Latest Post

Kapolsek Sungai Tarab Iptu Harmen memberikan ucapan selamat atas anugerah Sang Inspirator kepada Kapolres AKBP Bayuaji Yudha Prajas di depan monumen.


TANAH DATAR, SANCA NEWS.COM - Kapolres Tanah Datar mendapatkan anugerah dari jajarannya sebagai Sang Inspirator, anugerah tersebut dikarenakan banyaknya terobosan dan inspirasi-inspirasi yang dicetuskan Kapolres AKBP Bayuaji Yudha Prajas selama menjabat sebagai Kapolres Tanah Datar sejak 2017 lalu hingga saat ini.

Anugerah Sang Inspirator yang dipersembahkan oleh seluruh jajaran Polres Tanah Datar kepada komandannya diwujudkan dalam bentuk monumen yang ditanamkan di halaman Mapolres di depan loby Polres dan diberikan bertepatan pada perayaan peringatan HUT Bhayangkara ke 73 di Mapolres, Senin (1/7) di Pagaruyung.

"Alhamdulillah saya diberi hadiah oleh anggota, ini atas kedekatan saya dengan semua anggota yang telah menjembatani dengan berbagai hal, atas perolehan prestasi saya sejak 2017 menjabat Polres di sini, kita juga meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tingkat nasional, Polisi Peduli Anak, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan menggagas bus sekolah Polres Tanah Datar, menggalakkan program Jumat Sedekah yang juga diteladani oleh Polsek se Tanah Datar, program ini juga untuk peduli kepada warga tidak mampu dan sekaligus untuk membersihkan harta kita dengan mengeluarkan sedekah," ujar Kapolres Bayuaji di Mapolres usai melakukan pelantikan kenaikan pangkat jajarannya.

Kapolres juga menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada seluruh anggota dijajaran Polres Tanah Datar yang telah memberikan kejutan kepada dirinya atas anugerah Sang Inspirator tersebut.

"Semoga pemberian anugerah ini juga dapat menginspirasi para anggota dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara sehingga dapat menggenjot kinerja ditengah-tengah masyararakat," ujar Bayuaji.

Saat perayaan HUT Bhayangkara ke 73 tersebut, juga dilakukan pengukuhan kenaikan pangkat 22 orang jajaran Polres yang diantaranya 18 orang Bintara dan empat orang PNS Sipil Polres, delapan orang menerima kenaikan pangkat dari Bripka ke Aipda, 10 orang dari Brigadir ke Bripka, satu orang dari Penata ke Penata tingkat 1, satu orang dari Penda tingkat 1 ke Penata, satu orang dari Penda ke Penda tingkat 1 dan satu orang dari Pengatur ke Pengatur tingkat 1.

Selain apel kenaikan pangkat, juga dilakukan donor darah, terkumpul seratusan kantong darah saat itu. Tidak saja dari jajaran Polres Tanah Datar, Dandim 0307 Tanah Datar Edi S Harahap beserta beberapa jajaran perwira Kodim dan anggota juga berkontribusi mendonorkan darahnya saat itu.

Untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, Polres Tanah Datar juga menggelar iven motor cross di lapangan cross Bukik Gombak Kecamatan Lima Kaum, hadir anggota Bhayangkari Polres Tanah Datar saat peringatan HUT Bhayangkara di Mapolres tersebut.





Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka menyampaikan keterangan pers terkait OTT Jaksa Kejati , di gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019. ANTARA/Dhemas Reviyanto


JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Keinginan Kepolisian RI (Polri) mengirim perwakilannya untuk menjadi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dicermati. Masuknya unsur Polri di KPK tidak serta-merta menambah efektivitas pemberantasan korupsi. Apalagi dua di antara sembilan calon, yakni Inspektur Jenderal Antam Novambar dan Inspektur Jenderal Dharma Pongrekum, diduga bermasalah dengan terlibat pada saat KPK tengah menyidik dugaan korupsi di tubuh Polri.

