SANCAnews.id

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Lumajang, Jawa Timur/Ist 

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah pusat akan memberikan bantuan pembangunan saluran irigasi di sejumlah daerah. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan petani terkait saluran irigasi.

“Dua hal yang paling penting, Pak Mentan (Menteri Pertanian) keliling terus, saya juga keliling, kita banyak sekali, sawah kita, baik di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain yang hanya satu kali tanam, artinya sawah yang satu kali tanam itu tidak ada irigasinya karena mengandalkan curah hujan,” kata Zulhas di Jakarta, Kamis, 28 November 2024.

Dia mengatakan keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab pembangunan saluran irigasi tersendat. Padahal saluran irigasi sangat dibutuhkan oleh para petani.

“Kenapa begitu? Karena keterbatasan anggaran dari daerah,karena kalau 1.000 hektare itu yang membangun harus anggaran dari bupati, kalau sawahnya 1.000 hektare irigasinya bupati yang bangun, kalau 1.000-3.000 hektare gubernur yang bangun,” jelasnya.

Dia mengatakan kalau anggaran tersedia, Kementan bisa membantu daerah untuk membangun saluran irigasi.

“Nah sekarang itu tetap tanggung jawabnya bupati dan gubernur, tetapi sekarang Pak Mentan juga boleh, jadi kalau anggaran Mentan ada, Mentan juga boleh yang tidak bisa dibangun walaupun 1000 ha oleh bupati, maka Mentan juga bisa, pusat juga bisa,” ujarnya.

Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini mengatakan pembangunan saluran irigasi tersebut bertujuan untuk mendukung swasembada pangan.

“Mentan punya kemampuan, karena ini fokus mengejar (target) swasembada pangan, maka itu boleh dikerjakan pusat. dan itu akan diatur,” tutupnya. ()

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat membuka rapat konsolidasi di Gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (26/4/2024) 

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengobarkan semangat juang kader dan simpatisan partainya agar tidak takut terhadap penyalahgunaan kekuasaan di Pilkada 2024. Menurut Megawati, hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

“Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan,” kata Megawati dalam pesan video, dikutip pada Kamis (28/11/2024).

Jagoan banteng terpantau kalah di kandang sendiri. Khususnya di Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dikalahkan Ahmad Lutfi-Taj Yasin versi quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Megawati mengungkapkan sejumlah bentuk kecurangan yang masif di Pilkada 2024. Presiden Kelima RI itu menyoroti pengerahan aparat dan pembungkaman suara rakyat demi memenangkan figur tertentu, termasuk di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang dikenal sebagai daerah basis PDIP.

“Saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” ungkap putri Bung Karno itu.

Oleh karena itu, Megawati mengeluarkan lima seruan untuk para, kader, dan simpatisan PDIP.

Pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.

Kedua, kader dan simpatisan PDIP diminta mengumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama praktik politik uang atau money politics. Secara khusus, ia menyinggung ketidaknetralan penjabat kepala daerah dan tekanan kepada para kepala desa.

“Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi,” ucap Mega.

Keempat, kader banteng diminta mengumpulkan berbagai fakta pengadangan terhadap jagoan PDIP di Pilkada 2024, seperti yang terjadi di Banten.

Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran.

“Merdeka,” kata Megawati lantang. (fajar)

TPS 023 di Jalan Ahmad Khatib RT 05 RW 09 Desa Aie Dingin Kelrahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang  

PADANG – Ketua Forum Eksekutif Media (FEM) Ecevit Demirel menyayangkan sekaligus prihatin atas terjadinya insiden pelarangan peliputan oleh oknum petugas Pemilu terhadap awak media pada salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam momen Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya hal seperti itu tak akan terjadi apabila oknum anggota  KPPS terkait memiliki wawasan kemediaan. "Ini jadi satu pertanda, oknum tersebut masih cetek wawasan kemediaannya," ujar Ede, sapaan akrabnya, menjawab www.sancanews.id di Padang, Rabu (27/11/2024) sore.

