Latest Post


Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Andre Rosiade

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengklaim akan membuat kejutan pada sidang perdana sengketa hasil Pemilu (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade enggan membeberkan kejutan macam apa yang akan disuguhkan saat persidangan nanti.

"Ya, lihat nanti tunggu tanggal mainnya dong, masa kejutan diinformasikan," kata Andre saat dihubungi, Minggu (9/6).

Dia mengatakan, saat ini tim hukum BPN telah mengumpulkan bukti dan juga saksi yang mendukung dalil mereka bahwa ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).  Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama menyaksikan sidang tersebut. "Kami akan buktikan dugaan TSM itu. Kami akan buktikan dugaan korupsi politik itu," katanya.

Andre mengaku, belum mengetahui pasti terkait sudah atau belum diserahkannya perbaikan permohonan ke MK. Namun, seluruh untuk persidangan sudah dilengkapi oleh tim kuasa hukum. "Kami yakin dan optimis (MK kabulkan permohonan BPN, Red)," ujarnya.

Menurut Andre, pihaknya tidak akan mengerahkan massa selama sidang sengketa Pilpres di MK. Namun, dia juga tidak bisa menjamin sidang di MK nanti akan bebas dari aksi unjuk rasa.  Sebab, ada kemungkinan masyarakat datang atas inisiatif sendiri.

"BPN tak akan mengerahkan massa, tapi kalau masyarakat ingin datang ke MK kita tak bisa halangi," imbuhnya.

Andre menambahkan, BPN Prabowo-Sandi akan fokus menyiapkan segala materi persidangan di MK. Bahkan, ia menilai, aksi massa justru bisa mengganggu konsentrasi tim hukum BPN. Misalnya semalam, tim hukum yang mendaftarkan gugatan ke MK sempat terhambat karena banyak jalanan ditutup. Penutupan itu terjadi pasca kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta yang terjadi pada aksi 22 Mei.

"Kami tak ingin juga mengganggu kinerja tim kuasa hukum seperti semalam sulit sekali masuk MK," imbuhnya.

Kendati demikian, lanjutnya, jika massa melakukan unjuk rasa, ia memastikan akan ada imbauan dari Prabowo-Sandi atau tim BPN agar aksi tersebut berjalan secara tertib. "Kita akan minta tolong damai jangan anarkistis," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Terpisah, Direktur Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan mengaku, tidak ambil pusing terkait bakal adanya kejutan seperti apa yang disampaikan kubu 02.

Menurutnya pernyataan semacam itu tidak akan berpengaruh bagi tim hukum TKN. Ia juga meyakini BPN tidak memiliki bukti yang cukup kuat dalam persidangan nanti.

"Saya berani mengatakan itu kenapa, ya memang mereka tidak punya bukti yang material, tidak punya saksi yang kuat di lapangan,  yang terdaftar di TPS, kan setiap orang terdaftar di TPS siapa namanya, saksi dari mana, saya yakin itu, jadi kalau ada kejutan-kejutan tuh itu hanya bluffing aja, nggak apa-apa lah," ujarnya. (Dkn).


Tim SAR melakukan pencarian korban hilang Minibus Toyota Kijang Innova

AGAM, SANCA NEWS.COMPencarian dua korban yang masih hilang setelah Toyota Kijang Innova masuk jurang, masih terus dilakukan, Senin (10/6).

Dilansir dari SancaNews.com, peristiwa ini terjadi di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Agam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dua korban yang masih belum ditemukan adalah nenek dan cucu yang bernama Mulyanti (57) dan Deva (8).

"Pencarian masih terus kita lakukan. Masih ada dua orang korban lainnya yang belum ditemukan. Kemungkinan terseret air sungai yang cukup deras," ujar Robi Saputra selaku Koordinator Pos SAR Limapuluh Kota.

Menurut Robi, pihaknya telah membagi tiga tim untuk melakukan penyisiran di aliran sungai Batang Agam yang berada di bawah jurang sedalam 20 meter tersebut.

Hanya saja, pihaknya terkendala dengan air sungai yang cukup deras.
"Kita melakukan penyisiran dari lokasi kejadian hingga ke bendungan PLTA. Kami cukup kesulitan karena air sungai yang deras," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah mobil Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi BA 1751 BP jatuh ke jurang sedalam 20 meter.

Jurang ini ada di dekat PLTA Batang Agam, perbatasan Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (9/6) sekitar pukul 23.00 WIB.

Satu orang penumpang dilaporkan tewas akibat kejadian tersebut.

Mobil Innova naas ini mengangkut 10 orang penumpang dari arah Payakumbuh hendak menuju Kota Padang Panjang.

Kejadian diduga mobil hilang kendali dan jatuh kedalam jurang di PLTA Batang Agam. (Dkn).



