Latest Post

Personil TNI dan Polri meneriakkan yel-yel saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu. (Foto: Istimewa)
JAKARTA -- Kinerja TNI dan Polri dalam mengawal jalannya Pemilu serentak 2019 di seluruh wilayah Indonesia sehingga aman dan lancar mendapat apresiasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyebut kerja sama TNI-Polri tersebut tidak boleh berhenti hanya sampai pemungutan suara 17 April 2019. Sinergi tetap harus berjalan hingga terlaksananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024. Poengky optimistis institusi Polri dan TNI dapat menjaga ketertiban dan keamanan agar seluruh masyarakat bersatu.

"Usainya pencoblosan serentak bukan berarti juga selesainya tugas pengamanan. Masih ada tahapan lain yang harus tetap dikawal hingga pelantikan nanti, karena itu TNI dan Polri tetap harus bekerja sama," tutur Poengky, Kamis (18/4/2019).



(K24)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Terkait proyek-proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kamis baru-baru ini, KPK memeriksa auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Janu Hasnowo sebagai saksi untuk tersangka Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE).

"Jadi, kami dalami tadi bagaimana proses dan hasil pemeriksaan BPK yang pernah dilakukan untuk proyek-proyek penyediaan air minum ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis, seperti dilansir Antara.

Menurut dia, KPK menemukan dugaan aliran dana atau suap secara massal di Kementerian PUPR terkait proyek SPAM tersebut.

"Ada puluhan orang yang diduga mendapatkan aliran dana, tentu kami perlu tahu juga bagaimana sebenarnya hasil pemeriksaan BPK terkait dengan proyek-proyek tersebut di Kementerian PUPR," ungkap Febri.

Selain itu, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya dari pihak swasta untuk tersangka Anggiat Partunggal, yaitu Direktur Utama PT Raja Muda Ririn Nurfaizah, Direktur PT Bilga Jaya Abadi Bilhan Gamaliel, dan Project Manager PT Exa Data International Widio Prakoso.

Febri menyatakan bahwa KPK mulai mendalami dugaan pihak lain yang memberikan uang selain dari PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dalam kasus suap tersebut.

"Pengembangan perkara tersebut dilakukan dalam rangkaian penyidikan untuk mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak lain selain PT WKE yang diduga memberikan uang kepada pejabat di Kementerian PUPR terkait dengan proyek air minum ataupun proyek yang lain," tuturnya.




(ant)

JAKARTA -- KPK menuntaskan pelatihan 21 penyelidik sebagai calon penyidik. Mereka segera dilantik sebagai penyidik untuk memperkuat bidang penindakan KPK.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (15/4/2019) mengatakan, awalnya ada 24 total peserta yang mendapat penugasan untuk mengikuti pelatihan menjadi calon penyidik. Namun dua orang di antaranya berhalangan, sehingga tinggal 22 orang. Pada prosesnya, seorang di antara 22 orang itu juga sakit sehingga tidak dapat memenuhi pelatihan sehingga pada akhirnya yang tuntas mengikuti pelatihan tersebut adalah 21 orang.

"Mereka akan diangkat dan disumpah sebagai penyidik KPK pada hari Selasa, 23 April 2019 dan setelah itu akan secara efektif bertugas untuk memperkuat kelembagaan penindakan KPK," kata Febri, seperti dilansir detik.com.

Pelatihan itu telah digelar sejak 11 Maret 2019 hingga 14 April 2019. Materi pelatihan yang terdiri dari hukum dan tindak pidana korupsi, audit investigasi, forensik, kemampuan investigasi, pelatihan di lapangan, e-learning, simulasi dan praktik, pelacakan aset dan lainnya.

"Diklat penyidik ini diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Antikorupsi. Selama sekitar sebulan, mereka mendapatkan pembekalan dan pendalaman materi dari para pakar, baik dari internal KPK ataupun eksternal seperti Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK)," ucap Febri.

Febri mengatakan hingga kini jumlah penyidik KPK berasal dari pegawai tetap KPK, penyidik di Polri dan PPNS sebanyak 96 orang. Dia menyatakan penambahan jumlah penyidik diharapkan bisa memperkuat kerja KPK.

"Penambahan 21 orang ini diharapkan semakin memperkuat kerja KPK sesuai dengan harapan publik," ujar Febri.




(dtk)


Jakarta, SancaNews.Com -- Setelah selesai Pemilihan Umum yang dilaksanakan hari ini, Rabu (17/4/19), mulai lembaga lembaga survey menampilkan hasil Quick Countnya, masing-masing, seperti LSI, Deny JA dan lembaga lainnya yang dapat dilihat masyarakat dari stasiun TV swasta.

Dalam hasil Quik Count lembaga survey ini menghasilkan hasil survey kemenangan untuk salah satu Paslon yang berkisar di 53 sampai 55 persen untuk kemenangan Paslon nomor 01 Joko Widodo, Makruf Amin.

Menurut salah seorang sumber yang namanya minta tidak ditulis mengatakan, "Saya bingung mas, kok bisa Quik Count memenangkan Paslon nomor 01 sementara di lapangan kami temukan lebih banyak di pihak Paslon nomor 02," ujar sumber tersebut.

Sementara itu T. Helmi ketua Umum RAMPAS sewaktu dihubungi lewat ponselnya mengatakan, "Menurut hasil laporan dari relawan kami di lapangan berdasarkan C 1 hampir di semua wilayah di seluruh Indonesia yang dilaporkan ke kami, pak Prabowo menang dengan hasil yang lumayan jauh dari Paslon nomor 01.

T. Helmi ketua Umum RAMPAS
Kami RAMPAS tidak berpatokan dengan lembaga lembaga Survey lain, kami berpedoman dari hasil C 1 dan Quik Count internal BPN, yang mana hasilnya kemenangan di Paslon 02  53 persen, oleh karena itu saya menghimbau tim RAMPAS di seluruh Indonesia jangan terpancing dengan hal-hal yang bisa berakibat ke pelanggaran hukum. Kita harus tenang menunggu hasil dari KPU sesuai dengan arahan pak Prabowo, "pungkas T. Helmi. (Red)





Jakarta, SNews- Terlaksananya Pilpres dan Pemilu dibeberapa TPS di Jakarta terlihat antusiasme masyarakat menggunakan hak pilihnya berjalan dengan lancar dan baik tanpa kendala yang cukup berarti. Saat berita ini di tulis atas hasil Quick Count LSI (Lembaga Survey Indonesia ) 55,14 persen untuk Paslon 01 dan 44,86 untuk Paslon 02, Hari ini Rabu (17/4/19) jam 16.47.

Sementara itu Prabowo Subianto di salah satu satasiun televise mengatakan bahwa hasil Survey BPN menang 55 persen dan Paslon 02 itu menganjurkan agar menjaga di semua TPS yang ada diseluruh Indonesia karena saat ini diduga ada upaya upaya untuk mengiring opini seakan_akan pasangannya kalah oleh Lembaga Survey dam meskipun begitu dirinya menghimbau kepada seluruh pendukung untuk jangan samapai terpancing dan tidak berbenturan dengan hukum serta menjauhkan gesekan gesekan negatif.

“Mari kita jaga dan kawal suara mulai dari TPS dan juga samapai Kecamatan untuk menghindari terjadinya kecurangan," ujar Prabowo yang disiarkan di Metro TV jam 16.50. (redaksi)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.