

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Kuasa hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo menyatakan pihaknya tak pernah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, pasca-putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Nicholay mengatakan Prabowo-Sandi hanya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa pelanggaran administratif pemilu (PAP) secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Hal ini untuk menindaklanjuti laporan TSM yang pernah diajukan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Ahmad Hanafi Rais atas putusan pendahuluan Bawaslu.

"Bukan kasasi, tapi permohonan pelanggaran administratif pemilu," kata Nicholay saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (11/7).

Dia menjelaskan permohonan PAP yang pertama diajukan pada 31 Mei 2019 oleh Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais. Permohonan itu diajukan ke MA setelah Bawaslu menolak laporan mereka dengan alasan legalitas alat bukti.

MA juga telah memutuskan permohonan PAP yang diajukan Djoko Santoso-Hanafi Rais tidak diterima karena cacat formil, yaitu kedudukan hukum (legal standing) pemohon bukan sebagai prinsipal dalam hal ini Prabowo-Sandi.

Legal standing pemohon kemudian diubah dengan surat kuasa dari Prabowo-Sandi. Permohonan PAP pun diajukan kembali ke MA dan telah teregister pada Kepaniteraan MA pada 3 Juli lalu.

Nicholay mengatakan Bawaslu bukan lembaga peradilan dan tidak dapat dipersamakan dengan pengadilan negeri. Dia pun berpendapat permohonannya itu tak bisa dikatakan 'Nebis in Idem' atau tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Menurutnya, MA belum memeriksa pokok/materi permohonan.

Sebelumnya, penyebutan pengajuan kasasi tersebut dinyatakan oleh kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7) lalu.

Yusril dalam keterangan tertulis menyebut "Prabowo-Sandiaga Uno ajukan kasasi kembali atas putusan kasasi perkara pelanggaran administrasi TSM ke Mahkamah Agung". Yusril juga menulis "Yusril yakin MA akan menolak permohonan kasasi kedua kali tersebut".

"Sangat aneh kalau tiba-tiba pemohonnya diganti dengan Prabowo dan Sandiaga tetapi langsung mengajukan kasasi, sementara keduanya sebelumnya tidak pernah berperkara," kata Yusril.

Saat itu CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk meminta tanggapan Nicolay namun belum direspons.

Sementara Direktur Bidang Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad membantah pihaknya kembali mengajukan kasasi. Prabowo mau pun Sandi tidak mengetahui hal itu.

Dasco menduga tim kuasa hukum yang lama kembali mengajukan kasasi tanpa koordinasi.
"Saya sudah konfirmasi, Pak Sandi tidak tahu. Nanti akan dibicarakan dengan Pak Prabowo secepatnya," kata Dasco.




Sumber : CNNI

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/7).

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Semua jenderal polisi yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Hasil seleksi administrasi ini diumumkan Panitia Seleksi Capim KPK dalam jumpa pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7).

Dari total 376 pendaftar, 192 di antaranya lolos administrasi. Dari unsur polri, ada 13 orang yang lolos seleksi administrasi.

"Anggota Polri. Pendaftar 13 orang, lulus 13 orang," kata Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih.

Belakangan, Anggota Pansel KPK Hendardi menyebut, 13 orang yang lolos seleksi tersebut termasuk jenderal pensiunan.

"Itu campur. Aktif dan pensiunan," kata dia.

Pansel KPK tidak menyebutkan satu per satu nama 13 jenderal polisi yang mendaftarkan diri dan lolos seleksi itu.

Namun, pansel merilis daftar nama 192 orang yang lolos seleksi administrasi tersebut kepada wartawan.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, ada 10 jenderal polisi aktif serta 3 pensiunan dalam daftar nama-nama yang lolos tersebut. Berikut nama-namanya:

1. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Irjen Antam Novambar
2. Pati Bareskrim yang kini bertugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Irjen Dharma Pongrekun.
3. Pati Bareskrim Polri yang bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan Brigjen M Iswandi Hari
4. Widyaiswara Madya, Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto.
5. Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul
6. Analis Kebijakan Utama Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri Irjen Juansih
7. Wakil Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.
8. Wakapolda Jawa barat Brigjen Akhmad Wiyagus
9. Kapolda Sumsel irjen Firli Bahuri
10. Staf Ahli Kapolri Irjen Ike Edwin
11. Mantan Staf Ahli Kapolri, Irjen (Purn) Yovianes Mahar.
12. Komjen (Purn) Anang Iskandar
13. Irjen (Purn) Yotje Mende

Para pendaftar yang lolos seleksi itu akan mengikuti uji kompetensi yang meliputi objective test dan penulisan makalah di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Kamis (18/7).

Kemudian, capim yang lolos uji kompetensi akan mengikuti tes psikotes dan profile assessment.
Dilanjutkan dengan uji publik agar masyarakat bisa melihat seperti apa gagasan para calon.

Selesai uji publik, capim yang lolos akan memasuki tahap wawancara pada awal September.
Pada akhirnya, Pansel akan menyetor 10 nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo pada bulan yang sama.

Presiden Jokowi kemudian akan menyerahkan 10 nama capim KPK tersebut ke DPR.
Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 5 orang pimpinan KPK 2019-2024. (Dkn).

Kapal tanker minyak Inggris, British Heritage, melintasi Bosphorus, Turki, saat menuju Laut Hitam. Foto diambil 1 Maret 2019.