Walaupun Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Kepala Polri mengatakan proses seleksi akan berjalan nir-kepentingan, klaim ini sangat problematik. Memang betul Polri bersama kejaksaan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan KPK. Namun lembaga antirasuah ini justru dibentuk karena aparat penegak hukum konvensional gagal memberantas korupsi. Mendorong personel penegak hukum lain masuk KPK sama saja dengan menentang tujuan pembentukan KPK itu sendiri.

Alih-alih dapat terbangun manajemen koreksi yang efektif, perjalanan 15 tahun KPK lebih sering dipertaruhkan akibat adu kredibilitas dengan Polri. Kita masih ingat betul bagaimana hubungan panas penyidik KPK dengan pejabat tinggi Polri dalam tiga jilid "cicak versus buaya". Ini juga dianggap berkolerasi dengan minimnya pengusutan korupsi di tubuh Korps Bhayangkara.

Sejak berdiri hingga kini, KPK hanya menangani dua kasus yang melibatkan polisi. Padahal, dari berbagai hasil survei, kepercayaan publik terhadap kepolisian dinilai buruk. Survei Global Corruption Barometer 2017 menunjukkan bahwa institusi Polri dipandang rawan suap dan korupsi, walaupun turun peringkatnya dibanding hasil survei pada 2015. ICW dan LSI (2018) juga menyebut Polri paling berpotensi melakukan pungutan liar dalam pelayanan birokrasi.

Secara historis, kehadiran figur Polri menjadi pemimpin dan pejabat di KPK juga dirasa tidak memuaskan, baik dari Taufiequrachman Ruki, Bibit Samad Rianto, maupun hingga kini Basaria Pandjaitan. Hingga saat ini pun, KPK belum menyelesaikan 18 kasus megakorupsi. Kasus-kasus ini diduga mandek karena adanya upaya penghambatan yang datang dari pejabat Polri di lingkup internal KPK.

Belum lagi jika kita berbicara perihal investigasi kasus Novel Baswedan yang tak kunjung usai setelah dua tahun lamanya. Riset Transparency International (2017) yang mengukur performa KPK juga menunjukkan kelemahan pada dimensi independensi.

Selain itu, hadirnya dua unsur penegak hukum aktif di satu institusi akan memunculkan potensi konflik kepentingan. Agaknya sulit membayangkan jika pemimpin yang berasal dari Polri mau menangani dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan institusi asalnya. Ia akan terjegal beban moral korps dan loyalitas ganda.

Saat ini, negara-negara lain justru tengah bersemangat membentuk lembaga atau unit antirasuah yang bebas dari unsur penegak hukum lain. Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau), Swedia (National Anti-Corruption Unit), dan Norwegia (Okokrim)-yang menempati peringkat 10 besar dalam Indeks Persepsi Korupsi 2018-adalah negara-negara dengan lembaga antikorupsi yang ketergantungannya terhadap lembaga penegak hukum lain sangat minim. Bahkan lembaga antikorupsi di negara-negara seperti Inggris (Serious Fraud Office) dan Hong Kong (Independent Commission against Corruption) telah dipimpin oleh orang yang betul-betul bebas kepentingan.

Arus serupa juga terjadi di negara-negara di ASEAN. Dari sembilan negara yang masuk dalam Parlemen Asia Tenggara Melawan Korupsi (SEAPAC), lembaga antikorupsi independen di tujuh negara dipimpin oleh unsur yang independen pula. Kamboja menjadi contoh menarik. Unit anti-korupsi di sana diduga mendukung misi politik Partai Rakyat Kamboja, partai penguasa yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen, tapi, karena diisi unsur yang independen, ia tetap dapat bekerja, termasuk menangkap berbagai pejabat dari unsur partai.

Berbeda halnya dengan di Thailand dan Vietnam. Walaupun dibentuk secara independen, National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand dipimpin oleh jenderal polisi aktif. Sejak kudeta militer, NACC hanya menuntaskan satu kasus, yakni investigasi kasus korupsi mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra. Badan Inspektorat di Vietnam juga mandek karena berada dalam struktur pemerintahan.

Kualitas utama dari sebuah lembaga antikorupsi adalah independensi. Maka, pandangan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, yang menilai kehadiran unsur Polri di KPK dapat memudahkan koordinasi kelembagaan, patut dipertanyakan.

