Latest Post

Wapres Jusuf Kalla. (Foto: Istimewa)
JAKARTA -- Ajakan kepada jemaah untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu boleh dilakukan di masjid, selama tidak ada upaya kampanye terhadap caleg dan pasangan capres-cawapres.

Hal ini dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai mengundang pengurus DMI dan Perhimpunan Remaja Masjid (Prima) se-DKI di Jakarta, Sabtu malam.

"Kalau mengajak orang (supaya) tanggal 17 (April) semua harus pergi (ke TPS), itu biasa saja, itu (termasuk) ajaran politik. Tapi tidak mengkampanyekan seseorang atau kelompok atau calon-calon itu," kata orang nomor dua di Indonesia yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini.

Batasan kampanye ajaran politik yang boleh dilakukan di masjid adalah terkait ajakan kepada masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya.

Sementara kampanye untuk memilih caleg atau pasangan capres-cawapres tertentu, apalagi dengan menyampaikan ujaran kebencian dan berita bohong, JK dengan tegas mengatakan hal itu tidak boleh dilakukan di masjid.

"Masjid itu tempat ibadah, kita memakmurkan (masjid) dan masjid juga harus memakmurkan masyarakatnya," kata JK.

Terkait pemberian bantuan dari partai politik, caleg atau tim sukses pasangan capres-cawapres, JK mengatakan selama bantuan itu ikhlas tanpa imbalan kampanye, maka sumbangan itu boleh diterima pengurus masjid.

"Kalau bantuannya bersyarat, 'saya bantu asal mengkampanyekan', ini pasti tidak diterima. Tapi kita tidak bisa menolak kalau (ada) yang ingin bantu masukkan ke kotak amal, silakan saja, sedekah, infaq, silakan saja," ujarnya.

JK memanggil pengurus DMI dan Prima DKI Jakarta untuk menyosialisasikan imbauan terkait larangan kampanye politik praktis di masjid. Imbauan tersebut, kata JK, berlaku juga untuk pengurus masjid se-Indonesia. (ant)


Subang, SancaNews.Com - Capres Prabowo Subianto di GOR (Gelanggang Olahraga) Gotong Royong Subang Jawa Barat, disambut dengan antusias oleh ribuan orang pendukung mulai dari luar GOR hingga Gelanggang Olahraga tumpah ruah meski pendukung Capres Prabowo Subianto turun hujan, tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk menyambut kehadiran calon presiden mereka, Rabu 6/3/19.

Dalam kunjungan tersebut, Capres Prabowo Subianto dan para pendukungnya dengan tema "Prabowo menyapa warga Subang" juga dihadiri oleh ketua DPC partai pendukung yaitu PAN, PKS dan Demokrat serta Partai Berkarya yang dibuat oleh Tomi Suharto.

Maya Maemunah, ketua DPD RAMPAS (Relawan Aksi Mendukung Prabowo Sandi) Subang mengatakan, "Alhamdulillah Pak Prabowo telah datang ke kota kami dengan tajuk, Menyapa warga Subang,” terangnya.

“Seperti dalam pidatonya, Pak Prabowo sangat berkonsentrasi dan memahami akar masalah bangsa. Saya, sebagai warga negara Subang, bangga memiliki seorang pemimpin yang memahami bahwa, ketika calon Presiden kami mengerti politik geo, ekonomi dan strategi, memiliki jiwa korsa untuk bumi dan mengembalikan Konstitusi 1945 asli yang telah diamandemen,” tambahnya.