TEHERAN, SANCA NEWS.COM - Iran menganggap klaim pejabat Pentagon bahwa kapal perang Inggris mengusir lima kapal Teheran yang mencoba merampas kapal tanker minyak London sebagai cerita bualan. Klaim pejabat Pentagon itu juga janggal karena tidak disertai bukti.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menegaskan tidak ada pertemuan antara kapal-kapalnya dengan kapal asing di Teluk Persia dalam 24 jam terakhir.

"Patroli oleh kapal-kapal Angkatan Laut IRGC telah berlangsung di Teluk Persia berdasarkan prosedur dan misi saat ini yang ditugaskan kepada mereka dengan kewaspadaan, ketelitian dan kekuatan," kata Departemen Hubungan Masyarakat Zona Kelautan Angkatan Laut IRGC dalam sebuah pernyataan, seperti diberitakan Al-Masirah yang dilansir Sputniknews, Jumat (12/7/2019).
"Dalam 24 jam terakhir, belum ada pertemuan dengan kapal asing, termasuk kapal Inggris," lanjut pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif juga membuat pernyataan bantahan serupa. "Apa yang mereka katakan sendiri dan klaim yang telah dibuat adalah untuk menciptakan ketegangan, dan klaim ini tidak memiliki nilai," ujar diplomat top Teheran tersebut.

Kapal tanker minyak milik Inggris, British Heritage, dilaporkan menerima pengawalan kapal fregat HMS Montrose sejak awal pekan ini menyusul seruan baru dari Amerika Serikat agar membentuk koalisi internasional untuk berpatroli di perairan dekat Iran.

Seperti diberitakan sebelumnya, sorang pejabat Pentagon mengatakan kepada Reuters bahwa kapal perang HMS Montrose telah memperingatkan dan mengusir lima kapal Iran. Menurut pejabat tersebut, kelima kapal Teheran itu mencoba mencegat dan merampas kapal British Heritage.

"Kapal perang Inggris berada kurang dari 5 mil di belakang kapal tanker tetapi segera mencegat kapal-kapal Iran dan mengancam akan melepaskan tembakan. Sebuah pesawat pengintai berawak AS juga ada di atas," ujar pejabat senior Pentagon kepada Fox News, tanpa disebutkan namanya.

Pejabat itu menambahkan bahwa kapal-kapal Iran pergi tanpa melepaskan tembakan. Juru Bicara Komando Sentral AS (CENTCOM), Bill Urban, mengatakan militer Amerika mengetahui laporan kejadian itu.

“Ancaman terhadap kebebasan navigasi internasional membutuhkan solusi internasional. Ekonomi dunia bergantung pada arus perdagangan bebas, dan merupakan kewajiban semua negara untuk melindungi dan melestarikan kunci kemakmuran global ini," ujarnya.

Mazda Majidi, seorang penulis, jurnalis dan aktivis anti-perang, mengatakan kepada Radio Sputnik dalam program Loud and Clear Thursday bahwa fakta-fakta dari cerita itu tidak bertambah.

“Detailnya cukup samar sekarang. Tepat pada saat ini apa yang dikatakan Inggris adalah kapal tanker itu berada di perairan internasional, tetapi agak dijaga ketat oleh kapal perang Inggris. Yang agak tidak biasa, karena seperti (biasa), setiap hari, ratusan tanker minyak datang dan pergi, dan terutama yang tidak memiliki kargo, agak tidak biasa untuk memiliki dukungan angkatan laut militer tepat di belakangnya. Jadi kami tidak tahu apakah ini provokasi atau tidak; kami tidak tahu apakah ini di perairan internasional atau perairan Iran," paparnya.

"Tapi kita juga harus melihat konteksnya...sebuah kapal tanker minyak Iran direbut oleh Inggris minggu lalu, dan mereka masih belum membebaskannya. Dan orang-orang Iran telah mengatakan di seluruh proses ini; 'Apa pun yang Anda lakukan kepada kami, kami akan menyerang balik'," ujarnya.
Majidi mengatakan sangat mungkin bahwa bagian-bagian dari pemerintah AS seperti Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton, Menteri Luar Negeri Michael Pompeo dan lainnya, masih berusaha untuk membuat dalih untuk melakukan serangan militer terhadap Iran.

"Sejak penandatanganan JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action (2015), mereka telah mencari cara untuk membatalkan segala jenis kesepakatan, segala jenis perjanjian," kata Majidi.

"Salah satu cara cepat untuk melakukan itu, bahkan sekarang, setelah JCPOA pada dasarnya dibatalkan oleh pemerintahan Trump. Konfrontasi militer akan berguna bagi mereka karena itu adalah cara cepat untuk membatalkan perjanjian, segala pemahaman yang mungkin telah dicapai. Jadi konflik, setidaknya dalam arti itu, untuk bagian kelas penguasa AS dan mungkin Inggris, adalah hal yang baik sekarang dan bukan hal yang buruk."

“Saya pikir cara ini sering digambarkan adalah bahwa Iran digambarkan sebagai agresor, sedangkan apa yang Iran (harus) lakukan adalah membalas dan menunjukkan kemampuan untuk menyerang balik, karena kalau tidak, khawatir hal-hal akan menjadi lebih buruk. Jika AS dan Inggris dapat mengalahkan Irak dan tidak ada yang terjadi, maka mereka akan beralih ke hal berikutnya dalam daftar mereka, apakah itu mengebom target tertentu atau hal apa pun yang akan terjadi berikutnya," kata Majidi.(Dkn).





Sumber : Sindo

Metro Mini 640 rute Pasar Minggu - Tanah Abang

Sumber : Sindo