Latest Post

Selasa, Maret 19, 2019
Cawapres Sandiaga Uno. (Foto: Istimewa)
JAKARTA -- Untuk menanggulangi masalah pengangguran, Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meluncurkan program Rumah Siap Kerja.

Hal ini dikatakan Cawapres Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Jalan Wijaya I Nomor 26, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019).

"Rumah Siap Kerja membuka kesempatan bagi seluruh pihak untuk bekerja sama termasuk dari sektor swasta untuk meluaskan sayap Rumah Siap Kerja," kata Sandi.

Rumah Siap Kerja itu memiliki beberapa fasilitas seperti pencarian lapangan kerja yang akan dihubungkan dengan banyak situs pemerintah dan swasta untuk para pencari kerja, pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat serta keadaan pasar saat ini.

"Ada pelatihan pembuatan kopi dan menjadi barista kopi, pelatihan minat dan bakat desain grafis dan sosial media konten yang positif, pelatihan makanan ringan dan packaging yang menarik dan sehat serta tidak lupa, Rumah Siap Kerja menyediakan pelatihan khusus bagi para kaum muda difable yang mencari pekerjaan serta pelatihan," kata Sandi.

Menurut Sandi, Rumah Siap Kerja akan melibatkan banyak unsur masyarakat seperti komunitas Jakarta Berlari, Gerakan Milenial Indonesia, Gerakan OK OCE Indonesia serta seluruh gerakannya di Indonesia.

Ia juga berharap Rumah Siap Kerja bisa menjadi sarana untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman, serta memberikan jaringan dan akses terhadap beasiswa-beasiswa nasional dan internasional.


(to)
Baca selengkapnya »

Senin, Maret 18, 2019
Menag Lukman Hakim Saifuddin. (Foto: Istimewa)
JAKARTA -- Terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan yang disinyalir terjadi di lingkungan Kemenag, Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan pihaknya akan mendukung seluruh proses pengungkapan kasus tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lukman mengatakan, dia siap jika dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan.

"Eksplisit saya mengatakan kita semua di Kementerian Agama akan mendukung penuh seluruh upaya mengungkap dan menuntaskan seluruh kasus ini secepat-cepatnya," kata Lukman usai menggelar jumpa pers di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3).

Lukman menyebut kasus yang melibatkan pejabatnya ini sebagai pelajaran bagi Kemenag, khususnya di bidang kepegawaian. Ia berjanji akan ada evaluasi menyangkut mekanisme rotasi, mutasi, dan promosi di kementeriannya.

"Ini adalah tidak hanya pelajaran tapi peringatan keras bagi kami bahwa kami harus introspeksi diri untuk memperbaiki diri sistem mekanisme tadi rotasi, mutasi, promosi, di internal kami sehingga peristiwa ini tidak terulang kembali di kemudian hari," jelasnya.

Menanggapi pernyataan KPK sebelumnya yang menyebut Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin sempat tak lolos dalam seleksi jabatan, Lukman tak mau banyak berkomentar. Ia mengatakan pihaknya sudah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

"Intinya kami melakukan proses pengisian jabatan sesuai dengan regulasi UU yang berlaku, pada saatnya kami akan beri keterangan detail terkait pertanyaan itu," pungkas Lukman.

Sekjen Kemenag M. Nur Kholis Setiawan buka suara perihal pemanggilan dirinya ke KPK pada Jumat (15/3) malam. Nur secara singkat menjelaskan bahwa pemanggilan itu untuk pendalaman KPK terhadap kasus dugaan jual beli jabatan di Kemenag.

"Yang kami lakukan adalah menjawab pertanyaan penyidik dan menemani penyegelan," ucapnya.

KPK sebelumnya telah menyegel beberapa ruangan di kantor Kemenag untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Dua ruangan itu merupakan milik Menteri Lukman dan Sekjen Kemenag Nur Kholis.

Mantan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy alias Romi, bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi, ditetapkan sebagai tersangka.

Romi diduga sebagai pihak penerima suap dan dua nama lain diduga sebagai pemberi suap. Dengan status barunya itu, Romi ditahan di Rutan Cabang di belakang Gedung KPK (K4), Haris di Rutan Cabang KPK (C1) dan Muafaq di Pomdam Jaya Guntur. (*)
Baca selengkapnya »

Minggu, Maret 17, 2019
Foto: Istimewa.
JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) menggelar rapat konsolidasi H-30 Pilpres 2019, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019).