Kesatria seorang pemimpin terlihat terukur dari kebijakannya apakah pro-rakyat atau pro-asing, ”Saya masih percaya bahwa sabuk pamalayu ada dalam jiwa Pak Prabowo. Saya yakin kemenangan Pak Prabowo akan membawa manfaat bagi masyarakat, karena ada lebih dari 260 juta jiwa karena pemahaman konfigurasi blok global, menurut Maya, Pak Prabowo lebih fokus pada program kerakyatan dan menjadikan Indonesia berdiri mandiri, pada kakinya sendiri di semua sektor, dengan kemandirian ini masyarakat mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan, secara otomatis akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi bangsa,” pungkas DPD Rampas Subang, biasanya disebut Maya. (red)




Jakarta, SNews- Masih segar dalam ingatan keluarga korban tentang peristiwa berdarah yang terjadi Kamis malam 21/02/2019 di depan PT. PJPT Senopati, Desa Kaliabang Tengah, Bekasi Utara oleh dua orang yang dicurigai dalam insiden itu mengakibatkan korban menderita beberapa luka di tubuhnya dan hingga hari ini Minggu 3/3/2019 masih dirawat secara intensif di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kota Bekasi.

Edi Tasman, orang tua kandung korban di RSUD Kota Bekasi mengatakan, bahwa korban Indah Yulistiani hingga hari ini telah dioperasi tetapi masih kritis dan dirawat di ruang ICU dan menurut Edi Tasman ia tidak berharap sama sekali kejadian ini akan menimpa putrinya berusia sangat muda, hanya 19 tahun, yang harus menderita karena tindakan brutal pelaku.

Edi Tasman dengan pekerjaan sehari-hari sebagai sopir merasa sedih melihat kondisi anaknya yang terbaring tak berdaya karena kesehatan BPJS (Askes) ditolak oleh pihak Rumah Sakit dengan alasan peristiwa seperti ini tidak dalam jaminan BPJS, "Coba mas bayangkan untuk menebus obat saja kami sudah mengeluarkan banyak biaya dan belum lagi biaya yang harus kami bayarkan untuk Rumah Sakit. Sementara itu pegawai BPJS Kesehatan waktu saya temui, memang hal ini tidak termasuk jaminan BPJS sesuai dengan Perpres no 82 tahun 2018," terangnya.

Pemberitahuan yang di terima oleh orangtua korban ini dari pihak RSUD terhitung dari pertama dirawat sampai hari Rabu 27/2/2019 sudah mencapai kurang lebih empat puluh lima jutaan itu baru sampai Rabu kemarin belum terhitung sampai hari ini sebut Edi Tasman kepada SNews.

Salah satu paman korban yang tidak mau ditulis namanya disebut mengatakan, "Kondisi korban hingga hari ini masih kritis tidak bisa apa-apa dan hari ini biayanya sudah jauh lebih banyak untuk pulih, kita tidak bisa lagi memprediksi berapa biaya yang dibutuhkan untuk perawatan," ucapnya.

Kronologis:
Menurut informasi yang kami peroleh, insiden ini dimulai pada Kamis malam 21/2/2019  korban dan teman-teman mereka berkumpul dengan 4 orang, kemudian Ezr datang untuk meminta uang kepada korban dan korban memberinya 10.000 uang dari temannya , Ezr bertanya tidak ada lagi, kepada teman korban dan diberikan oleh teman korban sebanyak 14 ribu lalu dia meninggalkan korban dan temannya.

Kemudian korban dan temannya meninggalkan lokasi, tetapi teman korban bernama B tidak menerima perlakuan Ezr dan membawa temannya kembali untuk bertemu Ezr dan dia juga mengundang korban, segera setelah dia bertemu dengan pelaku dan teman-teman dari total 7 orang ada keributan di TKP. Dalam keributan ada yang terluka KF kemudian teman korban melarikan diri sementara korban jatuh dan tertinggal, pada saat itu korban dibombardir dengan senjata tajam dan juga tongkat golf. (ed).

Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
"Saat menerima mandat dari rakyat pada 17 April nanti, semua agama, semua suku, etnis, akan kita ayomi. Jadi tidak benar kalau Prabowo dibilang radikal"
 
JAKARTA - Menjawab tudingan yang menyebut dirinya adalah bagian dari kelompok radikal, Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan UUD 1945.

