SANCAnews.id

GORONTALO, SNews- Wakil dari Provinsi Sumatera Barat, Karang Taruna Mata Air Bersatu (Mabest) Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, meraih Piagam Penghargaan Peringkat III Karang Taruna Teladan Tingkat Nasional Tahun 2018.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Ketua Karang Taruna Mabest Oktaria Mustika Sari pada acara Ramah Tamah dan Refleksi Kesetiakawanan Sosial dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Gedung Bele Li Mbui Kota Gorontalo, Rabu malam (19/12/2018).

Dikesempatan itu, Menteri Agus mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada pilar-pilar sosial sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat atas peran serta kelompok masyarakat dalam kesuksesan pembangunan nasional.

“Jadilah motivator di tengah-tengah masyarakat dalam memajukan negeri ini. Untuk kejayaan bangsa saat ini dan masa yang akan datang”, ujar Agus.

Ditambahkannya, peringatakan HKSN untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan. Dan mengenyampingkan segala perbedaan menuju kesetiakawanan sosial berdasarkan tujuan kemerdekaan.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Mabest Oktaria Mustika Sari mengungkapkan rasa bahagianya setelah meraih peringkat III Karang Taruna Teladan Tingkat Nasional Tahun 2018. “Mabest sangat bangga dengan prestasi ini karena telah membawa nama Sumatera Barat dan Kota Padang di kancah nasional. Kedepannya, kita akan melanjutkan program-program kerja termasuk membangun rumah singgah sebagai bentuk kontribusi pembangunan masyarakat”, ujar wanita yang dipanggil Ria tersebut.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Amasrul, mengatakan, prestasi tingkat nasional yang diraih Mabest merupakan sebuah bukti atas keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan Kota Padang.

“Pemerintah Kota Padang akan terus mendukung seluruh pilar-pilar sosial, demi terwujudnya kesetiakawanan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kota Padang disemua lini”, tutur Amasrul. 

# SN-001 | Humas/LL

Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan, Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Padang (SUMBAR), SNews- Inspektorat Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemerintah Daerah (Rakorwasda) 2018 dengan tema "Tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih".

Rakorwasda yang dilangsungkan Kamis (20/12) di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang tersebut, dibuka Wali Kota Padang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Asnel dengan diikuti para Staf Ahli, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, Kepala SMP dan SD se-Kota Padang.

Di kesempatan itu Sekda Asnel menyampaikan, Rakorwasda ini menurutnya penting digelar dan wajib diikuti seluruh kepala OPD di lingkup Pemko Padang.

Sebagaimana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kemudian disusul paparan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah di lingkup Pemko Padang tahun 2018, serta sosialisasi Permendagri NO. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019.

"Rakorwasda ini sangat strategis, karena sekaligus untuk percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai yang sudah diamanatkan dalam RPJMD 2014-2019. Tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan selama 2018 tetapi juga untuk 4 tahun. Sejauh mana keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan apa yang telah direncanakan," imbuh Asnel.

Di samping itu kata Sekda, pada 2018 ini merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMD 2014-2019 dan RPJMD 2019-2023 dengan 10 program unggulan (progul) yang telah ditetapkan. Melalui Rakorwasda ini diharapkan Asnel, dapat menjadi salah satu sarana untuk percepatan dan peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan.

"Dan saya mengajak dan mengimbau semua aparat pengawasan dan pihak terkait khususnya Inspektorat, agar meningkatkan monitoring, tindak lanjut serta melakukan tindakan pencegahan demi mendukung percepatan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih," tuturnya.

Selanjutnya harap Asnel lagi, dalam melakukan pengawasan di 2019, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diminta fokus kepada kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2019 sesuai Permendagri No. 35 Tahun 2018.

"Dengan itu APIP benar-benar mampu berfungsi sebagai 'early warning system' dan berorientasi kepada pencegahan. Lalu mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) dan korupsi di instansi pemerintah daerah serta menjadi 'clearance' dalam menentukan apakah pengaduan masyarakat berindikasi atau pidana," tambah Sekda.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Padang, Corri Saidan menyebutkan Rakorwasda ini dilaksanakan setiap tahun di bulan Desember di samping melaksanakan aturan yang da juga memiliki beberapa tujuan.