Kondisi serupa, lanjutnya. juga banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang masih awam dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) awak media atau insan pers.

Jangankan masyarakat biasa, oknum-oknum pada institusi resmi bahkan pejabat pemerintah sekali pun tak sedikit yang belum  memiliki wawasan kemediaan secara utuh.

"Nah, sikap yang ditunjukkan sang oknum anggota KPPS tersebut, salah satunya tak terlepas dari kondisi masih minim atau ceteknya wawasan kemediaan yang bersangkutan," ujarnya.

Barangkali, imbuh Ede, oknum bersangkutan sudah pernah mengikuti pembekalan terkait wawasan kemediaan, namun masing-masing orang tentu tak sama daya serap memorinya. Sehingga, lumrah rasanya jika terjadi semacam missed komunikasi dengan awak media di lapangan.

Dalam hal ini oknum bersangkutan melakukan pelarangan peliputan terhadap sesuatu yang sebenarnya boleh diliput, dipublikasikan atau menjadi konsumsi publik.

Musti dipahami juga oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitian Pemilu, yang namanya pesta demokrasi dituntut untuk mengedepankan asas akuntabilitas dan transparansi.

Jadi, sebaiknya hindari sikap-sikap yang berpotensi menimbulkan sakwasangka masyarakat bahwa pelaksanaan pemungutan suara tidak transparan.

Bersikap seolah-olah menghalang-halangi awak media atau insan pers dalam tugas peliputan, tentu bisa berimplikasi pada indikasi ada sesuatu yang disembunyikan, sehingga berujung pada dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu.

"Sepanjang merupakan konsumsi publik, tak perlu pula terjadi upaya menghalang halangi pers dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,"  ujar Ede.

Baca juga : Wartawan Dilarang Meliput di TPS 023 Aie Dingin

Sementara itu, Ucok, sapaan akrab kordinator wartawan bako humas KPU Sumbar mengatakan pihaknya langsung memperketat pengawasan dan pemantauan di TPS, khawatir ada tindak kecurangan yang dilakukan petugas.

"Kami tegaskan penyelenggara pemilu tidak melarang wartawan meliput meski tidak ber-IdCard PERS KPU, larangan masuk mengambil foto didalam TPS tidak diperbolehkan," ucapnya melalui telp seluler.

"Terkait IdCard PERS KPU, pelaksanaannya hanya di kantor KPU sendiri," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, terkait larangan tersebut, Ketua Panwaslu Kecamatan Koto Tangah Padang Sumbar belum bisa dihubungi.

Sementara itu, terkait pelarangan peliputan yang terjadi di TPS 023, Ketua KPU Sumbar belum bisa dihubungi perihal penayangan berita pelarangan peliputan bagi wartawan yang tidak memiliki Identitas  Pers KPU. (sanca).

Ilustrasi pilkada 

JAKARTA – Hari ini, Rabu, 27 November 2024, seluruh rakyat Indonesia mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Setelah pemungutan suara selesai, perhatian publik akan beralih ke proses penghitungan cepat atau quick count, yang menjadi indikator awal hasil pemilihan di berbagai daerah.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022, hasil quick count baru bisa diumumkan paling cepat dua jam setelah pemungutan suara selesai. "Pengumuman hasil Penghitungan Cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat," bunyi pasal 19 ayat 3 PKPU tersebut.

Pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sendiri dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat. Namun, waktu ini bisa bervariasi tergantung kondisi di TPS masing-masing daerah. Dengan demikian, penghitungan cepat Pilkada 2024 dimulai sekitar pukul 15.00 WIB untuk zona waktu Indonesia Barat, pukul 16.00 WITA untuk Indonesia Tengah, dan pukul 17.00 WIT untuk Indonesia Timur.

