Latest Post

Rabu, April 10, 2019
JAKARTA -- Unggul dari 130 destinasi yang ada dari seluruh dunia, Indonesia dinobatkan sebagai destinasi wisata halal (halal tourism) terbaik dunia 2019 standar Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019.

CEO Crescent Rating Fazal Bahardeen ketika menyampaikan report GMTI 2019 di Pullman Hotel Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa lembaga pemeringkat Mastercard-Crescent menempatkan Indonesia pada ranking pertama standar GMTI dengan skor 78 bersama dengan Malaysia yang sama-sama berada di ranking teratas.

“Indonesia satu-satunya negara yang paling progresif dalam mengembangkan destinasi halal tourism,” katanya.

Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, Indonesia tercatat mengalami peningkatan secara berjenjang dari ranking 6 di tahun 2015, ranking 4 di tahun 2016, ranking 3 di tahun 2017, ranking 2 di ranking 2018, akhirnya Indonesia menduduki peringkat 1 GMTI di tahun 2019.

Hadir dalam acara release report GMTI 2019 Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kemenpar Ni Wayan Giri Adnyani, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Rizky Handayani, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Wisata Halal Anang Sutono, Pengarah Tim Percepatan Wisata Halal Riyanto Sofyan, dan sejumlah pejabat pariwisata dari Singapura dan Malaysia.

Fazal Bahardeen mengatakan, upaya Indonesia untuk mencapai posisi terbaik dilakukan secara serius di antaranya dengan membuat Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang mengacu pada standar GMTI.

Laporan GMTI menganalisis berdasarkan 4 kriteria penilaian strategis, yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Maka IMTI juga mengadopsi hal serupa.

Indonesia juga kemudian gencar melakukan bimbingan teknis (bimtek) dan workshop 10 destinasi pariwisata halal unggulan di Tanah Air.
Menpar Arief Yahya mengapresiasi lembaga pemeringkat dunia Mastercard –Crescent Global Muslim Travel Index yang memberikan penilaian tertinggi pada Indonesia.

“Akhirnya, target yang kita impikan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia tercapai. Ini membuktikan untuk mencapai kemenangan harus direncanakan,” kata Menpar Arief Yahya.

Ia mengatakan, rencana itu telah dirancang sejak 2015 yang berlanjut dengan kerja sama Mastercard CrescentRating untuk membuat IMTI dengan mengacu standar global GMTI.

“Kami terus meningkatkan performa 10 destinasi wisata halal unggulan pada IMTI 2018 dan 2019. Terbukti pengaruhnya sangat besar saat berlangsungnya penilaian di GMTI 2019. Apa yang kita rencanakan akhirnya tercapai dengan menjadi ranking teratas,” kata Arief Yahya.

Menpar Arief Yahya berharap naiknya peringkat Indonesia pada posisi teratas sebagai destinasi halal tourism terbaik dunia diharapkan akan semakin banyak mengundang minat wisatawan dunia berkunjung ke Indonesia, yang tahun ini menargetkan kunjungan 20 juta wisman dengan sebanyak 5 juta atau 25 persennya adalah wisman halal tourism.

Sementara Direktur Mastercard Indonesia Tommy Singgih menjelaskan, pasar wisata halal merupakan salah satu segmen pariwisata dengan tingkat pertumbuhan tercepat di seluruh dunia.

Diproyeksikan pada 2016 kontribusi sektor pariwisata halal melonjak hingga 35 persen menjadi 300 miliar dolar AS terhadap perekonomian global atau meningkat dari 220 miliar dolar AS pada 2020.

Tercatat 10 besar negara destinasi wisata halal terbaik dunia versi GMTI 2019 sebagai berikut Indonesia dan Malaysia (skor 78), Turki (75), Arab Saudi (72), Uni Emirat Arab (71), Qatar (68), Maroko (67), Bahrain (66), Oman (66), dan Brunei Darussalam (65).



(ant)
Baca selengkapnya »

Selasa, April 09, 2019
Istimewa


PADANG - Keberadaan Palang Merah Indonesia sangat penting dan dibutuhkan terutama dalam membantu aktifitas kesiapsiagaan bencana. PMI tentunya memiliki peranan besar dalam membantu permasalahan masyarakat baik sebelum, sewaktu dan pasca terjadi bencana. Maka itu PMI Kota Padang harus terus menyiapkan personil yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, terampil dan bertanggungjawab.

Demikian disampaikan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah sewaktu menutup secara resmi kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Korps Sukarela (KSR) PMI Kota Padang dan juga sekaligus membuka Diklat Spesialisasi Pertolongan Pertama di Aula Bumi Perkemahan Lemdadika Padang Besi, Selasa siang (9/4).