"Saya mantan TNI, sejak umur 18 tahun saya sudah persembahkan jiwa raga saya untuk negara, rela mati bagi NKRI. Saya akan buktikan komitmen saya kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945," kata Prabowo saat menghadiri deklarasi dukungan GPK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gedung Pemuda Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (27/2/2019).

Prabowo menilai, cap radikal yang menempel kepadanya merupakan buntut dari kedekatannya dengan kalangan Islam, para ulama serta kiai. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, tudingan radikal adalah fitnah murahan yang sengaja disebar untuk menurunkan elektabilitasnya di pemilu.

"Kalau ada bom, yang dituding Islam, tapi belum tentu. Islam kita adalah Islam rahmatan lilalamin. Islam yang membawa manfaat bagi seluruh umat dan sekalian alam," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo lantas bercerita asal-usul kedekatannya dengan para ulama dan kiai. Prabowo mengatakan, kedekatannya dengan kiai terjalin sejak dirinya menjadi prajurit TNI.

"Tentara itu sering dikirim ke daerah operasi, siap mati. Biasanya sebelum berangkat ke daerah operasi, kita sowan ke kiai, minta doa," kata mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

Karenanya, Prabowo memastikan dirinya akan mengayomi seluruh rakyat Indonesia tak memandang dari agama mana, suku, etnis, seperti telah dimandatkan oleh dan UUD 1945.

"Saat menerima mandat dari rakyat pada 17 April nanti, semua agama, semua suku, etnis, akan kita ayomi. Jadi tidak benar kalau Prabowo dibilang radikal," kata Prabowo. (sn)

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (Foto: Istimewa)
JAKARTA -- Di tengah semakin berkembangnya digitalisasi layanan keuangan saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan prioritasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, teknologi sudah mengubah perilaku dan kepercayaan orang terhadap layanan jasa keuangan dan hal tersebut juga  berlaku di sektor jasa keuangan.

"Kami dari OJK tidak akan melarang itu, bagaimana masyarakat mendapat teknologi itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa memonitor dengan jelas dan kita bisa memberikan koridor. Bagaimana mereka operasinya itu sampai tujuan, jadi masyarakat bisa mendapat manfaat, harga murah dan juga mereka tidak dibohongi dalam arti mereka dilindungi," ujar Wimboh dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) di Jakarta, Selasa.

Koridor disini, lanjut Wimboh, tidak berarti OJK akan membatasi perkembangan layanan keuangan digital, seperti fintech misalnya. Otoritas justru memberikan jalur berupa kebijakan dalam bentuk regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat maupun fintech itu sendiri.

"Kebijakannya secara umum dapat diyakini dan dipahami oleh semua fintech "provider", secara  transparan dan harus ada yang bertanggung jawab. Tentunya tidak boleh melanggar UU yang ada. Jadi bagaimana kaidah-kaidah itu dipahami. Tanpa itu bisa menjadi liar sehingga konsumen merasa tidak dilindungi," kata Wimboh.

Menurut Wimboh, potensi berkembangnya fintech, terutama fintech yang menyalurkan pinjaman (peer to peer lending) sangat besar mengingat sekitar 40 persen masyarakat Indonesia masih belum memiliki rekening bank.

"Sekarang ini banyak masyarakat yang euforia dengan pinjaman online. Pinjaman online itu cepat meskipun mahal, untuk itu sekarang terjadi beberapa "assesment". Nah makanya jika ada masyarakat yang tidak terlindungi, kita panggil dia," ujar Wimboh.

Oleh karena itu, ia pun mengimbau kepada pelaku fintech untuk segera mendaftarkan perusahaannya dan mendapatkan izin dari OJK. Ia menegaskan pihaknya melalui Satgas Waspada Investasi, tidak akan segan-segan menutup perusahaan fintech tersebut.

"Sekitar 600 lebih fintech yang kami tutup karena tidak mendaftar ke OJK. Makanya segera mendaftar agar menjadi legal," ujarnya. (ant)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.