Latest Post

Jumat, Juni 14, 2019
Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Periode 2019-2023 Mengadakan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri JakartaSelatan, Kamis (13/6).
Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mengadakan pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kata Kapolri, Ada 8 Anggotanya yang Ingin Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK", https://nasional.kompas.com/read/2019/06/13/17574961/kata-kapolri-ada-8-anggotanya-yang-ingin-ikut-seleksi-calon-pimpinan-kpk.
Penulis : Devina Halim
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengungkapkan, ada 8 anggota Kepolisian yang menyampaikan keinginan mengikuti proses seleksi sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. 

Tito mengungkapkan hal itu seusai bertemu Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6). 

"Sudah ada beberapa nama yang menyampaikan keinginannya untuk maju di SDM, As (Asisten) SDM, ada 8. Tapi masih terbuka kesempatan, karena pembukaannya tanggal 17 Juni sampai 4 Juli, masih ada waktu," kata Tito. 

Ia pun mengimbau para perwira tinggi yang ingin mengikuti proses seleksi agar segera mendaftar.
Tito juga mengingatkan kepada para calon untuk melihat rekam jejak hingga persyaratan administratif lainnya, seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Tolong cek betul track record masing-masing, LHKPN masing-masing ada atau tidak, karena ini menentukan, di samping tentunya kompetensi-kompetensi pengalaman di reserse. Pernah menangani kasus korupsi lebih bagus. Tentu ada tes yang lain yah, kesiapan tes kesehatan, baik fisik maupun psikis," kata Tito. 

Ia berpendapat, jika ada anggota Polri terpilih sebagai komisioner, sinergi dalam hal pemberantasan korupsi menjadi lebih mudah. 

Ketua Tim Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengaku belum mengantongi nama kandidat dari pihak Kepolisian. 

"Belum, pembukaan belum, yang diam-diam belum ada juga. Tidak ada (nama) apa-apa di kantong," kata Yenti pada kesempatan yang sama. 

Saat ini, Pansel masih dalam tahapan audiensi dengan beberapa instansi terkait, seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan media.

Sementara, proses pendaftaran akan berlangsung pada 17 Juni sampai 4 Juli 2019. (Dkn).

Baca selengkapnya »

Jumat, Juni 14, 2019
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumbar Catur Wicaksono


PADANG, SANCA NEWS.COM - Pengembangan destinasi wisata menjadi salah satu pertimbangan pengaktifan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat (Sumbar) selain tujuan utama memberikan akses transportasi aman dan nyaman kepada masyarakat.

"Tahun ini akses kereta api stasiun Simpang Haru, Padang menuju Pulau Aia diaktifkan kembali. Jalur ini bisa memberi akses wisata kota tua bagi penumpang," kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumbar Catur Wicaksono, di Padang, Jumat.

Ia mengatakan itu terkait upaya pengaktifan kembali sejumlah ruas rel kereta api di Sumbar secara bertahap hingga 2024.

Nantinya penumpang dari Pariaman tidak hanya berhenti di Stasiun Simpang Haru, tetapi bisa lanjut berwisata ke kota tua di pinggiran Batang Arau dengan berhenti di Stasiun Pulau Aia.

"Jadi akses wisatanya jadi timbal balik. Penumpang dari Padang bisa berwisata di Pariaman, orang dari Pariaman bisa pula berwisata di Kota Tua, Padang," katanya.

Sebelum ini, rata-rata penumpang yang ingin berwisata itu dari Padang ke Pariaman karena Stasiun di Pariaman memang berada tepat di lokasi pantai yang menarik. Sore hari mereka kembali ke Padang dengan kereta api juga.

Sementara arus dari Pariaman ke Padang biasanya didominasi pekerja dan mahasiswa yang butuh akses cepat dan murah.

Sebagai kereta api perintis, harga tiket Pariaman-Padang memang sangat murah karena mendapatkan subsidi. Waktu tempuh juga sangat cepat sekitar 45 menit untuk panjang lintasan 70 kilometer.

Waktu tempuh itu lebih afektif dibandingkan transportasi darat lainnya yang memakan waktu 1,5 hingga dua jam tergantung kondisi arus lalu lintas.

Balai Perkeretaapian menurut Catur menggelontorkan anggaran sekitar Rp40 miliar tahun ini untuk mengaktifkan jalar Simpang Haru-Pulau Aia tersebut.

