SANCAnews.id

Jakarta, SNews - Pers bisa menjadi wadah untuk ikut menciptakan situasi Pemilu 2019 yang aman dan damai. Hal tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal berkaitan dengan perayaan Hari Pers Nasional (HPN).

"Di momen pesta demokrasi ini, saya berharap pers dapat berpartisipasi dalam rangka cooling system, tetap independen dan berkarya untuk membawa kebaikan di tengah masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/2/2019).

Menurut Iqbal, peran dan fungsi pers sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait hal itu, dia meminta, seluruh pelaku media dapat profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki fungsi kontrol sosial, menjadi mata, telinga, penyambung lidah antara rakyat dengan pemerintah. Di Hari Pers Nasional, saya berharap semua insan pers, tanpa terkecuali, dapat berkarya sesuai dari marwah profesi seorang pers," ujarnya.

"Selamat Hari Pers Nasional teman-teman wartawan dan wartawati. Pers adalah pekerjaan yang mulia menurut saya," katanya lagi. (adv/in)

Jakarta, SNews - Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan remisi terhadap I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali AA, Gde Bagus Narendra Prabangsa, pada akhir pekan lalu demi alasan "rasa keadilan" menyusul protes keras dari kalangan wartawan.

Pencabutan remisi Susrama disampaikan Jokowi di sela-sela Hari Pers Nasional 2019. Jokowi juga kembali menanggapi hal ini seusai menghadiri Festival Terampil.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut kebijakan disebut tersebut setelah mendengar berbagai masukan sebelum mencabut remisi tersebut.

"Presiden tidak menutup hati terhadap kegelisahan dari para wartawan dan pekerja media. Mereka harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Presiden juga sudah mendengar masukan dari mana-mana," ujar Moeldoko.

Pembatalan remisi terpidana pembunuh wartawan di Bali, I Nyoman Susrama, dipandang sebagai 'angin segar' bagi penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. Namun, bukan berarti masalah kebebasan pers selesai.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Abdul Manan, mengapreasiasi langkah Jokowi. Dia menyebut pembatalan remisi itu sebagai dukungan terhadap kebebasan pers. Namun, menurutnya, pembatalan remisi ini bukan berarti masalah kekerasan yang dihadapi insan pers selesai.

"Masih banyak kasus-kasus lain yang seharusnya kalau pemerintah ingin menunjukkan sikap yang jelas, komitmennya terhadap kemerdekaan pers," ujar Manan kepada wartawan, Minggu (10/02).

"Yang bisa dilakukan pemerintah adalah bagaimana memastikan semua kasus pembunuhan, termasuk kasus kekerasan yang terjadi selama ini diproses secara hukum," imbuhnya. (adv/bs)

Batusangkar, SNews - Sabtu baru-baru ini, Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno dikukuhkan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Pengukuhan tersebut diharapkan dapat mengangkat suara pasangan calon presiden nomor urut 2 itu pada pilpres 17 April mendatang. Hal ini dikatakan ketua BPN Prabowo-Sandi Tanah Datar Edi Arman di Batusangkar.

"Pengukuhan BPN ini diharapkan mengangkat suara pasangan Prabowo-Sandi pada pilpres 17 April mendatang," kata Edi.

Untuk peraihan suara pada pilpres 17 April mendatang, Edi mengatakan bahwa pihaknya menargetkan 80 persen suara dengan mengerahkan seluruh partai koalisi termasuk panitia BPN untuk bergerak ke semua wilayah di daerah itu.

"Kalau pada pilpres 2014 lalu kami menang hanya sekitar 75 persen suara, pada tahun ini harus lebih banyak lagi, minimal naik lima persen," katanya.

Ia menilai dengan upaya dan kekompakan partai koalisi serta tim BPN Prabowo-Sandi jumlah tersebut bisa dicapai di Tanah Datar. Karena acara ini bukan untuk memenangkan diri pribadi tapi memenangkan Prabowo jadi presiden.

Sementara itu sekretaris dari partai koalisi Demokrat Romi Martinus menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya berkomitmen dan yakin memenangkan suara Prabowo-Sandi di Tanah Datar.

"Saya yakin tidak hanya saja Demokrat, semua partai koalisi di tim BPN ini juga berpikiran sama," katanya.

Selain untuk meningkatkan elektabilitas nomor urut 02 di Tanah Datar lanjutnya, pendeklarasian ini murni untuk mencari kawan, saudara dan menciptakan pemilu damai. (ant/adv)

JAKARTA, SNews- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp 3 miliar dari 13 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek-proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

Pengembalian uang itu terkait dengan kasus dugaan suap proyek-proyek pembangunan SPAM di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 yang menjerat delapan orang tersangka.