"Antara lain meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan komitmen kesadaran dan tanggungjawab setiap pimpinan OPD dan instansi objek pemeriksaan tentang pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan".

"Kemudian juga meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan profesionalisme aparat pengawasan, tersusunnya data tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat. Terlebih, bagaimana meningkatkan koordinasi antara aparat pengawasa dengan objek pemeriksaan," Corri menjelaskan. 

# SN-001 | Humas/David/Im

GORONTALO, SNews- Wali Kota Padang Mahyeldi menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita pada puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Lapangan Limboto Sport Centre, Gorontalo, Kamis (20/12/2018).

Penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan pemerintah sebagai penghargaan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang telah berjasa besar dalam bidang perikemanusiaan pada umumnya atau dalam sesuatu bidang perikemanusian pada khususnya yang terkait dengan bidang kesejahteraan sosial.

Piagam Tanda Kehormatan SLKS membuktikan bahwa Wali Kota Mahyeldi dianggap telah berhasil menyelesaikan permasalahan sosial atau yang lebih dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Padang. Seperti, penangganan dan pembinaan Anak Jalanan (Anjal) melalui program kerjasama dengan Yonif 133 Yudha Sakti Padang. Dimana program ini telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, program pengentasan kemiskinan melalui program bedah rumah, bantuan modal usaha, beras genggam. Tersedianya kawasan ramah disabilitasi di Jalan Permindo. Serta ,Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LPKS ABH) Kasih Ibu di Kecamatan Koto Tangah yang juga telah diganjar penghargaan oleh Menteri Sosial.

Begitu juga dengan penggerakkan pilar-pilar sosial di Kota Padang, seperti PSM, TKSK, Tagagan, PKH, dan Karang Taruna. Dimana Karang Taruna Mata Air Bersatu (Mabest) juga meraih penghargaan peringkat III Karang Taruna Teladan Tingkat Nasional 2018 dari Menteri Sosial tadi malam (19/12/2018) dalam rangkaian acara HKSN di Gorontalo.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Presiden RI atas kerjasama pemerintah dan masyarakat yang sudah terjalin selama ini. Semua itu tidak hanya sampai disini. Kita harus tingkatkan lagi inovasi-inovasi kesetiakawanan sosial di Kota Padang. Dengan lebih memaksimalkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat”, ungkap Mahyeldi usai menerima SLKS dari Menteri Sosial yang didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Padang Amasrul dan Ketua TPPKK Kota Padang, Harneli.

Sementara itu, Menteri Agus mengatakan, peringatan HKSN 2018 merupakan wadah untuk membangkitkan kesetiakawanan sosial yang telah dimiliki setiap suku bangsa di Indonesia.

“Kearifan lokal yang kita miliki harus terus kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk kesejahteraan bangsa dan menghadapi pengaruh globalisasi. Mari kita tumbuhkan rasa tolong-menolong, gotong-royong dan kepedulian atar sesama”, ujar Menteri Agus.

Dikesempatan itu, SLKS juga diterima Wali Kota Tanjung Balai Syahrial, Bupati Agam Indra Catri, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo.

Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Sukesi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Ilham A Gazaling, Kepala Dinas Sosial kabupaten Bandung Nina Setiana, Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Idah SyahidahRuli Habibie, Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Selatan Lisdawati Anshori Hendrajoni dan Ketua Yayasan Sosial Pelayanan Kasih (YSPK) Anugerah Tanjung Pinang Yohanes Supriyanto. 

# SN-001 | Humas/LL

Kupang (NTT), SNews- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadiri Rapat Paripurna DPRD NTT dalam rangka memperingati Hari Jadi/ Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan tersebut Mendagri menyampaikan Ucapan selamat Hari Jadi yang Ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, di Kupang (20/12/2018).

“ Peringatan Hari Jadi ke-60 Provinsi NTT merupakan peristiwa bersejarah, bagi seluruh masyarakat di bumi Flobamora” kata Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan bahwa memperingati Hari Ulang Tahun secara filosofis mengandung 2 (dua) makna. Pertama, bermakna introspektif artinya peringatan Hari Ulang Tahun kita jadikan sebagai sarana mawas diri atau introspeksi diri. Kedua, bermakna prospektif artinya melalui perayaan Hari Ulang Tahun, kita berupaya medesain atau merancang sebuah formula masa depan berlandaskan realita dan dinamika kekinian.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan peningkatan pertumbuhan ekonomi di NTT, “dalam dua tahun terakhir, ekonomi NTT berhasil tumbuh di atas rata-rata nasional pada kisaran 5%”.

