SANCAnews.id

JAKARTA.SNews- Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR) Dr. Ma’ruf Cahyono,S.H.,M.H mengharapkan humas kementerian/lembaga (K/L) yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) untuk mengawal pelaksanaan atau implementasi dari nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam ideologi Pancasila.

“Tugas kita aparatur adalah mengawal itu (disorientasi), kehumasan terdepan karena dia menjembatani antara kepentingan negara dan masyarakat,” kata Ma’ruf pada acara forum Tematik Bakohumas MPR, di ruang delegasi pimpinan MPR RI, Plaza Nusantara V Lantai 2, Jakarta, Selasa (18/12) pagi.

Menurut Sekjen MPR itu, tugas MPR adalah untuk terus menerus menghidupkan, merawat, membangkitkan kembali apapun namanya, mengaktualisasikan yang namanya musyawarah, karena itu pilihan dan menjadi ideologi.

“Demokratis itulah yang kemudian kita inginkan untuk bisa menghadapi tahun politik ke depan,” ungkap Ma’ruf.

Ia menyebutkan, berbagai macam cara, metode dilakukan dalam rangka menginternalisasi nilai itu dan MPR tidak sendirian. Sekarang ada BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), di Kementerian/Lembaga juga sama. Ada Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga sering minta laporan ke MPR.

Tugas tersebut, lanjut Ma’ruf sebenarnya sama dengan MPR hanya porsi MPR itu adalah mandat Undang-Undang. Oleh karena itu mandat rakyat harus dijalankan oleh MPR karena akan dipertanggungjawabkan untuk laporan tahunan.

Oleh karena itu sejauh mana progres perkembangan dan upaya-upaya yang dilakukan, menurut Sekjen MPR itu,  tentu Bakohumas ini adalah menjadi bagian dari itu, disamping juga tentu stakeholder kehumasan lain.

Mengenai tahun politik, Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono mengaku lebih suka menyebutnya sebagai tahun demokrasi, karena kalau tahun politik kemudian ditafsirkan sebagai sesuatu yang negatif, pertarungan kepentingan politik itu menjadi sesuatu kesan yang kemudian bisa dikapitalisasi menjadi hal-hal yang tidak produktif.

Tapi kalau berbicara pendidikan demokrasi, pendidikan politik dalam artian betul-betul ingin memahami politik sebagai suatu jembatan, Ma’ruf meyakini  ihasilnya akan positif.

Nah bagaimana kehumasan menciptakan itu, menurut Ma’ruf, sesungguhnya tahun politik itu harus dikapitalisasi menjadi saat momentum siapapun kita, menunjukkan kontribusinya sebagai warga negara. “Itu, bagaimana caranya disampaikan,” terangnya.

Forum tematik Bakohumas MPR RI itu juga menghadirkan pembicara Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si (Staf Ahli Menkominfo), dan Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziah, SE, MM. 

# SN-001 | Setkab/RA/HEN/ES

Jombang (JATIM), SNews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy’ari dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Selasa (18/12) siang. Lokasi museum tersebut berada berdekatan dengan Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari pada 1899 silam.

Museum yang di dalamnya terdapat banyak benda-benda bersejarah mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia serta karya-karya para ulama tersebut diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tentang Islam di Indonesia.

“Kita diingatkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dengan proses yang sangat damai. Islam berkembang di Indonesia dengan dialog, dengan menggunakan media budaya lokal, seperti syair, wayang, gurindam, kasidah, dan lainnya,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Selain itu, khazanah museum tersebut juga mengingatkan masyarakat akan kejayaan kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Maluku yang akhirnya turut menghantarkan Indonesia pada kemajuan bangsa di masa kini. Dari sumber yang sama, bangsa Indonesia juga diingatkan bahwa pesantren-pesantren sejak lama sudah turut aktif mencerdaskan manusia-manusia Indonesia.

“Saya juga ingin mengingatkan bahwa Indonesia yang kita miliki sekarang dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berlandaskan ideologi Pancasila, sejatinya turut dibentuk oleh para ulama, santri, umat Islam, bersama-sama dengan elemen bangsa Indonesia lainnya,” ucap Presiden.

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengungkapkan bahwa saat menandatangani Keputusan Presiden yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional pada 2015 lalu, dirinya mencoba menapaktilasi perjuangan K.H. Hasyim Asy’ari dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang menjadi cikal bakal ditetapkannya Hari Santri Nasional.