"Dalam minggu ini, 13 orang PPK pada proyek-proyek SPAM di Kementerian PUPR telah mengembalikan uang ke penyidik sejumlah Rp 3 miliar," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (8/2).

Namun Febri tidak bersedia menyampaikan ke-13 nama PPK yang telah mengembalikan uang yang diduga terkait suap proyek pembangunan SPAM tersebut. Ia hanya menyampaikan, bahwa pihaknya mengapresiasi sikap kooperatif tersebut.

"Kami hargai sikap kooperatif tersebut, sekaligus KPK mengingatkan pada pihak lain yang telah menerima uang sebelumnya, agar mengembalikan dalam proses hukum ini. Hal tersebut pasti akan dihargai secara hukum sebagai faktor yang meringankan," kata Febri.

Adapun dalam proses lanjutan pemeriksaan saksi hari ini, lanjut Febri, telah dilakukan pada dua orang saksi untuk tersangka sekaligus Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suharto.

Sementara dalam pengembangan penyidikan sebelumnya, lembaga antirasuah itu mengidentifikasi adanya dugaan suap di 20 proyek pembangunan SPAM ke sejumlah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Febri, dugaan suap di 20 proyek itu merupakan proses pengembangan dan penelusuran berdasarkan bukti-bukti baru pada perkara kasus tersebut.

Adapun sebagian besar dari 20 proyek yang teridentifikasi suap itu diduga dikerjakan oleh PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP).

"Kemarin yang baru terindentifikasi kan diawal 12 proyek, tapi tersangkanya baru PPK (pejabat pembuat komitmen) di 4 sampai 6 SPAM atau proyek air tersebut. Kami sedang mengindentifikasi juga dan terus dalami dugaan suap tersebut," katanya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka yakni diduga sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo Budi Suharto, Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa Iren Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara itu, sebagai pihak penerima adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch. Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Pihak penerima diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa high-density polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Adapun untuk proyek tersebut masing-masing diduga menerima sejumlah uang. Anggiat Partunggul Nahot Simaremare diduga menerima Rp 500 juta dan US$5000 untuk pembangunan SPAM Lampung, dan Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Waro Kustinah diduga menerima Rp 1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar diduga menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadaan HDPE di Bekasi serta Donggala dan Palu, Donny Sofyan Arifin diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. (adv/bs)

Jakarta, SNews- Presiden Joko Widodo meminta agar anak-anak muda di Indonesia untuk tidak mudah mengeluh saat menghadapi masalah.

"Jadi saya ingin anak-anak muda kita jangan sampai gampang mengeluh kalau menghadapi sebuah persoalan, jangan sampai kita gampang mengeluh kalau kita menghadapi hambatan, karena di situlah kita bisa belajar banyak dari sebuah masalah, kita bisa belajar banyak dari 'problem' kehidupan," kata Presiden Joko Widodo di acara Festival Terampil di Jakarta pada Sabtu baru-baru ini.

Festival Terampil adalah kegiatan kolaborasi antara Kementerian BUMN melalui "Spirit of Millenials BUMN" dengan Inisiator Indonesia untuk membuat pelatihan bagi anak muda. Tahun ini ada lima kelas keterampilan populer yang diajarkan oleh para pakar yaitu "fashion", fotografi, bisnis digital, "make up" dan membuat kopi.

"Setelah sekolah dan lulus, saya masuk di BUMN di Aceh namanya Kertas Kraft Aceh, saya hanya kuat 2,5 tahun saat itu. Setelah itu pulang, balik ke kota kecil namanya Solo kemudian saya memulai usaha. Saya tidak memiliki apa-apa, tidak ada agunan, tidak ada kekayaan, tidak memiliki orang tua yang bisa kasih bantuan modal ke saya tapi saat itu saya berani memutuskan bahwa saya harus memulai sebuah usaha," tambah Presiden.

Untuk memulai dan menjalankan usaha tersebut, Presiden hanya menjual satu hal yaitu kepercayaan.

"Apa yang saya jual? Hanya satu, kepercayaan, tidak ada yang lain. Kerja keras dan kerja super keras. Saya lihat kalau orang lain bekerja dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00. Saya kerja subuh sampai tengah malam karena saya tidak punya kelebihan, yang harus saya lebihkan ya itu jam kerjanya saya lebihkan," cerita Presiden.

Presiden menilai bahwa dengan pengalaman kerja dari bawah seperti itu, anak-anaknya pun diajarkan untuk memulai segala sesuatunya dari nol.

"Kepada anak-anak saya saya sampaikan untuk memulai sesuatu itu lebih baik dari nol, bukan langsung memiliki dan dimanjakan, (kalau seperti) itu akan gampang ditenggelemankan gelombang-gelombang, gelombang kecil saja ambruk apalagi gelombang besar," ungkap Presiden. (ant)