“ Berdasarkan potensi sumber daya yang ada, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai peluang investasi yang sangat prospektif untuk dikembangkan, antara lain dalam bidang peternakan, perdagangan, agrobisnis/agroindustri, industri kerajinan, dan pariwisata” ujarnya.

Momentum peringatan Hari Jadi Provinsi NTT yang Ke-60 sangat berharga bagi seluruh jajaran pengambil dan pelaksana kebijakan di Provinsi NTT untuk kembali melakukan intropeksi/evaluasi atas capaian kinerja yang telah berhasil diraih.

Mendagri juga mengingatkan terkait keberhasilan pembangunan di daerah pada saat ini dan juga dimasa mendatang banyak ditentukan oleh berbagai persyaratan, terutama oleh kemampuan untuk dapat mengoptimalkan sumber-sumber daya serta untuk mengeliminasikan timbulnya keterbatasan dan hambatan-hambatan yang ada.

Keberhasilan dari capaian pembangunan di Provinsi NTT tentunya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, besar harapan Kami agar Pemerintah Provinsi NTT mampu menyelesaikan beberapa agenda prioritas yang tertera dalam Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.

“ Pemerintah telah berupaya mempercepat pembangunan daerah termasuk di dalamnya daerah pinggiran, kawasan tertinggal, kawasan timur Indonesia, kawasan pedesaan, kawasan marginal, perkotaan dan wilayah strategis lainnya” pungkas Tjahjo.

# SN-001 | Puspen Kemendagri

Jombang  (JATIM), SNews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga kerukunan di tengah kemajemukan. Presiden mengatakan, bangsa Indonesia sejak awal terlahir di atas keragaman budaya, adat, kepercayaan, dan bahasa yang sudah menjadi kodrat Allah.

“Marilah kita jaga bersama-sama persatuan kita. Kita jaga ukhuwah, persaudaraan, dan kerukunan kita baik antarsuku, antaragama, antaradat yang berbeda, antartradisi yang berbeda. Sekali lagi, ini sudah menjadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan para ulama, kiai, dan santri Pondok Pesantren Darul ‘Ulum, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (18/12) siang.

Pesiden yang dalam kesempatan ini tampak mengenakan baju koko putih, sarung, dan peci mengingatkan, bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa besar. Masyarakatnya datang dari 714 suku dengan ragam bahasa dan budaya yang berbeda.

Namun Presiden mengingatkan, hal itu jangan sampai menjadi halangan untuk tetap hidup rukun dan menikmati anugerah keragaman budaya yang diberikan. “Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jangan sampai kita melupakan ini,” tegasnya.

Jaga Ukhuwah

Terkait dengan penyelanggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Presiden Jokowi mengingatkan bahwa yang namanya pemilu baik itu pilihan bupati, pilihan gubernur, dan pilihan presiden setiap lima tahun itu ada. Karena itu, Presiden berpesan jJngan sampai karena hal-hal tersebut, kita tidak bisa menjaga ukhuwah kita, tidak bisa menjaga persaudaraan kita.

Untuk diketahui, Presiden beserta rombongan tiba di pondok pesantren yang telah berdiri sejak 1885 itu sekira pukul 11.00 WIB dan langsung bersilaturahmi dengan pimpinan ponpes, yakni KH Ahmad Tamim Romli. Sebelum acara silaturahmi dengan para santri berlangsung, Kepala Negara terlebih dahulu melaksanakan salat zuhur berjemaah di Ruang Sekretariat Pondok Pesantren Darul ‘Ulum.

Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi berkesempatan menandatangani prasasti peresmian rumah susun mahasiswa (rusunawa)  Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum. Pembangunan rusunawa yang terdiri atas tiga lantai tersebut merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2018.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Staf Khusus Presiden Johan Budi S.P. 

# SN-001 | BPMI Setpres