Latest Post

Senin, April 15, 2019
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. (Foto: Istimewa)
JAKARTA -- Bagi masyarakat yang mengetahui pelanggaran pemilu, diimbau untuk melaporkan sesuai mekanisme yang ada, bukan mengunggah di media sosial.

Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, di Jakarta, Minggu baru-baru ini.

"Jadi bagi masyarakat pemilih yang menemukan terjadinya dugaan pelanggaran, lebih baik disalurkan melalui mekanisme yang benar, melapor kepada pengawas pemilu," ujar Titi seperti dilansir Antara.

Selain pengawas pemilu, masyarakat juga dapat melaporkan pelanggaran melalui pemantau pemilu, misalnya Perludem, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) atau Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Titi mengakui media sosial memudahkan siapa pun menyebarkan informasi, tetapi dampaknya apabila tidak disertai rasa tanggung jawab dapat menimbulkan provokasi.

Apalagi memviralkan sesuatu tanpa melakukan konfirmasi terlebih dulu dapat menimbulkan benturan di tengah masyarakat yang sedang terpolarisasi selama pemilu.

"Kita tidak menginginkan kegaduhan, kericuhan, serta benturan antarkelompok, Indonesia punya sistem hukum yang sangat baik untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran," ujar Titi.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat yang datang langsung memantau apabila menemukan adanya dugaan praktik kecurangan menempuh prosedur lapor yang benar dan sesuai aturan main.

Ada pun beberapa kali video dugaan pelanggaran pemilu, baik yang merupakan berita bohong mau pun sesuai fakta, diunggah ke media sosial hingga viral dan menjadi polemik nasional.





(ant)
Baca selengkapnya »

Senin, April 15, 2019
Istimewa



PADANG, SNews - Minggu (14/04/2019) pagi, Walikota (wako) Padang Mahyeldi melepas pengiriman perdana logistik Pemilu 2019 ke seluruh TPS di Kecamatan di Kota Padang. Pelepasan logistik Pemilu dilaksanakan di Kantor Pos, Jalan Bagindo Aziz Chan.

Dalam kesempatan itu, Wako Mahyeldi menegaskan, semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pemilu agar memberikan kinerja yang terbaik. Karena, kesuksesaan pelaksanaan Pemilu akan menjadi taruhan harga diri bangsa Indonesia di hadapan bangsa lain.

"Untuk itu, berikanlah yang terbaik, dan ikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Komisi Pemulihan Umum (KPU) agar Pemilu ini berjalan lancar," sebut Mahyeldi seperti dilansir dari laman @humaskotapadang.

Ia juga mengingatkan, pihak-pihak yang terlibat agar bekerja secara propesional demi terlaksana Pemilu 2019 yang kondusif. "Kami tidak ingin Pemerintah Kota Padang mendapat catatan negatif dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi terkait pelaksaan Pemilu di Kota Padang," tegasnya.

Lebih jauh dikatakan, bagi jajaran RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan pihak Kepolisian untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dengan seksama. Mulai dari distribusi logistik ke TPS, hari pencoblosan dan penghitungan suara, hingga pengembalian kotak suara dari TPS ke kecamatan.

"Kita harus bersinergi menjaga dan mengawasi semua ini, agar pelaksanaan Pemilu berjalan lancar dari awal hingga akhir", tutup Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Kota Padang Sartono mengatakan, saat ini pihaknya menerima kiriman logistik Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang sebanyak 12.260 kotak suara, 9.808 bilik suara, 2.452 logistik lainnya untuk didistribusikan ke 5 Daerah Pilihan (Dapil) di 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan di Kota Padang.

“Pelaksanaan pendistribusian dimulai hari ini, Minggu dan berakhir Selasa pukul 12.00 Wib,” terangnya.

Ia menambahkan, adapun armada yang dikerahkan untuk distribusi logistik Pemilu sebanyak 15 unit, terdiri dari truk sebanyak 12 unit, Grand Max APV 3 unit.

“Sedangkan petugas yang kita kerahkan sebanyak 61 orang, Terdiri dari Satgas 21 orang dan petugas bongkar muat 40 orang,” imbuhnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Jasa Keuangan Ritel dan Jaringan PT Pos Indonesia Regional II Mugiyono, dan Camat Padang Barat Eri Sendjaya.




(humas/amri/mul/snews)

Baca selengkapnya »

Minggu, April 14, 2019
Istimewa


PADANG -- Sebanyak 25 orang pemuda Muhammadiyah yang tergabung dalam Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) diberikan pembekalan mitigasi bencana di gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Barat, Jalan Sawahan, Sabtu (13/4/2019).

