Latest Post

Senin, Juni 24, 2019
Kantor Gubernur Sumatera Barat


PADANG, SANCA NEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan tiga kader terbaiknya untuk bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020.

 

Tiga kader tersebut adalah mantan Menteri Tifatul Sembiring, Wali Kota Padang Mahyeldi dan Wali Kota Payakumbuh Riza Pahlevi.

 

"Ada tiga kader PKS yang sudah masuk bursa untuk maju di Pilgub Sumbar 2020. 

 

Mereka adalah Tifatul, Mahyeldi dan Riza Pahlevi," ujar Ketua DPW PKS Sumbar, Irsyad Syafar, Rabu (19/6)

 

Irsyad mengatakan, dalam dua periode Pilgub sebelumnya, PKS sukses menempatkan kadernya menjadi gubernur, yaitu Irwan Prayitno.

 

Pada Pilgub 2010, PKS berkoalisi dengan Hanura dan PBR mengusung pasangan Irwan Prayitno - Muslim Kasim dan sukses memenangkan Pilgub.

 

Pilgub 2015, PKS berkoalisi dengan Gerindra mengusung Irwan Prayitno - Nasrul Abit dan juga sukses menjadi pemenang dengan mengalahkan Muslim Kasim - Fauzi Bahar.

 

"Nah, pada Pilgub 2020 nanti, Irwan Prayitno tidak bisa lagi maju karena sudah dua periode sehingga kita cari kader terbaik lainnya," kata anggota DPRD Sumbar itu.

 

Menurut Irsyad, karena dinamika politik hingga Pilgub 2020 masih panjang dan kemungkinan apa pun bisa terjadi, maka pihaknya masih melihat elektabilitas tiga kandidatnya.

 

"Kader terbaik dan mempunyai peluang besar untuk menang yang akan kita usung nantinya.

Untuk menentukannya, kita akan melihat hasil survei internal jelang Pilgub nanti," kata Irsyad.

 

PKS sendiri di legislatif hanya mendapatkan 10 kursi sehingga dipastikan mesti berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengajukan calon di Pilgub 2020. 

 

"Kita harus berkoalisi karena syarat minimal mengajukan calon harus 13 kursi. Dengan siapa PKS berkoalisi, nanti kita lihat karena dinamikanya masih panjang," tegasnya. (Dkn).


Baca selengkapnya »

Minggu, Juni 23, 2019
Eva Arnaz waktu masih muda dalam salah satu film yang dibintanginya

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Masih ingat dengan sosok Eva Arnaz? Eva Arnaz bisa dibilang pernah menyabet predikat sebagai Ratu Film Panas era 80-an.

 

Sepak terjang Eva Arnaz di industri film panas Indonesia dulu tak diragukan lagi. Puluhan judul film telah ia bintangi, hingga Eva Arnaz sempat dijuluki sebagai bom seks Indonesia.

 

Sebagaimana diberitakan oleh laman Sajian Sedap sebelumnya, Eva Arnaz dikenal sebagai bintang besar pada dekade 1970 sampai 1990-an.

 

Bernama lengkap Eva Yanthi Arnaz, menurut catatan Wikipedia, Eva sudah membintangi lebih dari 50 judul film.


Eva Arnaz dulu dan Eva Arnaz sekarang

Termasuk di antaranya adalah Montir-Montir Cantik (1984), Jaka Sembung Sang Penakluk (1981), dan Antri Dong (1991).

 

Nama Eva Arnaz pertama kali muncul dalam film berjudul Intan Perawan Kubu yang dirilis pada 1972.

 

Lewat film ini pula nama Eva Arnaz mulai melejit akibat keberaniannya dalam berakting. Eva Arnaz terakhir kali membintangi film Asrama Perawan Metropolitan.

 

Setelah itu kariernya di film mulai meredup, dan Eva Arnaz pun beralih ke dunia layar kaca alias sinetron.