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

MADIUN, SANCA NEWS.COM  - Usul Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi soal dinonaktifkannya Gerbang Tol Palimanan ditolak oleh pihak operator. Budi menyebut akan mengikuti keputusan yang diambil oleh Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya Firdaus Azis, operator tol Cikopo-Palimanan, mengatakan usul Menhub itu tidak bisa diterapkan. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan banyak operator lainnya dan keputusannya sudah bulat bahwa usul tersebut tidak bisa diterapkan.

"Kita sudah bahas ya dengan pihak terkait, itu banyak libatkan operator ya, bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan. Saya kurang paham ya arahan Kemenhub gimana, cuma kita secara decision-nya (keputusan) sama operator lain seperti itu, ya," ungkap Firdaus, Jumat (7/6).

"Masalah apa nggak masalah, saya serahkan ke Kakorlantas. Saya sudah beri usulan, yang mutusin Kakorlantas. Apa pun yang diputuskan Kakorlantas, saya ikut," kata Budi Karya setelah meninjau rest area 579, Sukowidi, Jawa Timur, Sabtu (8/6).

Budi mengatakan usul tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Usul itu juga muncul setelah menerima laporan sempat terjadi kemacetan sepanjang 3 kilometer untuk melewati GT Palimanan.

Budi tak mempersoalkan apabila usulnya itu pada akhirnya tak terealisasi. Namun, dia menegaskan, permasalahan kepadatan kendaraan di ruas tol selama Lebaran harus dicarikan solusi.

"Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Paling nggak, ada suatu note, yang seperti ini harus dipikirin. Nggak bisa satu pengelola berpikir tentang dirinya sendiri. Itu message-nya," jelas Budi.

"Saya sudah sampaikan tugas saya untuk mengingatkan itu suatu kondisi kita itu mesti saling memberi," lanjut dia.

Selain itu, Budi menuturkan soal strategi mengurai kepadatan kendaraan selain menerapkan sistem satu arah dan contraflow. Menurutnya, harus juga ada pembatasan load kendaraan.

"Jadi ada beberapa tools lagi, katakanlah pembatasan load. Pembatasan load bisa terjadi dengan mengalihkan tempat atau mengambil suatu keputusan tentang di satu tempat perlintasan setelah berapa kilo harus jalan," ujarnya.

"Jadi rekayasa itu kaya, banyak kemungkinan dan mungkin saja itu merupakan satu masukan dari masyarakat," lanjut dia. (Dkn).

Ilustrasi

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Gagasan pemerintah mengundang maskapai asing ke pasar penerbangan di Indonesia mengundang protes dari maskapai nasional. Salah satunya, PT Sriwijaya Air yang mengoperasikan dua maskapai di dalam negeri, yaitu Sriwijaya Air dan NAM Air.

Direktur Utama Sriwijaya Air Joseph Adrian Saul menilai gagasan memasukkan maskapai asing ke pasar penerbangan dalam negeri berpotensi mengubah iklim pasar saat ini. Ia bahkan menyebut bukan tidak mungkin kebijakan tersebut bisa membunuh maskapai nasional yang saat ini masih jatuh bangun mempertahankan bisnisnya.

Apalagi, sambungnya, jumlah pemain di industri ini tinggal 10 maskapai dari sebelumnya sekitar 30 maskapai beberapa tahun lalu. Sementara sisanya, terpaksa bangkrut karena tidak bisa bertahan.

"Yang saya khawatirkan adalah bisa merusak pasar penerbangan domestik yang kemudian setelah itu ditinggalkan," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/6).

Di sisi lain, menurutnya, gagasan mengundang maskapai asing karena isu tingginya tarif tiket pesawat menyudutkan maskapai nasional. Sebab, seolah-olah maskapai nasional menjadi biang keladi kenaikan tarif tiket.

Maskapai, menurut dia, juga dituding menyebabkan melorotnya pertumbuhan industri pesawat lantaran tarif pesawat yang disebut mahal. Padahal, menurutnya, maskapai nasional perlu melakukan penyesuaian harga untuk bertahan hidup.

Ia pun mengklaim kenaikan harga sebenarnya dilakukan bertahap dan sesuai dengan sistem travel online.

"Penerbangan dianggap menjadi satu-satunya penyebab industri pariwisata menurun, tapi di pihak lain, saya tidak dengar industri perhotelan membantu mendorong pariwisata. Toh, peak season Lebaran, harga hotel juga mahal sekali," jelasnya.

Lebih lanjut, Joseph berpandangan ketimbang menambah maskapai asing ke pasar penerbangan Tanah Air, lebih baik seluruh pihak berusaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan begitu, tercipta kemampuan baru di pasar penerbangan dalam negeri.

"Airlines sudah beroperasi sangat efisien, yang perlu ditingkatkan ya daya beli masyarakat," imbuhnya.

