Latest Post

Sabtu, April 13, 2019
Istimewa
JAKARTA -- Pihak TNI maupun Polri tetap netral pada pemilu 2019. Hal tersebut kembali ditegaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat melakukan pengecekan kesiapan pengamanan pemilu di Lapangan Benteng Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (11/4/2019) seperti dilansir Industry.

Turut hadir dalam acara pengecekan kesiapan aparat dalam pengamanan pemilu, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Sabrar Fadhilah, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Khusin Dwihananto.

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, Danlanud Soewondo dan pejabat utama di Sumut, juga turut hadir menyaksikan pengecekan pengamanan pemilu itu.

Panglima mengharapkan, seluruh prajurit yang terlibat dalam pengamanan pemilu supaya tidak mudah terpancing saat melakukan pengamanan pemilu. Sebab, pemilu berpotensi menimbulkan kericuhan.

“Tongkat yang dipegang bukan untuk memukul masyarakat yang memicu keributan. Tapi untuk menghalau mereka. Jangan disalahgunakan. TNI tidak boleh terlibat mendukung salah satu pasangan calon,” tegas Hadi seperti dilansir Suarapembaruan.

Menurut Hadi, pengecekan kesiapan pemgamanan mulai dari personil yang meliputi logistik, metode pengamanan dan standard operasi pengamanan pemilu, termasuk pengetahuan personel tentang kategori pelanggaran pemilu dan lain sebagainya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan, Polri sudah siap untuk melakukan pengamanan pemilu. Pesta demokrasi ini pun dipastikan berjalan aman, damai dan tertib. “TNI dan Polri menjamin keamanan pemilu sampai ke tempat pemungutan suara. Begitu juga dengan sikap, sekali lagi kami tegaskan, bahwa TNI dan Polri netral dan tidak mendukung siapapun,” sebut Tito.


(inds)
Baca selengkapnya »

Jumat, April 12, 2019
H.Asril Hamzah Tanjung saat memberi tumpeng pada salah seorang tamu undangan


JAKARTA, SANCANEWS.COM -- Mayjend (Purn) H.Asril Hamzah Tanjung S.Ip genap berusia 69 tahun, tepatnya hari ini Jumat 12/4/19. 

 Di hari ulang tahunnya, Asril Tanjung berbagi kebahagian dengan anak-anak yatim/piatu dengan mengadakan makan bersama anak yatim/piatu, relawan Asril Tanjung, Asril Center, keluarga besar Asril Tanjung (istri, anak, menantu dan cucunya) serta elemen lain.

Asril Hamzah Tanjung sealaku Wakil ketua komisi I DPR RI ini mengatakan, bahwa dirinya sangat berterimakasih kehadirat Yang Maha Kuasa sampai di umur 69 tahun ini masih diberi kesehatan, kekuatan, dan keluarga yang bahagia.

"Di umur saya yang sudah 69 tahun, saya sudah tidak mengejar kekayaan dan kesenangan duniawi. Saya mencalonkan diri kembali tidak untuk pribadi dan keluarga, namun saya ingin menyumbangkan pikiran dan tenaga hanya semata-mata untuk Bangsa dan negara serta ikut untuk mensejahterakan masyarakat demi mencapai Indonesia adil dan makmur," ujar Asril Hamzah Tanjung.

Tambahnya lagi, sebagai Caleg DPR-RI 2019-2024 meminta restu agar dapat memberikan yang terbaik bagi rakyat dan bangsa jika terpilih.
Yus Rizal.SH.MH berpose bersama Mayjen ( Purn ) H.Asril Hamzah Tanjung S.Ip beserta ibu Asril Tanjung

Acara ini dilaksanakan dirumah dinasnya komplek DPR RI Kalibata Jakarta Selatan dimulai dengan pembacaan Do'a, santunan untuk anak yatim/piatu dan dihibur oleh artis Duo Singo, yang membuat para undangan sangat terhibur.

Meta, salah seorang dari Duo Singa mengatakan, "Saya disini memang sengaja ikut memeriahkan hari lahirnya ayah Asril (sapaan akrab), karena beliau saya anggap sudah sama dengan orang tua saya. Pak Asril juga sangat dekat dengan masyarakat dan selalu berbuat kebaikan dan menuntun kami yang muda ini. Selamat Ulang tahun ayah Asril, semoga sukses selalu," pungkas Meta.

 Sementara itu, Yus Rizal SH.MH advokat sekaligus penasehat hukum media Sanca News.com yang juga di undang dalam acara menyampaikan, bahwa dirinya hadir untuk mewakili keluarga besar media online www.sancanews.com. 

"Kami mewakili pimpinan beserta jajaran media Sanca News untuk mengucapkan selamat ulang tahun pak Asril Tanjung, semoga selalu diberi perlindungan, kesehatan, kebahagiaan oleh Allah yang Maha Kuasa dan amanah dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh masyarakat, Aamiin," tutupnya Yus Rizal.(Red)


Baca selengkapnya »

Jumat, April 12, 2019
Wali Kota Padang Mahyeldi



PADANG -- Setiap keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Ini disebutkan dalam falsafah adat Minangkabau ‘Saciok Ba Ayam Sadanciang Bak Basi’. Artinya segala permasalahan yang terjadi antara anak kamanakan dan masyarakat harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Hal ini disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi saat Peresmian Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Teluk Kabung periode 2019-2024, di Kantor KAN Teluk Kabung, Kamis (11/04/2019) seperti dilansir dari laman @humaskotapadang.