Para perwira tinggi kepolisian yang ingin menjadi pemimpin KPK harus berani mengundurkan diri jika terpilih. Selain mempersempit potensi konflik kepentingan, ini akan menjadi preseden baik bagi publik bahwa kepentingan pemberantasan korupsi berada di atas kepentingan korps.


Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto ketika menaiki kuda di Helaran Seni Budaya, dalam rangka hari jadi Bogor ke-537 tahun 2019 di Kota Bogor, Jawa Barat, Ahad (30/6).



JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membuka secara resmi acara parade Jakarnaval di Jalan Medan Merdeka Selatan, depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Ahad (30/6). Anies berharap, kegiatan puncak perayaan HUT ke-492 DKI Jakarta membantu menggerakkan perekonomian Ibu Kota.

"Ini bagian dari rangkaian ulang tahun Jakarta. Kita berharap, kegiatan ini bukan saja menggambarkan betapa kreatifnya masyarakat di Jakarta. Tetapi, kegiatan ini ikut membantu menggerakkan perekonomian di Ibu Kota," ujar Anies dalam sambutannya, Ahad (30/6) sore.

Ia mengatakan, puluhan ribu orang berkumpul menyaksikan karnaval ini. Dengan demikian, menurut dia, masyarakat yang bergerak di sektor informal, khususnya mikro ataupun usaha kecil merasakan manfaat Jakarnaval.

"Karena merekalah yang langsung melayani, baik penonton maupun mereka-mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan karnaval ini," kata dia.

Anies juga mengapresiasi orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan rangkaian acara HUT DKI. Mereka yang bekerja di belakang layar, ia menambahkan, terus membangun Jakarta menjadi kota yang maju dan warga yang bahagia.

"Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah Kota Jakarta yang maju dan warga Jakarta yang merasakan kebahagian atas kemajuannya itu," lanjut Anies.

Jakarnaval dimulai sekitar 15.40 WIB dan dijadwalkan berlangsung hingga 22.00 WIB. Diikuti sekitar 3.500 peserta dan 65 kendaraan hias. Parade kesenian kali ini bertema Wajah Baru Jakarta, meliputi parade budaya, parade modern, parade kendaraan hias, hingga penampilan sejumlah musisi Ibu Kota.

Peserta Jakarnaval 2019 akan terbagi menjadi dua rute. Parade dengan berjalan kaki akan dimulai dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, melewati depan Balai Kota Jakarta, mengarah ke Jalan MH Thamrin, berputar di perempatan depan Sarinah untuk kembali ke arah Monas dan berakhir di Pintu Silang Barat Daya Monas.

Sementara, parade kendaraan hias akan dimulai dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, melewati depan Balai Kota Jakarta, mengarah ke Jalam MH Thamrin, berputar di Bundaran HI, kembali ke arah Jalan Medan Merdeka Utara. Kemudian, melewati Patung Arjuna Wijaya dan mengakhiri parade di depan kantor RRI.


Hari Jadi Bogor

Selain DKI Jakarta, Kota Bogor juga tengah merayakan hari jadi yang ke-537. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Bima menyatakan, terkait diundangnya Anies ke acara tersebut menggambarkan kerja sama dan hubungan yang erat antara Kota Bogor dan Jakarta. Menurut dia, kedua pihak akan lebih erat untuk menyelesaikan persoalan di kedua wilayah, "Kita akan banyak bicara dengan Anies terkait transportasi,” ujar Bima.

Dia menambahkan, di ulang tahun Bogor tersebut, pihaknya ingin menonjolkan makna keberagaman dari seluruh nusantara. Menurut dia, selama ini, Bogor kental dengan nuansa Sunda dan akan lebih terbuka lagi bagi budaya dan wilayah lainnya untuk memelihara kebersamaan.

“Kali ini, hari jadi Bogor menjadi istimewa karena hadir Gubernur Jakarta bersama kita. Semoga ini bisa mempererat kerja sama yang harmoni antara Bogor dan Jakarta,” ujar Bima.

