SANCAnews.id

PADANG, SNews - Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi dan menyambut baik dinilainya Lembaga Didikan Subuh Masjid Nurul Yaqin, Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan yang mewakili Kota Padang pada ajang Penilaian Didikan Subuh Berpestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019.

 

Menurutnya, pelaksanaan didikan subuh di setiap masjid/musala memang menjadi salah satu upaya dalam pembentukan karakter generasi muda yang qurani di Kota Padang. “Banyak manfaat tersendiri melalui pelaksanaan kegiatan didikan subuh, terutama peserta didik dapat menampilkan bakat dan kemampuannya selama menempa ilmu pendidikan agama Islam di TPQ/TQA dan MDW/MDTA,” sebut Wali Kota Padang dalam sambutannya pada kegiatan Penilaian Didikan Subuh Berpestasi Tingkat Sumbar di Masjid Nurul Yaqin tersebut, Minggu (21/4) ba’da subuh.

 

Mahyeldi pun juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama tim penilai yang memberikan penilaian di ajang tersebut. “Di samping penilaian tentu evaluasi dan arahan yang diberikan sangat bermanfaat bagi lembaga didikan subuh di Kota Padang, untuk dapat menyelenggarakan didikan subuh lebih baik dan meningkat lagi,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut wali kota yang juga seorang da’i itu juga menjelaskan tentang berbagai program kegiatan Pemko Padang dalam penguatan generasi muda sejauh ini. Salah satunya melalui Program 1821, program ini terus digelorakan bagi seluruh warga masyarakat Kota Padang selaku program penguatan keluarga, “Untuk program ini kita akan mengumrahkan bagi sebanyak 3 keluarga pelaksana program 1821 terbaik tingkat Kota Padang tahun ini. Untuk satu keluarga maksimal 4 orang anggota keluarga,” ungkapnya.

 

Ia pun juga mengungkapkan upaya menyiapkan generasi muda menyongsong bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang. “Bonus demografi ini yaitu dimana nantinya penduduk Indonesia rata-rata berusia produktif (15-64 tahun) lebih banyak yaitu lebih 70 persen dibandingkan jumlah penduduk non produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Bonus demografi jarang sekali terjadi di suatu negara, dan ini kesempatan bagi kita semua untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Semua butuh dukungan 3 komponen penting yakni pemerintah, keluarga dan masyarakat,” tukasnya mengakhiri.

 

Koordinator Tim Penilai Muchlis Bahar menyampaikan, pada Penilaian Didikan Subuh Berpestasi Tingkat Sumbar Tahun 2019 ini, Padang merupakan daerah yang ketiga dinilai dari 19 kabupaten/kota di Sumbar. Penilaian ini merupakan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar untuk memotivasi pendidikan berkarakter melalui kegiatan didikan subuh.

 

“Banyak hal yang kita nilai pada ajang ini. Terutama pemahaman dan penampilan peserta didik dalam berbagai hal, pengelolaan lembaga TPQ/TQA dan MDW/MDTA serta tingkat partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat mendukung pelaksanaan didikan subuh,” terangnya.

 

Dalam kesempatan itu juga hadir Camat Lubuk Kilangan Yalmasril, lurah, tokoh masyarakat dan bundo kanduang serta jamaah masjid setempat.(dv)

Padang, SNews- Perjuangan dalam meraih Kemerdakaan Bangsa Indonesia tidak lepas dari usaha tokoh kalangan ulama yang hafal Al-Quran. Banyak tokoh-tokoh yang berasal dari ulama yang hafal Quran ikut berjuang memerdekakan bangsa Indonesia ini.  

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul saat memberikan sambutan wisuda Tahfizh Qur'an Angkatan IV Sekolah Dasar Qur'an (SDQU)  Perguruan Islam Ar Risalah di Gedung Olahraga Perguruan Islam Ar Risalah, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (20/04/2019).

Amasrul menambahkan, tugas generasi muda hari ini, bagaimana  mengisi kemerdakaan dengan hal-hal yang positif sehingga kemerdekaan itu dapat dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Disamping itu, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui hafal Quran.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih kepada yayasan Ar Risalah yang telah mendidik dan mencetak generasi muda hafal Quran di Kota Padang,” jelas Amasrul. 

Lebih jauh dijelaskan, perkembangan tekonologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anak. Untuk itu, orang tua berperan penting untuk mendidik agar terhindar dari pengaruh tersebut.

