SANCAnews.id

Sementara itu Hj. Ella Ketua DPW Rampas DKI menyampaikan, bahwa RAMPAS DKI harus selalu bersatu sesuai arahan Ketum, "Jangan sampai kita terpecah belah, dengan bersatu kita teguh bercerai kita runtuh dan oleh karena itu mari kita pererat tali silaturrahmi di bulan suci ini, "pungkasnya.

Hj. Ella menambahkan, "Kita tetap bersatu, NKRI harga mati Indonesia berdaulat adil makmur tujuan kita, "tutupnya Hj. Ella. (Alizar)

Acara itu pun terasa khidmat dan lengkap, karena juga dihadiri para mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode sebelumnya, terlihat Zuiyen Rais dan Fauzi Bahar. Juga nampak hadir beberapa Anggota DPR dan DPD RI serta DPRD Sumbar. Juga pimpinan BUMN/BUMD, Ketua KPU dan Bawaslu Kota Padang serta pimpinan Ormas dan tokoh masyarakat se-Kota Padang.

 

Wali Kota Mahyeldi dalam pidatonya menyampaikan, "Hari ini satu lembar baru kembali terbuka dalam perjalanan panjang Kota Padang. Dan hari ini sebuah amanat besar kembali diletakkan di pundak kami. Yaitunya, sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat," sebut Mahyeldi.

 

"Jadi hari ini adalah penanda kita melanjutkan perjuangan dalam menghadirkan kebaikan, keadilan dan kemajuan yang diharapkan seluruh masyarakat Kota Padang. Yakninya menciptakan masyarakat Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul serta berdaya saing," tambah wako sembari mengucap terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Wakil Wali Kota Padang periode sebelumnya H. Emzalmi.

 

Mahyeldi pun menyadari dengan dipilihnya dirinya oleh warga Kota Padang terdapat harapan untuk bisa memberikan kemajuan dan kebahagiaan yang harus dijawab dengan kerja keras, dengan mengajak semua komponen dan warga kota untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi Kota Padang.

"Sebagaimana visi Kota Padang yaitu "Mewujudkan Padang Sebagai Kota yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing". Visi yang syarat makna ini menjelaskan tentang upaya kuat mewujudkan masyarakat 'madani', pendidikan, perdagangan dan pariwisata sebagai basis masyarakat madani yang unggul dan berdaya saing dengan memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dan mampu bersaing di semua tingkatan," urainya.

 

Dalam pembangunan kota ke depan, kata Ketua DPW Bela Negara Sumbar itu ia bersama Wakil Wali Kota Hendri Septa juga mengajak semua warga melangkah bersama ke depan, memastikan Padang yang lebih maju ke depan.

 

"Untuk itu Insya Allah kami hadir mengajak seluruh warga, menjadikan usaha memajukan sebagai sebuah gotong-royong dan sebuah gerakan bersama mewujudkan cita-cita bersama. Inilah semangat yang kami bangun, dan kami juga mengajak seluruh elemen saling bersinergi membangun kota ini," harapnya.

 

Sementara itu Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan semua harapan untuk Kota Padang dalam lima tahun ke depan telah dituangkan dalam bentuk beberapa misi.

 

"Untuk misi pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing," paparnya.

 

Selanjutnya kata Hendri, misi kedua yaitu Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Memghargai Kearifan Lokal. Lalu misi ketiga Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Yang Inklusif, Misi keempat Mewujudkan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif.

 

"Sementara misi kelima yaitu  Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata Yang Nyaman dan Berkesan dan misi keenam Menciptakan Masyarakat Sadar , Peduli dan Tangguh Bencana. Misi ketujuh yakni Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik Yang Prima," urainya.

 

"Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dalam lima tahun ke depan kita akan memprioritaskan pelaksanaan program unggulan (11 Progul-red). Tentu semuanya dapat terwujud berkat doa dan dukungan semua pihak terutama DPRD Kota Padang yang menyepakati segala sesuatunya. Laa hawla wa laa quwwata  illa billah," tukasnya menutup pidato Wali Kota Padang. (Humas/Red).

Jakarta, SNews - Acara Kampung Ramadhan yang merupan tempat untuk memperkenalkan berbagai kuliner Pabukoan Urang Awak yang digagas Mulyadi Putra selaku Ketua DPD IKM Jakarta Timur selama 3 hari dimulai jam 15:00-22:00 pada hari Jumat sampai Minggu dan ditutup dengan tari Pesambahan oleh Komunitas Muda Mudi Minangkabau (3M) di Parkir Outdoor Lobby City Plaza Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu sore (12/05/2019). 

Penutupan tersebut dilaksanakan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Pusat, Fadli Zon dan Ketua DPW IKM DKI Jakarta Irwandi serta jajarannya dan Anggota DPR-RI. Mayjen TNI (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung.SIP juga datang untuk ke acara ini dan beberapa Perantau Urang Awak lainya Se-JABODETABEK. 