Proses quick count dilakukan oleh berbagai lembaga survei resmi di Indonesia. Metode ini menggunakan sampel suara dari TPS yang dipilih secara acak dengan teknik statistik, sehingga hasilnya dapat mencerminkan tren suara nasional meskipun bersifat sementara.

Hasil quick count Pilkada 2024 dapat dipantau melalui berbagai kanal lembaga survei. Di antaranya adalah:

Indikator: YouTube Live

Charta Politika: YouTube Live

Lembaga Survei Indonesia: Websit

Poltracking: Quick Count Page

Masyarakat juga dapat memantau hasil penghitungan cepat ini melalui berbagai platform berita seperti detikcom dan kanal resmi lainnya. Dengan jadwal yang sudah ditentukan, publik dapat segera mengetahui tren hasil Pilkada serentak 2024. (fajar)

Oleh: Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

Prof. Hafid Abbas dalam artikelnya "Bajingan politik dan Idealisme Akademik", dari Daoed Joesoef, dalam artikelnya di kolom Opini Kompas, “Politikus di Zaman Edan” yang terbit pada 2 Juli 2011.

Memuat semua cerita situasi pasca pasukan Italia menaklukkan pasukan Etiopia. Angkatan perang Italia berhasil menduduki Etiopia pada 1935, tokoh- tokoh negeri Afrika Timur itu— yang telah membantu kemenangan—diundang Benito Mussolini naik ke pesawat terbang (joy flight).

Mereka menerima undangan itu karena menganggapnya sebagai bukti penghargaan atas jasa mereka bagi kemenangan dan kejayaan Italia.

Setelah terbang di atas Laut Merah, Mussolini memerintahkan supaya semua tokoh Etiopia itu dibuang keluar pesawat tanpa parasut. Atas pertanyaan para jenderalnya, mengapa tuan Benito Mussolini  berbuat demikian, sang diktator fasis menjawab : "Kepada negerinya sendiri mereka berkhianat, apalagi kelak kepada Italia. Sekali orang berjiwa pengkhianat, dia akan terus menjadi pengkhianat seumur hidupnya".

Pengkhianat seperti itu disebut “Bajingan” seperti pengkhianat Etiopia yang layak dibuang satu per satu ke laut seperti yang dilakukan oleh Benito Mussolini  pada 1935.

Penghianat memiliki watak dan profesi pencitraan,  berbohong, menipu untuk membungkus / menutup prilakunya sebagai penghianat.

Sebagai penguasa, politisi bahkan ilmuwan penghianat akan selalu lolos sensor melenggang dalam pengkhianatan  karena selalu melekat dengan kekuasaan gemar mengumbar kejahatan tanpa rasa malu.

Jean-Paul Sartre, filsuf Prancis, mengatakan bahwa ketika seseorang menyerahkan kebebasan dan nilai-nilainya demi kekuasaan, ia sebenarnya mengalami kejatuhan eksistensial. Ini  momen di mana pejuang kebenaran justru  menjadi bagian dari sistem yang mereka lawan dan berubah menjadi penghianat.

Penghianat  seperti ini berprilaku barbar (barbarian). Tidak ada  standar moral dan etika dalam sistem orang barbar, siapa yang kuat itulah hukum.

Selalu  menggunakan  instrumen kekuasan untuk melakukannya, termasuk agar aman dari kejahatannya. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menang. Tidak ada standar hukum, moralitas dan etika yang bisa membatasi sifat barbarian itu.

Seorang penghianat selalu  larut dalam budaya konformitas (culture of conformity), bahkan siap menjual dirinya sebagai budak dan boneka Taipan Oligarki dan asing, menindas, menyiksa bahkan membunuh bangsanya sendiri.

Menarik contoh Benito Mussolini, penghianat akan tetap sebagai penghianat dan harus di buang ke laut.

Penghianat yang merajalela saat ini yang dipertontonkan dengan telanjang terjadi dari contoh pemimpin atau para penguasa  sebagai penghianat -  ikan busuk dari kepalanya (rotten fish from its head). (*)