“Adanya gadjed, bagai dua sisi mata pedang. Disatu sisi bisa mendidik, disatu sisi  juga dapat memberikan pengaruh negatif. Melalui hafalan Quran dapat menjadi salah satu bentang anak kita dari hal tersebut,” ujar Amasrul.

Sementara itu, ketua panitia wisuda Indra Saputra mengatakan, proses wisuda ini diikuiti oleh murid kelas 2  sampai 6 yang berjumlah 274 orang siswa. “Khusus untuk kelas 6, diwisuda dengan seluruh hafalan selama sekolah disini,” jelasnya.

Ia menambahkan, wisuda yang dilaksanakan pada tahun ini mengalami peningkatan hingga 50 % dari 2018. “Pada 2018 kami mewisuda 187 murid, sekarang 274 murid. ini peningkatan yang cukup signifikan. Semua itu tidak lepas dari kepercayaan orang tua murid untuk mendidik anaknya disini,” sebutnya. (tf).

Padang, SNews - Wali Kota Padang Mahyeldi mendengarkan presentasi dari tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat (Sumbar) di kediaman resminya, Kamis (18/4).

Pembicaraan dalam kesempatan itu terkait bantuan warga Kota Padang yang akan disalurkan bagi korban bencana tsunami Selat Sunda khususnya di daerah Lampung dan sekitarnya.

Seperti diketahui, donasi yang digalang dari bantuan PNS dan warga Kota Padang itu akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah yang telah diluluhlantahkan oleh tsunami pada Desember 2018 itu. Untuk pengelolaan dana bantuan itu, Pemko Padang melalui Dinas Sosial juga didukung Baznas Kota Padang dan lainnya.

"Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang kita menyambut baik telah dilakukannya penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena tsunami Selat Sunda khususnya di daerah Lampung dan sekitarnya. Semoga bantuan ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan bermanfaat bagi pihak yang menerimanya," imbuh Mahyeldi didampingi Plt Kepala Dinas Sosial Afriadi dikesempatan itu.

Sementara itu Kepala Cabang ACT Sumbar Zeng Wellf melaporkan, seperti diketahui tsunami Selat Sunda telah menerpa beberapa daerah di pesisir Pulau Jawa dan termasuk Provinsi Lampung. "Dari data yang kita temukan, saudara-saudara kita yang berasal dari Ranah Minang cukup banyak yang terkena korban tsunami di Lampung namun tidak parah.

Sementara kita mendapati sebanyak 15 rumah hancur dan sangat membutuhkan bantuan untuk segera dibangun kembali. Semoga bantuan yang kita himpun pasca bencana hingga saat kini dapat kita sampaikan beberapa waktu ke depan," ungkapnya.(dv)

SYARAT mengenai sebaran dukungan sebesar 20 persen di minimal setengah dari jumlah provinsi masih berlaku. Syarat itu mengugurkan pendapat Yusril Ihza Mahendra mengenai syarat pelantikan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Mengenai syarat pelantikan presiden dan wakil presiden dicantumkan dalan UU 17/2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalam pasal itu 416 UU 17/2017 disebutkan bahwa Pasangan Calon terpilih selain harus memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara yang diperebutkan dalam pilpres, juga harus memiliki sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Demikian ditegaskan pengacara Otto Hasibuan dalam perbincangan dengan wartawan (Sabtu, 20/4).

Otto mengatakan, isi dari pasal 416 UU 17/2017 itu sejalan dengan Pasal 6A UUD 1945.

Otto mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-XII/2014 yang dianggap menghapuskan syarat perolehan suara minimal 20 persen di setengah jumlah provinsi itu ditujukan khusus untuk UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar dari pelaksaan Pilpres 2014.

Benar ada pengujian di MK. Tetapi yang diuji adalah UU tentang Pilpres 2014, dan UU itu sudah tidak berlaku lagi setelah ada UU 17/2017,” ujar Otto.

Saya tidak sependapat dengan pandangan beliau (Yusril Ihza Mahendra) karena mengutip keputusan MK terhadap UU 42/2008. Dan itu tidak relevan setelah ada UU 17/2017,” demikian Otto Hasibuan.

Dia menambahkan, menurut ayat (2) Pasal 416 UU 17/2017, apabila tidak ada pasangan capres dan cawapres yang memenuhi syarat itu, maka pemilihan presiden harus diulan  

(rmol)