Pembersihan rel dan stasiun Pulau Aia sudah mulai dikerjakan. Secara bertahap jalur itu akan diperbaiki hingga dijadwalkan bisa dilewati kereta api akhir tahun ini.

Catur mengakui ada sejumlah kendala yang dihadapi untuk mengaktifkan jalur yang telah bertahun-tahun mati tersebut, salah satunya pemukiman warga yang terlalu dekat dengan rel.

Namun pihaknya bersama pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi untuk sterilisasi jalur rel dari Simpang Haru hingga Pulau Aia, "Kita optimistis terlaksana tahun ini," ujarnya.

Ke depan untuk meningkatkan akses pariwisata itu, jalur kereta api dari Pulau Aia itu akan diteruskan hingga stasiun di Muaro Pantai Padang yang merupakan salah satu destinasi favorit di ibu kota provinsi Sumbar itu. (Dkn/Sac).

Baca selengkapnya »

Jumat, Juni 14, 2019

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Merujuk pada situs MK, Sidang PHPU Pilpres 2019 yang teregister dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 itu akan digelar mulai pukul 09.00 WIB, Kamis (14/6).

Kemarin, Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan pihak kepolisian telah menyiapkan sedikitnya 12 ribu personel untuk mengamankan beberapa titik di sekitar Gedung MK pada saat pelaksanaan sidang perdana ini.
Demi pengamanan sidang sengketa Pilpres 2019, polisi menutup Jalan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melaksanakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan mulai sebelum dan saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK.

"Dalam rangka giat sidang PHPU di Gedung MK, ruas jalan akan ada pengalihan karena jalan ditutup," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M Naseer, Kamis (13/6) seperti dilansir Antara.

Nasser mengatakan penutupan diterapkan mulai Kamis malam hingga saat proses sidang berlangsung di sekitar ruas jalan menuju gedung MK.

"Rencana pengalihan arus lalu lintas dimulai pukul 22.00 WIB (Kamis), namun sifatnya situasional," ucap Naseer.
Ruas jalan di sekitar gedung MK yang ditutup adalah:

1. Jalan Medan Merdeka Barat sisi timur dan barat, penempatan MCB barrier di depan Museum Gajah.

2. Jalan Medan Merdeka Utara MCB Barrier di depan gedung Kemendagri.

3. Jalan Veteran Raya samping Hotel Sriwijaya arah Harmoni.

4. Jalan Majapahit ujung Harmoni.

5. Jalan Abdul Muis arah utara di Jalan Tanah Abang 2.

6. Jalan Veteran 3 depan Bina Graha.
Sementara itu, rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK adalah:

1. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke kiri maupun kanan ke Jalan Kebon Sirih.

2. Arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin.

3. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit atau Jalan Fachrudin.

4. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit dialihkan ke Jalan IR H Juanda.

5. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya menuju jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun ke kanan Jalan Hayam Wuruk.

6. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran III diluruskan ke arah Harmoni.

7. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokan ke kanan Jalan Perwira.

8. Arus lalu lintas dari Jalan M Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.
Terkait penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas, Fajar meminta tidak dianggap sebagai upaya menghalang-halangi masuknya masyarakat.

Semua itu, kata Fajar, semata-mata agar persidangan tidak mengalami gangguan yang signifikan mengingat MK juga hanya memiliki waktu 14 hari untuk memutus perkara PHPU Pilpres 2019 yang dimohonkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Dkn).
Baca selengkapnya »

Jumat, Juni 14, 2019

Jorong Sikaladi Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat memiliki tradisi yang unik dalam merayakan lebaran, salah satunya dengan merayakan Hari Rayo Enam (lebaran ke enam) di pekuburan kaum.

TANAH DATAR, SANCA NEWS.COM  - Jorong Sikaladi Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat memiliki tradisi yang unik dalam merayakan lebaran, salah satunya dengan merayakan Hari Rayo Enam (lebaran ke enam) di pekuburan kaum.

Perayaan itu dilakukan dengan ziarah dan berdoa bersama keluarga setelah selesai melakukan puasa enam di bulan Syawal.

Mamak Pakiah Batuah dari persukuan Pisang, di Batusangkar Kamis (13/6), mengatakan acara tersebut sudah menjadi tradisi dari nenek moyang di Jorong Sikaladi dan masih bertahan sampai saat ini.

