KPK Minta Keterangan Mantan Ketua OJK Terkait Kasus Bank CenturyKomisi
Komisi Pemberantas Korupsi |
Komisi Pemberantas Korupsi |
Wali Kota Padang Mahyeldi (tengah ) didampigi Sekretaris
Masyarakat Ekonomi Syariah Sumbar Mulyadi Muslim (kiri) menerima rencana induk
pengembangan ekonomi syariah di Padang. |
PADANG, SANCANEWS.COM - Wali Kota Padang Mahyeldi menerima
rencana induk pengembangan ekonomi syariah dari Komite Nasional Keuangan
Syariah (KNKS) yang diserahkan secara langsung oleh Direktur Pengembangan
Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar serta Analis Kebijakan
Divisi Pengembangan Lifestyle dan Industri Halal KNKS Yopi Nursali.
Mahyeldi di Padang, Minggu menyampaikan apresiasi kepada tim
KNKS yang menyerahkan rencana induk pengembangan ekonomi syariah, sehingga
sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat punya pedoman
yang terukur dalam mengembangkan ekonomi syariah di Sumatera Barat secara umum
dan Padang khususnya.
Kemudian dengan adanya rencana induk ini, agenda pembangunan
di kota Padang berbasis syariah lebih efektif dan efisien, karena pedoman ini
sangat strategis bagi pemegang kebijakan.
Mendampingi Wali Kota Padang, Mulyadi Muslim selaku
Sekretaris MES Sumbar dan Ketua Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah Sumbar
menyampaikanbahwa wakaf adalah salah satu komponen pendukung pengembangan
ekonomi syariah.
BPW Ar Risalah Sumbar juga siap bersinergi dengan KNKS,
apalagi BPW Ar Risalah Sumbar sudah dibolehkan menerima wakaf uang, sehingga
bisa menjadi alternatif modal pengembangan ekonomi syariah yang komprehensif
dan terukur, kata dia. (Dkn).
Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat menyerahkan Bantuan. |
Kombes Pol Argo Yuwono Kabid Humas Polda Metro Jaya |
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati |
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati hari ini melaporkan perkembangan APBN 2019 hingga Januari 2019.
Tercatat APBN defisit Rp 45,8 triliun atau 15,5% terhadap APBN. Defisit berasal
dari selisih pendapatan negara Rp 108,1 triliun. Sementara belanja negara
sebesar Rp 153,8 triliun.
"Dengan demikian defisit bulan Januari 2019 Rp 45,8
triliun ini lebih besar dari tahun lalu 37,7 triliun yang terhadap PDB
11,6%," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Pendapatan negara terdiri dari pendapatan dalam negeri yang
bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 89,8 triliun dan penerimaan
negara bukan pajak sebesar Rp 15,3 triliun.
Sementara belanja negara berasal dari belanja pemerintah
pusat Rp 76,1 triliun dan belanja transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp
77,7 triliun.
Selain defisit yang lebih besar, keseimbangan primer juga
semakin besar. Tercatat hingga Januari 2019 keseimbangan primer negatif Rp 22,8
triliun lebih tinggi dibanding Januari 2018 Rp 14,2 triliun.
Pada Januari 2019, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp
122,5 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp 122,5
triliun. (Dkn/detikFinance).