SANCAnews.id

Buka Bersama Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 26 Maret 2025/Sekretariat Presiden RI 

JAKARTA — Beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto mengundang pendahulunya Joko Widodo (Jokowi) untuk berbuka puasa bersama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025.

Menurut laporan Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Jokowi tiba di Istana melalui pintu gerbang utama sekitar pukul 17.30 WIB. Kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu disambut oleh enam pasukan Paspampres berseragam biru.

Prabowo kemudian menghampiri Jokowi dan berjabat tangan, keduanya berjalan menuju Presidential Lounge untuk memulai buka puasa bersama.

"Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadan," ungkap laporan tersebut seperti dilansir RMOL.

Prabowo dan Jokowi duduk bersama dan berbincang, menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disiapkan.

"Acara berbuka puasa ini memberikan keduanya kesempatan untuk berbincang lebih santai, saling bertukar cerita, dan menikmati kebersamaan di tengah rutinitas keduanya," ungkap Sekretariat Presiden RI.

Setelah acara buka bersama selesai Prabowo kemudian mengantar Jokowi menuju kendaraan untuk selanjutnya meninggalkan Istana. (**)

Ilustrasi/Net 

JAKARTA — Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) David Febrian mengecam keras aksi teror berupa pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo.

Ia menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers.

“Kita semua mendukung kebebasan pers, dan untuk teror-teror semacam ini jelas merupakan upaya adu domba. Ini adalah tindakan yang sengaja dibuat untuk memperkeruh situasi politik dan mengadu domba para elite politik dengan media,” ujar David dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Maret 2025.

Seperti dilansir RMOL, David menyarankan agar pihak Tempo segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian agar dapat diproses secara hukum.

“Negara kita sudah mengatur kebebasan pers, jadi tidak perlu ada keraguan terkait itu. Jika ada ancaman atau teror, cukup laporkan saja ke aparat hukum agar bisa segera ditelusuri dan ditemukan pelakunya,” tegasnya.

Kebebasan pers di Indonesia, lanjut David, telah terjamin sejak era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga saat ini di era Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada larangan ini dan itu sejak zaman Ibu Megawati hingga sekarang. Orang bebas saja membuat berita, jadi kalau ada yang mempertanyakan kebebasan pers, Presiden kita sangat terbuka. Jangan ragukan itu,” tutupnya. (**)

Ilustrasi kurs mata uang/Net 

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.161 pada perdagangan Senin, 24 Maret 2025. Artinya, indeks ini melemah 96,96 poin atau turun 1,55 persen dibanding sesi sebelumnya, menyusul pengumuman susunan lengkap pengurus Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Danantara.

Berdasarkan data RTI Infokom, nilai transaksi di pasar saham tercatat sebesar Rp14,15 triliun dengan volume perdagangan 14,65 miliar lembar saham. Dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 500 saham melemah, 134 saham menguat, dan 168 saham lainnya stagnan.

Dalam perdagangan hari ini, hampir seluruh sektor mengalami tekanan, dengan 10 dari 11 indeks sektoral mencatatkan pelemahan. Sektor kesehatan dan sektor barang baku menjadi yang paling tertekan dengan masing-masing turun 2,79 persen.

Sementara itu, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan, ditutup di level Rp16.567 per Dolar AS.

Mata uang Garuda melemah 66 poin atau 0,40 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, Rupiah berada di level Rp16.561 per dolar AS pada sore hari ini.

Di kawasan Asia, pergerakan mata uang tercatat bervariasi. Baht Thailand menguat 0,19 persen, Peso Filipina naik 0,04 persen, Yuan China turun tipis 0,03 persen, Yen Jepang ambruk 0,26 persen, dan Ringgit Malaysia turun 0,37 persen.

Sementara mata uang utama juga bergerak bervariasi. Poundsterling Inggris melemah 0,22 persen, sedangkan Euro Eropa dan Franc Swiss masing-masing menguat 0,19 persen dan 0,04 persen. (rmol)

Dokter Eva Sri Diana -dok-Twitter 

JAKARTA — Tim medis dan demonstran di Malang, Jawa Timur, mendapat tindakan represif dari aparat keamanan. Hal itu disorot Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, dr. Eva Sri Diana.

