JAKARTA, SANCA NEWS.COM -
Meski sama-sama purnawirawan TNI AD dan dijamin oleh tokoh penting di
pemerintahan saat ini, eks Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko
dan eks Kepala Staf Kostrad Mayjen Purn Kivlan Zen beda nasib dalam kasus yang
membelit mereka.
Soenarko akhirnya menghirup udara bebas, dikeluarkan dari Rutan Pomdam Jaya
Guntur, Jakarta, Jumat (21/6) siang, setelah permohonan penangguhan penahanannya
dikabulkan Polri.
Penasihat hukum Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu
mengatakan, istri dan anak Soenarko beserta 102 purnawirawan TNI/Polri ikut
menjadi penjamin penangguhan penahanan kliennya.
Soenarko ditetapkan tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
"Kami ajukan permohonan penangguhan penahanan pada tanggal 21 Mei 2019,
kemudian kita ajukan lagi 20 Juni.
Dalam hal ini, 21 Mei penangguhan penahanan itu jaminan istri dan anaknya
pak Soenarko.
Tanggal 20 Juni ini pernyataaan jaminan ini dari 102 purnawirawan TNI maupun
Polri," kata Firman di Pomdam Jaya Guntur, Jakarta, Jumat (21/6).
Firman menyebut beberapa nama seperti Mayor Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar
Makarim, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Mayor Jenderal TNI (Purn)
Glenny Kairupan, Letnan Jenderal TNI (Purn) TNI Suryo Prabowo dan Letnan
Jenderal TNI (Purn) Yayat Sudrajat.
Sementara dari Polri, ada Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Johny Wainal
Usman dan Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Oegroseno.
"Di sini pokoknya ada semua daftar nama mereka sebagai penjamin,"
kata Firman sembari menunjukkan lembar daftar nama para penjamin penangguhan
penahanan Soenarko.
Ia juga mengakui mendapat informasi, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi
Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan
menjadi penjamin.
"Kalau dari Pak Luhut saya mendapatkan kabar atau informasi termasuk
Panglima itu dari Kasubdit Tipidum, itu yang saya dapat informasi,"
katanya.
Di sisi lain, Firman menjamin kliennya akan terus kooperatif menjalani proses
hukumnya saat ini.
"Jadi nanti kalau seandainya sewaktu-waktu apabila dipanggil, ya kami
akan datang untuk hadir di pertemuan atau pemeriksaan selanjutnya dari pihak
Bareskrim Mabes Polri," kata Firman.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo
mengatakan, meski telah dikabulkan penangguhan penahanannya, kasus Soenarko
tetap berjalan.
"Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik, Pak Soenarko
cukup kooperatif.
Beliau menyampaikan semua terkait menyangkut suatu peristiwa yang beliau
alami sendiri," tutur Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Selain itu, menurut Dedi, Soenarko telah berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak akan melarikan diri.
Bila Soenarko sudah menghirup udara bebas, Kivlan Zen masih mendekam
di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan.
Kivlan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar dan kepemilikian
senjata api ilegal untuk rencana pembunuhan tokoh nasional.
Padahal yang menjadi penjamin Kivlan Zen juga tidak kurang banyak.
Bahkan Menhan Ryamizard Ryacudu sebelumnya telah menerima surat
permohonan perlindungan dan jaminan penangguhan dari pengacara Kivlan
Zen.
Ryamizard mengatakan, pihaknya telah meminta kepolisian untuk mempertimbangkan
perlindungan dan jaminan penangguhan penahanan Kivlan Zen.
"Saya sudah bisik-bisiklah dengan teman-teman polisi coba
dipertimbangkan lagi lah.
Saya kan cuma mempertimbangkan," kata Ryamizard saat ditemui wartawan
di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).
Ryamizard mengatakan, ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan polisi
untuk menunda penangguhan Kivlan. Salah satunya dengan melihat jasa-jasa Kivlan
selama menjadi TNI.
" Ya pertimbangan banyak lah, ada jasanya, segala macam, begitu
ya," ujarnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo
beralasan bahwa Kivlan dinilai tidak kooperatif selama penanganan kasus.
"Untuk Pak KZ, ada pertimbangan penyidik juga, baik secara objektif maupun
secara subjektif.
Salah satunya ada hal yang tidak koorporatif menyangkut masalah pokok
perkara yang saat ini sedang didalami oleh penyidik," kata Dedi di Gedung
Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).
"Hal itu yang menjadi pertimbangan penyidik, kenapa sampai hari ini penyidik
belum mengabulkan permohonan penangguhan kepada pak KZ.
Semua masih berproses," sambung dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku tak nyaman untuk
memproses purnawiran TNI yang terseret hukum seperti mantan Kepala Staf Kostrad
Mayjen Purn Kivlan Zen dan mantan Danjen Kopassus Mayjen Purn Soenarko.
Namun penegakan hukum itu harus dilakukan karena semua sama di muka hukum.
"Tapi ya hukum harus berkata demikian, ada asas persamaan di muka
hukum, semua orang sama dimuka hukum. Kami juga pernah menangani purnawirawan
Polri dalam beberapa kasus, saat ini juga kami harus lakukan untuk menunjukkan
kesamaan di muka hukum," tutur Tito di Lapangan Silang Monas,
Jakarta, Kamis (13/6/2019), dikutip dari Antara.
Kivlan Zen saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan
senjata api ilegal dan tengah menjalani penahanan di Rutan POM Jaya, Guntur,
Jakarta Selatan, selama 20 hari.
Kivlan dan beberapa desersi TNI dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap
beberapa tokoh nasional. Kivlan menjadi tersangka makar dan kepemilikan senjata
api.
Adapun Soenarko saat ini berstatus tersangka dugaan penyelundupan senjata
api ilegal dan juga sedang menjadi tahanan Mabes Polri yang dititipkan di Rumah
Tahanan Militer Guntur.
Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan Kivlan Zen dan
Soenarko berada dalam kasus yang berbeda.
Menurut Tito, kasus Soenarko masih dapat diselesaikan dengan musyawarah.
"Agak berbeda dengan kasus bapak Soenarko, ini senjatanya jelas
kemudian dimiliki oleh beliau waktu beliau di Aceh, lalu dibawa ke Jakarta
kemudian belum ada rencana senjata itu akan digunakan misalnya untuk melakukan
pidana tertentu.
Seperti dalam kasus bapak Kivlan Zen, jadi grade nya beda, sehingga saya
kira masih bisa terbuka ruang komunikasi untuk masalah bapak Soenarko
ini," tutur Tito.
Sumber : Tribun