Dari pantauan awak media, acara yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB itu dimulai dengan parade budaya dari berbagai daerah. Anies, Bima, dan beberapa pejabat dari Pemkot Bogor serta Pemprov Jawa Barat kompak menggunakan pakaian adat sembari menunggangi kuda.

Anies mengatakan, hari jadi Bogor yang tidak jauh waktunya dengan hari jadi Jakarta akan menjadi momentum bagi kedua wilayah untuk saling mendukung. Menurut dia, ke depan, hubungan Bogor dengan Jakarta akan lebih baik dan mendorong untuk menyelesaikan masalah secara bersama.

“Persatuan kita hari ini adalah hasil dari usaha. Yang kita saksikan hari ini adalah bagaimana warna-warni Indonesia. Jakarta menyambut baik dan insya Allah hubungan baik antara warga dan antarpemerintah harus terjaga terus,” ujar Anies.[]



Jalan layang Jakarta -Cikampek

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Cabang Jakarta- Cikampek (Japek) mau melakukan pekerjaan pemiliharaan rekonstruksi rigid mulai Senin (1/7) hingga Jumat (5/7). Proses ini berlaku di kedua jalur, baik arah Cikampek maupun Jakarta.

Untuk arah Cikampek dimulai dari Km 24+515 sampai dengan Km 24+616 di bahu luar dengan panjang penanganan 72 meter. Prosesnya berlangsung Minggu 30 Juni 2019, pukul 08.00 WIB hingga Kamis 4 Juli 2019, pukul 05.00 WIB.

Sementara untuk arah Jakarta dimulai dari Km 31+919 sampai Km 31+799 di lajur dua dengan panjang 120 meter. Pengerjaan dilakukan pada Senin 1 Juli 2019 pukul 08.00 WIB sampai 5 Juli pukul 05.00 WIB.

Dengan adanya pengerjaan tersebut, diprediksi akan terjadi kepadatan yang berimbas pada kemacetan lalu lintas. Guna mengantisipasi, Jasa Marga dan kepolisan telah menyiapkan beberapa skenario pengaturan lalu lintas untuk mencairkan kepadatan menjelang titik lokasi pekerjaan.

Tol Layang Jakarta-Cikampek Tol Layang Jakarta-Cikampek (PT Jasamarga jalan layang Cikampek) Pertama dengan memberlakukan sistem buka tutup lajur satu di lokasi pekerjaan, baik untuk arah Cikampek maupun arah Jakarta.

Bila kondisi padat, maka dipersiapkan dua titik contraflow yakni dari Km 21+000-Km 25+100 arah Cikampek dan Km 35+600-Km 29+500 arah Jakarta. Jasa Marga mengaku telah telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang, seperti spanduk imbauan pekerjaan dan Variable Message Sign (VMS) di kedua arah. Koordinasi dengan pihak Manajemen Konstruksi (MK) guna pengaturan jadwal dengan proyek lain yang ada di koridor juga telah dilakukan.

"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pekerjaan rekonstruksi dimaksud karena akan berdampak pada penutupan sementara sebagian lajur pada lokasi pekerjaan tersebut,"" ujar Corporate Communication Depertement Head Jasa Marga Irra Susiyanti dalam keterangan resminya, Minggu (30/6).




Sumber : Kompas









Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno


JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Mantan Cawapres Sandiaga Uno memastikan akan menjadi mitra pemerintah. Sandiaga akan jadi mitra dalam hal oposisi untuk menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan.

Hal tersebut Sandi umumkan di akun Instagramnya @Sandiuno usai penetapan Capres dan Cawapres terpilih oleh KPU RI pada Minggu (30/6) sore seperti dikutip Wartakotalive.com

Sandi mengingatkan pendukungnya untuk tidak kecewa terlalu dalam. Menurut Sandi, dalam Pemilu dipilih atau tidak dipilih merupakan hal yang lumrah. Namun, bukan berarti yang tidak terpilih tidak memiliki kesempatan untuk memajukan bangsa dan negara.

