SANCAnews.id

SURABAYA, SANCA NEWS.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 akan digelar pada September.

"Pelaksanaan Pilkadanya September tahun depan, tapi tanggalnya belum dan nanti segera diputuskan," ujarnya kepada wartawan usai melantik 180 komisioner dari 36 KPU tingkat kabupaten/kota di Surabaya, Kamis.

Di Jatim, pada tahun depan akan diselenggarakan 19 pilkada, yakni untuk tingkat kota terdiri dari Surabaya, Blitar, Ngawi dan Pasuruan.

Sedangkan, untuk tingkat kabupaten yaitu Sumenep, Trenggalek, Banyuwangi, Blitar, Malang, Mojokerto, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik dan Kediri.

Diperkirakan, kata Arief Budiman, pada September 2019 KPU akan dilakukan peluncuran sebagai tanda dimulainya tahapan pilkada serentak atau tepat setahun menjelang pelaksanaan.

Mantan ketua KPU Jatim tersebut meminta komisioner di tingkat kabupaten/kota menunggu tahapan yang disusun oleh KPU RI karena jadwal pelaksanaannya juga sama.

"KPU akan membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang jadwal tahapan maupun program. Dan mudah-mudahan komisioner yang baru dilantik bisa menjalankannya dengan baik," ucapnya.

Dengan adanya PKPU tersebut, lanjut dia, nantinya KPU kabupaten/kota akan menjalankan jadwalnya, seperti kapan membuat rencana program dan membuat rencana anggaran.

Selain itu juga tentang penyusunan secara detil tahapan mulai pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta pilkada, logistik, kampanye sampai dengan pemungutan suara.

"Insya Allah kami akan menyelesaikan PKPU untuk tahapan pilkada serentak 2020 pada Juni ini atau paling lambat Juli 2019. Setelah itu akan ditindaklanjuti di provinsi dan kabupaten/kota masing-masing," katanya. (Dkn).

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihak kepolisian tidak pernah menyebut Kivlan Zen sebagai dalang di balik kerusuhan 22 Mei. Kivlan saat ini sudah ditahan atas statusnya sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal serta menjadi terduga otak rencana pembunuhan empat jenderal dan satu pimpinan lembaga survei.

"Tolong dikoreksi bahwa dari Polri tidak pernah mengatakan dalang kerusuhan itu adalah Pak Kivlan Zen. Enggak pernah," kata Tito Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (13/6).

Tito menambahkan pihaknya hanya menjerat mantan Kepala Staf Kostrad berpangkat Mayor Jenderal TNI (Purn) itu dengan kepemilikan senjata api ilegal. Kivlan juga terlibat pemufakatan jahat karena merancanakan pembunuhan terhadap Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, dan Gories Mere.

"Apalagi dalam kasus mohon maaf melibatkan Bapak Kivlan Zen, ini bukan hanya kasus kepemilikan senjata api ilegal. Tentu juga ada dugaan permufakatan jahat dalam bahasa hukum untuk melakukan rencana pembunuhan," ucap Tito.

Karena itu, Tito menegaskan kembali bahwa tidak ada satu pihak di kepolisian yang menyebut Kivlan sebagai dalang kerusuhan 22 Mei. Yang benar, Kivlan disangka memiliki senjata api ilegal dan diduga menjadi otak rencana pembunuhan.

"Kita tidak tuduh sebagai dalang. Tidak. Tapi (kami) katakan bahwa ada pihak lain di luar petugas yang juga terindikasi akan gunakan senjata api. Dan mungkin ada pihak lain yang kita tidak deteksi menggunakan senjata api," ucap dia.

Untuk diketahui Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Rabu 29 Mei lalu. Kivlan dijerat UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dugaan kepemilikan senjata api yang menjerat Kivlan berkaitan dengan penetapan enam tersangka terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.

Dalam pengembangan penyidikan, Kivlan juga diduga menjadi otak rencana pembunuhan terhadap empat jenderal dan satu pimpinan lembaga survei. Dugaan itu berdasarkan keterangan tersangka kerusuhan 22 Mei, HK alias Iwan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Kivlan merupakan sosok yang memberi perintah kepada HK untuk mencari eksekutor pembunuhan terhadap Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, dan Gories Mere, serta pimpinan lembaga survei Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Kivlan juga membekali HK uang Rp150 juta buat membeli senjata api yang akan digunakan untuk menghabisi mereka yang ditarget. (Dkn).