Presiden Joko Widodo |
Dari kiri Jalinus Spd I, Walinagari Batubasa dan paling kanan
Wakil Bupati Kab. Tanah Datar Zuldafri Darma./Ist |
Medan(SUMUT).
SNews – Yusril Ihza Mahendra dalam Sidang Kabinet
Persatuan Nasional pernah mengecam Presiden Gus Dur saat hendak mengeluarkan
Ketetapan Pembubaran DPR MPR RI, mencabut Ketetapan MPRS XXV tentang Larangan
PKI, dan Larangan Penyebaran Marxisme dan Leninisme.
"Saya sebagai Menteri Kehakiman, menentang keras
keinginan Presiden Gus Dur, karena menghidupkan kembali PKI. Bisa jadi masalah,
heboh besar," cerita Yusril dalam Pidato Kongres Umat Islam Sumatera
Utara, Jumat, (30/3/2018).
Yusril menjelaskan isi Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959
dari segi Hukum tidak mungkin ada Dekrit tanpa didukung kekuatan Militer,
karena Dekrit itu adalah Revolusi Hukum, benar atau tidaknya bukan dari awal
tapi diujung. Jika tidak, bisa dituduh penghinat atau melakukan kudeta.
Saat mendengar kritikan Yusril. Gus Dur pun jadi marah sambil
mengetok meja dan sidang pun diskors.
Erna Witoelar sebagai Menteri Pemukiman dan Pengembangan
wilayah Indonesia menegur Yusril. Menurut Erna, seorang menteri tak pantas
kritik Presiden.
"Saya Jawab, ya gimana ndak dikritik, Masa Membiarkan
Presiden Gus Dur Mau Menghidupkan PKI Lagi, yang bener dong. Masa Saya
Diem," kata Yusril.
Begitu Presiden Gus Dur ketok palu, Yusril bergegas keluar
ruangan sidang, kemudian dikejar tiga Jenderal yakni Panglima TNI Laksamana
Widodo AS, Mentri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, Susilo
Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Agum Gumelar.
"Pak Agum bilang Bos jangan kencang kencang jalannya,
saya bilang ah Saya mau pulang aja, toh besok juga dipecat Gus Dur," ucap
Yusril.
"Kami sependapat dengan bang Yusril, memang ndak bener
tuch Presiden" timpah Widodo.
"Lho tapi kenapa tadi tidak ngomong," kata Yusril.
"Kami Ini Prajurit, Mana Mungkin Kami Ini Melawan
Presiden Selaku Panglima Tertinggi," beber Widodo.
"Naaaaah Itu dia," jawab Yusril, dilansir
Kumparan.com. (*)
Jakarta, SancaNews.Com -
Dewan Pembina atau Penasihat RAMPAS Mayjen TNI (Purn) Chairawan K.
Nusyirwan memberikan arahan kepada jajaran RAMPAS di kelurahan Rawa Badak
kecamatan Koja Jakarta Utara. Dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh ketua umum
RAMPAS T. Helmi, Muhammad Jibriel Avesina ketua divisi politik DPP RAMPAS,
Ketua Divisi Keamanan Jon Herman dan staf lainnya.
Di acara itu, Chairawan mengajak dan mengimbau agar semua elemen masyarakat tidak terprovokasi dalam bentuk apa pun yang dapat merugikan pihak lain atau diri kita sendiri.
"Kita adalah bangsa yang besar dan
berbagai kelompok etnis (ras) dan agama yang kita miliki, jadi mari kita
bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka Republik
Indonesia," ungkapnya di Kantor RAMPAS, Sabtu (2/2).
Tidak hanya itu, Chairawan juga menambahkan agar pihaknya
tidak akan terprovokasi oleh individu yang tidak bermoral, seperti yang sering
kita baca atau dengar di medsos (media sosial) yang banyak beredar belakangan
ini.
Selanjutnya, di tempat yang sama Ketua T.Helmi RAMPAS juga memberikan penjelasan dan mengatakan bahwa secara bersama perjuangan bersama untuk kemenangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo_Sandi dan sesuai dengan arahan Dewan Pengawas untuk keberhasilan Prabowo Sandi untuk menjadi RI_1 (satu) di 2019 demi Indonesia berdaulat, adil makmur.
"Saya, sebagai ketua
umum RAMPAS, meminta relawan RAMPAS di seluruh Indonesia untuk berjuang sekeras
mungkin demi kemenangan Capres_Cawapres Prabowo_Sandi dengan cara yang damai,
jujur dan tegas tetapi tidak menjelek-jelekkan kelompok lain," jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Jibriel Avesina, kepala divisi politik DPP RAMPAS, menyatakan bahwa Relawan RAMPAS memiliki program strategi untuk menang di tingkat akar rumput dan bahwa strategi tersebut dapat ditargetkan dengan memberdayakan semua DPD sampai ke DPC dan kantor cabang pembantu untuk memobilisasi semua tokoh masyarakat.
"Kita berdayakan
masyarakat dengan Karang Tarunanya, kader kesehatan, kelompok tani dan lainnya
melalui simpul_simpulnya di masyrakat dengan target pada 50 suara pendukung, 5
suara RW dan seterusnya untuk RT di seluruh Indonesia, "harapnya.
Di sisi lain, Ketua Divisi Keamanan Jon Herman sangat mendesak semua Relawan RAMPAS untuk sama_sama menjaga keamanan di daerah masing-masing guna menghindari konflik agar tidak pernah membuat konflik di tempatnya. "Mari kita buat dan jadikan pemilihan presiden 2019 ini ramah dan bermatabat untuk mencapai Indonesia yang berdaulat dan adil," tutpnya.
# SN_(*)