“Begitu besarnya rasa cinta beliau beserta para ulama pada tanah air kita Indonesia sehingga K.H. Hasyim Asy’ari bersama dengan para ulama lainnya dengan berani, dengan keteguhan hati, mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad fisabilillah,” tuturnya.

Kini, lanjut Presiden, K.H. Salahuddin Wahid atau yang dikenal dengan Gus Solah sebagai cucu dari K.H. Hasyim Asy’ari beserta seluruh keluarga besar Tebuireng terus melanjutkan perjuangan K.H. Hasyim Asy’ari menjaga Indonesia. Menjaga kemerdekaannya yang sudah diperjuangkan oleh para ulama, santri, dan para pejuang. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Gus Solah dan keluarga besar Tebuireng atas perjuangan itu.

“Selaku Presiden Republik Indonesia, selaku bagian dari umat Islam di Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Solah beserta seluruh keluarga besar Tebuireng yang telah banyak memberikan kontribusi yang luar biasa bagi umat Islam di Indonesia. Kontribusi yang luar biasa kepada Indonesia yang kita cintai bersama,” tandasnya.

Terima Pancasila

Sementara itu, Gus Solah menjelaskan bahwa di dalam Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy’ari ini terdapat paparan yang menjelaskan proses bagaimana kelompok-kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

“Sekarang kita harus memberikan informasi pada masyarakat, supaya masyarakat paham bahwa negara kita perpaduan keindonesiaan dan keislaman sebagai bentuk dalam budaya, dalam hukum. Banyak sekali hukum kita (Islam) yang masuk Undang-Undang kita,” ujar Gus Solah.

Untuk diketahui, museum yang berdiri di atas lahan seluas 4,9 hektare tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk penghormatan kepada ulama yang berjasa bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sebelum meresmikan museum, Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Pondok Pesantren Tebuireng dan berziarah ke makam K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Abdurrahman Wahid.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Zanubah Arofah atau Yenny Abdurrahman Wahid. 

# SN-001 | BPMI Setpres

Jombang (JATIM), SNews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka sekaligus tiga Bank Wakaf Mikro (BWM) di Kabupaten Jombang. Ketiga bank tersebut akan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Bahrul Ulum Tambakberas, dan Tebuireng. Peresmian tiga BWM terbaru tersebut menambah daftar bank serupa yang telah dibuka oleh pemerintah hingga menjadi sebanyak 41 BWM.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, pendirian sejumlah BWM tersebut bertujuan untuk mengembangkan ekonomi umat dengan cara memperluas penyediaan akses keuangan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang belum dapat menjangkau fasilitas perbankan.

“Bank-bank biasa pasti meminta agunan, jaminan, administrasi. Betul enggak? Sehingga yang kecil-kecil ini sulit mengakses perbankan. Oleh sebab itu dibangun yang namanya Bank Wakaf Mikro,” ujarnya di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (18/12).

BWM ini secara khusus menyasar kepada para santri maupun masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren untuk dapat memulai atau mengembangkan usaha kecilnya. Pemerintah berencana untuk mendirikan lebih banyak lagi BWM di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia.

“Akan kita evaluasi, akan kita lihat, kita koreksi sudah betul atau belum? Ini nanti kita lihat setiap tahunnya sehingga kalau sudah benar baru dikembangkan di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Tanah Air,” ucap Presiden.

Mengutip siaran pers Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Desember 2018, sejak Oktober 2017 hingga November 2018 ini BWM sudah menyalurkan pembiayaan kepada 8.373 orang nasabah dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp9,72 miliar.

Sementara itu, Kepala Negara menceritakan, dirinya pernah bertemu dengan ibu rumah tangga yang mampu mengembangkan usahanya melalui pembiayaan BWM yang ada di Banten. Ibu yang ditemuinya itu mampu melakukan diversifikasi produk setelah menjadi nasabah BWM.

“Yang saya lihat, misalnya di Banten, Ibu dulu jualan apa? Pak, saya jualan gorengan. Terus sekarang dapat Rp2 juta dipakai untuk apa? Ya sekarang bisa tambah tidak hanya jualan gorengan, saya tambah jualan nasi uduk. Ini yang benar. Dulu jualan hanya gorengan, setelah dapat usahanya menjadi besar plus nasi uduk,” ucapnya.

BWM sendiri menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan nilai maksimal sebesar Rp3 juta dengan tanpa agunan dan margin bagi hasil setara tiga persen. Pengelola BWM juga menyediakan pelatihan dan pendampingan kelompok bagi para nasabah untuk menjalankan usahanya.