Dalam rapat konsolidasi itu, Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) memberikan beberapa pengarahannya, seperti terkait angka-angka survei, isu hoax, serta mendorong partisipasi pemilih untuk datang ke TPS agar tidak ada masyarakat yang golput.

"Pertama, saya sampaikan tentang angka-angka survei. Jangan sampai itu membuat kita lengah. Tetap harus digunakan untuk evaluasi, koreksi, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Kedua, yang berkaitan dengan kabar fitnah, kabar bohong, hoax, itu harus direspons, dilawan, jangan diam. Saya sampaikan itu. Waktu 30 hari seperti ini, kalau nggak merespons setiap proses di bawah dengan cepat ya, berbahaya. Ketiga, saya ingin sampaikan juga agar didorong sebanyak-banyaknya pemilih untuk datang ke TPS. Artinya, partisipasi pemilih harus sebesar-besarnya. Jangan sampai ada satu orang pun golput," tutur Jokowi.

Rapat konsolidasi itu dihadiri sejumlah ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK), seperti diantaranya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketum NasDem Surya Paloh, dan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Moeldoko.

Hadir pula kepala/wakil kepala daerah, ketua DPRD provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia. Sejumlah kepala daerah yang hadir antara lain Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.


(dtk)
Baca selengkapnya »

Minggu, Maret 17, 2019
Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SNC - Politik uang dalam pesta demokrasi dinilai akan berdampak buruk dan merusak tatanan pemerintahan ke depan.

Hal ini dikatakan Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa baru-baru ini.

"Politik uang bukan masalah memperoleh suara sehingga menduduki kekuasaan, tapi berdampak buruk pada tatanan pemerintahan," kata Ferry dalam diskusi mingguan bertema "Tolak Money Politics",

Kerusakannya adalah kerusakan materialistik, dimana kekuasan yang bisa dibeli maka kemudian itu akan menghadirkan kekuasaan yang juga bisa dibeli nantinya.

"Jadi kekuasaan tidak berorientasi untuk memakmurkan dan menyejahterakan. Harusnya kekuasaan untuk sejahterakan masyarakat, tapi ke politik," katanya.

Menurut dia, penyelenggaraan pemilu adalah peristiwa meningkatkan peradaban bangsa.

"Maka kita komitmen menolak money politics. Kekuasan yang diraih hasil pemilu itu membawa kebaikan? Tidak. Karena dikatakan saya bisa membeli kekuasaan," ujar Ferry.

Ferry menjelaskan bahwa politik uang juga sangat berbahaya dalam proses demokrasi, apalagi pada pemilu. Oleh karena itu, dia meminta relawan Prabowo-Sandi tolak hal itu dengan segala cara. (ant)

Baca selengkapnya »

Sabtu, Maret 16, 2019
Ketum PPP Romahurmuziy ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. (Foto:Itimewa)
JAKARTA -- Dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (15/3), di Surabaya Jawa Timur, Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Rommy mengaku bahwa dirinya merasa dijebak. Hal itu dikatakan Rommy dalam surat pernyataan yang ia buat.

Dalam isi suratnya itu, poin kedua di surat tersebut Rommy menuliskan bahwa ia dijebak dalam kasus ini. Ia membantah tahu dan terlibat, sehingga ia berani bertemu secara terbuka di sebuah hotel.

“Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, atau saya rencanakan. Bahkan firasat pun tidak. Itulah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturahmi di sebuah lobby hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini justru menjadi petaka,” tulis Rommy.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif, menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penjebakan dalam menangani perkara itu.

"Soal dijebak, menurut saya, tidak ada sama sekali, karena (bila dijebak), itu ada orang KPK pura-pura menjebak beliau, itu tidak ada," ujar Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3).

Sebelumnya, Rommy ditangkap bersama lima orang lainnya di sekitar Hotel Bumi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3) pagi. Menurut, Laode, penangkapan itu didasari penyelidikan atas informasi masyarakat.

"Saya perlu jelaskan, tim KPK sebenarnya sangat berhati-hati. Tapi memang beliau pergi ke tempat lain, itu juga salah satu bukti KPK tidak menjebak yang bersangkutan, yang akhirnya bisa diikuti," jelas Laode.
KPK sebelumnya telah menetapkan Rommy sebagai tersangka terhadap kasus itu. Rommy juga diduga menerima suap senilai Rp300 juta. Ia juga diduga membantu seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin. Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Haris diduga menyuap Rommy sebesar Rp250 juta pada 6 Februari 2019 lalu. Sedangkan Muafaq, diduga memberi uang kepada Rommy sebesar Rp50 juta pada Jumat kemarin.

Atas perbuatannya, Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



(idt)

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.