SANCAnews.id

PADANG, SANCA NEWS.COM  - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebutkan dari 120 orang yang diusulkan, baru 65 orang Pejabat Eselon III dan IV yang disetujui oleh Mendagri, sehingga masih ada kekosongan beberapa jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah.

“Namun hal ini seyogyanya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Mahyeldi pada acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 6 (enam) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan 65 orang Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah, Rabu (12/6), sebagaimana dilansir dari Facebook Humas Pemko Padang.

“Terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemda Proinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, dan alhamdulillah kita telah mendapatkan persetujuan tersebut melalui surat Mendagri Nomor: 821/508/SJ tanggal 31 Mei 2019 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemko Padang dan surat Mendagri Nomor: 821/3054/OTDA tanggal 31 Mei 2019 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemko Padang”, ungkap Mahyeldi.

Adapun 6 (enam) orang Pejabat Eselon II yang dilantik adalah Arfian sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setdako Padang;

Mursalim yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Kesbangpol Padang menyandang jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

Lalu, Kabag Hukum Setdako Padang Syuhandra kini menempati jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang; Afriadi mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Padang, dimana sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris pada dinas yang sama;

Dinas Lingkungan Hidup kini dipimpin oleh mantan Kabid Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Mairizon; dan Guswardi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, beralih dari jabatan lamanya sebagai Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan di antara jajaran Eselon III terdapat nama Budi Payan yang menempati jabatan baru sebagai Kabag Umum Setdako Padang, dari jabatan lama sebagai Kabid Penagihan dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Mahyeldi berharap agar para pejabat yang baru dilantik dapat fokus bekerja untuk hasil yang baik, bukan fokus pada hal-hal yang menjatuhkan kinerja, serta menjauhkan diri dari berbagai kepentingan yang merusak kebersamaan dan kekompakan organisasi.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Yosmeri, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Yeflin Luandri, Seketaris Daerah Kota Padang Amasrul dan Asisten Administrasi Setdako Padang sebagai saksi pelantikan, serta Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang.

Mahyeldi sendiri baru sebulan menjalani peran sebagai walikota untuk periode 2019-2024, dengan pasangan Hendri Septa.(Hms/Dkn/Asc).

pada 2020.

PADANG PANJANG, SANCA NEWS.COM – Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Padang Panjang masih mempertahankan predikat sebagai madrasah terbaik tingkat Sumbar. Pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 ini madrasah tersebut berhasil meluluskan 100 persen siswanya dengan rata-rata nilai tertinggi tingkat MTs dan peringkat keempat SMP/MTs se-Sumbar.

“Alhamdulillah, dalam UNBK yang diumumkan jelang hari raya lalu, rata-rata kita terbaik tingkat MTs dan nomor 4 tingkat SMP/MTs se-Sumbar,” kata Kepala MTsN Padang Panjang Firmawati Anwar, Senin (10/6) di ruangan kerjanya.

Firmawati yang didampingi Waka Bidang Humas Walfurqan menyebutkan, siswa MTsN Padang Panjang yang mengikuti UNBK 2019 sebanyak 300 orang. Dari 300 siswa itu, 3 siswa mendapat nilai 100 pada mata pelajaran matematika, yakni Hadid Habiburrahman, Santry Finisia Noza dan Muhammad Fariz.

“Ada juga satu orang siswa kita yang mendapat nilai 100 untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, atas nama Dinda Alya Fadila. Mereka yang mendapat nilai 100 ini diberi reward oleh komite madrasah,” terangnya.

Para lulusan MTsN Padang Panjang itu sebagian sudah dipastikan diterima di sejumlah sekolah favorit, antara lain SMAN 1 Padang Panjang 22 orang, SMAN 1 Sumbar 18 orang dan MAPK Koto Baru Padang Panjang 10 orang.

Kakan Kemenag Kota Padang Panjang Gusman Piliang mengapresiasi prestasi yang diraih MTsN Padang Panjang. Ia berharap prestasi itu dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang. (Dkn).

JAKARTA, SANCANEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, hari ni, Senin, 10 Juni.

 

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan pada 27 Mei 2019. Saat itu, mantan Direktur Pengadaan Strategis PT PLN ini tak memenuhi panggilan KPK lantaran sedang berada di luar negeri.

 

"Hari ini dijadwal ulang pemeriksaan Nicke sebagai saksi untuk tersangka SFB," kata Febri, Senin, 10 Juni 2019.

 

Nicke sudah dua kali diperiksa dalam kasus korupsi pembangkit listrik ini. Dia diperiksa pertama kali pada September 2018 sebagai saksi untuk eks Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih. KPK kala itu mendalami soal dugaan pertemuan antara Eni dan Nicke.

 

Nicke diperiksa untuk kedua kalinya pada 2 Mei 2019, sebagai saksi untuk Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Seusai pemeriksaan, Nicke tak banyak bicara. Dia mengatakan diperiksa sebagai mantan pejabat di PLN. "Tadi saya ditanya kurang lebih sama seperti yang ditanya sebelumnya. (Sebagai) mantan Direktur di PLN, itu saja.

Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan Basir membantu Eni Saragih menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1. KPK menyangka Sofyan juga menerima komitmen fee dengan jumlah yang sama dengan Eni.

Selain itu, KPK menduga Sofyan juga berperan menunjuk perusahaan Kotjo menjadi penggarap proyek PLTU Riau-1.

 

Sebelum Sofyan, KPK telah menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus ini, yakni Kotjo, Eni dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Eni dan Idrus disangka menerima suap Rp 4,75 miliar untuk membantu Kotjo melobi pihak PLN supaya bisa menggarap proyek PLTU Riau-1. (Dkn).