Latest Post

Senin, Februari 25, 2019
Ilustrasi
PADANG -- Lantaran diduga kerap berbuat cabul kepada siswi MTS di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), seorang pelaku begal payudara berhasil ditangkap polisi setelah sebelumnya berusaha melarikan diri dengan memanjat atap bangunan sekolah.

Kapolsek Lubuk Begalung, Kompol Rico Fernanda mengatakan, pelaku berhasil diamankan setelah polisi menyergapnya di atap, dan mengeluarkan tembakan peringatan.

"Sempat kabur lewat atap, namun tim naik juga ke atas bangunan mengejar pelaku. Sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan yang membuat pelaku turun ke bawah," kata Rico di Mapolsek Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumbar, Senin (25/2/2019).

Pelaku diketahui bernama Adek Putra Jaya alias Coret (23), yang merupakan anak dari penjaga sekolah di MTS Negeri Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung. Aksi cabulnya ini kerap meresahkan siswi-siswi di sekolah tersebut.

Polisi yang mendapat laporan dari warga, langsung mengejar pelaku. Saat hendak dilakukan penangkapan, ketika itu Coret baru saja selesai melakukan begal payudara ke korbannya.

"Pelaku merupakan residivis tindak pidana kekerasan, dan pernah kami amankan karena telah mencuri pakaian dalam wanita," ujarnya.

Kini Coret diamankan di Mapolsek Lubuk Begalung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pencabulan dan Perlindungan Anak dengan ancaman lima tahun penjara. (in)
Baca selengkapnya »

Senin, Februari 25, 2019
Juru bicara KPK Febridiansyah. (Foto: Istimewa)
JAKARTA -- Tingkat kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dinilai masih rendah.

Hal ini dikemukakan Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febridiansyah yang mengatakan bahwa berdasarkan data institusinya dalam pelaporan LHKPN 2019, tingkat kepatuhan tersebut hanya 17 persen padahal batas waktu pelaporan tanggal 31 Maret 2019.

"Kepatuhan laporan harta penyelenggara negara secara umum masih rendah, sekitar 17 persen," kat Febridiansyah usai menghadiri peluncuran lama rekamjejak.net di Jakarta, Minggu.

Dia menyoroti tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan LHKPN yang masih rendah karena baru 40 orang yang melaporkan dari 560 orang jumlah anggota DPR.

Di lembaga DPD RI menurut dia, tingkat kepatuhan yang melaporkan harta kekayaannya sudah mencapai 60 persen dan kemungkinan bisa meningkat karena batas waktunya hingga 31 Maret mendatang.

"Semua nama tersebut terbuka, bisa diakses di website KPK sehingga jika dikaitkan untuk mengetahui rekam jejak anggota DPR menjadi baik," ujarnya.

Dia mencontohkan di tahun 2018, tidak ada satu pun anggota DPRD yang melaporkan harta kekayaannya sehingga publik bisa melihat siapa calon yang pantas dipilih.

Febri menghimbau kepada penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya dengan informasi yang benar dan apabila ada kesulitan bisa menghubungi KPK.

"Laporan LHKPN itu sudah rinci, formulirnya bukan kertas lagi namun tinggal buka akun LHKPN nanti diberikan petunjuk, jauh lebih mudah. Tidak ada hambatan berarti kalau ada niat untuk melaporkan sehingga jangan sampai ada kesan cari alasan seperti sulit lapor atau laporannya harus rinci," katanya.

Dia menilai laporan tersebut merupakan langkah awal yang penting untuk mencegah tindak pidana korupsi sehingga kalau laporannya tidak benar maka ada masalah mendasar. (ant)
Baca selengkapnya »

Senin, Februari 25, 2019
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjend (Purn ) H. Asril Hamzah Tanjung S.Ip


Jakarta, Snews -- Kemajuan teknologi di zaman sekarang ini sudah menuntut hampir semua orang untuk berhubungan dengan internet.

Memang tidak bisa dipungkiri, banyak sekali manfaat yang sudah diberikan oleh Internet. Kehadiran internet ini juga sudah membawa perubahan di segala bidang di seluruh penjuru dunia, diantaranya pemanfaatan internet sebagai media edukasi dan bisnis.

Kehadiran internet dalam dimensi pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak dan sudah merupakan kebutuhan, karena sudah menjadi suatu ke butuhan maka kehadiran internet pada dasarnya sangat membantu dunia pendidikan untuk mengembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih kondusif dan interaktif.

Dimana para peserta didik tidak lagi di perhadapkan dengan situasi yang konvisional, namun mereka akan sangat terbantu dengan adanya metode pembelajaran yang lebih menekankan aspek pemakaian lingkungan untuk sarana belajar.
Dari ke kiri ke kanan: Staf Ahli Bidang Komunikasi Menkominfo Gungun Siswandi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mayjend (Purn) H.Asril Hamzah Tanjung Sip, dan Otniel komando Praktisi e-commerce.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung SIp, Wakil Ketua komisi 1 DPR RI dalam seminar yang bertajuk "Pemanfaatan internet sebagai media edukasi dan bisnis dalam rangka sosialisasi Redesain USO", yang diselenggarakan Senin (25/2/19) di hotel Balerung, Jalan Matraman Jakarta.

Seminar ini kerjasama Komisi I DPR RI dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi kementrian Menkominfo.

