Latest Post

Sabtu, Februari 09, 2019


JAKARTA, SNews- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp 3 miliar dari 13 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek-proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

Pengembalian uang itu terkait dengan kasus dugaan suap proyek-proyek pembangunan SPAM di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 yang menjerat delapan orang tersangka.

"Dalam minggu ini, 13 orang PPK pada proyek-proyek SPAM di Kementerian PUPR telah mengembalikan uang ke penyidik sejumlah Rp 3 miliar," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (8/2).

Namun Febri tidak bersedia menyampaikan ke-13 nama PPK yang telah mengembalikan uang yang diduga terkait suap proyek pembangunan SPAM tersebut. Ia hanya menyampaikan, bahwa pihaknya mengapresiasi sikap kooperatif tersebut.

"Kami hargai sikap kooperatif tersebut, sekaligus KPK mengingatkan pada pihak lain yang telah menerima uang sebelumnya, agar mengembalikan dalam proses hukum ini. Hal tersebut pasti akan dihargai secara hukum sebagai faktor yang meringankan," kata Febri.

Adapun dalam proses lanjutan pemeriksaan saksi hari ini, lanjut Febri, telah dilakukan pada dua orang saksi untuk tersangka sekaligus Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suharto.

Sementara dalam pengembangan penyidikan sebelumnya, lembaga antirasuah itu mengidentifikasi adanya dugaan suap di 20 proyek pembangunan SPAM ke sejumlah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Febri, dugaan suap di 20 proyek itu merupakan proses pengembangan dan penelusuran berdasarkan bukti-bukti baru pada perkara kasus tersebut.

Adapun sebagian besar dari 20 proyek yang teridentifikasi suap itu diduga dikerjakan oleh PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP).

"Kemarin yang baru terindentifikasi kan diawal 12 proyek, tapi tersangkanya baru PPK (pejabat pembuat komitmen) di 4 sampai 6 SPAM atau proyek air tersebut. Kami sedang mengindentifikasi juga dan terus dalami dugaan suap tersebut," katanya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka yakni diduga sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo Budi Suharto, Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa Iren Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara itu, sebagai pihak penerima adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch. Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Pihak penerima diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa high-density polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Adapun untuk proyek tersebut masing-masing diduga menerima sejumlah uang. Anggiat Partunggul Nahot Simaremare diduga menerima Rp 500 juta dan US$5000 untuk pembangunan SPAM Lampung, dan Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Waro Kustinah diduga menerima Rp 1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar diduga menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadaan HDPE di Bekasi serta Donggala dan Palu, Donny Sofyan Arifin diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. (adv/bs)

Baca selengkapnya »

Sabtu, Februari 09, 2019
Jakarta, SNews- Presiden Joko Widodo meminta agar anak-anak muda di Indonesia untuk tidak mudah mengeluh saat menghadapi masalah.

"Jadi saya ingin anak-anak muda kita jangan sampai gampang mengeluh kalau menghadapi sebuah persoalan, jangan sampai kita gampang mengeluh kalau kita menghadapi hambatan, karena di situlah kita bisa belajar banyak dari sebuah masalah, kita bisa belajar banyak dari 'problem' kehidupan," kata Presiden Joko Widodo di acara Festival Terampil di Jakarta pada Sabtu baru-baru ini.

Presiden Joko Widodo
Festival Terampil adalah kegiatan kolaborasi antara Kementerian BUMN melalui "Spirit of Millenials BUMN" dengan Inisiator Indonesia untuk membuat pelatihan bagi anak muda. Tahun ini ada lima kelas keterampilan populer yang diajarkan oleh para pakar yaitu "fashion", fotografi, bisnis digital, "make up" dan membuat kopi.

"Setelah sekolah dan lulus, saya masuk di BUMN di Aceh namanya Kertas Kraft Aceh, saya hanya kuat 2,5 tahun saat itu. Setelah itu pulang, balik ke kota kecil namanya Solo kemudian saya memulai usaha. Saya tidak memiliki apa-apa, tidak ada agunan, tidak ada kekayaan, tidak memiliki orang tua yang bisa kasih bantuan modal ke saya tapi saat itu saya berani memutuskan bahwa saya harus memulai sebuah usaha," tambah Presiden.

Untuk memulai dan menjalankan usaha tersebut, Presiden hanya menjual satu hal yaitu kepercayaan.

"Apa yang saya jual? Hanya satu, kepercayaan, tidak ada yang lain. Kerja keras dan kerja super keras. Saya lihat kalau orang lain bekerja dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00. Saya kerja subuh sampai tengah malam karena saya tidak punya kelebihan, yang harus saya lebihkan ya itu jam kerjanya saya lebihkan," cerita Presiden.