Eva Arnaz diabadikan dalam sebuah acara di Kafe Safari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, (25/7/2016)

Eva Arnaz kemudian membintangi sinetron berjudul Rosanna pada 1996, yang ternyata jadi kiprah terakhirnya di dunia akting.

 

Seumur hidupnya, Eva Arnaz sendiri sudah menikah selama 5 kali. Ia juga sempat menikah dengan rekan sesama aktor. Barry Prima menjadi suami kedua Eva Arnaz.

 

Sementara itu, aktor Adi Bing Slamet dalam catatan Wikipedia dikabarkan pernah menikah dengan Eva Arnaz tapi tidak diketahui kepastiannya. Sayang, keduanya berujung pada perceraian.

 

Adalah pernikahan keempat Eva Arnaz yang kemudian menjadi titik balik sang Ratu Film Panas. Di pernikahannya yang keempat, Eva Arnaz dipersunting oleh Dedy Omar Hamdun.

 

Tak diketahui kapan keduanya menikah, perpisahan Eva Arnaz dan Dedy Omar Hamdun bisa dibilang tragis. Bagaimana tidak, bukan lewat perceraian, suami keempat Eva Arnaz ini menghilang.

 

Dedy Omar Hamdun menghilang dalam rangkaian skandal penculikan aktivis 1997/1998.

 

Ini yang kemudian menjadi titik balik kehidupan Eva Arnaz. Ditinggal suami keempatnya, Eva Arnaz lantas hijrah dan berganti nama menjad Siti Syarifah.

 

Sesaat setelah kehilangan suaminya, Eva Arnaz betandang ke Tanah Suci dan sepulangnya ke Indonesia ia lantas mantap berhijrah.

 

Lalu, bagaimana kehidupan Eva Arnaz kini? 

Diberitakan oleh Tribunnews.com, Eva Arnaz mantap berhijrah bahkan secara totalitas menjual harta hasil jerih payahnya menjadi artis.

 

Ia disebut menjual semua hartanya seperti rumah, mobil, dan masih banyak lagi. Untuk menyambung hidup, Eva Arnaz kini memilih berjualan lontong sayur di kawasan rumahnya. Ia juga membuka usaha berupa butik sendiri.

 

Januari lalu, politisi sekaligus artis Marissa Haque sempat berjumpa dengan Eva Arnaz. Penampilan Eva Arnaz kala itu tampak begitu bersahaja dan sederhana. Bahkan bisa dibilang tanpa makeup. Sukses selalu untuk Eva Arnaz! (Dkn).


Baca selengkapnya »

Minggu, Juni 23, 2019
Sudin Perhubungan Jakarta Timur saat mengatur lalin depan kantor Walikota Jakarta Timur, Sabtu (22/6/2019) 
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Sebanyak 80 personel gabungan bantu pengamanan lalu lintas menuju Kantor Walikota Jakarta Timur, Jalan Dr Sumarno, Cakung, Jakarta Timur.
Memperingati HUT ke-492 Jakarta, diadakan upacara tingkat kota di halaman kantor Walikota Jakarta Timur.


 Guna mengamankan lalu lintas agar tetap lancar sepanjang jalan menuju Kantor Walikota Jakarta Timur, 80 personel Sudin Perhungan Jakarta Timur dan Satpel diterjunkan.

"Untuk memastikan kondisi jalan tetap lancar, kita terjunkan 50 personil dari Sudin dan 40 dari Satpel. Meskipun ini merupakan weekend, personil yang diterjunkan juga untuk antisipasi membludaknya parkir oleh ASN yang mengikuti upacara," tutur Kasie Pengawasan dan Pengendalian Sudin Perhubungan Jakarta Timur, Slamet Dahlan, Sabtu (22/6).

Para personil sudah tersebar dari Jalan I Gusti Ngurah Rai sampai depan Kantor Walikota Jakarta Timur. Selain itu, di belakang kantor Walikota Jakarta Timur, para personil sudah berjaga untuk mengatur parkir kendaraan peserta upacara.