Ia mengenang kejadian pada 2019, saat sejumlah massa berdemonstrasi mendukung Prabowo usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Pak @prabowo ini persis sekali tahun 2019. Saat kami berjuang untuk Bapak, turun ke jalan,” kata Eva dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/3/2025).

Saat itu, Eva mengatakan masyarakat diperlakukan semena-mena. Mereka yang dirawat ditarik paksa aparat.

“Rakyat dan mahasiswa juga diperlakukan semena-mena seperti ini oleh rezim Mulyono,” tuturnya.

“Teman dan mahasiswa yang terluka, saat kami tim medis sedang menangani, Malah ditarik paksa, dibawa oknum aparat, tanpa kasihan padahal sudah luka berdarah-darah,” tambahnya.

Tak jarang, kata dia, dirinya tarik menarik dengan aparat.

“Waktu itu saya dkk tim medis sering tarik-tarikan pasien dengan oknum aparat,” ucapnya.

Hal itu bagi Eva meninggalkan luka di hatinya. Ia pun menanyakan ke Prabowo apakah sudah lupa dengan itu.

“Please...sakit sekali rasanya hati kami waktu itu. Jauh lebih sakit dari tubuh kami yang lelah dan terluka. Kami belum bisa lupa, mengapa Bapak bisa lupa begitu cepat?” imbuhnya.

“Atau dulu Bapak sedang pura-pura berjuang bersama kami seperti rumor yang beredar, bahwa pilpres ini hanya skenario gantian saja? Semoga rumor ini salah,” sambungnya.

Ia pun berharap agar Prabowo tergerak hatinya. Sehingga Indonesia tidak benar-benar gelap.

“Semoga terketuk hati Bapak, kembali bersama kami rakyat yang berharap banyak padamu. Jangan biar #indonesiagelap,” pungkasnya. (fajar)

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net 

JAKARTA — Mayoritas pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, 55 persen pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

"Bahkan, tujuh pakar menilai kondisinya jauh lebih buruk,” tulis LPEM UI dalam laporan 'LPEM Economic Experts Survey Semester I 2025' yang dikutip pada Senin 24 Maret 2025.

Survei ini melibatkan 42 pakar ekonomi dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, peneliti, analis dari lembaga think tank, pelaku sektor swasta, serta organisasi multinasional. Para responden berasal dari dalam dan luar negeri guna memberikan perspektif yang lebih luas terhadap kondisi ekonomi nasional.

Prospek Ekonomi Dinilai Pesimistis

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pakar pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi dalam periode mendatang.

“Sebanyak 23 dari 42 pakar memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari angka saat ini, meskipun tidak ada responden yang menganggap kontraksi akan jauh lebih kuat,” demikian bunyi laporan itu.

Sementara itu, lebih dari seperempat responden memperkirakan perubahan yang tidak signifikan, sementara hanya enam pakar yang memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya.

Kritik Kebijakan Fiskal dan Moneter

Selain menyoroti kondisi ekonomi, survei ini juga menilai efektivitas kebijakan fiskal dan moneter pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, mayoritas pakar menilai kebijakan fiskal yang diterapkan saat ini tidak efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

“Sebanyak 28 persen atau 12 dari 42 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif, sedangkan 60 persen atau 25 dari 42 pakar menilai sedikit tidak efektif,” kata laporan tersebut.

Di sisi lain, kebijakan moneter juga dinilai belum memberikan dampak berarti. Sebagian besar pakar, atau 38 persen dari responden, memandang kebijakan moneter pemerintahan Prabowo tidak memiliki efek.

"Sementara itu, 13 responden atau 31 persen menganggap kebijakan moneter sedikit tidak efektif," tulis LPEM UI.

Skeptis terhadap Arah Kebijakan Ekonomi

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan tingkat skeptisisme yang tinggi terhadap kebijakan ekonomi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertamanya secara luas dinilai tidak efektif,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

Dari 42 responden, sebanyak 36 pakar ekonomi menilai kebijakan ekonomi saat ini secara negatif.

Rinciannya, 21 responden menyebut kebijakan tidak efektif, 15 menilai sangat tidak efektif, sementara hanya dua responden yang menilai sedikit efektif dan empat lainnya bersikap netral.

Tidak ada satu pun responden yang menganggap kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran sangat efektif. (rmol)