Presiden menilai bahwa dengan pengalaman kerja dari bawah seperti itu, anak-anaknya pun diajarkan untuk memulai segala sesuatunya dari nol.

"Kepada anak-anak saya saya sampaikan untuk memulai sesuatu itu lebih baik dari nol, bukan langsung memiliki dan dimanjakan, (kalau seperti) itu akan gampang ditenggelemankan gelombang-gelombang, gelombang kecil saja ambruk apalagi gelombang besar," ungkap Presiden. (ant)
Baca selengkapnya »

Sabtu, Februari 09, 2019

Dari kiri Jalinus Spd I, Walinagari Batubasa dan paling kanan Wakil Bupati Kab. Tanah Datar Zuldafri Darma./Ist



Batusangkar, SNews- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 yang dilaksanakan 7/2/2019 di Aula Kantor Wali Nagari Batubasa dihadiri Wakil bupati Tanah Datar.


Ikut hadir dalam acara tersebut Tim Musrenbang Kabupaten, Camat Pariangan Abdurrahman Hadi, unsur Forkompimda, UPT Pertanian, UPT Kesehatan, KUA Kecamatan Pariangan, Wali Nagari Batubasa, Ketua beserta anggota BPRN Batubasa, serta tokoh dan elemen masyarakat lainnya.


Zul Amri selaku ketua panitia pelaksana menyampaikan dalam laporannya bahwa, Musrenbang ini adalah lanjutan dari rangkaian Musyawarah di setiap jorong ke-Nagarian Batubasa (Batubasa, Kotabaru, Sialahan ) yang dilanjutkan dengan Musyawarah Nagari (Musna) pada tanggal 31 Januari 2019.

Zul Amri ketua BPRN Batubasa (kiri) dan Wakil Bupati Kab Tanah Datar Zuldafri Darma (kanan) dihadapan pejabat pemerintahan kabupaten Tanah Datar tersebut Ketua BPRN Zul Amri memaparkan potensi yang dimiliki Nagari Batubasa./Ist



Di antaranya tentang pesatnya perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) seperti makanan ringan dan kuliner yang membutuhkan pendampingan pemerintah untuk peningkatan perekonomian Nagari.


Selain itu Batu Basa juga mempunyai sumber daya alam yang sangat bagus dan bisa dijadikan lokasi wisata alam yang sangat indah dengan pesona alamnya yang tidak kalah menarik dengan tempat wisata lainnya.


Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma dalam sambutannya merespon baik dengan mendukung program parawisata tersebut karena juga termasuk salah satu program unggulan Kabupaten Tanah Datar katanya, namun Zuldafri Darma juga menyarankan agar pemerintahan Nagari Batubasa dapat menggerakkan elemen-elemen masyarakat Batubasa, termasuk yang diperantauan dan pemerintahan Nagari untuk merangkul dan bersinergi dengan Nagari lain yang berhubungan dengan program tersebut seperti Pitalah, Bungo Tanjung dan lainnya.


Sementara itu, Jalinus, Spd I Walinagari Batubasa menyampaikan dalam pidatonya, tentang berbagai program pembangunan phisik seperti pembuatan jalan dari Ikuakoto sampai Lubuak Singguluang, juga non-phisik dan SDM di 2019.


Jalinus juga memaparkan beberapa program prioritas yang akan dimusyawarahkan di Musrenbang tingkat Kecamatan.  (Remon)


Baca selengkapnya »

Kamis, Februari 07, 2019

 

Medan(SUMUT). SNews – Yusril Ihza Mahendra dalam Sidang Kabinet Persatuan Nasional pernah mengecam Presiden Gus Dur saat hendak mengeluarkan Ketetapan Pembubaran DPR MPR RI, mencabut Ketetapan MPRS XXV tentang Larangan PKI, dan Larangan Penyebaran Marxisme dan Leninisme.

 

"Saya sebagai Menteri Kehakiman, menentang keras keinginan Presiden Gus Dur, karena menghidupkan kembali PKI. Bisa jadi masalah, heboh besar," cerita Yusril dalam Pidato Kongres Umat Islam Sumatera Utara, Jumat, (30/3/2018).

 

Yusril menjelaskan isi Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dari segi Hukum tidak mungkin ada Dekrit tanpa didukung kekuatan Militer, karena Dekrit itu adalah Revolusi Hukum, benar atau tidaknya bukan dari awal tapi diujung. Jika tidak, bisa dituduh penghinat atau melakukan kudeta.