Melihat HUT Jakarta yang bertepatan dengan akhir pekan, Slamet Dahlan mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Terutama untuk tidak parkir di sembarang tempat.


 "Karena ini weekend juga, antisipasi pengamanan kita juga ada di tempat wisata dan pusat perbelanjaan. Untuk itu, saya mengimbau masyarakat untuk tetap menaati rambu lintas yang ada. Pastikan kendaraan di parkir pada kantung parkir dan bukan disembarang tempat guna mengurangi angka kemacetan," tutupnya.
Baca selengkapnya »

Minggu, Juni 23, 2019
Jenderal HOR Purn Luhut Buka-bukaan Kenapa Mau Menjamin Eks Danjen Kopassus Mayjen Purn Soenarko. Kolase Jenderal HOR Purn Luhut Pandjaitan dan eks Danjen Kopassus Mayjen Purn Soenarko 

JAKARTA, SANCA NEWS.COM -  Eks Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko akhirnya menghirup udara bebas, dikeluarkan dari Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta, Jumat (21/6) siang, setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan Polri.

Penasihat hukum Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu mengatakan, istri dan anak Soenarko beserta 102 purnawirawan TNI/Polri ikut menjadi penjamin penangguhan penahanan kliennya.


Soenarko ditetapkan tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

"Kami ajukan permohonan penangguhan penahanan pada tanggal 21 Mei 2019, kemudian kita ajukan lagi 20 Juni.

Dalam hal ini, 21 Mei penangguhan penahanan itu jaminan istri dan anaknya pak Soenarko.
Tanggal 20 Juni ini pernyataaan jaminan ini dari 102 purnawirawan TNI maupun Polri," kata Firman di Pomdam Jaya Guntur, Jakarta, Jumat (21/6). 

Firman menyebut beberapa nama seperti Mayor Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Mayor Jenderal TNI (Purn) Glenny Kairupan, Letnan Jenderal TNI (Purn) TNI Suryo Prabowo dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Yayat Sudrajat.


Sementara dari Polri, ada Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Johny Wainal Usman dan Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Oegroseno.

"Di sini pokoknya ada semua daftar nama mereka sebagai penjamin," kata Firman sembari menunjukkan lembar daftar nama para penjamin penangguhan penahanan Soenarko.

Ia juga mengakui mendapat informasi, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi penjamin.

"Kalau dari Pak Luhut saya mendapatkan kabar atau informasi termasuk Panglima itu dari Kasubdit Tipidum, itu yang saya dapat informasi," katanya.

Di sisi lain, Firman menjamin kliennya akan terus kooperatif menjalani proses hukumnya saat ini.


 "Jadi nanti kalau seandainya sewaktu-waktu apabila dipanggil, ya kami akan datang untuk hadir di pertemuan atau pemeriksaan selanjutnya dari pihak Bareskrim Mabes Polri," kata Firman.

Terpisah Polri mengakui penangguhan penahanan Soenarko dikabulkan setelah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjadi penjamin.

"Penjaminnya adalah Bapak Panglima TNI dan Pak Menko Kemaritiman, Pak Luhut," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).

Selain itu, Dedi menuturkan bahwa Soenarko dinilai kooperatif selama pemeriksaan.
"Penyidik memiliki pertimbangan bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan Pak Soenarko cukup kooperatif.

Beliau menyampaikan semua terkait menyangkut suatu peristiwa yang beliau alami sendiri," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).

Selain itu, menurut Dedi, Soenarko telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya hingga tidak akan melarikan diri. 

"Kemudian pertimbangan oleh penyidik selanjutnya secara subjektif, beliau tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan melarikan diri," ungkap dia.

Meski telah dikabulkan penahanannya, Dedi mengatakan bahwa penanganan kasus Soenarko akan tetap terus berjalan.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah menandatangani surat permintaan penangguhan penahanan terhadap mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang ditahan karena diduga memiliki senjata api ilegal.

"Surat permintaan penangguhan penahanan kepada Kapolri ditandatangani Panglima TNI pada Kamis malam (20/6) pukul pada 20.30 WIB," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/6).