Mahyeldi pun mengaku sangat mengapresiasi PMI Kota Padang yang menggelar dua kegiatan penting di tahun ini. Karena memang PMI harus terus menyiapkan SDM, salah satunya melalui pelatihan dan pembekalan di setiap tugas, pokok dan fungsinya.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita sangat menyambut digelarnya dua kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI Kota Padang kali ini. Sebagaimana diketahui, untuk Diklatsar KSR bertujuan untuk melaksanakan regenerasi, sehingga PMI dapat menyiagakan SDM yang terlatih," terang Ketua PMI Kota Padang itu.

Selanjutnya kata Mahyeldi, begitu juga sama halnya dengan kegiatan Diklat spesialisasi pertolongan pertama. Kegiatan ini adalah ciri khas PMI yang diunggulkan. Karena ilmu pertolongan pertama ini menjadi acuan dalam memberikan bantuan awal oleh para pelaku baik yang berasal dari medis maupun non medis, termasuk perusahaan.

"Maka untuk itu, semoga dengan mengikuti dua diklat ini akan senantiasa mengeksiskan keberadaan PMI di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih kami ucapkan atas dedikasi dan keterlibatan dan kesiapan semua pihak baik pelatih dan juga peserta selama mengikuti diklat beberapa hari di sini. Semoga kita semakin memantapkan kesiapan untuk membantu masyarakat melalui organisasi PMI," tukuk wako menyemangati.

Diketahui, peserta Diklatsar diikuti sebanyak 30 orang yang berasal dari alumni Palang Merah Remaja (PMR) dan pemuda/pemudi yang punya kepedulian selama 1-9 April. Sementara peserta Diklat spesialisasi pertolongan pertama diikuti 25 orang peserta terdiri unsur KSR markas,TSR dan KSR unit perguruan tinggi selama 9-16 April. Tempat pelaksanaan di Bumi Perkemahan Lemdadika Padang Besi dengan fasilitatot dan pelatih dari PMI Kota Padang dan PMI Sumbar.


(humas/dvd/snews)
Baca selengkapnya »

Selasa, April 09, 2019
Mantan Kalapas Klas 1 A Sukamiskin Bandung, Wahid Husen. (Foto: Istimewa)
BANDUNG - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider empat bulan kepada mantan Kalapas Klas 1 A Sukamiskin Bandung, Wahid Husen, terkait suap pemberian fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan.

"Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dengan denda sebesar Rp400 juta," kata Ketua Majelis Hakim, Dariyanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, seperti dilansir Antara.

Majelis hakim juga menyatakan unsur yang memberatkan Wahid adalah dia yang bertugas di Lapas Klas 1 A khusus Tipikor Sukamiskin semestinya bisa memberi contoh agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Unsur memberatkan lainya yakni, terdakwa Wahid Husen tidak mendukung negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi," kata hakim.

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu berperilaku sopan dan koperatif selama persidangan, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan melawan hukum. Terdakwa juga telah mengembalikan sebagian aset hasil penerimaan suap yang pernah dilakukan.

Mendengar putusan tersebut, Wahid Husen menyebutkan akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya terkait pengajuan banding.

Usai persidangan, Wahid tidak banyak berkomentar. Ia mengaku masih belum bisa memberi keterangan lebih banyak.

Sementara itu, Kuasa Hukum Wahid Husen, yakni Firma Uli Silalahi merasa putusan yang diberikan majelis kurang adil.

Dia berencana melakukan banding dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Wahid Husen.

"Itu keputusan kurang berkeadilan. Saya berprinsip banding, tapi sebagai pengacara nanti kita tanya dulu klien, delapan tahun itu terlalu lama," kata Firma.

Majelis hakim menilai Wahid terbukti melanggar Pasal 12 Huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Vonis tersebut diketahui lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang menuntut 9 tahun penjara denda Rp 400 juta dan subsider 6 bulan atas kasus suap tersebut.

(ant/mdk)
Baca selengkapnya »

Senin, April 08, 2019


Batusangkar, S.News -- Batusangkar kabupaten Tanah Datar Sumbar yang dikenal dengan sebutan Luak nan tuo memiliki potensi alam yang bagus dan Sumber Daya Manusia yang Mumpuni, seperti Mudina Caniago meskipun masih tercatat sebagai salah seorang siswi di SMA.N I Pariangan, namun beliau sudah menulis dan menerbitkan sebuah buku yang mengisahkan kehidupan Milenial yang banyak terpengaruh oleh Narkoba.