Sekalipun maskapai asing benar-benar akan masuk ke pasar penerbangan domestik, ia mengaku belum bisa memberi gambaran kesiapan perusahaan. 'Kami masih fokus memperbaiki performance finance dan operation agar melepas 2019 bisa lebih baik dari 2018," tuturnya.

Tak jauh berbeda, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberikan nada khawatir terhadap gagasan tersebut. Meski, secara personal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengaku percaya diri bisa menghadapi persaingan ke depan bila maskapai asing benar-benar masuk ke pasar penerbangan Indonesia.

Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengatakan perseroan siap menghadapi potensi persaingan ke depan karena selama ini sudah menjalankan bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pemerintah harus pula memberikan ruang dan aturan yang sama kepada maskapai asing di pasar penerbangan domestik.

Jika hal tersebut tak dilakukan, menurut dia, kelangsungan bisnis maskapai nasional ke depan bisa lebih muram. "Jangan sampai mengistimewakan maskapai asing. Di Indonesia sudah ada 24 maskapai penerbangan nasional yang bangkrut akibat persaingan yang tidak sehat. Mudah-mudahan jangan ada lagi," ungkapnya.

Ia juga menyayangkan jika gagasan mengundang maskapai asing dilakukan karena menuding maskapai nasional sengaja mengerek harga tiket pesawat. Padahal, menurutnya, maskapai nasional selalu menaati aturan main yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Ia mencontohkan, ketika pemerintah menurunkan aturan tarif batas atas (TBA) sekitar 12-16 persen, maskapai nasional tetap menaati aturan tersebut dan melakukan penyesuaian. Lebih lanjut, menurut Ikhsan, ketimbang memasukkan maskapai asing ke persaingan di dalam negeri, lebih baik mengedukasi masyarakat soal harga tiket penerbangan.
Sementara PT Indonesia AirAsia, maskapai asal Malaysia yang beroperasi di sejumlah rute penerbangan di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda.

Menurut Direktur Utama AirAsia Indonesia Dendy Kurniawan, gagasan tersebut sejatinya sah-sah saja.

Baginya, bukan hal yang salah bila pasar penerbangan Indonesia mulai membuka diri dengan maskapai asing. "Kalau seperti katak dalam tempurung terus, kapan majunya?" ungkapnya.

Toh, menurutnya, kehadiran maskapai asing bukan tidak mungkin bisa memunculkan pasar industri yang lebih efisien dan kompetitif untuk meningkatkan daya saing.

"Airlines nasional juga harus introspeksi, sudah efisien kah kita? Sudah siapkan bersaing kita?" celetuknya.


Berbeda dengan maskapai selaku pemain utama di pasar penerbangan, PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola operasional sejumlah bandara di dalam negeri justru menyambut baik gagasan tersebut. Bahkan, AP II akan 'membuka pintu' dengan menambahkan jadwal penerbangan dari maskapai asing ke jadwal bandara.

"Kami mendukung sekali. Sebagai operator, bandara kami siap untuk itu," ucap Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin.

Meski begitu, Awaluddin menekankan kedatangan maskapai asing nanti tentu tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Khususnya, pemenuhan ketentuan pengangkutan penumpang dan barang antara dua tempat di negara yang sama oleh operator transportasi dari negara lain alias cabotage.

Berdasarkan aturan ini, maskapai yang beroperasi di Tanah Air tidak bisa melayani rute penerbangan yang populer saja, misalnya antara kota di Pulau Jawa. Namun, maskapai juga perlu membuka rute penerbangan ke luar Jawa hingga daerah-daerah perintis.

"Badan usaha udara yang baru perlu masuk ke wilayah perintis atau yang sekarang sudah dilayani badan usaha existing. Jadi ada kesetaraan," katanya.
Sementara kalangan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut mendukung gagasan memasukkan maskapai asing ke pasar penerbangan dalam negeri. Apalagi bila hasilnya bisa membuat industri ini semakin efisien dan kompetitif. Sebab, dampaknya pun bisa memperkuat lini bisnis lain.

"Tapi yang paling penting, level of playing field-nya harus sama," katanya.

Lebih lanjut ia melihat maskapai nasional seharusnya tidak perlu khawatir karena kedatangan pemain baru merupakan hal paling standar dalam persaingan bisnis. Toh, menurutnya, masing-masing maskapai nasional saat ini sudah punya pasar dan kualitas layanan yang bisa ditawarkan ke masyarakat.

"Saya selalu menyatakan, kalau pengusaha takut kompetisi, ya tidak usah jadi pengusaha. Kompetisi bikin apa? Semakin efisien, itu jadi lebih baik," pungkasnya. (Dkn). 

Berita ini dikutip dari CNN Indonesia (7/6).

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.