“Bank Wakaf Mikro itu hanya terkena biaya administrasi sangat kecil, hanya tiga persen per tahun. Biaya administrasi untuk apa? Yang bekerja di Bank Wakaf kan perlu gaji, listriknya juga perlu bayar. Itu yang dibayar, bukan bunga. Itu beban administrasi yang memang harus ditanggung oleh bank itu agar bisa menjalankan operasinya,” kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. 

# SN-001 | BPMI Setpres

Jombang(JATIM).SNews- Mengakhiri kegiatan kerja hari pertama di Jawa Timur, Selasa (18/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang. Kedatangan Kepala Negara ini adalah untuk bersilaturahmi dengan para kiai dan santri.

Dalam sambutannya, Presiden kembali menyinggung tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong agar pembahasan RUU ini segera selesai.

“Tadi pagi saya dapat laporan dari Menag bahwa paling tidak akhir bulan ini, betul Pak Menteri? Akan segera didorong ke DPR lagi,” ujar Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa RUU ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada pondok pesantren di seluruh Tanah Air yang jumlahnya mencapai sekira 28 ribu. Ia juga memaparkan alasan lainnya mengapa RUU ini harus segera diselesaikan.

“Kita harapkan ada pengakuan sistem pendidikan di ponpes oleh negara. Terhadap kesetaraan lulusan tentu saja,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Presiden juga mengungkapkan UU Pesantren ini akan menjadi payung hukum untuk pemberian anggaran bagi pondok pesantren.

“Yang paling perlu perhatian anggaran. Ada payung hukumnya, APBN bisa berikan, APBD juga bisa berikan. Payung hukumnya sudah ada yaitu Undang-Undang Ponpes,” ungkapnya.

Selain itu, di hadapan para santri yang hadir Presiden juga menjelaskan perihal balai latihan kerja yang akan dibangun di Pondok Pesantren Bahrul Ulum tahun 2019 mendatang. Nantinya, balai yang dibangun akan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan pondok pesantren.

“Apa gunanya balai latihan kerja di ponpes ini? Untuk meningkatkan keterampilan para santri. Saya bertanya ke Bu Mafudoh, yang diperlukan di sini apa? Kalau pelatihan di komputerisasi dan IT, dibangunkan bangunannya diisi itu. Misalnya ingin berkaitan dengan fashion muslim, disiapkannya beda lagi, yaitu garmen,” ucapnya.

Saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Presiden didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Selain itu tampak hadir juga cicit K.H. Wahab Hasbullah, M. Romahurmuziy. 

# SN-001 | BPMI Setpres

Sancanews.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi 10 konten hoaks paling berdampak pada tahun 2018.  Dampak yang ditimbulkan dari sebaran konten hoaks itu relatif beragam. Mulai dari menimbulkan keresahan dan ketakutan di sebagian kelompok masyarakat hingga menjadi perhatian nasional melalui pemberitaan media massa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Komindo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya menyampaikan, berdasarkan pemantauan mesin pengais konten Sub Direktorat Pengendalian Konten internet Direktorat Pengendalian Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, berikut konten terindikasi hoaks yang memiliki dampak selama tahun 2018. Rabu (19/12).

   1.  Hoaks Ratna Sarumpaet

Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpaet oleh sekelompok orang pertama kali beredar dalam Facebook tanggal 2 Oktober 2018 di akun Swary Utami Dewi. Unggahan itu disertai tangkapan layar (screenshoot) aplikasi pesan WhatsApp yang disertai foto Ratna Sarumpaet.

Konten tersebut kemudian diviralkan melalui Twitter dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh politik tanpa melakukan verifikasi akan kebenaran berita tersebut.

Setelah ramai diperbincangkan, konten hoaks ditanggapi Kepolisian yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan hoaks pada pemberitaan tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian, Ratna diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak pernah melapor ke 28 Polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai dengan 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui tidak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menunjukkan Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB.

Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Nico Afinta mengatakan Ratna telah melakukan perjanjian operasi pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut.

   2.  Hoaks Gempa Susulan di Palu

Beredarnya broadcast konten melalui Aplikasi Whatsapp tentang gempa susulan di Palu sangat meresahkan masyarakat Kota Palu khususnya. Berita itu berdampak langsung kepada korban gempa dan tsunami yang masih mengalami trauma. Broadcast tersebut tersebar melalui.