 

Saat mendengar kritikan Yusril. Gus Dur pun jadi marah sambil mengetok meja dan sidang pun diskors.

 

Erna Witoelar sebagai Menteri Pemukiman dan Pengembangan wilayah Indonesia menegur Yusril. Menurut Erna, seorang menteri tak pantas kritik Presiden.

 

"Saya Jawab, ya gimana ndak dikritik, Masa Membiarkan Presiden Gus Dur Mau Menghidupkan PKI Lagi, yang bener dong. Masa Saya Diem," kata Yusril.

 

Begitu Presiden Gus Dur ketok palu, Yusril bergegas keluar ruangan sidang, kemudian dikejar tiga Jenderal yakni Panglima TNI Laksamana Widodo AS, Mentri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Agum Gumelar.

 

"Pak Agum bilang Bos jangan kencang kencang jalannya, saya bilang ah Saya mau pulang aja, toh besok juga dipecat Gus Dur," ucap Yusril.

 

"Kami sependapat dengan bang Yusril, memang ndak bener tuch Presiden" timpah Widodo.

 

"Lho tapi kenapa tadi tidak ngomong," kata Yusril.

 

"Kami Ini Prajurit, Mana Mungkin Kami Ini Melawan Presiden Selaku Panglima Tertinggi," beber Widodo.

 

"Naaaaah Itu dia," jawab Yusril, dilansir Kumparan.com. (*)


Baca selengkapnya »

Minggu, Februari 03, 2019



Jakarta, SancaNews.Com -  Dewan Pembina atau Penasihat RAMPAS Mayjen TNI (Purn) Chairawan K. Nusyirwan memberikan arahan kepada jajaran RAMPAS di kelurahan Rawa Badak kecamatan Koja Jakarta Utara. Dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh ketua umum RAMPAS T. Helmi, Muhammad Jibriel Avesina ketua divisi politik DPP RAMPAS, Ketua Divisi Keamanan Jon Herman dan staf lainnya.

Di acara itu, Chairawan mengajak dan mengimbau agar semua elemen masyarakat tidak terprovokasi dalam bentuk apa pun yang dapat merugikan pihak lain atau diri kita sendiri. "Kita adalah bangsa yang besar dan berbagai kelompok etnis (ras) dan agama yang kita miliki, jadi mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka Republik Indonesia," ungkapnya di Kantor RAMPAS, Sabtu (2/2).

Tidak hanya itu, Chairawan juga menambahkan agar pihaknya tidak akan terprovokasi oleh individu yang tidak bermoral, seperti yang sering kita baca atau dengar di medsos (media sosial) yang banyak beredar belakangan ini.

Selanjutnya, di tempat yang sama Ketua T.Helmi RAMPAS juga memberikan penjelasan dan mengatakan bahwa secara bersama perjuangan bersama untuk kemenangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo_Sandi dan sesuai dengan arahan Dewan Pengawas untuk keberhasilan Prabowo Sandi untuk menjadi RI_1 (satu) di 2019 demi Indonesia berdaulat, adil makmur. "Saya, sebagai ketua umum RAMPAS, meminta relawan RAMPAS di seluruh Indonesia untuk berjuang sekeras mungkin demi kemenangan Capres_Cawapres Prabowo_Sandi dengan cara yang damai, jujur dan tegas tetapi tidak menjelek-jelekkan kelompok lain," jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Jibriel Avesina, kepala divisi politik DPP RAMPAS, menyatakan bahwa Relawan RAMPAS memiliki program strategi untuk menang di tingkat akar rumput dan bahwa strategi tersebut dapat ditargetkan dengan memberdayakan semua DPD sampai ke DPC dan kantor cabang pembantu untuk memobilisasi semua tokoh masyarakat. "Kita berdayakan masyarakat dengan Karang Tarunanya, kader kesehatan, kelompok tani dan lainnya melalui simpul_simpulnya di masyrakat dengan target pada 50 suara pendukung, 5 suara RW dan seterusnya untuk RT di seluruh Indonesia, "harapnya.

Di sisi lain, Ketua Divisi Keamanan Jon Herman sangat mendesak semua Relawan RAMPAS untuk sama_sama menjaga keamanan di daerah masing-masing guna menghindari konflik agar tidak pernah membuat konflik di tempatnya. "Mari kita buat dan jadikan pemilihan presiden 2019 ini ramah dan bermatabat untuk mencapai Indonesia yang berdaulat dan adil," tutpnya.



# SN_(*)

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.