Keberadaan pengurus KAN Nagari Teluk Kabung yang telah terbentuk diharapkan dapat menjadi wadah bagi ninik mamak dan para pemangku adat dalam membina, mengayomi dan menyelesaikan urusan anak kemenakan, baik dalam kaumnya terlebih antar kaum di tengah masyarakat.

“Kita juga berharap akan terbangun sinergisitas dalam mendukung pembangunan antara seluruh pengurus KAN dan Pemerintah Kota Padang,” ujar Mahyeldi.

Dikatakannya, niniak mamak, anak kemenakan dan tokoh-tokoh masyarakat harus mampu menjaga kearifan lokal yang ada di Teluk Kabung. “Peran niniak mamak tidak hanya mendidik dan menjaga anak kemenakan tapi ikut serta menjaga segala sesuatu yang ada nagari termasuk potensi-potensi alamnya,” tutupnya.

Senada dengan itu, Camat Bungus Teluk Kabung Zulkadri mengucapkan selamat atas diresmikan pengurus KAN yang baru. Semoga dapat bersama-sama membantu dan mensinergikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang. 

“Dan mari kita membangun Teluk Kabung ini kedepannya agar lebih baik lagi,” jelasnya. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat M. Sayuti Dt Marajo mengatakan, KAN berperan sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi di nagari, ‘malonjak ndak tasondak, malenggang ndak tapampe, naik tahan bandiang, maninjau tahan kosasi. Setiap keputusan adalah inkrah karena menyakut hukum adat.

“Untuk itu, kepada pengurus KAN yang baru ini, harus mampu menjalin kerja sama dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi antara anak kemenakan. ‘Bak kato pepatah adat, Ayam bainduak sarai baumpun. Segala permasalahan yang terjadi diantara anak kemenakan harus mampu diatasi dan diselesaikan,” imbaunya. 

Ketua KAN terpilih Dasril Dt. Putiah mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada panitia yang telah menyelenggarakan peresmian pengurus ini.

“Atas nama pengurus KAN yang baru, kami mohon bimbingan dan saran dari pengurus yang lama untuk memajukan dan membimbing anak kemenakan yang ada di Teluk Kabung ini,” jelasnya. 



(humas/fsl/Mul/snews)

Baca selengkapnya »

Jumat, April 12, 2019
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Istimewa)
JAKARTA -- Dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag 2018-2019, KPK memanggil dua orang staf ahli Menteri Agama yaitu Oman Faturrahman dan Jenedjri M Gaffar.

"Hari ini diagendakan pemeriksaan dua orang saksi untuk RMY (Romahurmuziy). Mereka adalah staf ahli Menteri Agama yaitu Oman Faturrahman dan Janedri. Surat panggilan sudah disampaikan secara patut dan kami ingatkan agar saksi-saksi datang dan bicara jujur saat pemeriksaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dilansir Antara.

Janedjri diketahui adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI 2004-2015 dan sejak Januari 2018 lalu menjadi Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM di Kementerian Agama.

KPK dalam perkara ini menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Dinas Kemenag kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi sebagai tersangka.

KPK juga sudah menggeledah ruang Menag Lukman Hakim yang merupakan kader PPP di Kemenag dan menyita sekitar Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS. Lokasi lain yang digeledah adalah kantor DPP PPP yaitu ruangan ketua umum, bendahara dan administrasi.

Dalam kasus ini, Rommy diduga menerima uang Rp250 juta dari Haris pada 6 Februari 2019. Uang itu diperuntukkan agar Haris dapat lolos dalam seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim.

Pemberian selanjutnya sebesar Rp50 juta berasal dari Muafaq untuk mendaftar sebagai Kepala Kantor Kemenag kabupaten Gresik yang belum diterima karena terjadi OTT pada Jumat (16/3).

Haris sebelumnya mengikuti seleksi terbuka Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan TInggi 2018/2019. Pertengahan Februari 2019, Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris tidak masuk dalam tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama karena ia diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

Namun, Haris diduga bekerja sama dengan pihak tertentu agar tetap lolos dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kemenag sehingga pada 5 Maret 2019 Haris dilantik menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.



(ant)
Baca selengkapnya »

Kamis, April 11, 2019
Istimewa



PADANG, SNews - Baru-baru ini, tepatnya Rabu (10/4/2019), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah (Bupati/ Wali Kota) se-Sumbar di Hotel Pangeran Beach.

Dari Pemko Padang, Rakor tersebut diikuti langsung Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dengan didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, Yenni Yuliza, Kabag Pemerintahan Alfian Amhar, dan Inspektur Pembantu IV Jasrizal mewakili Inspektur Kota Padang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, pemerintah pusat telah menyampaikan rencana pembangunan ekonomi tahun 2019 yang memfokuskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena di 2018 pembangunan fokus pada infrastruktur. Dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

“Untuk itu kepada semua Wali Kota dan Bupati yang hadir pada hari ini, dalam membuat program harus berfokus pada peningkatan sumber daya manusia,” ujar Irwan.

Irwan menambahkan, setiap program yang dibuat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia harus mengikursertakan perkembangan teknologi. Tenaga kerja harus dibekali dan mampu memahami perkembangan teknologi jika tidak ingin terlindas zaman.

“Disamping itu, tenaga kerja harus memiliki kualitas dan daya saing di tingkat nasional. Untuk itu, adakanlah pelatihan-pelatihan dalam mencapai upaya tersebut,” jelasnya.

Dalam Rakor tersebut juga dilaksanakan penandatangan kerja sama antara Wali Kota/ Bupati dengan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka destinasi wisata dan kerja sama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Wali Kota dengn BPN Sumbar. (*)



(humas/fs/mul/snews)

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.