Dalam pesan berantai tersebut tertulis bahwa Palu dalam keadaan siaga 1. Informasi menukil seorang yang bekerja di BMKG ketika selesai memeriksa alat pendeteksi gempa. Pesan tersebut menyebutkan bahwa akan terjadi gempa susulan berkekuatan 8,1 SR dan berpotensi tsunami besar.

Informasi itu hanya isu bohong.  Kepala Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, melalui akun media sosial mengonfirmasi faktanya tidak ada satu pun negara di dunia dan iptek yang mampu memprediksi gempa secara pasti.

   3. Hoaks Penculikan anak

Hoaks penculikan anak beredar di media sosial media seperti Facebook, Twitter dan Whatsapp. Hal itu meresahkan masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak-anak masih kecil. Di Twitter hoaks yang beredar menyatakan pelaku penculikan anak tertangkap di Jalan Kran Kemayoran, Jakarta Pusat.

Hal itu langsung dibantah Kapolsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar yang mengatakan jika kabar penangkapan pelaku penculikan tersebut tidak benar. Ia mengatakan jika laki-laki yang terdapat dalam video tersebut adalah seorang tukang parkir yang mengidap gangguan jiwa.

Tidak hanya di Kemayoran, di beberapa daerah juga beredar hoaks serupa dengan tambahan ilustrasi gambar yang bervariasi. Hoaks itu menjadi isu nasional yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat.

   4. Hoaks Konspirasi Imunisasi dan Vaksin

Imunisasi tak jarang mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat karena adanya informasi yang tidak lengkap, tidak benar atau hoaks. Salah satu hoaks tentang vaksin imunisasi yang cukup viral adalah isu konspirasi penyebaran virus atau penyakit melalui vaksin. Dikabarkan vaksin yang digunakan imunisasi mengandung sel-sel hewan, virus, bakteri, darah, dan nanah.

“Isu yang tidak benar itu menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap stigma masyarakat Indonesia tentang Imunisasi. Imbasnya masyarakat menjadi ragu bahkan takut untuk memberikan imunisasi pada anak-anak mereka,” ungkap Ferdinandus.

   5. Hoaks Rekaman Black Box Lion Air JT610

Kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan laut Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di berbagai ruang publik dan media sosial. Bersamaan dengan itu bermunculan pula berbagai isu meliputi berita, foto dan video yang disinformasi bahkan hoaks terkait peristiwa jatuhnya pesawat tersebut.

Kabar hoaks ini tentu menimbulkan banyak spekulasi dan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat banyaknya jumlah korban pada tragedi maut tersebut. Salah satunya beredar pula video di platform youtube yang diunggah oleh channel Juragan Batik Reborn pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan judul “LION AIR JT610 tersebut Mengerikan Hasil Rekaman BLACK BOX”. Video tersebut bukan isi rekaman dari blackbox Lion Air JT610 akan tetapi tanggapan seseorang terkait video MAP detik-detik Lion AIr JT610 hilang kontak. Sehingga judul konten tersebut tidak sesuai dengan isinya dapat dikategorikan sebagai konten disinformasi/Hoaks.

Adapun Black box Lion Air JT 610 ditemukan oleh Tim SAR TNI AL yang dipimpin oleh Panglima Komando Armada I Laksamana Muda Yudo Margono. Kotak yang berisi informasi penerbangan ini ditemukan pada kedalaman 30 meter pada  Kamis, 01 November 2018 pukul 10.15 WIB

   6. Hoaks Telur Palsu atau Telur Plastik

Pada awal 2018 masyarakat Indonesia digegerkan dengan berita hoaks mengenai telur palsu atau telur plastik yang beredar di pasar tradisional dan supermarket. Berbagai foto dan video terkait proses pembuatan telur palsu banyak diunggah di youtube dan media sosial. Bahkan beberapa mengatakan bahwa telur-telur itu diproduksi dari negara Cina.

Masyarakat dibuat resah karena telur merupakan salah satu makanan sumber energi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Isu tersebut juga merugikan peternak ayam petelur dan para penjual telur. Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Mabes Polri bergerak dan  turun langsung ke lapangan guna menyikapi beredarnya berita-berita mengenai telur palsu tersebut yang ternyata hanya hoaks.

   7. Hoaks Penyerangan Tokoh Agama Sebagai Tanda Kebangkitan PKI

Hoaks tentang kebangkitan PKI sebenarnya bukanlah isu baru. Tapi isu ini menjadi makin  viral di tahun 2018, seiring dengan dinamika politik Indonesia. Beberapa kejadian seolah dikaitkan dengan kebangkitan PKI. Pada awal 2018 terjadi kasus pemukulan terhadap seorang kyai atau tokoh agama. Setelah tertangkap pelakunya ternyata adalah orang gila.

Beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menarasikan kejadian tersebut sebagai tanda-tanda kebangkitan PKI. “Isu itu menimbulkan keresahan masyarakat. Pasalnya keberadaan PKI pernah menjadi catatan sejarah kelam di Indonesia,” terang Ferdinandus serata menambahkan, kebanyakan masyarakat Indonesia tidak ingin partai komunis yang telah lama dibubarkan itu bangkit kembali.

   8. Hoaks Kartu Nikah Dengan 4 Foto Istri

Setelah Kementerian Agama resmi menerbitkan kartu nikah bagi pasangan suami-istri untuk efisiensi dan akurasi data, beredar viral di media sosial sebuah gambar kartu nikah berwarna kuning dengan logo Kementerian Agama. Dalam kartu tersebut tercantum empat kolom istri dan satu kolom suami lengkap dengan kolom nama dan tanggal pernikahan di masing-masing kolom istri.

Sebagian netizen menganggap hal tersebut hanya lelucon, namun tidak sedikit yang berspekulasi bahwa kartu tersebut adalah kartu legalitas untuk berpoligami.

Tentu saja konten itu adalah hoaks.  Adapun bentuk kartu nikah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag, memiliki warna dasar hijau dengan campuran kuning. Bagian atas kartu bertuliskan kop Kementerian Agama. Di bagian tengah terdapat tiga kotak. Dua kotak di bagian atas untuk foto pasangan pengantin, sementara kotak bagian bawah akan diisi kode batang atau barcode yang jika dipindai akan muncul data-data lengkap tentang peristiwa nikah pemiliknya.

   9. Hoaks Makanan Mudah Terbakar Positif Mengandung Lilin/Plastik

Sudah tidak asing bagi berita mengenai adanya kandungan lilin atau plastik pada produk makanan tertentu. Mulai dari biskuit, kerupuk sampai pada serbuk minuman sachet. Dalam informasi tidak benar yang beredar, dikabarkan produk-produk tersebut mudah menyala saat terkena api.

Pada awal 2018 bahkan muncul isu adanya zat berbahaya dalam serbuk sebuah merk minuman kopi sachet. Hal itu ramai diperbincangkan setelah adanya unggahan video seseorang menebarkan serbuk kopi tersebut ke api  yang membuat nyala api makin besar dan menyambar.

Video itu menimbulkan keresahan di kalangan konsumen, bahkan tidak sedikit yang menggunakan teknik membakar makanan hanya untuk membuktikan adanya kadar lilin atau plastik dalam makanan tersebut.

Padahal BPOM, melalui situs resminya memberikan penjelasan bahwa hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan. Pasalnya, semua produk pangan yang memiliki rantai karbon (ikatan antar atom karbon) serta mengandung lemak/minyak dengan kadar air rendah, terutama yang berbentuk tipis dan berpori, seperti kerupuk, crackers, dan makanan ringan lainnya pasti akan terbakar/menyala jika disulut dengan api.

   10. Hoaks Telepon Disadap dan Chat di WhatsApp Dipantau Pemerintah

Pada awal 2018 beredar berita hoaks melalui broadcast message tentang pemantauan segala aktivitas pengguna ponsel. Bahkan informasi itu menunjukkan pengguna ponsel akan disadap dan dipantau oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aktivitas yang disebut dipantau pemerintah mulai panggilan telepon hingga media sosial. Dalam pesan tersebut dikatakan kebijakan itu berkenaan dengan peraturan komunikasi baru dan jaringan keamanan dari BSSN. Kemudian ditulis secara rinci apa saja yang akan dipantau oleh pemerintah mulai dari panggilan telepon, WhatsApp, sampai Facebook.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan masyarakat pengguna jejaring dan media sosial. Kebijakan yang tidak bisa dilacak sumbernya itu meresahkan warganet karena ruang media komunikasi yang dianggap privasi dipantau oleh pemerintah. Tentu saja informasi yang disampaikan itu tidak benar.

Menurut Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, selama ini Kementerian Kominfo merilis informasi mengenai klarifikasi dan konten yang terindikasi hoaks melalui portal www.kominfo.go.id  dan stophoax.id.

“Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan dan penyaringan dulu sebelum menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,” pungkas Ferdinandus. 

# Gan | Humas Kominfo