Disaat penutupan Kampung Ramadhan Minangkabau, Fadli Zon di pentas memberikan kata sambutan, bahwa acara yang digagas oleh DPW IKM Jakarta Timur yaitu Kampung Ramadhan Minangkabau merupakan sesuatu kegitan yang sudah dilaksanakan sejak hari Jumat dan ditutup hari ini (Minggu) sampai nanti malam, “Bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian, Alhamdulillah kita bisa sampai kembali kepada bulan Ramadhan dan bulan Ramadhan ini tidak kita duga berjalan begitu cepat, rasannya baru kemaren tapi sudah satu Minggu dan tiba-tiba sudah lebaran kembali, “ tambahnya lagi, 

“Ini adalah suatu kesempata bagi kita untu melakukan Ibadah yang lebih penuh dan terkosentrasi dan bersilaturrahim sesame kita sebagai Umat Islam seluruh Indonesia, khusunya sekarang ini di Jakarta Timur,“ sebutnya. 

Selain itu, Ketum IKM Pusat Fadli Zon juga mengucapkan selamat kepada IKM Jakarta Timur yang telah menyeleggarakan kegiatan tersebut dan berharap menjadi kegitan tahunan dan khususnya para perantau Minang yang ada di Jakarta dengan jumlahnya cukup besar itu mestinya makanaan khas Minangkabau itu ‘pasti’ akan banyak peminatnya dan tidak mungkin di “boikot” karena yang menikmati makanan khas Minangkabau adalah orang-orang yang berakal sehat dan ketika itu terdengar suara tawa yang di ikuti tepuk tangan dengan gemuruhnya dari perantau Minangkabau yang hadir. 

Selanjutnya Fadli Zon menyebutkan, bahwa kegiatan itu sangat positif dan dapat mendorong UMKM menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, "Tanpa UMKM ekonomi akan mudah rapuh karena banyaknya intervensi dari pihak asing dan pihak-pihak luar yang mungkin lebih mendapatkan ke untugan dari ekonomi kita tetapi keberadaan UMKM termasuk di bidang kuliner dapat menjadi mata pencarian dan Indonesia tak boleh menjadi objek ekonomi pengusaha-pengusaha dari luar yang menikmati hasil kekayaan Indonesia," terangnya. (zbd)

Jakarta, SNews- Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pungutan Suara) tercatat 474 orang  meninggal dunia sampai hari ini dan tidak tertutup kemunkinan akan bertambah karena penghitungan suara yang di jadwalkan belum selesai. Sementara itu dalam proses menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2019 yang di selengarakan oleh KPU. Jumat (3/5/2019)

Pengamat hukum dan politik, Mr. Kan mengatakan perisitwa berdarah yang merenggut ratusan jiwa orang bukan hal sepele, Ia menyebut sebagai pembunuhan Massal.

“Jumlah korban yang meninggal dunia telah melebihi pada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Para petugas KPPS jadi korban atas keteledoran dan ketidak-profesionalan KPU. Itu sama saja melakukan pembunuhan Massal dengan jumlah sebanyak 474 orang. Ini perisitiwa yang patut diduga kuat merupakan kematian manusia secara massal yang “TIDAK WAJAR” atau tidak pantas. “Kata Mr. Kan di Jakarta, Jum’at (3/5/2019).

Selain dugaan kematian yang tidak wajar, menurut pengamatan Mr. Kan, secara hukum atas kasus tersebut sudah cukup jelas bahwa ketua KPU Arief Budiman dan kawan-kawan (dkk.red) harus menjadi bagian orang-orang yang paling bertanggung jawab dalam proses menyelenggarakan PEMILU tahun 2019 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ketua KPU Arief Budiman Cs sudah dapat dijerat dengan dugaan kuat bahwa telah terduga melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM). “Jelasnya.

Dipaparkan Mr. Kan, berdasarkan pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Republik Indonesia (RI) nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, peristiwa hukum ini merupakan tanggung jawab atas hukum Nasional dan hukum Internasional, yang berbunyi:

Ayat (1), 

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Ayat (2), Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Disamping itu, Ketua KPU Arief Budiman Cs juga sudah dapat dijerat dugaan perbuatan tindak pidana (actus reus) yang dapat diduga melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) angka 3 dan/atau Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Pasal 170 KUHP

Ayat (1), Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Ayat (2), Yang bersalah diancam: dengan angka 3: dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 359 KUHP

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

“Oleh sebab itu semuanya, saya usulkan kepada seluruh aparatur penegak hukum baik di wilayah hukum Nasional NKRI dan maupun Hukum Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar dapat segera bertindak hukum untuk menyelidiki peristiwa hukum yang sangat memprihatinkan ini.“ tegas Mr. Kan. 

# SN-002 | kt-(0p/red)