"Ada beberapa pertimbangan yang mendasari permintaan penangguhan penahanan tersebut, yaitu pertimbangan aspek hukum, pertimbangan tentang rekam jejak Mayjen TNI (Purn) Soenarko selama berdinas di lingkungan TNI maupun setelah purnawirawan dan pertimbangan ikatan moral antara prajurit TNI dengan purnawirawan," ungkap Sisriadi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (21/6).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya mengaku mengajukan penangguhan penahanan terhadap Soenarko.

"Saya tadi baru saja telepon ke Denpom TNI Mayor Jenderal Dedi untuk koordinasi dengan Kababinkum TNI untuk sampaikan ke penyidik Pak Soenarko untuk supaya penangguhan penahanan," katanya saat menghadiri acara pertemuan dengan ulama di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (20/6).

Ia berharap pengajuan itu bisa segera direalisasikan sehingga penangguhan bagi Soenarko bisa secepatnya dilakukan.


 "Mudah-mudahan segera dilaksanakan," kata Panglima TNI singkat.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku tak nyaman untuk memproses purnawiran TNI yang terseret hukum seperti mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen Purn Kivlan Zen dan mantan Danjen Kopassus Mayjen Purn Soenarko.

Namun penegakan hukum itu harus dilakukan karena semua sama di muka hukum.
"Tapi ya hukum harus berkata demikian, ada asas persamaan di muka hukum, semua orang sama dimuka hukum. Kami juga pernah menangani purnawirawan Polri dalam beberapa kasus, saat ini juga kami harus lakukan untuk menunjukkan kesamaan di muka hukum," tutur Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (13/6/2019), dikutip dari Antara.

Kivlan Zen saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan tengah menjalani penahanan di Rutan POM Jaya, Guntur, Jakarta Selatan, selama 20 hari.

Kivlan dan beberapa desersi TNI dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap beberapa tokoh nasional. Kivlan menjadi tersangka makar dan kepemilikan senjata api.

Adapun Soenarko saat ini berstatus tersangka dugaan penyelundupan senjata api ilegal dan juga sedang menjadi tahanan Mabes Polri yang dititipkan di Rumah Tahanan Militer Guntur.
Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan Kivlan Zen dan Soenarko berada dalam kasus yang berbeda.

Menurut Tito, kasus Soenarko masih dapat diselesaikan dengan musyawarah.
"Agak berbeda dengan kasus bapak Soenarko, ini senjatanya jelas kemudian dimiliki oleh beliau waktu beliau di Aceh, lalu dibawa ke Jakarta kemudian belum ada rencana senjata itu akan digunakan misalnya untuk melakukan pidana tertentu.

Seperti dalam kasus bapak Kivlan Zen, jadi grade nya beda, sehingga saya kira masih bisa terbuka ruang komunikasi untuk masalah bapak Soenarko ini," tutur Tito.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya mengungkapkan alasannya mau menjadi penjamin mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko.
"Karena dia cukup kooperatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik," ujarnya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (21/6).

"Dan menurut Polisi sudah cukup banyak, cukup baik sementara untuk ditahan dan sekarang ditangguhkan sementara," sambung dia.

Selain itu mantan Komandan Satgas Tempur Khusus Koppasus di Timor Timur itu mengatakan, alasan lain yang membuat dia mau menjadi penjamin Soenarko yakni karena ada faktor kedekatan.

"Alasan lain ya kan itukan (Soenarko) bekas anak buah saya juga," kata dia.
Luhut mengaku sudah berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait penjaminan Soenarko.

Ia menyebut Kapolri tidak mempersoalkan hal itu karena keterangan yang diberikan oleh Soenarko dinilai sudah cukup.

"Saya sebagai yang senior juga dari Kopassus saya pikir sudah lah.
Dan Pak Soenarko juga bersedia," ucapnya.