Wali Kota Padang Mahyeldi saat membuka acara tersebut, mengatakan, MDMC harus menjadi mentor masyarakat dalam mitigasi bencana. Tentunya, dengan menjalin sinergi bersama BPBD Kota Padang yang juga telah memiliki Kelompok Siaga Bencana (KSB) di setiap kelurahan.

"Terlibatnya seluruh kelompok masyarakat dalam mitigasi bencana semakin menguatkan pemerintah dalam menghadirkan masyarakat cerdas bencana", ujar Mahyeldi.

Lebih lanjut dikatakan, terjadinya bencana alam seringkali disebabkan oleh bencana sosial. Yaitu karena perilaku dan ulah tangan manusia, "Jika kita menjaga lingkungan, lingkungan pasti menjaga kita", tutur Mahyeldi.

Ditambahkannya, rentannya Kota Padang dilanda bencana sosial juga harus disikapi secara bersama. Terutama keterlibatan pemuda dalam mencegahnya. Seperti tawuran pemuda, Narkoba, seks bebas ,LGBT, serta konflik sosial lainnya.

"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menyelesaikan segala persoalan dan pembangunan Kota Padang. Kita butuh dukungan dan peran serta masyarakat", imbuhnya lagi.




(humas/yzl/uaa/snews)

Baca selengkapnya »

Minggu, April 14, 2019
Istimewa
UNTUK pemerataan ekonomi nasional jika terpilih menjadi presiden saat pilpres nanti, calon presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto membeberkan strategi, salah satunya yaitu dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Pihaknya juga akan menanamkan investasi besar-besaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kita akan investasi untuk rakyat di bidang science teknologi, matematik agar kita bisa bersaing dengan negara lain," kata Prabowo dalam debat capres cawapres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, seperti dilansir Merdeka.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan intervensi kelaparan. Di mana pihaknya akan memberi susu dan sarapan pagi ke seluruh Sekolah Dasar (SD) yang kurang beruntung.

"Saya dapat laporan bahwa satu dari tiga anak di DKI tidak makan pagi karena kurang mampu. Ini salah satu strategi kita untuk pemerataan," kata Prabowo.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang selama ini dia kerjakan merupakan salah satu strategi pemerataan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya di Jawa.

"Sudah saya sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di luar Jawa timbul titik pertumbuhan ekonomi baru. Ini salah satu untuk pemerataan," kata Jokowi.

Strategi kedua pemerataan Jokowi yaitu pemberian dana desa. Hingga 2019 ini, pihaknya sudah mentransfer dana desa mencapai Rp 257 triliun ke 74.900 desa di seluruh Indonesia.

"Dana desa ini saya haruskan beli bahannya, materialnya, dan pekerjanya yang mengerjakan semua dari desa itu. Sehingga pemerataan uang benar benar berada di desa itu," tegas Jokowi.

Selanjutnya, cara Jokowi yaitu dengan Program Keluarga Harapan (PKH), di mana rakyat yang tidak mampu dibantu agar bisa memenuhi kebutuhan gizinya.


(mdk)

Baca selengkapnya »

Sabtu, April 13, 2019
Istimewa
JAKARTA -- Pihak TNI maupun Polri tetap netral pada pemilu 2019. Hal tersebut kembali ditegaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat melakukan pengecekan kesiapan pengamanan pemilu di Lapangan Benteng Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (11/4/2019) seperti dilansir Industry.

Turut hadir dalam acara pengecekan kesiapan aparat dalam pengamanan pemilu, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Sabrar Fadhilah, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Khusin Dwihananto.

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, Danlanud Soewondo dan pejabat utama di Sumut, juga turut hadir menyaksikan pengecekan pengamanan pemilu itu.

Panglima mengharapkan, seluruh prajurit yang terlibat dalam pengamanan pemilu supaya tidak mudah terpancing saat melakukan pengamanan pemilu. Sebab, pemilu berpotensi menimbulkan kericuhan.

“Tongkat yang dipegang bukan untuk memukul masyarakat yang memicu keributan. Tapi untuk menghalau mereka. Jangan disalahgunakan. TNI tidak boleh terlibat mendukung salah satu pasangan calon,” tegas Hadi seperti dilansir Suarapembaruan.

Menurut Hadi, pengecekan kesiapan pemgamanan mulai dari personil yang meliputi logistik, metode pengamanan dan standard operasi pengamanan pemilu, termasuk pengetahuan personel tentang kategori pelanggaran pemilu dan lain sebagainya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan, Polri sudah siap untuk melakukan pengamanan pemilu. Pesta demokrasi ini pun dipastikan berjalan aman, damai dan tertib. “TNI dan Polri menjamin keamanan pemilu sampai ke tempat pemungutan suara. Begitu juga dengan sikap, sekali lagi kami tegaskan, bahwa TNI dan Polri netral dan tidak mendukung siapapun,” sebut Tito.


(inds)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.