SANCAnews.id

Jakarta, SNews - Kampung Ramadan menjadi ajang pengenalan aneka kuliner Pabukoan Urang Awak yang digagas Mulyadi Putra selaku Ketua DPD IKM Jakarta Timur selama 3 hari mulai pukul 15.00-22.00 pada Jumat hingga Minggu dan ditutup dengan tari Pesambahan oleh Komunitas Muda-mudi Minangkabau (3M) di Lobi Parkir Outdoor City Plaza Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu sore (12/5/2019).

 

Penutupan tersebut dilaksanakan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Pusat, Fadli Zon dan Ketua DPW IKM DKI Jakarta Irwandi serta jajarannya dan Anggota DPR-RI. Mayjen TNI (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung.SIP juga datang untuk ke acara ini, dan beberapa Perantau Urang Awak lainya Se-JABODETABEK.

 

Disaat penutupan, Fadli Zon memberikan kata sambutan, bahwa acara tersebut merupakan sesuatu kegitan yang sudah dilaksanakan sejak hari Jumat dan ditutup hari ini (Minggu) sampai nanti malam.

“Bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian, Alhamdulillah kita bisa sampai kembali kepada bulan Ramadhan dan bulan Ramadhan ini tidak kita duga berjalan begitu cepat, rasannya baru kemaren tapi sudah satu Minggu dan tiba-tiba sudah lebaran kembali,“ sebutnya.

 

“Ini adalah suatu kesempata bagi kita untu melakukan Ibadah yang lebih penuh dan terkosentrasi dan bersilaturrahim sesame kita sebagai Umat Islam seluruh Indonesia, khusunya sekarang ini di Jakarta Timur,“ tambahnya.

 

Kemudian Fadli Zon kepada IKM Jakarta Timur yang telah menyelenggarakan acara tersebut dan berharap agar acara ini menjadi acara tahunan khususnya bagi perantau Minang di Jakarta dengan jumlah yang cukup banyak.

 

"Makanan khas Minangkabau ini pasti banyak penggemarnya dan tidak akan "diboikot" karena yang menikmati makanan khas Minangkabau ini adalah orang-orang yang mempunyai akal sehat," Ucapnya dan diiringi gelak tawa dengan gemuruh tepuk tangan dari para perantau Minangkabau yang hadir.

 

Lebih lanjut Fadli Zon menyebutkan, bahwa kegiatan itu sangat positif dan dapat mendorong UMKM menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

"Tanpa UMKM ekonomi akan mudah rapuh karena banyaknya intervensi dari pihak asing dan pihak-pihak luar yang mungkin lebih mendapatkan ke untugan dari ekonomi kita tetapi keberadaan UMKM termasuk di bidang kuliner, dapat menjadi mata pencarian dan Indonesia tak boleh menjadi objek ekonomi pengusaha-pengusaha dari luar yang menikmati hasil kekayaan Indonesia," tutupnya. (zbd)

Jakarta, SNews- Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pungutan Suara) tercatat 474 orang  meninggal dunia sampai hari ini dan tidak tertutup kemunkinan akan bertambah karena penghitungan suara yang di jadwalkan belum selesai. Sementara itu dalam proses menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2019 yang di selengarakan oleh KPU. Jumat (3/5/2019)

Pengamat hukum dan politik, Mr. Kan mengatakan perisitwa berdarah yang merenggut ratusan jiwa orang bukan hal sepele, Ia menyebut sebagai pembunuhan Massal.

“Jumlah korban yang meninggal dunia telah melebihi pada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Para petugas KPPS jadi korban atas keteledoran dan ketidak-profesionalan KPU. Itu sama saja melakukan pembunuhan Massal dengan jumlah sebanyak 474 orang. Ini perisitiwa yang patut diduga kuat merupakan kematian manusia secara massal yang “TIDAK WAJAR” atau tidak pantas. “Kata Mr. Kan di Jakarta, Jum’at (3/5/2019).

Selain dugaan kematian yang tidak wajar, menurut pengamatan Mr. Kan, secara hukum atas kasus tersebut sudah cukup jelas bahwa ketua KPU Arief Budiman dan kawan-kawan (dkk.red) harus menjadi bagian orang-orang yang paling bertanggung jawab dalam proses menyelenggarakan PEMILU tahun 2019 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ketua KPU Arief Budiman Cs sudah dapat dijerat dengan dugaan kuat bahwa telah terduga melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM). “Jelasnya.

Dipaparkan Mr. Kan, berdasarkan pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Republik Indonesia (RI) nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, peristiwa hukum ini merupakan tanggung jawab atas hukum Nasional dan hukum Internasional, yang berbunyi:

Ayat (1), 

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Ayat (2), Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Disamping itu, Ketua KPU Arief Budiman Cs juga sudah dapat dijerat dugaan perbuatan tindak pidana (actus reus) yang dapat diduga melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) angka 3 dan/atau Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Pasal 170 KUHP

Ayat (1), Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Ayat (2), Yang bersalah diancam: dengan angka 3: dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 359 KUHP

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

“Oleh sebab itu semuanya, saya usulkan kepada seluruh aparatur penegak hukum baik di wilayah hukum Nasional NKRI dan maupun Hukum Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar dapat segera bertindak hukum untuk menyelidiki peristiwa hukum yang sangat memprihatinkan ini.“ tegas Mr. Kan. 

# SN-002 | kt-(0p/red)

 Ketua RAMPAS peduli terhadap korban banjir yang terjadi di Jabodetabek /Ist

Jakarta, SancaNews.Com - Relawan Aksi Mendukung Prabowo Sandi ( RAMPAS ) peduli korban bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di JABODETABEK. Minggu (28/4/19).

Wujud kepedulian RAMPAS terhadap korban banjir yang terjadi di Jabodetabek tersebut, RAMPAS mendirikan beberapa posko bantuan bencana untuk memudahkan bantuan warga semaksimal mungkin agar bantuan yang diberikan sampai ke masyarakat yang menjadi korban bencana.

T.Helmi Ketum RAMPAS di posko bantuan bencana yang terletak di Kramat Jati Jakarta Timur ketika di temui awak media ini menyampaikan, bahwa RAMPAS selalu ingin berbuat yanyg terbaik dan bertindak untuk kemaslahatan masyarakat diseluruh Indonesia karena tim RAMPAS telah mendirikan beberapa posko agar masyarakat yang terkena musibah dapat terbantu, baik bantuan penyelamatan, sandang dan pangannya.

“Saya sudah intruksikan keseluruh jajaran RAMPAS dimana pun berada harus selalu ringan tangan dan jangan berpangku tangan jika melihat saudara kita yang terkena musibah bencana harus bahu membahu dalam menyalurkan bantuan kepada saudara kita karena kita semua bersaudara,”  terangnya.

Dalam menangani bencana, Ketum RAMPAS juga mengimbau untuk tidak melihat Suku, Agama atau Ras, untuk membantu korban karena Indonesia adalah NKRI meskipun terdiri dari berbagai suku, adat, kelompok dan agama, pada saat bencana itu harus menunjukkan Persatuan sebagai anak-anak bangsa.

 

"Saya mendesak semua jajaran RAMPAS untuk menjaga persatuan dan persatuan untuk memperkuat persahabatan dan jangan sampai kita sebagai anak bangsa mau dibagikan dengan informasi yang belum tentu benar," tutup T. Helmi. (*)