“Berjuang dalam membangun bangsa dan negara tidak harus selalu dilakukan di dalam struktur negara, cita-cita itu dapat dilakukan dengan banyak cara,” jelas Sandi pada video yang diunggah Minggu (30/6) malam.

Ia memastikan, partainya akan menjadi mitra pemerintah. Tetapi dalam hal penyeimbang yakni untuk mengawasi dan mengkritik setiap kebijakan yang pemerintah ambil.

“Bila demokrasi ingin sehat harus ada perimbangan, antara yang menjalankan pemerintahan dan yang mengontrol pemerintahan,” ungkapnya.

Kata Sandi, pilihan tersebut bukan berarti pihaknya tidak mau bersama-sama pemerintahan Jokowi membangun bangsa, tetapi justru itulah yang dibutuhkan untuk negara saat ini.
“Bila ada saling check saling mengingatkan maka insyaallah akan jalan baik dan makmur,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Sandi meminta seluruh komponen bangsa untuk bersatu dan bekerjasama serta bahu membahu dalam memajukan bangsa Indonesia.

“Perbedaan pilihan politik tidak harus membuat kita bermusuhan. Kekecewaan pada diri kita oleh sebab apapun tidak harus membuat kita berhenti berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara,” tandasnya.
Seperti dikutip kompas.com Komisi Pemilihan Umum ( KPU) akan menetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hari ini, Minggu (30/6).


Penetapan akan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
"Kami akan selenggarakan rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih pada hari Minggu tanggal 30 Juni di kantor KPU RI pukul 15.30 WIB," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Keputusan ini dibuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan pasangan calon presiden dan wapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Adapun dalam rapat pleno hari ini, KPU mengundang kedua pasangan calon. Masing-masing kubu diberikan 20 undangan oleh KPU. KPU juga akan mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk turut hadir.

Selain itu, diundang pula kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Mahkamah Agung (MA), DPR, MPR, MK, TNI/Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Sandiaga Tak Ucapkan Selamat

Sejumlah awak media meminta Sandiaga Uno untuk ucapkan selamat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Maruf Amin.

"Pak, ucapan selamatnya pak ke Pak Jokowi?" kata para wartawan. Tak memberikan selamat, Sandiaga Uno justru tersenyum tipis dan menyinggung soal budaya barat.
Dikutip Tribun Jakarta.com peristiwa tersebut terekam di saluran YouTube TV One, pada Minggu (30/6).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui menetapkan Jokowi-Maruf Amin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Pemilu 2019. Hal tersebut menyusul ditolaknya seluruh gugatan Prabowo-Sandiaga oleh Mahkamah Konstitusi  (MK) pada Kamis (27/6).

Sandiaga Uno menjelaskan pihaknya sudah menghormati keputusan MK, di matanya hal tersebut jauh lebih terhormat dibanding sekedar ucapan selamat.

"Kami sudah menghormati keputusan MK kemarin. Dan ini sudah tingkatan yang paling tinggi. Kita hormati prosesnya," kata Sandiaga Uno.

Sambil tersenyum tipis, menurut Sandiaga Uno ucapan selamat serupa dengan budaya barat.
"Selamat-selamat itu kan kayak budaya barat ya. Di dalam kontestasi kita, kita tiap ketemu cipika cipiki, kita sering selama debat kemarin kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik, jadi nggak ada masalah," tegas Sandiaga Uno.

Enggan mengucapkan selamat, Sandiaga Uno malah balik bertanya kepada awak media.
"Kalau kita mau selamat, selamat apa? Selamat kerja? Selamat menempuh hidup baru? Selamat apa?" tanyanya.
Ia menganggap mengucapkan selamat bukanlah budaya milik bangsa Indonesia. "Ini bukan budaya-budaya yang ke-Indonesia-an menurut saya," jelas Sandiaga Uno.
Sandiaga Uno kembali menegaskan menghormati keputusan MK jauh lebih tinggi maknanya dibandingkan ucapan selamat

"Kita sudah menghormati dan memberikan kesempatan, itu sudah jauh lebih tinggi maknanya." ujar Sandiaga Uno.





Sumber : Wartakota, Tribun

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.