SANCAnews.id

Tangerang, SNews - Polresta Tangerang membekuk pengedar narkotika jenis ekstasi. Pelaku tertangkap tangan menyimpan ekstasi sebanyak 5.000 butir.

Kapolrestro Tangerang, Kombes Abdul Karim mengatakan, ribuan pil inex itu disita dari tersangka berinisial FT (46).

Pelaku diringkus di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, beberapa waktu lalu. Tersangka diringkus saat melakukan transaksi setelah ciri-cirinya diketahui polisi.

"Dia (FT) merupakan target operasi Satresnarkoba yang telah lama dicari. Ketika ciri dan keberadaan pelaku diketahui, kami langsung meringkusnya," ujar Abdul Karim di Mapolrestro Tangerang, Senin (11/2/2019).

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa tiga plastik bening yang berisi ekstasi sebanyak 5.000 butir.

"Dia jaringan yang sering beroperasi di wilayah Jakarta dan Tangerang. Ini masih kami kembangkan. Pelaku di atasnya bandar sedang kami cari juga," ucapnya.

Saat ditanya Kasat Resnarkoba Polrestro Tangerang AKBP Raden Bagoes Wibisono, FT mengaku bahwa ribuan ekstasi itu didapatnya dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas I Tangerang.

"Baru kali ini saya punya. Ini dapat dari Lapas Tangerang Baru," kata FT.

Tersangka dijerat Pasal 114 ayat 2 subs Pasal 112 ayat 2 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika.

"Ancaman hukuman kurungan penjara paling singkat 5 sampai 20 tahun atau ancaman kurungan penjara seumur hidup atau pidana mati," ucap Abdul Karim. (tn)

Jakarta, SNews - Penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif, mendapat respon dari Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Zulkifli Hasan. Menurutnya, syarat demokrasi yang berkualitas, yaitu penegakan hukum berlaku adil untuk semua warga negara.

"Jadi kalau penegak hukum yang dikatakan adil tapi dirasakan publik tidak memenuhi rasa keadilan tentu akan menggerus kepercayaan kepada aparat penegak hukum itu sendiri," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (11/2).

Zulhas mengatakan penetapan tersangka terhadap Slamet tersebut merupakan hak aparat penegak hukum. Kendati demikian, menurutnya, publik akan merasakan ketidakadilan jika setiap perbedaan dibawa ke persoalan hukum.

"Kalau ada perbedaan dikit-dikit kena UU ITE tentu akan dirasakan publik, nanti kan masyarakat itu merasa keadilan itu dirasakan bukan diomongkan, tentu kalau dirasa tidak adil kepercayaan akan tergerus," ujar ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Terkait adanya pemberian bantuan hukum, Zulkifli memastikan bahwa wakil ketua BPN tersebut akan mendapatkan bantuan hukum. "(Bantuan hukum) saya kira wajib," ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR tersebut. (rep)

Jakarta, SNews - Pers bisa menjadi wadah untuk ikut menciptakan situasi Pemilu 2019 yang aman dan damai. Hal tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal berkaitan dengan perayaan Hari Pers Nasional (HPN).

"Di momen pesta demokrasi ini, saya berharap pers dapat berpartisipasi dalam rangka cooling system, tetap independen dan berkarya untuk membawa kebaikan di tengah masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/2/2019).

Menurut Iqbal, peran dan fungsi pers sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait hal itu, dia meminta, seluruh pelaku media dapat profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki fungsi kontrol sosial, menjadi mata, telinga, penyambung lidah antara rakyat dengan pemerintah. Di Hari Pers Nasional, saya berharap semua insan pers, tanpa terkecuali, dapat berkarya sesuai dari marwah profesi seorang pers," ujarnya.

"Selamat Hari Pers Nasional teman-teman wartawan dan wartawati. Pers adalah pekerjaan yang mulia menurut saya," katanya lagi. (adv/in)

Jakarta, SNews - Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan remisi terhadap I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali AA, Gde Bagus Narendra Prabangsa, pada akhir pekan lalu demi alasan "rasa keadilan" menyusul protes keras dari kalangan wartawan.

Pencabutan remisi Susrama disampaikan Jokowi di sela-sela Hari Pers Nasional 2019. Jokowi juga kembali menanggapi hal ini seusai menghadiri Festival Terampil.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut kebijakan disebut tersebut setelah mendengar berbagai masukan sebelum mencabut remisi tersebut.

"Presiden tidak menutup hati terhadap kegelisahan dari para wartawan dan pekerja media. Mereka harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Presiden juga sudah mendengar masukan dari mana-mana," ujar Moeldoko.

Pembatalan remisi terpidana pembunuh wartawan di Bali, I Nyoman Susrama, dipandang sebagai 'angin segar' bagi penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. Namun, bukan berarti masalah kebebasan pers selesai.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Abdul Manan, mengapreasiasi langkah Jokowi. Dia menyebut pembatalan remisi itu sebagai dukungan terhadap kebebasan pers. Namun, menurutnya, pembatalan remisi ini bukan berarti masalah kekerasan yang dihadapi insan pers selesai.

"Masih banyak kasus-kasus lain yang seharusnya kalau pemerintah ingin menunjukkan sikap yang jelas, komitmennya terhadap kemerdekaan pers," ujar Manan kepada wartawan, Minggu (10/02).

"Yang bisa dilakukan pemerintah adalah bagaimana memastikan semua kasus pembunuhan, termasuk kasus kekerasan yang terjadi selama ini diproses secara hukum," imbuhnya. (adv/bs)

Batusangkar, SNews - Sabtu baru-baru ini, Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno dikukuhkan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Pengukuhan tersebut diharapkan dapat mengangkat suara pasangan calon presiden nomor urut 2 itu pada pilpres 17 April mendatang. Hal ini dikatakan ketua BPN Prabowo-Sandi Tanah Datar Edi Arman di Batusangkar.

"Pengukuhan BPN ini diharapkan mengangkat suara pasangan Prabowo-Sandi pada pilpres 17 April mendatang," kata Edi.

Untuk peraihan suara pada pilpres 17 April mendatang, Edi mengatakan bahwa pihaknya menargetkan 80 persen suara dengan mengerahkan seluruh partai koalisi termasuk panitia BPN untuk bergerak ke semua wilayah di daerah itu.

"Kalau pada pilpres 2014 lalu kami menang hanya sekitar 75 persen suara, pada tahun ini harus lebih banyak lagi, minimal naik lima persen," katanya.

Ia menilai dengan upaya dan kekompakan partai koalisi serta tim BPN Prabowo-Sandi jumlah tersebut bisa dicapai di Tanah Datar. Karena acara ini bukan untuk memenangkan diri pribadi tapi memenangkan Prabowo jadi presiden.

Sementara itu sekretaris dari partai koalisi Demokrat Romi Martinus menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya berkomitmen dan yakin memenangkan suara Prabowo-Sandi di Tanah Datar.

"Saya yakin tidak hanya saja Demokrat, semua partai koalisi di tim BPN ini juga berpikiran sama," katanya.

Selain untuk meningkatkan elektabilitas nomor urut 02 di Tanah Datar lanjutnya, pendeklarasian ini murni untuk mencari kawan, saudara dan menciptakan pemilu damai. (ant/adv)