Sementara itu, Staf ahli bidang komunikasi dan media Menkominfo Gungun Siswadi ditempat yang sama mengatakan "Saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Pada saat ini data 2017 sudah 143 juta pengakses internet di Indonesia, 50 persen pengguna usia13 sampai 34 tahun dan 87 persen internet digunakan untuk akses media sosial.

Internet biasanya digunakan untuk berkomunikasi, mencari dan berbagi informasi dan juga bisa untuk peluang usaha," ujar Gungun. (Alizar)
Baca selengkapnya »

Minggu, Februari 24, 2019


Jakarta, SancaNews.Com - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Jakarta Utara M.Junaidi mengadakan tablik Akbar atau tasyakuran di kantor DPC Relawan Aksi Menangkan Prabowo-Sandi (RAMPAS) Penjaringan Jakarta Utara. Sabtu (23/05/2019).

 

Acara dihadiri ketua umum RAMPAS T.Helmi, wakil ketua 1 Delvi Tasar, wakil ketua 2 Muslim Abdullah, ketua DPW RAMPAS DKI Hj Ummi Ella serta jajaran kepengurus DPP, DPW, DPC dan acara Tablik Akbar tersebut tampak hadir wakil ketua BPN Rahayu Saraswati Djojohadikusumo anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra di  meriahkan dengan kasidahan, pembacaan sari tilawah serta tausyiah agama yang disampaikan oleh KH.Nurzaeni Suhanda dan Ustad Fadlan Garamatan dari Papua.



Disela acara itu ketika Ketua Umum RAMPAS yang di dampingi oleh wakil ketua 1 Delvi Tasar mengatakan bahwa jika sumber daya alam dan manusia yang kita punya dikelola dengan tepat maka bangsa ini dapat menjadi bangsa yang terhormat, "Kita harus sadarkan sebanyak banyaknya warga negara Indonesia, kita punya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk menjadi bangsa yang terhormat, sehingga pemerintah kita jadi kuat karena berdaulat adil makmur dan rakyatnya hidup sejahtera," sebutnya.


Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kiri), bersamaKetua DPW RAMPAS DKI Hj Ummi Ella (kanan).


Dalam kesempata itu meskipun di iringi hujan gerimis, Hj Ummi Ella menyebutkan, "RAMPAS dapat membawa lampu dan sinar kedepan untuk membuka jalan agar Prabowo-Sandi dapat memperjuangkan apa yang menjadi program dari visi dan misi serta program lainnya, yaitu memastikan lapangan pekerjaan bahwa anak dan cucu kita berdiri diatas kaki sendiri sehingga bisa menjadi ‘BOSS’ di negaranya sendiri, "terangnya.



Selanjutnya Hj Ummi Ella menambahkan, bahwa stabilan harga barang bahan pokok yang terjangkau yang paling di prioritaskan oleh Capres dan cawapres Prabowo-Sandi.


Ketua DPW RAMPAS DKI Hj.Ummi Ella menyerahkan tumpeng kepada M. Junaidi Ketua DPC RAMPAS Penjaringan


Di kesempatan itu juga Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan rasa terimakasih terhadap RAMPAS (Relawan Mendukung Prabowo Sandi) yang sangat masif memperjuangkan untuk memenangkan Prabowo Sandi,

 

"Perjuangan ini bukan hanya perjuangan BPN, namun perjuangan seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai Indonesia berdaulat adil dan makmur atas  pemenangan Prabowo Sandi untuk memperioritaskan lapangan pekerjaan dan lebih fokus dalam sumber daya alam dan sumberdaya manusia, kita memilki semuanya untuk kebutuhan rakyat Indonesia tapi kok malah sekarang ini semua jadi impor dan oleh sebab itu Prabowo Sandi ingin melaksanakan amanah undang undang no 33, agar Indonesia betul betul berdaulat adil dan makmur, “paparnya.


Ketua Umum RAMPAS T. Helmi saat memotong tumpeng


Sementara itu M.Junaidi ketua DPC RAMPAS Penjaringan tegas mengatakan, "Kami berharap kedepannya RAMPAS lebih solid dan lebih kompak selalu menjaga dan memenangkan Prabowo Sandi di wilayah Penjaringan Jakarta Utara" tutupnya. (randi candra)


Baca selengkapnya »

Minggu, Februari 24, 2019
Calon wakil presiden Ma’ruf Amin. (Foto: Istimewa)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) merancang konsep baru pada debat ketiga. Di mana, adanya pertanyaan yang diajukan selain dari panelis.

Menurut calon wakil presiden Ma’ruf Amin, hal ini tidak menjadi masalah, dan akan ikut aturan KPU.

"Kita ikut saja aturan KPU. Bagaimana KPU, seperti apa kata KPU, keputusannya kita ikuti. Siap saja. Kita ini tidak macam-macam kok," ujar Ma'ruf di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (21/2).

Dia pun menyerahkan sepenuhnya bagaimana nanti Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, dan KPU menyepakati bersama.

"Ketika ada yang disepakati KPU, TKN, dan BPN, ya itu menjadi kesepakatan bersama," ungkap Ma'ruf.

Debat ketiga Pilpres 2019 pada 17 Maret mendatang mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan. Debat ketiga nanti hanya mempertemukan cawapres kedua kubu, yakni Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. (mdk)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.