Konon, katanya merayakan Hari Rayo Anam bermula di bawah kepemimpinan Kampuang Panji Datuak Tanjuang, kemudian turun kepada Datuak Garang, dari Datuak Garang turun temurun hingga saat ini.

Diperkirakan acara tersebut sudah diwariskan lebih kurang sekitar 400 tahun yang silam dan akan diturunkan kepada anak kemenakan di setiap generasi berikutnya.

Biasanya, masyarakat Sikaladi merayakannya pada Kamis pertama setelah puasa enam di bulan Syawal, dan puncaknya pada petang Kamis di pandam pekuburan Sipuan Raya Suku Pisang dengan menggelar do'a, zikir, dan tahlil bersama.

Mereka meyakini petang Kamis dan malam Jum'at adalah waktu kembalinya arwah nenek moyang mereka ke dunia untuk melihat anak cucunya.

Bagi masyarakat Sikaladi, Hari Rayo Enam sangat meriah jika dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri karena saat itu seluruh anak kemenakan Jorong Sikaladi, baik yang tinggal di kampung halaman maupun di perantauan berkumpul semuanya.

Selain itu, Hari Rayo Anam juga sebagai bentuk merajut tali silaturahmi masyarakat kaum dari pesukuan itu. Dengan berkumpul bersama, seluruh masyarakat kaum dapat saling mengenal antara sesama.

Setiap rumah membawa bekal dengan talam ke pemakaman. Di dalam talam berisikan nasi bungkus untuk diserahkan kepada masyarakat yang hadir, mulai dari anak-anak hingga tokoh masyarakat dan para perantau.

Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat menghadiri acara tersebut mengatakan tradisi itu adalah salah satu bentuk kekompakan masyarakat Sikaladi dalam menjaga nilai leluhurnya.
Menurut dia, tradisi itu memiliki potensi wisata yang bisa mendatangkan wisatawan dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar yang berjualan.

Sementara salah seorang warga Sikaladi Sukarni (56) mengatakan, biasanya kalau hari bagus, diperkirakan sampai 200-250 talam yang dibawa ke pandam pekuburan Sipuan Raya tersebut karena semua yang bersangkutan dengan suku Pisang akan datang. (Dkn).
Baca selengkapnya »

Jumat, Juni 14, 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman

SURABAYA, SANCA NEWS.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 akan digelar pada September.

"Pelaksanaan Pilkadanya September tahun depan, tapi tanggalnya belum dan nanti segera diputuskan," ujarnya kepada wartawan usai melantik 180 komisioner dari 36 KPU tingkat kabupaten/kota di Surabaya, Kamis.

Di Jatim, pada tahun depan akan diselenggarakan 19 pilkada, yakni untuk tingkat kota terdiri dari Surabaya, Blitar, Ngawi dan Pasuruan.

Sedangkan, untuk tingkat kabupaten yaitu Sumenep, Trenggalek, Banyuwangi, Blitar, Malang, Mojokerto, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik dan Kediri.

Diperkirakan, kata Arief Budiman, pada September 2019 KPU akan dilakukan peluncuran sebagai tanda dimulainya tahapan pilkada serentak atau tepat setahun menjelang pelaksanaan.

Mantan ketua KPU Jatim tersebut meminta komisioner di tingkat kabupaten/kota menunggu tahapan yang disusun oleh KPU RI karena jadwal pelaksanaannya juga sama.

"KPU akan membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang jadwal tahapan maupun program. Dan mudah-mudahan komisioner yang baru dilantik bisa menjalankannya dengan baik," ucapnya.

Dengan adanya PKPU tersebut, lanjut dia, nantinya KPU kabupaten/kota akan menjalankan jadwalnya, seperti kapan membuat rencana program dan membuat rencana anggaran.

Selain itu juga tentang penyusunan secara detil tahapan mulai pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta pilkada, logistik, kampanye sampai dengan pemungutan suara.

"Insya Allah kami akan menyelesaikan PKPU untuk tahapan pilkada serentak 2020 pada Juni ini atau paling lambat Juli 2019. Setelah itu akan ditindaklanjuti di provinsi dan kabupaten/kota masing-masing," katanya. (Dkn).
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.