Baca selengkapnya »

Minggu, Juni 23, 2019
Satgas Indo RDB Monusco terlihat bersuka cita bersama warga Mushenge, Kongo. Pasukan Perdamaian RI itu behasil mendorong eks kombatan di wilayah itu untuk hidup damai. Foto/Dispenad

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Selain pernyataan hidup damai sebagai masyarakat, ribuan warga eks Kombatan Fimbo Na Fimbo juga diberikan sertifikat pelatihan keterampilan dari Satgas Indo RDB Monusco di Desa Mushenge merupakan sejarah baru dalam upaya perdamaian di Republik Demokratik Kongo.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Indo RDB Monusco, Kolonel Inf Dwi Sasongko melalui keterangan tertulisnya di Mushenge, Tanganyika, Republik Demokratik Kongo, Jumat 21 Juni 2019.

Dwi Sasongko menjelaskan, proses perdamaian yang dilaksanakan satgasnya di wilayah Mushenge merupakan yang kali pertama dilakukan oleh Pasukan PBB selama ini.

“Belum ada pasukan UN yang masuk ke wilayah yang terletak di Provinsi Tanganyika ini. Sehingga apa yang ditunjukan warga kepada kami (Satgas Indo RDB Monusco) merupakan hal luar biasa,“ ungkap Dwi Sasongko.

“Dapat kita rasakan, 1.111 orang eks kombatan menyatakan keinginannya untuk hidup damai setelah sekian lama konflik,” lanjutnya.

Menurut Dwi, proses penyerahan senjata yang dilakukan oleh warga di wilayah Desa Mushenge dua bulan lalu bukan hanya dampak dari keberadaan Standing Combat Deployment (SCD) yang didirikan oleh Satgas Indo RDB, namun juga berkat usaha seluruh pihak di sana.

Oleh karena itu, kata dia, pascaproses penyerahan senjata pada bulan April lalu kepada Satgas Indo RDB dan sebagai bagian dari program Disarmament Demobilization Repatriation (DDR) bersama dengan staf Monusco melaksanakan program pelatihan keterampilan dan kemandirian.

“Berbagai kegiatan yang kita berikan selama hampir satu minggu belakangan ini, ditujukan menyiapkan mereka bisa mandiri dengan dasar keterampilan yang diberikan kita,” tandasnya.

Dwi menyampaikan bahwa jenis pelatihan yang diberikan berupa cara bertani dan berkebun, kerajinan tangan, pertukangan dan pemberian pemahaman tentang perdagangan.

“Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Monusco dan pemerintah setempat sehingga setelah pelatihan ini mereka bisa bertani dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus di antaranya bisa diperjualbelikan,” ujar Dwi Sasongko.

Lulusan terbaik Akmil tahun 1998 ini juga menjelaskan, dalam kegiatan penyerahan sertifikat pelatihan keterampilan dan pernyataan sikap, para eks kombatan juga diberikan sembako.

“Selama transisi di kampung halamannya, mereka akan memberikan bantuan hidup yang layak,” ujar Dwi Sasongko


Selain itu, lanjutnya, untuk menarik dan memberikan pelayanan pascakonflik, Satgas Indo RDB juga menggelar stand pelayanan kesehatan, pemberian bantuan konsultasi psikologi dalam rangka trauma healing serta membuka perpustakaan mini bagi anak-anak maupun pengunjung lainnya.

“Semuanya kegiatan CIMIC (Civil and Military Coordination) itu diberikan secara gratis sehingga dalam acara yang dihadiri juga pejabat Propinsi Tanganyika dan para tokoh agama maupun masyarakat setempat, tidak hanya meriah, namun juga terpancar rasa optimis mereka, untuk menyongsong hidup yang lebih baik,” tuturnya.

Pada acara tersebut, sertifikat diserahkan secara simbolis dari Dansatgas kepada salah seorang warga eks kombatan dan diikuti oleh pejabat pemerintah lainnya bertempat di Desa Mushenge, 30 Km dari Kalemie, Provinsi Tangayika. (Dkn).







Sumber : Sindo
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.