Dalam buku tersebut Mudina mengajak para kawula muda yang sudah tersesat untuk kembali dan meninggalkan barang haram tersebut ( Narkoba ).

Mudina sewaktu dihubungi melalui WA nya mengatakan, "Saya menulis buku ini karena memang hobi dan saya memiliki ke inginan menjadi seorang penulis yang dapat memberikan pengajaran dan menjadi intepreneur yang bermanfaat bagi orang banyak," ujar gadis kelahiran 26 Februari 2000 ini.

Masih menurut Mudina, Menulis novel IX IX ini terinspirasi dari banyaknya kawan kawan remaja yang terjerumus di dunia kelam narkoba, yang berakibat banyak dari orang orang yang berada di lingkaran narkoba ini yang harus kehilangan anak maupun kekasih dan tidak sedikit pula pengguna narkoba yang harus kehilangan masa remaja, cita cita dan bahkan nyawa. "Harapan saya dari membaca novel ini, saya dapat membantu kawan kawan yang berada dalam kurungan narkoba dapat meninggalkan dan sembuh dari kecanduannya serta kembali menjadi remaja yang penuh ambisi dan inspirasi inspirasi yang membangun negri agar tidak bertambah korban korban lebih banyak lagi," pungkas Mudina.

Sementara itu Zul Amri ketua BPRN lewat ponselnya ketika di hubungi mengatakan bahwa masyarakat Batubasa sangat bangga dengan prestasi yang dibuat oleh Mudina salah seorang remaja putri yang berprestasi, setelah membaca novel Mudina ternyata isinya sangat bermanfaat bagi kaum Milenial yang masih dalam masa perobahan yang sangat gampang terpengaruh oleh lingkungan yang tidak benar. Isi dari novel tersebut dirinya sangat yakin akan dapat membantu para remaja agar tidak terjerumus ke lingkaran hitam narkoba.

"Saya dan kawan kawan di BPRN akan meminta bapak wali nagari kita untuk dapat mempromosikan anak kita ini ke pemerintah kabupaten agar bisa mendapatkan bea siswa karena beliau masih terdaftar sebagai siswi di SMA Negeri Pariangan dan sedang melangsungkan UN, kita berharap untuk di promosikan agar Mudina bisa dapat bantuan guna melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi," ujar Zul Amri. 

Tidak itu saja, Zul Amri juga menambahkan bahwa Zuldafri Darma selaku wakil bupati kab.Tanah Datar pernah mengatakan, "Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat respon terhadap pelajar yang berprestasi dapat mengharumkan nama kabupaten kita dengan inspirasi inspirasi positif nya, jika mereka berasal dari keluarga kurang mampu kami akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan pendidikan (bea siswa) untuk masyarakat kita yang memiliki SDM karena betul betul mumpuni dan berkualitas agar menjadi kebanggaan kita terhadap kabupaten atau kota lain nya, kata pak wakil bupati," pungkas Zul Amri. 



(Red)

Baca selengkapnya »

Minggu, April 07, 2019
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan miliar rupiah dalam berbagai bentuk mata uang dari para pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Diduga, uang tersebut merupakan suap yang diterima oleh sekitar 75 pejabat Kempupera.

"Uang yang disita tersebut diduga diterima oleh para Pejabat di Kempupera dalam rupiah dan berbagai bentuk mata uang asing," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/4/2019) seperti dilansir dari beritasatu.

Uang tersebut disita selama proses penyidikan kasus dugaan suap pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM‎) milik Kempupera. Febri menjelaskan dari 75 orang yang uangnya disita tersebut, 69 diantaranya mengembalikan secara langsung.

‎"KPK menduga pembagian uang pada pejabat Kempupera terjadi masal pada pilihan pejabat di sana terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum," jelas Febri.

Diketahui, KPK sedang mengembangkan perkara dugaan suap terkait proyek air minum di Kempupera. KPK menduga terdapat puluhan proyek air minum di Kempupera yang menjadi bancakan para pejabat di Kempupera untuk menerima suap dari pihak swasta, termasuk dari petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Diketahui, KPK menetapkan empat pejabat Kempupera dan empat pihak swasta sebagai tersangka kasus ini. Empat pejabat Kempupera, yakni Anggiar Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung; Meira Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar selaku Kasatker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba I diduga telah menerima suap dari Budi Suharto selaku Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE); Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP. Suap tersebut diberikan agar keempat pejabat Kempupera itu mengatur lelang proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh PT WKE atau PT TSP yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang sama.


(bs)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.